Kebun Buah Tangan

Oleh Fachrul Rasyid HF

Komentar Singgalang 4 Juni 2009

Tak ada pohon yang tak bisa tumbuh subur di Ranah Minang. Dari mangga, jeruk, nangka, hingga durian. Dari stroberi, salak hingga markisa. Semuanya bisa ditanam dan berbuah. Tapi karena keterbatasan lahan dan keterbatasan kesungguhan, produksi buah-buahan itu hanya sekedar “lepas makan”. Tak ada yang bisa dipasarkan ke luar daerah apalagi jadi komoditi industri, jadi andalan ekonomi dan jadi ikon daerah ini.

Tak aneh kalau kebutuhan buah-buahan daerah ini, mulai jambu paraweh, salak, duku, nenas, jeruk, mangga, apalagi apel, anggur dan jambu pir, dipasok dari daerah lain.  Jangan heran pula bila jus buah merupakan minuman paling mahal di daerah ini. Harga segelas jus buah Rp 8 ribu hinggga Rp 12 ribu.

Kebun buah yang dapat diharapkan dan punya prospek ekonomi rakyat tampaknya hanyalah kebun buah tangan alias karya tangan. Buah tangan asal Sumatera Barat yang sudah dapat nama, dikenal luas sampai ke negara tetangga dan bisa jadi ikon daerah, diantaranya adalah kerajinan sulaman saudara tua bordiran.

Lahan kebun buah tangan itu tersebar hampir di setiap pelosok nagari dan punya corak di tiap daerah. Menurut Drs. Syahrial, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, pengrajin buah tangan ini lebih dari 2.000 orang. Mereka punya daya tahan dan daya saing yang cukup kompetitif karena keterampilan itu menyatu dengan kultur Minangkabau yang diwarisi secara turun temurun sejak berabad-abad silam.

Bisa dimengerti jika Gubernur Gamawan Fauzi, SH, saat peringatan HUT Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Sumatera Barat di aula Kantor Gubernur Rabu 3 Juni 2009 lalu, menaruh harapan besar pada kerajinan sulaman ini. Katanya, semakin canggih teknologi permesinan semakin tinggi nilai dan harga karya tangan. Apa pun jenis produk buatan tangan itu, sepatu, tas, jam tangan, dan sebagainya, harga dan nilainya jauh lebih tinggi ketimbang produk mesinal.

Sulaman sebagai salah satu hasil kerajinan tangan Minang sudah diakui dan diminati di negara ini. Setiap orang yang datang ke Sumatera Barat memimpikan bisa membawa pulang buah tangan berupa kain sulaman. Mulai dari hiasan dinding, taplak meja, sampul bantal, sendal, jilbab, mukenah dan berbagai jenis dan motif pakaian muslim/muslimah.

Menurut Gubernur sebetulnya anggota Dekranas bisa menghasilkan jenis, motif dan warna sulaman lebih dari apa yang sudah ada sehingga pasar, konsumen dan penggunaannya tak dibatasi waktu, tempat dan usia. Tapi itu jelas menuntut kemampuan  menciptakan kreasi baru motif, warna, bentuk dan jenis produk bersulaman yang relevan dengan kemajuan zaman. Paling tidak, inspirasinya bisa diambil dari 70 lebih jenis ukiran Minangkabau. Gubernur pun menghimbau Perguruan Tinggi, terutama jurusan seni rupa dan disain grafis, ikut menciptakan kreasi baru yang bisa dirilis jadi sulaman rakyat.

Persoalan buah tangan, khusus sulaman, asal Sumatera Barat tampaknya memang pada kemampuan berkreasi tersebut. Buktinya terlihat pada karya sulaman yang dipamerkan dan  yang dipakai ibu-ibu pengurus dan anggota Dekranas se-Sumatera Barat saat acara ulang tahunnya itu.

Hampir seluruhnya bermotif kembang. Warna motif dan warna  dasarnya pun rata-rata didominasi warna tradisional, dan malah bisa disebut warna primitif: hitam pekat, merah menyala, kuning kental, hijau dan biru tua. Tak pelak, motif kembang yang jadi simbol kelembutan berubah jadi simbol kegarangan. Motif dan warna seperti itu jelas tak sedap dipakai di sembarang tempat dan tak cantik dipakai kalangan remaja. Apalagi, pakaian pria bersulaman yang dipamerkan para model  baik saat HUT Dekranas maupun yang dipakai sebagian besar pejabat juga dibuat bermotif kembang.

Padahal, dilihat dari tingkat pendidikan, ekonomi dan kemampuan berkreasi orang Minang selama ini, mestinya sulaman bisa mengikuti motif dan warna-warna yang kompromistis, harmonis dan elegan sebagaimana sudah mewarnai karya bordiran. Jenis produk sulaman pun sudah saatnya bervariasi dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan oleh beragam tingkatan usia sebagaimana diharapkan gubernur.

Kata kunci tampaknya terletak pada sikap. Selama sulaman dianggap hanya sebagai reaktulisasi dari pakaian upacara tradisional tentulah kreasi dalam motif dan jenis produk akan dianggap hal tabu dan melanggar adat. Tapi kalau sulaman sudah diterima sebagai produk pasar dan karya budaya yang berkembang mengikuti zaman maka kemampuan berkreasi adalah sebuah tuntutan dan keharusan, bukan?(*).

Peluang Investasi di Kaki Singgalang

Komentar Singgalang 27 November 2008
Oleh Fachrul Rasyid HF

Pembangun jalan raya Koto Mambang( Sicincin) – Malalak ( Balingka- Padang Luar)- Bukittinggi, sekitar 41 kilometer yang diharapkan rampung akhir tahun 2009 ini, tak patut disebut sebagai jalan alternatif. Bukan karena konstruksi jalannya, lebar 14 meter dan berbiaya lebih kurang Rp 220 milyar. Tapi karena fungsi dan dampaknya yang cukup luas bagi kelancaran transportasi dan peningkatan ekonomi rakyat Sumatera Barat.

Jalan itu bahkan jadi jalan utama dari belahan barat Sumatera Barat (Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat dan sebagian Kabupaten Agam) ke kota Bukittinggi karena kendaraan dari daerah itu yang selama ini memadati jalan Sicincin- Lembah Anai- Padangpanjang- Bukitinggi, bisa beralih ke jalan Koto Mambang – Malalak. Dan, itu bisa mengurangi hingga sepertiga kepadatan jalur Sicincin Padangpanjang- Bukittinggi yang kini dilewati sekitar 44.500 angkutan penumpang tiap hari. Pada hari-hari libur jumlah kendaran meningkat drastis sehingga jalur ini selalu jadi sarang kemacetan.

Peningkatan jalan Koto Mambang – Malalak juga sekaligus akan membuka daerah di sebelah barat Gunung Singgalang yang selama ini relatif masih tertutup. Hasil bumi, seperti kopi dan kayu manis, hasil peternakan dan perikanan darat dari daerah tersebut tentu dengan mudah dapat dipasarkan ke daerah lain, terutama ke provinsi Riau dan Jambi yang selama ini jadi pasar andalan Sumatera Barat.

Terlepas dari persoalan kepadatan lalu lintas kendaraan, pembukan jalan Koto Mambang – Malalak, mungkin secara tak sengaja, akan berdampak luas terhadap perkembangan kepariwisataan di Sumatera Barat. Sebab, jalan itu otomatis akan jadi jalan lingkar Gunung Singgalang yang dengan sendirinya akan membuka kegiatan wisata berkeliling Gunung Singgalang.

Dan, itu akan membuat tumbuhnya kota-kota kecil baru seperti Malalak, Tandikek, dan Koto Mambang sendiri menjadi daerah objek dan tujuan wisata baru. Kondisi itu dapat jadi alternatif kunjungan wisata ke kota Bukittinggi yang sejak sepuluh tahun terakhir tidak mampu lagi mengatasi persoalan kepadatan lalu lintas, areal parkir, kekurangan penginapan dan restoran.

Meski tidak direncanakan, pengembangan potensi pariwisata di daerah ini tampaknya memang suatu hal yang amat masuk akal. Pertama, karena Gunung Singgalang merupakan salah satu primadona objek wisata alam yang selama ini hanya bisa diakses dari belahan timur, misalnya dari Koto Baru dan Pandai Sikek. Kini dengan terbukanya jalan Koto Mambang- Malalak terus ke Bukittinggi, Gunung Singgalang bisa diakses dari belahan barat. Maka, berkeliling Gunung Singgalang tentu akan menjadi sebuah kegiatan wisata, berkendaraan atau berjalan kaki, yang mengundang pengunjung.

Apalagi perkampungan di kaki gunung yang berudara sejuk dan masih berhutan lebat di sepanjang jalan tersebut merupakan panorama alam ke arah pantai barat Sumatera yang mungkin tak ada duanya di Indonesia. Bayangkan dari beberapa tempat di Malalak dan Tandikek, misalnya, tanpa halangan bisa disaksikan Pulau Angsa Dua di lepas pantai Kota Pariaman. Di malam hari laut tampak berubah bak langit bertabur bintang oleh lampu-lampu nelayan penjaring ikan.

Alam yang indah dan udara yang sejuk di siang dan malam hari merupakan potensi alam yang jarang dimiliki, setidaknya oleh provinsi tetangga, bisa jadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Peluang ini otomatis menuntut ketersediaan home stay atau penginapan murah untuk pengunjung manca negara, serta pengunjung domestik yang datang bekeluarga dan berkendaraan pribadi.

Selain itu juga perlu didukung ketersediaan restoran dan rumah makan yang memadai dengan menu lokal yang khas. Misalnya, ikan bakar yang ikannya bisa ditangkap dari kolam. Atau hidangan buah durian dan emping dadih dengan gula aren yang banyak ditemukan di daerah ini.

Cukup luas dampak ekonomi yang bisa dikembangkan dari pembukaan jalan Koto Mambang – Malalak itu. Mulai dari peningkatan ekonomi rakyat, pengelolaan objek wisata, angkutan wisata dan transportasi umum yang pada akhirnya bermuara pada pembukaan lapangan kerja.

Tapi semua itu terpulang pada Pemda Kabupaten Padang Pariman dan Kabupaten Agam menata ruang dan penunjukkan lokasi pengembangan kepariwisataan di daerah tersebut. Juga tergantung bagaimana masyarakat diberikan pemahaman dari sekarang sehingga pada saatnya dapat dinyatakan siap menerima investor bidang pariwisata, seperti hotel, restoran dan kolam renang, kolam ikan untuk memancing dan sebagainya.

Artinya, semua itu sangat ditentukan kecerdasan kedua bupati melihat peluang tersebut sehingga rakyat di sana tak cuma bisa jadi penonton mobil –mobil yang lewat tapi juga mampu memraih manfaat bagi kesejahteraannya. Jika tidak, semua peluang tersebut hanya akan jadi mimpi belaka. Bahkan investasi pembangunan jalan itupun bisa percuma.(*)

Angin Segar Dari Dubai

Oleh Fachrul Rasyid HF
Refleksi Haluan 20 April 2008

Kamis dan Jumat (16 dan 17 April) lalu harian dan Kantor Berita Antara Padang secara bersamaan memberitakan kedatangan lima pengusaha asal Dubai, salah satu emirat/provinsi dari tujuh emirat di Republik Uni Emirat Arab itu. Rombongan dipandu Azmi Morsidi asal Malaysia.

Kelima pengusaha itu mempelajari kemungkinan berinvestasi di Padang. Antara lain objek wisata Gunung Padang/Pantai Air Manis, Pelabuhan Taluk Bayur, Terminal Bingkuang, dan Taman Raya Bung Hatta. Nanti akan mereka laporkan kepada Dubai Group atau Dubai World Invessment, group beranggotakan 150 pengusaha invesatsi di Dubai. Kata Azmi, mereka berniat berinvestasi di Padang senilai 300 milyar dolar (setara Rp 300 trilyun). Pos Metro menulis Rp 300 milyar.

Warga Kota Padang tentu pantas bersuka cita menyambut angin segar dari Teluk Arabia itu. Sebab, dibandingkan investasi Pemrpov Sumbar yang kini sedang berjalan, antara lain, pembangunan Jalan dari Jembatan Siti Nurbaya ke Air Manis-Teluk Bayur, jalan kembar by pass, poryek jeti dan Pantai Padang, jembatan Andalas, ply over Duku, dan sebagainya, investasi Dubai itu sungguh luar biasa.

Wajar kalau Walikota Padang ingin kota ini menjadi kota metropolitan dua dahun yang akan datang (Haluan 16/4). Dengan investasi Rp 300 trilyun bisa mengubah wajah kota Padang untuk 40 tahun ke depan. Dana sebanyak itu bahkan bisa membangun sekitar 750 pabrik semen kapasitas 2,5 juta ton. Sebab, pabrik baru yang direncakana PT. Semen Padang hanya berharga 440 juta dolar.

Sejodohkah Dubai Gropu dengan Padang? Pertanyaan ini penting. Soalnya, menurut Indonesian Commercial Newsletter, Dubai Group yang mengelola dana sekitar 40 milyar dolar, ketika datang ke Indonesia dan bertemu Wakil Presiden JK September 2008 lalu hanya mau berinvestasi di bidang jasa perbankan syariah. Ini salah satu strategi investasi utama mereka di Indonesia dan Afrika. Begitupun menurut Thomas Volpe, CEO Dubai Group, mereka hanya menyediakan dana 1 milyar dolar untuk berinvestasi di perbankan syariah Indonesia.

Ketika berkunjung ke Batam 5 Juni 2008 lampau, Dubai Group yang didampingi Duta Besar Indonesia untuk UEA, M Wahid Supriyadi, meneken MOU investasi untuk perusahaan galangan kapal Batam Maritim Centre di Kabil. Nilai kontraknya cuma 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,9 trilyun.

Menurut Majalah GATRA edisi 11/3/ 2009, Dubai kini mengalami krisis keuangan akibat krisis global. Dubai harus membayar utang 15 milyar dollar yang jatuh tempo Maret tahun ini sehingga Bnank Central UEA turun tangan mengucurkan 20 milyar dollar. Duit itu digunakan mereklamasi pantai jadi kawasan real estae mewah berbentuk pohon palam bernama Jumeira Palm, dan gedung pencakar langit 80 lantai bernama Burj Dubai yang belum laku terjual. Sementara kota setara Newyork dengan delapan jalur jalan yang sedang dibangun terancam jadi kota mati. Padahal ini dimaksudkan jadi sumber keuangan menghadapi sumber minyak yang kian menipis. PHK pun berjatuhan. Kini sekitar 1.500 pekerja sehari meninggalkan negara itu.(*)

Prawisata Tanpa Otorita

Refleksi Haluan Rabu 9 April 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pembicaraan tentang pariwisata di Sumatera Barat, tampaknya lebih tepat disebut gunjingan. Sebab, nyaris tak satupun yang mendalilkan pandangan dan pikirannya pada hasil penelitian, atau sekurangnya hasil observasi.

Sedemikian ramainya gunjingan itu, Sumatera Barat yang indah alamnya, terkesan sangat buruk. Celakanya, ujung ujungnya berbelok ke urusan politik, menyodok ke pemerintah daerah atau Kepala Dinas Pariwisata. Padahal objek wisata itu tak pernah beranjak dari tempatnya.

Objek wisata pada prinsipnya adalah tempat rekreasi, tempat bersenang-senang dan makan-makan sembari menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, objek rekreasi berkembang ke perkotaan, perpustakaan, arsitektur, pertunjukkan dan ke karya seni budaya.

Semua objek wisata akan tetap dikunjungi warga dan bangsa lain selama warga setempat tetap memelihara dan menghargai objek tersebut. Adalah aneh kalau sesuatu yang tak dikagumi dan tak dihargai penduduk setempat akan dikagumi dan dihargai warga dan bangsa lain.

Penghargaan pada objek wsiata bisa dilihat sejauh mana objek wisata itu dipelihara, keseniannya berkembang, pakaian dan budayanya seperti cindera mata masih dipakai dan diperlihara. Apakah masakannya masih jadi santapan sehari-hari atau tidak.

Persoalan pariwisata di Sumatera Barat sesungguhnya bukan hanya pada sarana dan prasarana, fasilitas pendukung tapi pada sikap dan penghargaan pada objek wisata itu sendiri. Buktinya, hampir semua objek wsiata yang “dijual” tidak terpelihara keindahannya, kenyamanan, bersihan, dan keamanannya.

Sebagai contoh, sebutlah Ngarai Sianok, yang berada di tengah kota. Panorama ngarai itu disesaki pedagang sehingga tak jelas lagi, apakah yang dijual keindahan alam atau barang-barang di kedai di sekitarnya.

Objek wisata yang berada di nagari, dan jauh dari jalan utama keadaannya sungguh tak nyaman. Selain tak terurus kebersihannya, hampir di setiap kampung yang dilewati mengutip pungutan. Tagihan parkir tak beraturan dan petugas kemanannya pun tak jelas.

Tampaknya, jika dibandingkan Jawa Barat, Sumatera Utara dan bahkan Malaysia, ketertinggalan Sumatera Barat hanya karena objek-objek wisata di daerah ini belum dikelola perusahaan yang punya kewenangan penuh (otorita). Punya otorita mengelola retribusi, kebersihan, ketertiban, keamanan, pedagang dan fasilitas yang ada.

Badan ini bisa berupakan CV atau PT yang didirikan atas kerjasama dengan nagari, pihak swasta, dinas prawisata atau pemda setempat. Pemda perlu memfasilitasinya sehingga perbankan bisa berandil mengembangkan objek wisata tersebut secara proforsional, layaknya terhadap hotel-hotel.

Adapun promosi dan “pemasaran”, dibantu Dinas Prawisata dapat dikelola asosiasi perjalanan wisata. Merekalah yang akan mendapat keuntungan dari kunjungan wisatawan itu.

Selama objek wisata yang berada di daerah-daerah dan bahkan berada di nagari-nagari masih dikelola secara acakan seperti sekarang, keadaannya tak akan berubah. Dinas Prawista terus jadi gunjingan dan objek wisatanya pun tak akan pernah terurus secara baik. (*)

Mengerti Investasi Cara Monyet

Refleksi Haluan 4 Juni 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dialog antara Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi dan organisasi kemasyarakatan, pengusaha dan pemuka masyarakat, di Padang Kamis, 31 Mei 2007, lalu, seperti dimuat Haluan Sabtu 2 Juni 2007, cukup menggelitik.

Menurut gubernur, banyak pengusaha mengeluh. Sebab, baru saja memulai investasi dan menjalankan usahanya, mereka langsung dihujani proposal permohonan sumbangan. Itu jadi delama. Tak dikabulkan, pengusaha bakal mendapat berbagai gangguan. Kalau dikabulkan, jadi beban. “Suasana ini membuat iklim berinvestasi di daerah ini tak kondusif,” katanya.

Ketua Kadin Sumatera Barat, Asnawi Bahar, menambahkan. Katanya, kalangan pengusaha tak nyaman berinvestasi di daerah ini bukan hanya karena tingginya permintaan sumbangan tapi juga pungutan liar.

Di luar itu, saya juga teringat pendapat yang pernah dilontarkan Basril Djabar, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumbar. Katanya, berinvesatsi di Sumbar perlu ekstra hati-hati. Sebab, kalau bukan menghadapi perkara bisa dikejar-kejar jaksa. Kalau rugi tanggung sendiri, jika untung dituduh korupsi.

Padahal, kata gubernur, di Singapura sopir taksi saja menjaga pelayan tetamunya. Mereka tak mau mengganggu para tamu karena hal itu akan berdampak buruk terhadap mereka dan negaranya. Mereka sadar benar Singapura dihidupi pengunjung.

Sikap para sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur mengingatkan saya pada segerombolan monyet (karo) di ujung tikungan jalan Gaung Teluk Bayur, objek wisata yang ramai dikunjungi warga. Selain melihat keindahan laut lepas, ya, pengunjung bisa bermain-main dengan monyet liar itu.

Monyet jadi ramai karena di situ sering mangkal penjual kacang rebus. Kala sepi pengunjung, si penjual kacang bisa tidur-tiduran di depan songgan, wadah kacangnya. Hebatnya, monyet tak mencuri apalagi sampai mengeroyok penjual kacang. Mereka hanya duduk bergerombolan membentuk lingkaran sekitar dua meter dari penjual kacang. Mereka seperti melindungi si penjual kacang yang sesekali melempar satu dua biji kacang. Padahal, dilihat jumlahnya, mereka bisa habisi di pernjual kacang itu.

Tapi begitu ada pengunjung yang datang, apalagi membeli kacang, monyet ini pada berlompatan keluar. Mereka ramai-ramai menadahkan tangan berharap kacang dari pengunjung itu. Prilaku inilah rupanya yang disenangi pengunjung. Tapi, jangan coba bergelagat buruk kepada penjual kacang, monyetnya bisa main tubruk.

Saya yakin, meski tinggal dekat Pelauhan teluk Bayur, monyet itu tak pernah belayar dan apalagi belajar dari sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur. Toh, mereka agaknya mengerti kehadiran investasi. Mereka tak mengeroyok penjual kacang karena hanya akan membuat kenyang sesaat. Esoknya tentu si penjual kacang dan pengunjung, akan jera datang ke sana. Dan, itu sama artinya mengundang kelaparan. Mungkin, karena itu investor, penjual kacang yang jadi sumber rezki tak langsung, harus mereka pelihara supaya rezekinya juga bertahan lama.

Tampaknya, sekali waktu Ketua Kadin Sumbar perlu mengajak investor Singapura ke Gaung itu. Kalau kita bisa dapat pelajaran dari sikap sopir taksi mereka, mana tahu, mereka juga bisa mendapat pelajaran dari monyet kita.***