Oleh Fachrul Rasyid HF

Ketika media dan masyarakat dihebohkan berita dua penari telenjang ditangkap Satpol PP di Fellas Café di Jalan Hayam Wuruk Padang Senin malam 26 September 2011, saya tak mau ikut kaget. Saya pikir kasus seperti itu tak ubahnya mendata penderita penyakit kusta. Temuan di lapangan lazimnya jauh lebih besar dari data resmi Dinas Kesehatan.

Maklum, penderita kusta dianggap aib keluarga kampung dan nagari. Karenanya orang cenderung mengasingkannya dan menjauhkannya dari petugas kesehatan. Pengalaman meliput penderita kusta di sebuah nagari di Limapuluh Kota tahun 1995 silam, contohnya. Menurut pejabat Dinas Kesehatan setempat di sana terdapat 30 orang penderita kusta. Setelah dijelajahi rupanya di nagari itu terdapat 60 penderita.

Kasus-kasus tak bermalu juga demikian. Lihat saja, hanya tiga malam setelah dua penari telanjang ditangkap di Padang, Kamis malam 29 September 2011 Satpol PP Kota Solok pun menangkap tujuh janda dan seorang ibu rumah tangga bersama tiga lelaki di kamar Wisma Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok. Meski tak disebut penari telanjang, toh mereka ditanggkap sedang sama-sama telanjang. Sebelumnya, 21 September 2011 seorang siswi SMA Padang dipecat dari sekolahnya karena jadi bintang vedeo porno bersama pacarnya yang juga sama-sama bertelanjang.

Jadi, bak penderita kusta tadi, kalau mau diinventarisasi keluar masuk kota dan kampung mungkin banyak lagi ditemukan kejadian serupa atau sekurangnya setengah serupa. Bukankah halaman surat kabar kita nyaris tak pernah sepi dari berita kasus bapak ruting, mahasiswa digerebek ditempat kos, kasus tangkap basah dan sebagainya? Tapi yang menarik adalah kasus penari telanjang Fellas Café Padang dan ramai-ramai bertelanjang di kamar Wisma Melati, Kota Solok itu. Soalnya, Walikota Padang dan Walikota Solok jelas tak memberi izin praktek seperti itu kepada pemilik café dan wisma tersebut. Izin yang diberikan, pertama, cuma café plus karaoke. Yang kedua, izinnya untuk penginapan.

Lantas kenapa mereka berani membuka/ memberi peluang bagi penari telanjang atau bertelanjangan? Jawabannya sederhana. Siapapun akan berani melangkahi izin yang diberikan karena izin untuk apapun, mulai tempat hiburan, hotel, toko obat, praktek dokter, izin menambang, izin penebangan hutan, pembukaan lahan, izin trayek bus, izin operasional truk, izin pabrik obat, izin penjualan minuman keras, izin usaha air miniral, izin mengemudi sampai izin (SK) jabatan-jabatan di pemerintahan atau di kalangan instansi penegak hukum, amat mudah dilangkahi.

Semuanya mudah dilanggar karena prilaku pemberi izin, kebijakan dan pembuat keputusan tak ubahnya bak orang melepas ayam kampung. Setelah pintu kandang dibuka pagi hari, ayam dibiarkan berkeliaran mencari makan, tak peduli masuk kebun atau masuk rumah orang. Setelah malam kandangnya ditutup lagi.. Pemiliknya cuma tahu menghitung telur atau menghitung ayam kalau hendak dijual. Pemilik akan ribut kalau ayamnya tergilas kendaraan. Ia akan menuntut ganti rugi sesuai nilai ayam dan telur serta anak pinaknya. Begitulah nasib penegakkan hukum di negeri ini.

Bayangkan, sejak 1999 sampai hari ini di Indonesia terdapat 2.482 peraturan perundang-undangan. Terdiri dari 453 UU, 582 Peraturan Pemerintah, 425 Peraturan Presiden, 916 Keputusan Presiden, 82 Instruksi Presiden, 22 Peraturan Pengganti UU. Diantaranya, 2.432 merupakan produk hukum. Belum terhitung Kepetusan Menteri, Peraturan daerah dan sebagainya. Andaikata semua peraturan perundang-undangan itu berjalan sesuai maksud dan tujuannya dipastikan negara ini sudah lama aman dan makmur. Karena peraturan perundang-undangan itu mengatur semua urusan pemerintahan, semua urusan rakyat dan aparatnya, mengatur bumi langit dan segala isinya.

Namun, seperti melepas ayam tadi, begitu UU diundangkan tak ada lagi pengawasan. Pengawasan dipercayakan sepenuhnya pada kemauan dan prilaku aparat dan pejabat. Akibatnya, meski dalam wilayah Indonesia, tiap daerah dan tiap tempat berbeda perlakuannya sehingga tak jelas lagi beda aturan dan pelanggaran. Pengawasan seolah dipercayakan kepada hasil sidak dan razia-razia. Di luar sidak dan razia semua pelanggaran kembali berjalan apa adanya. Hebatnya, kala kemudian muncul tari telanjang, praktek mesum, ketika hutan telah gundul, lingkungan sudah rusak, air sungai telah tercemar dan korban berjatuhan, ketika jabatan, kekuasan dan kewenangan disalahgunakan, ketika korupsi telah menguras keuangan negara, kala bangunan telah runtuh, ketika bus dan peswat telah jatuh, semuanya menjadi gempar dan kaget.

Seharusnya, setiap izin, keputusan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan begitu diberlakukan diikuti pengawasan secara terus menerus. Jangan lagi mengandalkan sidak dan razia-razia. Selain tak efektif dan tak mendidik sidak dan razia-razia hanya menyuburkan praktek kucing-kucingan. Akibatnya orang tak jera korupsi, tidak jera melanggar lalulintas, tak jera memanipulasi pajak, tak malu bertelanjang dan merasa bersalah melakukan apa saja yang melanggar aturan. Itu sebabnya, kenapa pembentukan dan pemberlakukan izin, peraturan dan perundang-undangan tak mencapai sasaran dan tujuannya : itab dan ikab, mendidik dan menghukum /membuat jera (*)

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Tiba-tiba saja Sumatera Barat digemparkan berita penari telenjang setelah petugas Satpol PP Kota Padang menangkap dua wanita pribumi lokal tak beraurat menari-nari di depan lelaki pencandu sahwat di Fellas cafe di jalan Jalan Hayam Wuruk Padang Senin 26 September 2011 malam. Orang awak pun merasa ditelanjangi.

Maka, tumpahlah segala sumpah serapah dan kutuk mengutuk, anjur menganjur razia dari berbagai instansi termasuk DPRD dan elemen masyarakat hingga tawaran hadiah dari Walikota Padang bagi yang menemukan praktek-praktek bugilria itu. Perempuan betelanjang itu sungguh membuat hiruk pikuk.

Padahal tiga malam kemudian, Kamis tengah malam 29 September 2011 Satpol PP Kota Solok bersama POM TNI dan Provost Polresta Solok juga menangkap delapan janda dan ibu rumah tangga sama-sama bertelanjang dengan tiga lelaki pekerja tambang dari Dharmasraya di Wisma Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kota Solok. Kecuali seorang dari Lampung, tujuh wanita itu juga pribumi Sumatera Barat.

Masih September 2011, Sumatera Barat dihebohkan pula beredarnya vedeo mesum siswa SMA 8 Padang dan seorang siswa SMK. Siswi berusia 18 tahun itu Rabu 21 September lalu dikeluarkan dari sekolahnya dan siswa SMK diproses secara hukum oleh kepolisian.

Jika pada September 1965 Indonesia digemparkan peristiwa Gerakan 30 Sepember (G 30 S) PKI yang menelanjangi para jendral, lalu, menyiksanya hingga tewas dan karena itu kita memperingati Hari Kesaktian Panca Sila tiap 1 Oktober, maka September tahun ini Sumatera Barat pun memperingati dua tahun peristiwa gempa dahsyat 30 September 2009. Hebatnya, menjelang peringatan kedua hari bersejarah itu, di saat kita mengibarkan bendera setengah tiang, justru muncul kejadian-kejadian yang lazim dipraktekkan makhluk  pembelakang langit.

Saya dan banyak orang jadi cemas kalau  gempa dahsyat seperti 30 September 2009 berulang tahun pula. Sebab, malam sebelum gempa di Aceh 24 Desember 2004 konon ditandai adanya pertunjukkan tari bugil di Pantai Loksmawe.  Na’uzullah minzalik.  Yang menjadi pertanyaan pantaskah kita heboh dan gempar karena adanya tarian telanjang, pesta seks dan vedeo mesum siswa SMA itu? Jawabannya bisa ya, atau tidak.

Kita pantas digemparkan peristiwa itu karena bertentangan dengan  nilai-nilai kemanusian manusia, nilai moral, nilai adat dan agama yang kita anut sebagai bagian dari hak-hak komunal yang berharga dan mendapat tempat dalam masyarakat kita. Keyakinan kita mengatakan bahwa hanya dengan nilai-nilai adat dan agama itulah semua bentuk kejahatan dan perbuatan maksiat bisa diatasi. Dan kita  menjadi gerah karena peristiwa itu dianggap merusak nama baik etnis, daerah, kampung dan nagari penganut nilai-nilai adat dan agama tersebut.

Kita pantas merasa disakiti karena kita merasa lembaga informal dan formal yang berperan melakukan pengawasan, termasuk lembaga pendidikan, materi dan metohada pendidikan serta upaya-upaya ekstra yang dilakukan selama ini dianggap sudah dilaksanakan dengan benar dan mampu membentuk prilaku sesuai dengan nilai-nilai adat dan agama itu.

Kita juga merasa aturan formal dan informal yang ada selama ini sudah cukup kuat dan ketat membendung segala bentuk kejahatan, perbuatan maksiat dan pembinaan prilaku masyarakat. Maka, kala muncul peristiwa-peristiwa seperti di atas kita mengarahkan ketelunjuk kepada pimpinan lembaga informal dan formal itu. Kita menyalahkan ninik mamak, ulama, guru, orang dan seterusnya. Kita pun menyalahkan aparat keamanan, pejabat pemerintahan dan seterusnya karena kita juga memberlakukan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Perda Antimaksiat, Perda tentang baca tulis Alqur’an dan berpakaian muslim dan sebagainya.

Sebaliknya, kita juga tak pantas merasa dipermalukan. Soalnya, kita juga pendukung dan bahkan memberlakukan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang  Hak Asasi Manusia di mana setiap orang berhak mengekspresikan dirinya. Dan, urusan hubungan seks kemudian menjadi sangat pribadi, asal suka sama suka, buatlah sekehendaknya. Maka kita pun membenarkan pekerja seks komersial, lokaliasi prostitusi, memberi izin tempat-tempat hiburan dan mendukung budaya malam minggu untuk semua umur dan lapisan.

Akibatnya, siapapun, termasuk orang tua dan apalagi ninik mamak dan ulama, yang mencoba menerapkan nilai-nilai dan hak-hak komunalnya yang boleh jadi menghalangi  prilaku yang ditolerir undang-undang tersebut akan dipersalahkan melanggar ketentuan tentang hak asasi, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, persamaan gender dan sebagainya.

Sejauh ini belum ada yang bisa membangun kesimbangan: menegakkan hukum positif sembari menegakkan nilai-nilai adat dan agama itu karena memang ada diantara nilai-nilai yang dianut dan hukum positif yang diberlakukan bertentangan satu sama lainnya. Ketika dicoba dirumuskan lewat Perda, maka muncul reaksi keras dari kalangan sekuler pendukung hak asasi manusia. Diantaranya menyebut diri Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Bahkan diantara Perda itu kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan UU yang ada.

Maka, di tengah pergulatan dua nilai itulah kemudian muncul aksi-kasi massa di tengah masyarakat. Ada penggerebekan pasangan mesum, penggerebekan tempat judi dan tempat hiburan maksiat, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Meski pera pelaku dinilai anarkis dan dihadapkan ke pengadilan, tampaknya aksi masyarakat tak bisa dibendung. Di satu pihak masyarakat akan selalu berusaha memelihara eksistensi nilai-nilai moral dan nilai sosial sebagi hak-hak komunalnya di pihak lain aparat penegak hukum akan terus berusaha menegakkan hukum yang ada.  Dan, para pelaku seperti penari telanjang, pesta seks, vedeo porno dan segala bentuk penyakit masyarakat akan terus bermain diantara pergulatan dua nilai tersebut.

Jadi, selama belum ada singkroniasi antara nilai-nilai adat dan agama yang hidup dalam masyarakat dan UU yang berbau sekuler dan liberal dari luar bumi Indonesia ini, bangsa ini akan terus berada dalam kecamuk berkepanjangan. Dan, kita tak pernah berhenti dibikin gempar. (*)

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Hampir setiap kali ada pembukaan jalan baru, jalan raya di perkotaan atau di pedesaan selalu menghadapi berbagai kendala bahkan protes dan penghadangan. Diantara kendala itu misalnya, ada warga yang menolak membebaskan tanah, rumah atau tanamannya, kalaupun mau masih berdebat soal nilai ganti rugi. Ada yang mau menerima ganti rugi tapi mengajukan berbagai persyaratan.

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan kampung atau pemukiman juga tak kalah seru. Meski jalan itu membentang di depan rumahnya, tempat keluarga dan sana familinya berlalu lalang, tempat kendaraannya akan lewat, kampungnya akan menjadi bersih dan indah, ada saja yang tak mau tahu. Berbagai alasan dan urusan dihadapkan untuk membebaskan tanah meski kadang kurang satu merter.

Padahal, ketika jalan di kampungnya masih sempit, berkerikil dan berlobang-lobang berbagai keluhan, bahkan kadang sumpah serapah ditumpahkan. Begitu juga ketika jalan raya sempit, rusak dan jelek ada warga yang kadang sampai berdemonstrasi menuntut jalan diperbaiki dan ditingkatkan. Nah ketika peningkatan, pelebaran dan perbaikan dilakukan muncullah persoalan pembebasan lahan, dan sebagainya sepeperti diutarakan di atas.

Namun begitu pembangunan, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan selasai dikerjakan, begitu jalan-jalan pada mulus dan bersih, harga tanah, sewa toko dan sewa rumah meningkat drastis semuanya lupa dengan berbagai aksi dan tindaknnya saat jalan dibangun. Bahkan diantaranya orang berduit, berpangkat dan berjabatan yang tadinya cenderung menghalangi, menolak ganti rugi dan sebagainya malah lebih duluan membangun kedai atau pertokon di pinggir jalan yang baru dan sebagainya. Singkat kata, merekalah yang lebih awal dan lebih banyak memetik manfaat dari jalan itu.

Sebetulnya, tak hanya pada pembangunan jalan raya. Saat membangun gedung sekolah, irigasi, drainase, embung dan pasar-pasar juga terjadi hal serupa. Tetapi ketika  gedung sekolah, irigasi, drainase, embung dan pasar-pasar sudah rampung dibangun dan suasana sudah berubah semuanya seperti menerima tanpa reserve.

Kenapa sesuatu yang semula ditolak, diprotes atau bahkan dilawan kemudian diterima dan malah menjadi kebanggaan. Ini mengesankan ada sesuatu misteri di balik itu. Dalam teori perubahan sosial memang ada sedikit jawaban tentang misteri itu. Yakni, hal-hal baru yang dianggap sebagai kelanjutan dari apa yang sudah ada atau jawaban dari tuntutan satu kelompok masyarakat maka hal yang baru itu akan cepat diterima. Sebaliknya, apabila sesuatu yang baru itu dianggap akan merusak, mengalahkan atau bertentangan dengan apa yang sudah ada maka ia akan ditolak bahkan dilawan.

Dalam kontek pembangunan jalan raya, gedung sekolah, irigasi, drainase, embung,  pasar dan fasilitas publik lainnya, jelas dilakukan sebagai upaya mempertahankan dan melanjutkan apa yang sudah baik, peningkatan atau perbaikan dari apa yang pernah ada. Atau memenuhi tuntutan kebutuhan akibat peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan hidup dan atau menghapi perkembang (prosfek) di masa yang akan datang.

Kalau teori itu benar,  kenapa setiap pembangunan jalan dan sebagainya harus menghadapi penolakan, protes dan perlawanan? Jawabannya jelas bukan hanya karena persoalan harga dan nilai ganti rugi. Sebab, prosfek pembangunan jalan dan sebagainya jauh lebih berharga ketimbang nilai ganti rugi itu sendiri. Lantas apa?

Kalau dilihat dari sisi ilmu komunikasi, tampaknya penolakan, protes dan perlawanan  warga terhadap pembangunan jalan dan fasilitas publik itu adalah akibat minim atau kurangnya komunikasi antara penggagas dan warga. Yaitu komunikasi tentang manfaat, dampak positif, prosfek dan marwah dari apa yang dibangun. Padahal semua pihak menyadari, jangankan rakyat biasa, yang berpendidikan, pangkat dan jabatan tinggi pun kadang tak mampu menganalisa manfaat sesuatu yang dibangun. Yang ada dalam pikirannya cuma satu: kerugian akibat pembangunan tersebut.

Komunikasi, apalagi dalam kultur masyarakat Minang, merupakan hal yang prinsip. Simak pribahasa adat yang mengatakan,” biarlah permintaan indak ka dapek, asal tanyo lai bajawab”. Tanya jawab itu adalah komunikasi, dialog dan musyawarah. Dan, itu di atas segala-galanya, termasuk di atas nilai ganti rugi.

Sebetulnya kita bisa belajar dari tukang jahit. Bayangkan ketika membeli dasar pakaian, seempunya tak mau kurang sesenti pun bahkan sehelai benang saja ia tak mau yang rusak. Di tangan tukang jahit malah dgunting-gunting., siempunya oke saja. Soalnya, si penjahit mampu meyakinkan bagaimana hasil akhir bentuk pakaiannya. Kecuali jahitannya amburadul, biasanya pakaian yang pas di badan jadi kebanggaan, “dipalagaan” saat kenduri dan lebaran. Artinya, kalau komunikasinya lancar dan efektif tentul;ah tak akan ada hal-hal yang meisteri.

Meski demikian, dengan komunikasi dan pendekatan sebaik apapun kadang masih saja belum dipahami dan diterima warga. Baik karena ketidakmampuannya  mapun karena kebangkangannya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, sebagaimana di Era Orde Baru,  kadang diperlukan sedikit pemaksaan, seperti halnya memaksa pasien makan obat. Kalau bukan demikian, fasilitas umum yang ada sekarang mungkin tak akan pernah ada.

Persoalannya di Era Reformasi ini, suara presiden sama dengan suara pemulung. Meski itu hanya untuk urusan politik (pemilu), nyatanya berlaku pula dalam pelaksanaan pembangunan. Celakanya, akibat intervensi negara-negara sekuler, kita bisa dibenturkan pada rumus-rumus HAM. Akibatnya berbuat baik untuk kebaikan masyarakat pun bisa berhadapan dengan hukum. Padahal kondisi sosial, pendidikan, ekonomi dan  politik bangsa ini belum setara negara maju dan sekuler itu. Potensi pembangunan kita masih mengandalkan partisipasi sosial bukan kekuatan ekonomi pemerintah seperti halnya di Amerika itu.

Oleh karena itu setiap gejala dan gejolak yang terjadi patut dicermati secara komfrehensif dan kearifan-kearifan sehingga misteri yang muncul selama ini bisa cepat terungkap sehingga pembangunan yang dimaksudkan untuk rakyat tak terhalang oleh sikap rakyat itu sendiri.(*)

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Ada pernyataan menarik dari Ir. Suprapto, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat. Katanya, seperti diberitakan sebuah media Selasa 20 September 2011 lalu, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan  anggaran proyek-proyek yang lahannya belum dibebaskan karena akan mempengaruhi target pekerjaan dan realisasi anggaran.

Suprapto kemudian menyebut beberapa proyek yang terkendala karena terbentur lahan yang belum dibebaskan pemda setempat. Misalnya,  pembangunan jalan Sicincin – Malalak. Beberapa ruas jalan ini tak dapat dibangun karena lahannya belum dibebaskan. Jika lahan itu belum bebas sampai Desember 2012 dipastikan anggaran untuk proyek ini tak akan dialokasi lagi.  Itu berati jalan Sicincin – Malalak bisa terbengkalai, bukan?

Suprapto juga mengungkapkan beberapa proyek yang sudah tersedia anggarannya tapi urung dilaksanakan karena terkendala lahan yang diperlukan. Diantaranya proyek pengendalian limbah dan proyek air bersih. Kenyataan itu, kata Suprapto mengurangi kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ini sehingga diputuskan untuk tidak mengalokasikan anggaran suatu proyek sebelum lahannya tuntas dibebaskan.

Apa yang diungkapkan Ir. Suprapto, secara teknis dan adminitasi keuangan pemerintahan adalah hal biasa. Maklum, selama ini juga banyak proyek batal dilaksanakan akibat gagal membebaskan lahan.  Namun ditinjau dari sisi sosial politik di era otonomi dan reformasi seperti sekarang, apa yang diungkapkan Suprapto amat menarik dicermati. Bukankah kini akibat semangat kedaerahan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat (19 daerah) adalah putera daerah setempat. Malah diantaranya penghulu suku dan bergelar datuk.

Dengan demikian semua kepala daerah dipersepsikan sangat dekat dengan rakyat. Karena putera daerah mereka tentu punya kepedulian, pengabdian, dan semangat membangun lebih tinggi ketimbang non putera daerah. Seorang kepala daerah putera akan lebih setia kepada daerahnya dan lebih jujurkepada rakyatnya. Ia takkan mencari keuntungan pribadi,  takkan merugikan daerah dan rakyatnya. Takkan memanipulasi rakyat, takkan korupsi, tidak sombong, dan sebagianya.

Sebagai bupati/walikota  putera daerah mereka akan lebih komunikatif, lebih responsif, lebih aspiratif dan lebih akrab dengan masyarakat. Dengan segala keafdalan itu, maka demi pembangunan kampung halamannya sendiri tentu tiap kebijakan kepala daerah putera daerah lebih dipercaya, didukung dan mendapat partisipasi rakyat.

Singkat kata kabupaten/kota di bawah kepemimpina putera daerah akan lebih baik, maju, bersih, lebih akomodatif dan komunaktif karena ia berada  di tengah-tengah sanak famili, orang kampung dan masyarakat daerah kelahirannya sendiri. Artinya, dilihat dari semangat kedaerah yang bergelora selama ini, kepala daerah yang putera daerah tak selayaknya mengalami hambatan dalam urusan apapun apalagi dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan.

Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa diantara Kepala daerah yang putera daerah itu kini bukannya didukung dan kebijakannya dan mendapat partisipasi rakyat, diantaranya malah digugat, dihujat, dilawan dan  dihadang. Sehingga, tak mudah bagi kepala daerah mendapatkan lahan sekalipun untuk kepentingan pembangunan dan untuk kemjuan rakyatnya sendiri

Kenapa demikian? Apakah kenyataan yang terjadi tak sesuai harapan yang dipertaruhkan pada bupati/walikota putera daerah itu? Apakah rakyat merasa di bawah kepemimpinan puterah daerah keadaan justru lebih parah? Padahal, kegagalan sebuah proyek akan berimplikasi pada upaya percepatan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tertundanya peluang lapangan kerja, gagalnya pencapaian target dan tujuan pembangunan.

Apapun jawabannya kemudian, kenyatan yang terjadit tampak mengisyaratkan  bahwa kepala daerah yang putera daerah bukan jaminan sukses tidaknya pembangunan. Maklum, sukses seorang kepala daerah, termasuk dalam pembebasan lahan poroyek, lebih ditentukan hubungan atau kontak komunikasi yang baik antara kepala daerah dan rakyatnya. Baik di bidang sosial,  pembangunan, maupun politik. Komunikasi yang baik lebih berarti arti dari nilai materi, termasuk dalam urusan pembebasan lahan untuk pembangunan itu. Petuah Minang sendiri mengajarkan,” bialah mintak indak ka dapek asal tanyo lai bajawab”.

Sebaliknya, jika komunikasi (tanyo ba jawab) tak berlangsung seimbang antara kepala daerah dan rakyatnya, yang muncul bukan partisipasi melainkan  kecurigaan. Jika kecurigaan sudah mencuat diantara pemimpin dan rakyatnya, maka apapun kebijakan kepala daerah daerah, tak peduli ia putera dearah atau bergelar datuk,  apalagi  berhubungan dengan tanah/lahan yang didapat justru perlawanan.

Maka pertanyaan berikutnya adalah apakah di tengah perkembangan politik, hukum dan respons masyarakat seperti sekarang pradigma, argumentasi, motivasi dan semangat berkepala daerah putera daerah masih relevan dipertahankan? Agaknya,  pengalaman sepuluh tahun lebih otonomi daerah membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah yang putera daerah mulai meluntur.  Kelihatannya rakyat mulai menuntut pertimbangan yang lebih rasional, misalnya alasan profesionalisme, kompetensionalisme dan situasinalisme dalam memilih kepala daerah. Sebuah gejala yang mengindikasikan bahwa kecerdasan politik rakyat semakin berkembang, bukan?. (*)

Opini Haluan Senin 26 September 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Membaca tulisan  Zuiyen Rais, mantan Walikota Padang,  berjudul Melihat Padang dengan Pikiran Jernih (Opini Haluan 19 September 20011) menanggapi tulisan saya berjudul Padang Realita Sebuah Kota ( Refleksi Haluan 14 September 2011) mengingatkan saya pada ungkapan di kalangan penulis sejarah. Katanya, menulis sejarah di depan pelaku sejarah kadang menjadi sebuah kendala. Maklum, ketika tulisan itu berbau kritikan, pelaku sejarah cenderung subyektif dan lupa fakta yang terbaca.

Adapun bagian dari tulisan saya yang dipersoalkan Zuiyen adalah  bagian ini “… rencana perluasan kota, pembangunan terminal, penambahan ruas jalan, normalisasi sungai dan pembangunan drainase, angkutan massal, penambahan ruang sekolah/perguruan tinggi dan rumah sakit sesungguhnya sudah dicanangkan sejak 35 tahun silam zaman Walikota Hasan Basri Durin. Lalu, sebagian direalisasikan Walikota Sjahrul Udjud. “

“Sayang, di tangan Walikota Zuiyen Rais, konsep dan perencanaan yang sudah disiapkan pendahulunya dicoba dibelokkan. Selain membuat kota jadi amburadul, apa yang dimulainya pun terbengkalai. Yang terbengkalai bukan hanya pembangunan pisik, tapi pembangunan SDM pemerintahan.  Maklum, sebagian besar staf potensial telah terdidik dan menguasai persoalan perkotaan dijauhkan dari Balaikota Padang”.

Kemudian Zuiyen menulis,” sebagai kesimpulan dari tulisannya Fachrul mengemukakan bahwa akibat pembelokkan yang dilakukan Zuiyen, kota jadi   amburadul dan semua persoalan menumpuk di tangan Walikota Fauzi Bahar”.

Menurut Zuiyen tulisan itu banyak tidak ada benarnya. Sebagai bukti ia kemudian menyebut sejumlah sukses pembangun pisik dan non pisik selama menjabat Walikota Padang ( 1993-2003). Antara lain pembangun tribune bagonjong di lapangan Imam Bonjol, pembangun Terminal Regional Bingkuang, pembangunan jalan Simpang Aru – Indarung dan sejumlah sekolah. Kemudian ada prestasi pembangun non pisik seperti Padang juara umum Porda, juara umum MTQ Sumatera Barat hingga sejumlahn penghargaan Wahana Tata Nugraha kencana,  Adipura dan sebagainya.

Sebenarnya saya agak berat hati menanggapai kembali tanggapan Zuiyen itu. Soalnya,  Zuiyen, seperti diungkapkannnya sendiri dalam tulisannya, adalah seorang wartawan yang memulai karirnya di Harian Aman Makmur 48 tahun silam hingga kemudian terpilih jadi Ketua PWI Sumatera Barat (1968-1970).  Ia juga pernah mengikuti pendidikan kewartawanan di Amsterdam (Belanda) selama enam bulan dan pernah diundang untuk perjalanan jurnalistik ke Amerika Serikat selama 16 hari.

Ini memberi isyarat kepada saya bahwa beliau jauh lebih senior, bahkan boleh disebut ultra senior. Bayangkan, kala saya masih di kelas dua Sekolah Rakyat beliau sudah jadi wartawan. Apalagi beliau pernah mengikuti pendidikan jurnalistik di Amsterdam, pengalaman yang jarang diperoleh wartawan Indonesia dan pasti tak ada duanya di Sumatera Barat hingga sekarang. Ia juga mantan Ketua PWI Sumatera Barat, jabatan yang selama ini dipersepsikan masyarakat sebagai “penghulu” atau “inyiak”  wartawan. Karena itu sangat pantas jika PWI memberi penghargaan pena emas, dan sering mengundangnya  berbicara dalam pendidikan kewartawanan.

Selain wartawan Zuiyen juga seorang akademisi/ dosen IKIP Padang dan  menyelesaikan pendidikan S2 di IPB Bogor. Pernah pula menghadiri seminar di Kuala Lumpur hingga sempat beraudiensi dengan Rektor Universitas Asia di Nagasaki. Tujuh tahun di IKIP beliau bergabung di Pemko Padang dan menduduki berbagai jabatan strategis seperti  asisten, ketua BAPPEDA, sekretaris daerah sampai akhirnya dilantik jadi Walikota Padang 1993.  Tapi mungkin karena kesibukan dosen, pejabat birokrat dan walikota itu kalangan wartawan termasuk  seangkatan saya tak sempat menemukan karya jurnalistik  Zuiyen.

Meski semua itu diungkapkan dalam tanggapannya, namun saya tak akan membicarakan Zuiyen sebagai wartawan ultra senior, sebagai akademisi  atau  brikorat. Sesuai topik tulisan saya sebelumnya, saya hanya akan menanggapi sebagian persoalan Padang di bawah Zuiyen. Dan, itu  bukan karya kademis atau karya seorang jurnalis. Tapi karya seorang walikota, pejabat politik dan pejabat publik.

Saya kira Zuiyen tak utuh membaca tulisan saya. Sebab, dalam tulisan Padang Realita Sebuah Kota itu saya mengungkapkan berbagai faktor penyebab kesembrawutan kota ini. Antara lain pertambahan penduduk yang berimplikasi pada tuntutan peningkatan dan kebutuhan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan pelayanan publik. Misalnya, kebutuhan angkutan umum/ massal, jalan raya, terminal, pasar yang refresentatif dan rekreatif, gedung sekolah dan sebagainya  yang belum mampu dipenuhi pemerintah kota. Sarana prasarana dan fasilitas yang ada, selain jumlahnya terbatas kondisinyapun kebanyakannya sudah pada tua. Keadaan itu kemudian diperburuk akibat gempa 30 September 2009.

Kebijakan Zuiyen dan implikasinya hanyalah salah satu dari rangkaian penyebab kondisi Padang hari ini. Semua itulah yang saya maksud kemudian terakumulasi  dan bermuara di tangan Walikota Padang Fauzi Bahar. Jadi, seperti yang saya singgung diatas, terlalu subjektif dan sensitif  jika Zuiyen menyimpulkan bahwa saya menganggap semua kesembrautan itu bersumber dari kebijakannnya.

Namun harus diakui bahwa salah satu penyebab utama kesembrautan kota Padang adalah penutupan Terminal Lintas Andalas (TLA) oleh Walikota Zuiyen Rais. Lalu, menggantinya dengan Terminal Regional Bengkuang (TRB) di  Aie Pacah. Penutupan TLA memang sudah menjadi keputusan kota karena kondisinya yang sempit dan padat.  Artinya, pemindahan TLA boleh dibilang “wajib” hukumnya. Namun alternatifnya bukan Terminal Regonal Bengkuang (TRB) di Aie Pacah. Sebab, perencanaan kota sebelumnya, sejalan dengan konsep pembangunan jalan by pass sebagai pendukung pengembangan pusat pertumbuhan bagian utara kota, terminal bus direncanakan di dua tempat: di sekitar Lubuk Buaya untuk bus dari utara dan di sekitar Lubuk Begalung atau Pegambiran untuk bus dari arah timur dan selatan. Dengan demikian kawasan pertumbuhan yang terletak diantara dua terminal yang dihubungkan jalan by pass itu diharapkan akan lebih cepat berkembang. Disamping itu Padang akan menjadi salah satu dari sedikit kota di dunia yang memiliki tiga moda : udara (BIM)  darat (terminal bus) dan laut (Pelabuhan Telukbayur) yang bisa dijangkau dalam satu rentang jalan.

Berdasarkan konsep dan rencana itulah pihak Dinas dan Kanwil Perhubungan kala itu menolak terminal  di Aie Pacah itu. Toh rencana itu jalan terus. Akibatnya, bangunan berbiaya sekitar Rp 11 milyar itu jadi percuma. Zuiyen sendiri dalam tulisannya mengakui. Katanya, “setelah dicoba beberapa kali mengoperasikannya tidak juga berhasil sehingga saya berkesimpulan biarlah walikota baru yang melanjutkannya”.  Artinya, seperti yang saya tulis, persoalan akhirnya memang bermuara pada walikota yang baru, Fauzi Bahar, bukan? Dengan demikian realita kota Padang menjadi semakin terang.

Sebetulnya, semua pihak mengakui dan merasakan bahwa penutupan TLA dan pemindahan terminal ke TRB selain menyimpang dari perencanaan juga terbengkalai. Antara lain karena belum adanya upaya (mestinya didahulukan) membangun sarana dan prasarana penunjang. Antara lain tak ada jalur jalan utama dari dan ke TRB -pusat kota. Ketika mengandalkan jalan Pasar Siteba, kawasan inipun menjadi sarang kemacetan hingga sekarang.

Jalur kedua TRB- pusat kota adalah jalan Alai- Ampang – by pass namun terkendala pembebasan lahan.  Kakanwil PU Sumatera Barat Sabri Zakaria pernah mengatakan sampai akhir tahun 1996 sudah empat kali (empat tahun) dana pusat untuk jalan ini dialihkan ke proyek lain lantaran pembebasan lahan tak kunjung rampung. Bahkan sampai sampai 10 tahun Zuiyen di kursi Walikota Padang lahan untuk jalur jalan ini tak juga terbebaskan. Jalan Alai- by pass baru bisa dibangun 2011, delapan tahun setelah Zuiyen.

Tentang kondisi tanah dan kontruksi bangunan TRB sendiri, menurut Sabri kurang benar. Ia mempridiksi, paling lama enam bulan dioperasikan bangunannya akan  retak-retak dan balok-baloknya bisa patah. Ternyata ramalan itu benar. Balok kolom gedung utama TRB kemudian memang patah dan retak-retak sampai akhirnya runtuh diterjang gempa 30 September 2009.

Ketidaktepatan pembangunan TRB juga bisa dilihat dari respon bus angkutan umum. Bus dari Pesisir Selatan atau dari Solok enggan ke TRB, karena selain tak ada penumpang yang turun naik di situ, juga tak efektif. Penumpang sudah turun di Simpang Lubuk Begalung atau di Bukit Putus, lalu melenggang kosong ke TRB sejauh 10 hingga 14 km. Penumpang pun enggan ke TRB karena tak ada angkutan umum dari pusat kota ke sana. Akhirnya, bus dari arah Bukittinggi memilih berterminal di Simpang Kelumpang, belakangan di depan Kampus UNP sehingga kawasan ini jadi sarang kemacetan. Bus dari Selatan dan Timur berterminal di Simpang Lubuk Begalung dan Gaung Telukbayur. Tak aneh jika berbagai upaya memungsikan TRB dan menghapus terminal bayangan itu menjadi sia-sia.

Penutupan TLA dan pemindahan terminal bus ke Aie Pacah juga berimplikasi pada kondisi dan fungsi Pasar Raya sebagai pusat kegiatan perekonomian Sumatera Barat. Menurut Dirut BPD kala itu Nazwar Nazir, sekitar Rp 1,4 trilyun investasi pedagang di sekitar Pasar Raya terancam ambruk. Karena pedagang luar kota yang menghidupi Pasar Raya beralih ke Bukittinggi. Bahkan pedagang Pasar Raya sendiri ada yang mengalihkan investasinya ke kota lain termasuk Bukittinggi. Gubernur Gamawan sendiri tahun 2006 ketika mendatangi pertokoan di belakang TLA menemukan fakta. Sewa toko yang sebelumnya Rp 15 juta /petak anjlok jadi Rp 5 juta. Itupun tak ada penyewa.

Dampak lain adalah kesembrawutan lalulintas di seputar Pasar Raya. Sebab, pedagang kaki lima yang tadinya memanfaatkan ruang TLA beralih ke jalan-jalan di sekitar Pasar Raya. Akibatnya, Pasar Raya tak nyaman dikunjungi warga.  Warga memilih berbelanja di pasar-pasar kaget yang bermunculan hampir di tiap simpang jalan. Tak berlebihan kalau ada yang berucap “ bulek aie dek pambuluah, pacah aie dek terminal”.

Membaca kenyataan itu mengingatkan kita pada pendapat pakar perencana tata ruang kota Prof. Ir. Eko Budihardjo MSc dalam bukunya Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota (ANDI, Yogyakarta, 1999). Katanya, kesembrautan sebuah kota terjadi akibat para perencana kota yang seharusnya mengakomodasi kepentingan rakyat malah lebih melayani kepentingan penanam modal. Penentu kebijakan dan pengelola pembangunan yang mestinya bertindak sebagai wasit yang jujur dan adil ikut jadi pemain. Ini yang menyebabkan rencana kota yang sudah disusun susah payah menjadi jungkir balik tak keruan.

Sukses pembangunan lain yang disebutkan Zuiyen adalah Jalan Simpang Aru atau Lubuk Begalung – Indarung.  Untuk diketahui ruas jalan ini adalah jalan negara. Anggarannya dari pusat dan pembangunan pisiknya ditangani Kanwil PU Sumatera Barat. Pemko Padang cuma membebaskan lahan. Justru pembebasan lahan itu sampai sekarang tak kunjung tuntas sehingga badan jalan jadi kembang kempis.

Proyek monumental yang dibangun Zuiyen adalah gedung tribune bagonjong di Imam Bonjol. Proyek strategis dan politis ini sempat tertunda-tunda beberapa tahun  karena terkendala pertokoan di sekeliling lapangan Imam Bonjol itu. Imam Bonjol baru bisa dijadikan lapangan terbuka hijau, ini mungkin tak banyak yang tahu, berkat pembicaraan Karni Ilyas, kala itu Pemimpin Redaksi Majalah Forum Keadilan dengan Kasad saat itu Jendral TNI Hartono.

Jadi, banyak hal bisa diungkapkan. Dan, tiap kali mengungkapkan fakta dan realita sebuah kota di manapun tempatnya, mustahil mengabaikan membaca kebijakan para walikota dan implikasinya. Terlepas sang pelaku sejarah setuju atau tidak setuju, sejarah akan terus berbicara apa adanya karena di samping pelaku ada sejumlah saksi sejarah.(*)

Oleh ZUIYEN RAIS

Opini Haluan Senin, 19 September 2011 02:10

Terkesima juga saya membaca tulisan wartawan senior H Fachrul Rasyid HF Haluan, 14 September 2011, dalam kolom Refleksi yang berjudul “Padang Realitas Sebuah Kota”. Tulisan tersebut diawali dengan pengantar bahwa penulis akan melahirkan pikiran yang jernih, pandangan dan analisis yang konprehensip, lepaskan sementara kepentingan politik.

Sungguh menyegarkan saya sewaktu membaca pengantar tulisan tersebut. Tetapi pada bagian akhir tulisannya, Fachrul menumpukkan permasalahan Kota Padang yang “amburadul” sekarang kepada saya sewaktu menjabat Walikota Padang selama 10 tahun, yaitu tahun 1993 sampai dengan 2003.

Mengutip tulisan Fachrul, “…rencana pembangunan kota yang sudah dicanangkan sejak 35 tahun silam zaman Wa­likota Hasan Basri Durin, sebagian direalisasikan Walikota Syahrul Udjud. Sayang di tangan Walikota Zuiyen Rais, konsep yang sudah disiapkan pendahulunya dicoba di­be­lok­kan. Tulisan lanjutnya, “…yang terbengkalai, bukan hanya pembangunan fisik, tapi pem­bangunan SDM pemerintahan. Maklum sebagian besar staf potensial, telah terdidik dan menguasai persoalan per­kotaan, dijauhkan dari Ba­laikota Padang”.

Sebagai kesimpulan dari tulisannya, Fachrul me­nge­mukakan bahwa akibat dari pembelokkan yang dilakukan oleh Walikota Zuiyen Rais, menjadikan  Kota Padang amburadul dan semua per­soalan menumpuk di tangan Walikota Fauzi Bahar…”

Saya tahu Fachrul seorang wartawan yang cukup produktif. Dia tidak saja melakukan tugas-tugas jurnalistik, tetapi juga menulis berbagai permasalahan  masyarakat dan ke­peme­rin­tahan. Sebagai penulis tentu dia seorang yang banyak mem­baca, baik berupa lapaporan maupun analisis dan buku-buku untuk menambah ilmu pe­nge­tahuan sosial ke­masya­rakatan. Kalau dalam tulisannya di Harian Haluan 14 Sep­tember 2011 di atas, Fach­rul memposisikan saya sebagai sumber keamburadulan Kota Padang sekarang ini, banyak tidak ada benarnya.

Sebagai wartawan yang suka menulis, Fachrul tahu bahwa saya telah memulai karir sebagai wartawan sejak 48 tahun yang lalu di Harian Aman Makmur. Dalam ke­dudukan sebagai wartawan tersebut, saya terpilih menjadi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Pa­dang yang meliputi Sumatera Barat (1968-1970). Sewaktu menjabat Ketua PWI tersebut saya dikirim oleh Pengurus PWI Pusat untuk mengikuti pendidikan Kewartawanan di Amsterdam, Negeri Belanda selama enam bulan. Setelah kursus berakhir, saya diundang ke Amerika Serikat selama 16 hari untuk melakukan per­jalanan jurnalistik bersama seorang wartawan lainnya dari Bandung, yaitu Dr. Naswil Idris.

Fachrul tentu juga tahu bahwa saya di samping bekerja sebagai wartawan adalah seo­rang dosen di IKIP Padang (sekarang UNP) dari tahun 1963-1970. Pada bulan De­sember tahun 1970 saya masuk di jajaran Pemerintah Kota sebagai Anggota Badan Peme­rintah Harian (BPH), semacam Wakil Walikota sekarang. Sampai saya dilantik jadi Walikota Padang tanggal 17 April 1993, saya telah men­jalani masa pemerintahan tiga walikota, yaitu Walikota Ak­hirul Jahya, (1967–1972), Walikota Hasan Basri Durin (1972–1983), dan Walikota Syahrul Udjud (1983–1993). Semasa walikota  alm Achirul Jahya, titik berat tugas saya adalah bidang pemerintahan, tetapi semasa walikota Hasan Basri Durin dan Syahrul Udjud, titik berat tugas adalah pada bidang perencanaan pem­bangunan yaitu sebagai Ketua Badan Perencanaan Pem­bangunan Daerah (BAP­PEDA) Kota Padang. Sewaktu dipin­dah ke Provinsi Sumatera Barat, saya bertugas sebagai Kepala Bidang Sosial pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat. Artinya semua itu bahwa selama 20 tahun menjelang diangkat sebagai walikota Padang titik berat tugas saya adalah pada bidang perencanaan dan pembangunan.

Setelah bekerja 14 tahun di Pemerintah Kota, saya mohon pada Pak Walikota Syahrul Udjud agar diizinkan studi ke Intitut Pertanian Bogor (IPB) Program S2. Dalam waktu relatif singkat beliau mengizinkan, sehingga Juli 1984 saya sudah di  Bogor dan selesai Desember 1986 dengan Indeks Prestasi 3,5. Waktu itu masih jarang orang mau se­kolah ke S2, apalagi akan meninggalkan jabatan yang sudah mapan. Sesudah alm Muchtar Isa, jadilah saya orang Pemda kedua yang mengambil S2 di Bogor.

Sekembalinya dari S2 di IPB, oleh Pak Walikota saya diberi jabatan Asisten II Bidang Pembangunan dan dijabat selama 3 tahun. Seterusnya saya pindah ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama 2 tahun, yaitu tahun 1990 dan 1991. Pada akhir tahun 1991 saya berkesempatan menghadiri undangan seminar di Kuala Lumpur dan terus ke Jepang mengunjungi Tokyo dan Naga­saki. Di Tokio saya diberi kesempatan beraudiensi dengan Rektor Universitas Asia dan di Nagasaki selain ingin me­nyaksikan kota yang dijatuhi bom atom oleh Amerika saat Perang Dunia II. Saya juga menjadi tamu Dekan Fakultas Perikanan, Universitas Naga­saki selama dua hari. Di sinilah saya menyaksikan penggunaan teknologi tinggi dalam usaha perikanan.

Sehabis di Jepang, saya melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat. Bagi saya adalah perjalanan kedua ke Amerika Serikat, tapi bagi istri yang ikut bersama saya, per­jalanan ini adalah yang pertama kali. Semua perjalanan tersebut adalah memperluas wawasan dan menambah pemahaman tentang perlunya ilmu penge­tahuan dan teknologi di zaman modern sekarang ini.

Beberapa bulan sepulang dari perjalanan ke Amerika saya diminta oleh Pak Syahrul untuk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang. Dalam pembicaraan ke dua sebulan kemudian, tawaran beliau tersebut saya terima dan rupanya itulah jenjang saya untuk menjadi Walikota Pa­dang, setelah habis jabatan beliau  pada awal April 1993.

Apa langkah saya sebagai Walikota Padang, tentu mudah ditebak. Meneruskan ke­bijak­sanaan yang baik dari walikota-walikota pendahulu saya dan menyusun konsep sendiri, apa-apa yang saya anggap sangat dominan bagi masyarakat Padang Kota Tercinta.

Konsep utama adalah menata pusat kota sebagai kota objek wisata dan membangun pusat per­tumbuhan baru di kawasan By Pass. Dalam konsep ini pro­yeknya adalah Tribune Bagon­jong di Lapangan Imam Bonjol dan pembenahan lapangan Imam Bonjol sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kalau orang datang ke Padang, dia harus melihat lapangan Imam Bonjol dengan bangunan be­rukir khas Minang dan lapa­ngannya yang indah. Dengan terlaksananya konsep ini, hati saya jadi tenteram, karena selama ini  ada saja orang-orang besar datang, hendak mem­bangun ruko atau bangunan lainnya di tanah halaman depan lapangan bersejarah tersebut.

Membangun di By Pass, antara lain proyeknya adalah Terminal Regional Bingkuang (TRB) dengan masa pem­bebasan tanah dan pem­ba­ngunan selama 4 tahun, se­hing­ga siap tahun 1998. Pening­katan aktivitas ekonomi  di By Pass akan mengurangi tekanan di pusat kota, sehingga Padang akan betul-betul nyaman. Tetapi dalam pengoperasiannya, mas­ya­rakat belum sepenuhnya dapat memahami. Ditambah lagi suasana politik yang baru berubah, karena masuknya negara kita ke zaman Re­formasi. Setelah dicoba bebera­pa kali mengo­perasikannya, tidak juga berhasil sehingga saya simpulkan biarlah walikota baru yang melanjutkannya. Apalagi prinsip pembangunan daerah di negara kita, bukanlah sepotong-sepotong tetapi pem­bangunan berkelanjutan. Tidak ada pembangunan yang harus selesai dalam masa jabatan seorang walikota, namun perlu kesinambungan dengan pejabat berikutnya.

Pembangunan Pasar Mo­dern

Dalam kerangka meng­hidupkan pusat-pusat per­tumbuhan baru dan untuk mengurangi tekanan di pusat kota, maka saya menolak semua permohonan izin untuk mendirikan mall, atau pasar modern di pusat kota. Se­kurangnya ada lima lokasi yang ditolak, walaupun yang ber­sangkutan datang dengan segala cara. Sebelumnya juga saya telah belajar ke Jakarta, Semarang dan ke Kementerian Per­dagangan. Intinya kalau pasar modern dibangun di samping pasar tradisional,  maka pasar-pasar masarakat akan mundur, bahkan tutup.

Generasi muda kita akan menjadi karyawan di pasar modern, dan tidak ada lagi Mak Sutan Bagindo yang punya toko, atau Uncu yang punya toko sepatu. Hilanglah tempat “se­kolah besar” bagi anak-anak ki­ta sebelum pergi merantau ke Jawa. Itulah bayangan saya, sehingga di pusat kota hanya ada izin untuk satu pasar mo­dern, yaitu Matahari. Tetapi kalau enam kilo dari pusat kota atau di By Pass, segera dapat keluar izinnya. Jadilah mall yang dibangun Basrizal Koto, bahkan saya selaku Walikota Padang mau berdiri di lokasi saat pemancangan pertama kali, karena khawatir akan ada orang yang menghalangi.

Sebagai alumni lembaga pendidikan guru, saya mema­hami betul betapa perubahan akan terjadi, kalau orangnya berpendidikan. Kalau ada utusan masyarakat datang mau mendirikan sekolah dan perlu uang untuk beli tanah, saya akan segera bantu dan dalam kasus ini berdirilah beberapa SMA negeri baru di Padang, seperti di Tanjuang Aur Koto Tangah, di Indarung, MAN di Jalan Tabiang-By Pass dan berapa sekolah lainnya.

Pendidikan adalah fokus pemerintahan di zaman saya, dan termasuk pendidikan wajib belajar baca Alquran bagi murid SD kelas IV dan V SD. Pada tahun anggaran 2003, Pemerintah Kota Padang me­nye­diakan dana tiga setengah miliar untuk proyek baca Alquran di SD.

Dalam kaitan pem­ba­ngu­nan adat, budaya dan aga­ma, maka Pemerintah Kota Padang menyediakan bantuan ken­daraan operasional bagi Ketua LKAAM dan Ketua MUI Kota Padang, di samping bantuan biaya operasional. Proyek-proyek pembangunan pisik yang menonjol antara lain, pelebaran jalan raya Padang- Indarung, melanjutkan pele­baran jalan dari pusat kota ke kampus Unand, pembayaran ganti rugi tanah bagi pelebaran jalan Tabing ke utara sampai batas kota, pemasangan lampu jalan di beberapa ruas jalan utama kota seperti jalan dari Indarung sampai Simpang Haru, dari Kampus Unand sampai Anduring dan di sepan­jang jalan inspeksi Banjir Kanal.

Program K.3, tertib lalu lintas, Porda, MTQ seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Tiap tahun meraih piala Adi­pura Kencana dan piala Waha­na Tata Nugraha Kencana. Tim Kota Padang, tiap tahun keluar sebagai Juara Umum PORDA Sumatera Barat, Juara Umum MTQ Sumatera Barat dan banyak lagi penghargaan yang diraih kota Padang.

Kalau dikatakan bahwa sebagian besar staf yang baik dipinggirkan, mana itu yang sebagian besar itu? Banyak staf yang membantu Pemerintah Kota Padang selama priode l993-2003 adalah tenaga-tenaga yang sukses dalam karirnya sampai sekarang. Di antara mereka ada yang jadi bupati, beberapa orang jadi Sekda di kota dan kabupaten, ada yang jadi kepala dinas di provinsi bahkan ada yang dipromosikan menjadi Sekda Provinsi Su­matera Barat.

Tiga Sekda Kota Padang setelah masa jabatan saya adalah tenaga-tenaga potensial dalam masa kepemimpinan saya. Saya kira Fachrul tahu semuanya itu, bahkan sampai hari ini setelah berjalan 8 tahun staf-staf senior tersebut, masih ingin dalam satu wadah ke­keluargaan bersama saya. Hal itu secara spontan muncul dalam pertemuan silaturrahim yang diadakan di rumah saya hari Sabtu, 10 September yang lalu.

Demikianlah ulasan saya atas tulisan Fachrul yang terbit pada Harian Haluan 14 Se­ptember yang lalu. Adalah tidak mungkin bagi saya me­rang­kum rangkaian pe­kerjaan selama 10 tahun di pucuk pimpinan pemerintahan Kota Padang dalam waktu yang relatif singkat.  Sebagai orang beri­man, saya yakin menduduki jabatan tersebut adalah atas izin Allah, dan kalau ada kekhilafan dan kesalahan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tidak ada niat melakukan kesalahan dengan merusak kota yang kita cintai ini. Tetapi kalau ada orang yang dengan sengaja merusak saya dengan tujuan agar kota ini ikut rusak, semuanya saya serahkan pada Allah. Allahuakbar.

Mencoba berkeliling Kota Padang melihat semua aspek sembari memahami realita  dengan fikiran yang jernih, pandangan dan analisa yang konprehensif, lepaskan sementra kepentingan politik, agaknya banyak pihak akan menarik nafas panjang. Sebab, siapapun walikotanya, yang dihadapi Kota Padang hari ini dan ke depan bukan hanya pasar, apalagi khusus Pasar Raya. Kelihatannya ada sejumlah persoalan yang sedang berebut prioritas.

Padang sebagai ibukota provinsi kini dihuni sekitar 850 ribu jiwa, dengan sekitar 200 unit TK, 400 SD, 75 SLTP, 45 SMU, dan sekitar 40 perguruan tinggi dengan sekitar 86 ribu mahasiswa. Ada sekitar 30 rumah sakit, 19 puskesmas dan 20-an pasar, belasan kantor perbankan, puluhan kantor pemerintahan kota dan provinsi serta instansi lainnya.  Di hamparan kota seluas 694 km persegi ini terdapat 21 sungai dan jalan raya untuk semua kelas dan kondisinya sekitar 924 km.

Di tengah-tengah kondisi itu perkembangan tuntutan kebutuhan ruang sekolah, rumah sakit, pasar, ruas jalan raya, jalan lingkungan dan perkantoran terus beregrak. Khusus perkantoran, terasa semakin mendesak karena setelah gempa 30 September 2009 perkantoran pemerintahan provinsi maupun kota nyaris mengalami kerusakan total. Diantara alunan gerakan perkembangan tuntutan itu  21 sungai yang ada silih berganti melanggankan banjir disamping luapan kendaran di jalan raya yang nyaris tak terbendung.

Pembukaan pemukiman baru dan perpindahan penduduk ke bagian utara kota, seperti wilayah Koto Tangah, Kuranji, Pauh dan Lubuk Kilangan, juga terus bergerak. Bukan hanya dimotivasi isu tsunami tapi lebih karena perkembangan penduduk dan kebutuhan pemukiman yang kian mendesak. Hebatnya, perkembangan inipun belum mampu diirirngi perkembangan ruas jalan, pasar dan pembenahan lingkungan dan sebagainya.  Akibatnya, persoalan yang terjadi di wilayah lama belum teratasi, muncul lagi berbagai persoalan di pemukiman baru. Paling tidak kini, jalan by pass yang seharusnya sudah dibangun dua jalur masih belum terlaksana sehingga kawasan ini pun jadi sarang kemacetan baru.

Di luar realita itu, sejumlah agenda pembangunan jalan untuk mendukung perkembangan kota masih belum terealisasi. Misalnya, lanjutan Jalan Gajah Mada ke Berok Tunggul Hitam yang berperan menghindari kemacetan di Pasar Siteba. Jalan Kahtib Sulaiman ke Tunggul Hitam terus ke Simpang Tabing Lubuk Minuturun untuk mengurangi kepadatan Jalan Hamka yang menjadi muara tiga jalan (S.Parman, Khatib Sulaiamn dan Joni Anwar) .

Jalan pengembangan kota, yang sekaligus berperan jalur evakuasi, yang sudah disiapkan sejak zaman Walikota Hasan Basri Durin, juga belum disentuh. Antara lain sambungan jalan Joni Anwar (simpang Tugu Tinju) lurus ke by pass. Jalan Gajah Mada (Gunung Pangilun) ke Kampung Kalawi, Jalan Adabiah ke Parak Salai menyebareng banjir kanal ke Polomas terus ke Sarang Gagak/ Lubulintah. Jalan Minahasa, Fakultas Kedokteran ke Andalas dan lain sebagainya. Untuk mengatasi banjir, dalam perencanaan juga sudah ditetapkan perlunya normalisasi batang Kuranji, Batang Air Dingin, sejumlah anak sungai di sekitar Air Pacah, Kuranji,  Belimbing dan sebagainya. Sejumlah drainase di kawasan kota lama bahkan sejak 1994 silam tak pernah lagi dikeruk.

Singkat kata, konsep dan rencana yang sudah ada belum terjangkau persoalan baru, baik akibat gempa bumi maupun akibat perkembangan penduduk dan kebutuhannya, terus bermunculan. Belum lagi tuntutan untuk merespon perkembangan provinsi, nasional maupun internasional. Misalnya angkutan umum dalam kota, antar kota dan antar provinsi yang hingga kini belum ada terminalnya. Padahal masa depan kota Padang bukan ditentukan Pelabuhan Telukbayur melainkan transportasi darat mengingat alur perdagangan kini dikendalikan Selat Melaka dan Lintas Sumatera.

Kondisi Pasar Raya, apalagi pasca gempa 30 September,  terlepas dari persoalan dan polemik yang terjadi, dilihat dari tuntutan kebutuhan masayarakat baik secara pisik maupun psikologis, pada hakikatnya memang menuntut adanya perbaikan dan pembenahan. Bayangkan, sebelum gempa pun, jangankan pendatang dari daerah lain, warga kota sendiri enggan dan tak nyaman memasuki pasar itu. Dalam konidisi seperti itu, tentulah sulit mengharapan Pasar Raya menjadi sentra ekonomi. Jangkan berharap Pasar Raya jadi objek wisata, pedagang  sendiri sulit mengembangkan usahanya. Jadi, jangan heran jika warga kota Padang kini lebih suka rekreasi dan berbelanja Bukittinggi atau ke Pekanbaru. Artinya, jika kondisi seperti dipertahankan, justru akan merugikan pedagang dan warga kota Padang sendiri.

Keadaan ini, kecuali akibat gempa, tak terjadi sendirinya. Rencana perluasan kota, pembangunan terminal, penambahan ruas jalan, normalisasi sungai dan pembangunan drainase, angkutan massal, penambahan ruang sekolah/perguruan tinggi dan rumah sakit sesungguhnya sudah dicanangkan sejak 35 tahun silam zaman Walikota Hasan Basri Durin. Lalu, sebagian direalisasikan Walikota Sjahrul Udjud. Sayang, di tangan Walikota Zuiyen Rais, konsep dan perencanaan yang sudah disiapkan pendahulunya dicoba dibelokkan. Selain membuat kota jadi amburadul, apa yang dimulainya pun terbengkalai. Yang terbengkalai bukan hanya pembangunan pisik, tapi pembangunan SDM pemerintahan.  Maklum, sebagian besar staf potensial telah terdidik dan menguasai persoalan perkotaan dijauhkan dari Balaikota Padang.

Semua persoalan itu kini terakumulasi dan bermuara di tangan Walikota Padang Fauzi Bahar. Staf yang ada, agaknya lupa atau lalai mengingatkan betapa agenda dan konsep pembangunan kota tersebut. Akibatnya, ia hanya berkutat di sekitar Pasar Raya. Padahal jika kota ini akan dikembangkan ke bagian Utara, seharusnya mulai pembangunan  Pasar Raya baru di kawasan Utara itu.

Kini, di tengah-tengah menghadapi daftar panjang tuntutan pembangunan kota,  Padang setelah otonomi daerah harus memikul beban berat membayar gaji 15 ribu PNS. Biayanya setara 80% APBD kota. Hanya 20% APBD untuk belanja publik, pembangunan infrastruktur dan pelayan umum.

Kondisi ini sepatutnya mengusik perhatian semua pihak. Baik jajaran Pemda dan DPRD Padang sendiri, Pemda dan DPRD Provinsi maupun para pengusaha, politisi, pengamat, kalangan akademisi/ perguruan tinggi dan sebagainya. Jangan biarkan benang tersangkut di selubang jarum karena masih banyak sobek yang perlu ditambal. (*)

Refleksi Haluan Rabu 14 September 2011

Aksi massa terhadap Mapolsek Tapan, ibukecamatan Basa Ampek Balai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, malam 18 Agustus 2011 lampau sungguh menyedihkan. Bukan hanya karena terjadi sehari setelah HUT Kemerdekaan RI ke 66 tapi karena yang jadi sasaran amuk massa adalah kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom dan pembina masyarakat.

Penyebabnya, seperti terbaca di sejumlah media cetak dan internet, tampaknya sederhana. Semula polisi merazia dan menangkap beberapa sepeda motor berknalpot bising yang dianggap mengganggu kenyamanan beribadah dalam bulan Ramadhan. Tapi pemiliknya bisa mengambil sepeda motor itu bila mengganti dengan knalpot yang normal. Bagi yang tak punya SIM supaya mengurusi SIM, bagi kendaraan yang mati pajak supaya melunasi pajaknya.

Lalu, dalam waktu hampir bersamaan polisi menggerebek warga yang sedang berjudi. Pelakunya kabur dan sepeda motor yang ditinggalkan diangkat polisi. Dari peristwa itu menyebarlah kabar bahwa polisi juga menangkapi sepeda motor yang sedang diparkir. Dan itu dianggap keterlaluan. Maka dalam beberapa jam kemudian terjadilah insiden itu. Kini lima tersangka ditahan di Polres Painan dan dua polisi yang meninggalkan tugas malam itu juga diperiksa.

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas) berbuah aksi massa. Begitu mudahkah masyarakat jadi anarkis? Pertanyaan itu perlu dijawab dengan jernih. Soalnya, lazimnya aksi massa tak meledak mendakak. Seperti halnya galodo, aksi itu mencuat akibat akumulasi berbagai keluhan dan ketidakpuasan yang menumpuk sejak lama. Karena itu, meski lima tersangka dan dua polisi itu nanti divonis hakim, belum tentu masalahnya menjadi selesai. Dan, penyelesaian kasus tanpa menuntaskan masalah tak ubahnya memadamkan api. Meski apinya padam namun puntung tetap berasap. Ketika kemudian ditiup angin, apinya dengan mudah berkobar kembali. Beberapa peristiwa serupa sebelum-sebelumnya yang berujung beberapa kali pergantian Kapolsek secara mendadak di daerah ini dapat dijadikan pelajaran.

Yang jadi masalah, seperti dikekmukan Syafruddin Tasar, tokoh masyarakat Tapan, pada sebuah media harian 19 Agustus lalu, tampaknya arogansi oknum polisi terhadap warga selama ini. Katanya, warga sudah lama mengeluhkan sikap dan prilaku oknum polisi di Polsek Tapan ini. Dalam bertugas, baik penertiban kayu, sepeda motor maupun dalam menindalanjuti pengaduan warga polisi suka diskriminasi. Menurut Syafrudin, insiden di Tapan bukti kegagalan polisi membina, mengayomi dan memberi ketauladanan kepada warga.

Syafruddin mungkin ada benarnya. Maklum, lazimnya di derah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Tapan ( 213 km dari Padang), memang ada kecenderungan polisi mengandalkan kekuasaan/kewenangan seperti memanggil, menahan, menangkap dan menggeladah. Polisi cenderung menjadi pemilik (subjek) kekuasaan hukum dan masyarakat adalah objek kekuasaan itu. Setiap tindakan polisi adalah benar dan harus dibenarkan. Dalam prakteknya, seperti sering dikeluhkan warga respon polisi terhadap pengaduan warga sangat ditentukan siapa yang mengadu, siapa yang dikadukan dan prihal apa yang dikadukan. Begitu juga dalam penertiban kayu dan razia-razia sepeda motor. Prinsip-prinsip pembinaan masyarakat dan pemeliharan kamtibas cenderung diabaikan.

Kondisi itu jelas belum mencerminkan apa yang diinginkan Bab III pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam menjalankan tugasnya polisi dituntut mengamalkan prinsip Tri Brata Polri yaitu penghayatan terhadap ketaqwaan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta keikhlasan.
Pasal UU tersebut memanggambarkan bahwa polisi saja, apalagi di Polsek yang cuma beranggotakan 20 polisi untuk satu kecamatan, belumlah cukup kuat memelihara kamtibmas. Karena itu UU mengamanatkan agar polisi merangkul dukungan, partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Untuk mendapatkannya diperlukan pedekatan, sosialisasi, pemanfaatan potensi sosial dan memahami kearifan lokal.

Seperti diketahui masyarakat Tapan dan sekitarnya masih cukup menghargai kemimpinan informal seperti ninik mamak pemuka adat dan pemuka agama. Merujuk UU No.2/2002 dan Tr Brata, maka dalam memelihara kamtibas, selayaknya polisi mengajak pemuka adat dan agama menyosilisasikan tentang apa yang disebut tindak pidana, kamtibmas dan penyakit masyarakat, ketentuan berkendaraan dan berlalulintas serta ketentuan perundang-undangan lain di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi, seperti pada bulan puasa lalu, akan efektif sekali bila polisi mau turun ke sekolah- sekolah, berceramah di masjid, mushalla dan surau yang cukup banyak di daerah ini. Jika hal itu dilakukan sejak lama setidaknya takkan ada lagi sepeda motor tanpa pelat nomor yang kini mendominasi daerah Selatan Pesisir Selan itu.

Perkembangan positif upaya melibatkan masyarakat dalam memelihara kamtibmas adalah dengan membentuk Lembaga Koordinasi Polisi dan Masyarakat (LKPM) yang kini sudah banyak dimanfaatkan nagari-nagari di Sumatera Barat. Lembaga dibentuk Bamus, dikukuhkan dengan Peraturan Nagari dan berada di bawah pembinaan camat dan kapolsek. LKPM yang merupakan gabungan ninik mamak, ulama dan pemuda diberi kewenangan membantu tugas-tugas kepolisian menyelesaikan perkara yang terkait masalah adat, hubungan keluarga, batas tanah adat, pagar, tanaman, pengairan sawah, hubungan antar saudara, suami istri atau tindakan yang bukan kriminal murni seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan berat. Meski dilaporkan ke polisi, namun kasus-kasus itu akan diserahkan kepada ninik mamak dan penghulu warga bersangkutan untuk diselesaikan. Jika tak mampu diselesaikan ninik mamak baru diteruskan ke polisi. Dengan cara itu ninik mamak bisa berwibawa di masyarakat dan berperan menjaga kamtibmas.

Kita percaya, jika polisi mengutamakan memelihara kamtibmas, mengayomi dan melindungi masyarakat melalui pendekatan dan penafaatkan potensi dan kearifan lokal, atas prinsip ketaqwaan, kejujuran, kebenaran, keadilan dan keikhlasan sesui Tri Brta Polri, tentulah upaya membangun kambtimas dan penegakkan hukum tak perlu memancing munculnya aksi massa. (*)

Komentar Singgalang Sabtu, 10 September 2011

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Berkunjung ke Nagari Sialang dan Gelugur Kecamatan Kapur IX sungguh menggugah  perasaan kemanusian dan nyali kepemerintahan. Inilah yang dirasakan saat menyertai rombongan safari Ramadhan Bupati Lima Puluh Kota Dr. Alis Marajo bersama sejumlah pejabat kepala satuan kerja pemerintah daerah setempat ke perbatasan Sumatera Barat dan provinsi Riau itu Sabtu 20 Aguastus 2011 lalu.

Berkendaraan dari Pangkalan Kotobaru ke Muara Paiti ibukecamatan Kabupur IX  (34 km) terus ke Kotobangun dan Durian Tinggi (9 km) terbilang nyaman. Maklum, meski agak sempit jalan provinsi ini masih mulus. Namun dari Durian Tinggi ke Sialang (3 km) kondisinya mulai parah. Di sepanjang jalan roda kendaraan hanya menginjak sisa aspal dan genangan air di lobang yang mirip danau-danau kecil. Tapi tak lama lagi ruas ini segera berubah karena kini sedang dilakukan perbaikan saluran dan bahu jalan oleh Dinas Prasarana Jalan Tataruang dan Pemukiman (Prasja Tarkim) Sumatera Barat.

Namun perjalanan berikutnya dari Sialang ke Gelugur melintasi daerah berbukit-bukit sejauh 24 km perlu ekstra hati-hati. Bukan hanya tanjakan dan turunannya tajam yang membuat gamang tapi kondisi jalannya pun amat parah. Di beberapa tempat jalan terbelah-belah saluran air hujan karena salurannya sendiri sudah lama buta. Meski hampir semua jembatan sudah terbuat dari rangka baja namun di beberapa titik cuma menyisakan bekas pengerasan dan coran beton awal pertama jalan ini dibuka sekitar tahun 1998 silam.

Begitupun sudah ada harapan perbaikan. Rencananya Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat tahun depan akan merekonstruksi dan melakukan pengerasan jalan dengan biaya sekitar Rp 17 milyar. Kepastian itu disampaikan pejabat 50 Kota saat berdialog dengan warga di Masjid Jorong Mongan Gelugur dan warga di Masjid Sialang. Katanya, perbaikan jalan ini mendapat prioritas karena mendukung rencana penempatan sekitar 100 kk warga transmigrasi korban gempa 30 September 2009 di Nagari Gelugur.

Mengusik Keprihatinan

Jalan raya memang merupakan urat nadi ekonomi. Toh, kalaupun Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat memuluskan jalan raya sepanjang Kapur IX, agaknya tak otomatis membuat perekonomian dan kesejahteraan sekitar 27 ribu rakyat kecamatan ini bisa ditingkatkan. Sebab, yang diperlukan Kapur IX tak sebatas jalan. Masih banyak sektor kehidupan rakyat yang perlu mendapat perbaikan dan pembinaan jajaran Pemda Kabupaten maupun Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Lihat saja rumput dan semak sepanjang pinggiran jalan yang menutupi saluran di kiri kanan jalan dan bahkan melebar sampai ke badan jalan. Lihat pula pekarangan rumah penduduk yang tak berpagar dan tanaman pisang, pinang, coklat dan pohon sawit yang tak terawat serta ternak yang berkeliaran semaunya. Nyaris tak ada sebuah pekarangan yang berpagar rapi dengan tanaman yang terpelihara secara teratur dipenuhi tanaman ramuan masakan atau sayur-sayuran sebagai sumber gizi nabati. Sepohon singkong pun sulit ditemukan. Tak aneh jika warga di sini jarang makan sayur dan buah-buahan karena sayur dan buah-buahan didatangkan dari Bukittinggi atau Payakumbuh.Ini cukup jadi bukti bagaimana kondisi kehidupan masyarakat monokultur (mengandalkan ekonomi pada satu jenis tanaman).

Sumber protein hewani, seperti ikan juga termasuk barang mahal di sini. Kecuali beberapa nagari yang memelihara ikan kolam, kebanyak penduduk mengandalkan ikan sungai. Celakanya, ikan sungai ditangkap menggunakan racun serangga sehingga ikan pada punah. Kalau saja petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau provinsi mau mengecek kondisi kesehatan warga, terutama anak-anak, di sini agaknya akan banyak ditemukan anak-anak bergizi buruk.

Padahal warga Kapur IX, apalagi di sekitar Sialang dan Gelugur, bukan pemalas. Mereka malah pekerja keras. Bayangkan betapa mereka menghabiskan waktu dan menguras tenaga merambah hutan membuka ladang gambir, kebun karet, kakao dan sawit. Hanya saja hasilnya amat tak sebanding dengan tenaga, waktu dan  kerusakan hutan yang terjadi. Maklum, selain pengelolaannya yang sangat tradisonal, gambir adalah komoditi yang tak diawasi dan tak memiliki standar kualitas sehingga harganya pun sangat ditentukan negara pembeli, yaitu India, Pakistan dan Banglades. Ketika produksi melimpah harga pun jatuh. Kini harga gambir di sana sekitar Rp 12 ribu/kg dari sewajarnya sekitar Rp 20 ribu.

Tanaman karet yang menjadi andalan kedua setelah gambir juga belum tersentuh ilmu dan teknik perkebunan. Selain bibitnya yang tak standar pemeliharannya pun seadanya sehingga sulit membedakan antara kebun karet dan hutan belukar di sekitarnya. Bisa dimengerti jika produksi dan kualitasnya rendah. Kini harga karet di Kapur IX cuma sekitar Rp 19 ribu dari normal Rp 22 ribu.

Masyarakat Kapur IX, apalagi di sekitar Gelugur juga bertanam pohon sawit dan kakao. Namun mereka tampaknya belum paham bahwa sawit dan kakao adalah tanaman industri yang memerlukan perawatan dan pemupukan secara teratur dan terukur. Buktinya, warga memperlakukan sawit dan kakao layaknya tanaman tua, dibiarkan tumbuh apa adanya tanpa disiangi dan tanpa dipupuk selayaknya.  Pelepah sawit tak dipangkas dan buahnya tak didodos. Tak aneh kalau pohon sawit yang sudah setinggi dua meter tak berbuah. Keadaanya  mirip pohon enau yang tumbuh liar di hutan.

Nasib tanaman kakao serupa. Pohon kakao yang seharusnya dipangkas dipupuk dan disiangi dibiarkan tumbuh menghadang keadaan. Kalau pun berbuah, buahnya jarang dan kecil. Tak berlebihan kalau usaha rakyat bertanam sawit dan kako terbilang sia-sia. Dan ini cukup jadi bukti bahwa petani di sini belum terjamah penyuluhan dan pembinaan dari petugas Dinas Perkebunan. Akhirnya, yang terjadi bukan peningkatan kesejahteraan melainkan peningkatan kesengsaraan. Buktinya, bila harga gambir dan karet jatuh ekonomi jadi lumpuh, dan di musim hujan beberapa nagari direndam banjir dan irigasi yang ada, seperti di Durian Tiggi dan Sialang, ikut binasa dihantam banjir dan longsoran dari perbukitan yang digunduli untuk kebun gambir, karet dan kakao.

Kini perekonomian di Kapur IX terbilang sedang buruk. Hanya Nagari Muara Paiti, Koto Bangun, Durian Tinggi dan Sialang yang punya sedikit areal sawah sehinggga ketahanan pangan mereka agak tersanggah. Sementara Nagari Gelugur, berpenduduk 2.200 jiwa dan belum tersentuh listrik, sumber nafkah penduduk tergantung pada gambir dan karet. Saat kini harga karet dan gambir jatuh, warga Gelugur pun terancam krisis pangan. Soalnya, mereka tak punya setumpak sawah. Sumber berasnya selama ini hanya dari padi ladang. Ladang padi itupun gagal akibat musim kemarau panjang. Padahal, kecuali kayu api, semua kebutuhan hidup tergantung pasokan beras dari Payakumbuh lewat jalan darat via Sialang atau lewat jalur sungai dari Subaling Kabupaten Kampar, Riau.

Kini harga beras di Sialang rata-rata Rp 9.500/kg dan minyak tanah Rp 6 ribu/liter. Karena kendaraan dari Sialang ke Gelugur ( sekitar 24 km) mesti menggunakan mobil dobel gardan ongkospun mahal. Ongkos penumpang Rp 30 ribu/ orang dan barang rata-rata Rp 600/kg. Bahkan upah angkut kelapa saja Rp 600/ butir.

Kerpihatinan Kepemerintahan.

Secara keseluruhan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan di Kapur IX  masih memprihatinkan, terutama bila dikaitkan dengan misi pemerintahan yang menjadi tugas pokok dinas instansi yang ada. Kalau saja setiap dinas instansi yang ada, baik di provinsi maupun di kabupaten melaksanakan tugasnya secara benar dan sungguh-sungguh, tentulah seluruh sektor kehidupan rakyat akan dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Sayang, jangankan  memenuhi tugas dan tanggungjawabnya, berkunjung ke Kapur IX saja, apalagi sampai ke Nagari Gelugur, masih ada pejabat yang belum pernah mencoba.

Maka, tidaklah aneh jika banyak warga yang belum tahu membuat kalkulasi usaha, belum menghayati pentingnya memelihara lingkungan yang sehat, berpekerangan yang sehat dan bersih, menanam dan memakan tanaman sayur-sayuran, bertani dan berkebun yang benar. Tak aneh juga jika rakyat belum menghayati bagaimana memelihara kesehatan yang benar.

Meski nagari-nagari sudah berwalinagari dan perangkat pemerintahan yang defenitif, tapi belum satupun nagari yang mampu membuat tata ruang sehinga nyaris tak satupun nagari yang memiliki jalan poros desa. Akibatnya,  tak jelas mana yang muka (land mark) dan belakang sebuah nagari. Kalau bukan dibedakan bangunan dan pasar, nyaris tak ada bedanya antara kebun dan pemukiman tak jelas mana yang koto dan mana yang kampung.

Dapat dipastikan, kalau saja pejabat Dinas Kesehatan bersama gerakan PKK rajin turun ke Kapur IX, tentulah warga tahu memelihara dan memilih makanan yang sehat dan bergizi. Warga akan tahu membenahi pekarangan yang sehat dan menyehatkan. Kalau saja Dinas Peternakan rajin mendatangi peternak  disini tentulah Kapur IX bisa jadi penghasil ternak yang sehat dan melimpah.

Kalau saja Dinas Perikanan mau meninggalkan mejanya sejenak, tentulah Kapur IX tak harus menunggu ikan kering dari Padang karena sumber air cukup melimpah dan Kapur IX bisa menjadi penghasil ikan air tawar yang andal. Seandainya pejabat dan penyuluh pertanian/perkebunan mau berkubang ke sana tentulah kakao, sawit dan karet yang ditanam rakyat bisa memberikan nafkah yang memadai. Singkat kata kalau saja semua dinas instansi mau mencari pahala, tentulah mereka akan sangat berpahala bila menolong membangun kesadaran dan kehidupan rakyat Kapur IX.

Sayang kepedulian itu belum tumbuh merata. Bahkan lima anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota asal Kapur IX belum dirasakan warga keberadaannya di pemerintahan daerah Kabupaten Limapuluh Kota. Mereka belum tergugah untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan kepentingan Kapur IX dalam kebijakan pembangunan daerah ini. Meski demikian, Bupati Alis Marajo tak pernah merasa lelah.  Pada priode pertama ( 2001-2006) setidaknya Alis sudah tujuh kali berkunjung ke Gelugur. Tiga bulan pertama priode kedua jabatannya ia sudah sampai lagi di Gelugur.

Alis tak sekedar melenggang. Ia terus berusaha agar jalan raya ke Kapur IX hingga ke gelugur terus dapat ditingkatkan. Disamping berharap bisa membuka isolasi dan menyejahterakan rakyat, Alis menaruh harapan Kapus IX bakal punya masa depan yang lebih baik bila jalan raya bisa mempertautkan Kapur IX dengan Kabupaten Kampar, Riau dan Kabupaten Pasaman. Jika jalan itu terwujud dari Kapur IX dengan mudah bisa dijangkau Kota Pasir Pangiraian, terus ke Medan atau Pekanbaru.

Disamping itu Alis juga terus membagi anggaran pembangunan Kabupaten 50 yang masih terbatas untuk sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian. Langkah itu mulai nyata. Sebuah Puskesmas dengan ruangan rawat inap sudah berdiri di Sialang. Kalau saja fasilitas rawat inap itu sudah lengkap hari-hari ini pasien sekitar Sialang Durian Tinggi dan Gelugur sudah bisa dirawat inap di Puskemas yang megah itu.

Keinginan Alis secara bertahap terus disahuti Kepala Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat. Jalan raya yang dirintis Bupati Limapuluh Kota, Jufri, 24 tahun silam dan dibuka oleh pejabat  Kepala Dinas Prasja dan Tarkim Sumatera Barat. Mulai dari Sabri Zakaria, lalu, diteruskan Ir. Hedyanto, kemudian secara bertahap ditingkatkan Dodi Ruswandi. Hanya saja selama pemerintahan Bupati Amri Darwis, jalan ke Gelugur nyaris tak mendapat perhatian sehingga kembali hancur. Karena itu ketika kembali ke kursi Bupati Limapuluh Kota Alis pun berjuang membangun kembali jalan itu. Harapan Alis disahuti Ir. Suprato Kepala Dinas Prasja Tarkim, pengganti Ir. Dody Rusmandi. Suprapto akan membangun kembali jalan Sialang – Gelugur yang sudah rusak parah itu.

Harapan kita tentu dengan adanya pandangan yang kritis terhadap kondisi yang memprihatinkan ini mampu menggugah perhatian para pejabat pemerintahan yang lain di provinsi ini. Dengan demikian, Kapur IX terutama Gelugur yang selama ini merasa bagian dari Riau kembali merasa bagian dari provinsi ini. (*)

Jembatan baja di Jorong Mongan Kenagarian Gelugur dibangun 1998 di masa Bupati Aziz Haili. (foto FR)

Jembatan Sungai Dingu Nagari Gelugur dibangun tahun 2007 kini sedang dalam perbaikan karena pangkal jembatan tergerus dan runtuh. (foto FR)

Jalan dari Sialang terus ke Tanjung Jajaran dibangun tahun 2000 di awal masa jabatan priode pertama Bupati Alis Marajo, kini kondisi jalan ini sangat parah. Saluran air beralih ke tengah jalan. (Foto FR)

Seperti lazimnya tiap menjelang hari raya Idul Fitri, Rabu kemarin Pemda Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat koordinasi tentang angkutan lebaran. Sebagaimana  diberitakan Haluan Kamis (12/8) lalu rapat itu membahas perkiraan arus penumpang, jumlah kendaraan umum yang dibutuhkan, tarif sewa yang diberlakukan sampai ke soal kelancaran dan antisipasi titik kemacetan lalulintas di sekitar hari raya.

Soal  jumlah kendaraan umum misalnya diungkapkan bahwa angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) yang tersedia mencapai 1.897 unit dengan kapasitas 1.927.352 penumpang. Kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP) berjumlah 632 unit dengan kapasitas 170.640 penumpang. Artinya, ada penumpang 2.098 juta orang di musim lebaran kali ini dengan angkutan umum sebanyak 2.529 unit atau sekitar 60% dari kebutuhan penumpang. Toh, dipridiksi kendaraan yang 60% itupun hanya 55% yang akan digunakan penumpang.

Prediksi itu menyisakan pertaanyaan. Berkendaraan apa sekitar 45 persen calon penumpang lainnya? Menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan tak resmi?. Tak ada penjelasan. Tapi bisa ditebak, 45 % penumpang itu akan  persoalan karena menumpuk di sepanjang kota. Mereka kemudian “dipaksa”berdesak-desakan naik travel liar atau bus umum dengan tarif sewa sesukanya.

Kemungkinan itu bukan isapan jempol. Selain pengalaman dari lebaran ke lebaran, kenyataan di musim liburan sekolah saja rakyat sudah kesulitan mendapatkan angkutan umum yang nyaman, aman, selamat dan sewa yang terjangkau. Hal itu terjadi setelah sejumlah bus angkutan  umum yang selama ini menjalani trayek antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi hilang dari jalan raya

Sebut misalnya, bus umum Padang Bukittinggi Payakumbuh. Trayek ini biasanya dilayani PO. Bintang Kejora, PO. Sago Sejati, PO. Harau, PO. NPM, PO. Transpot, PO. ANS, PO Tri Arga yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, kini sudah tak tampak lagi di jalur ini. Yang masih kelihatan misalnya PO. ANS, PO. Ayah, PO. Sinamar. itupun ukuran minibus.

Bus angkutan umum Padang-Padangpanjang-Batusangkar, biasanya dilayani PO. APB, PO. APD, PO. Yanti dan PO. ANS. Tapi kini semua bus itu sudah hilang dari jalanan dan sebagian juga menggantinya dengan minibus. Bus angkutan umum Padang Solok- Sijunjung – Darmasraya,  Padang- Lubuk Sikaping, Padang – Pariaman Lubuk Basung atau Padang -Simpang Empat, juga sudah lama tak kelihatan. Bus angkutan umum Padang Painan- Air Haji- juga sudah sepi. Bahkan angkutan umum Padang-Tapan-Silaut sudah lama raib di jalan raya.

Kemana hilangnya bus angkutan umum itu tak pernah dibahas oleh Pemda maupun DPRD Sumatera Barat. Padahal penyebabnya cukup jelas. Lenyapnya sejumlah besar bus angkutan umum itu adalah buntut krisis ekonomi dan eforia reformasi yang membuat angkutan travel resmi atau tak resmi menjadi marak. Akhirnya, selain rakyat kehilangan angkutan umum yang terjangkau, jalan raya pun kian dipadati angkutan mini yang mahal. Dampaknya, kemacetan lalulintas dan kekurangan bahan bakar kian sulit diatasi, harga barang kebutuhan pun kian tak terkendali.

Padahal UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan tegas menyatakan bahwa penyediaan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah(pasal 138). Pada pasal 139 ditegaskan kembali bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara (ayat 1). Pemda provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi (ayat 2).  Pemda kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota( ayat 3)

Penyediaan jasa angkutan umum itu dapat dilaksanakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 139 ayat 4). Pelayanan angkutan umum yang dimaksud memiliki kriteria: punya rute tetap dan teratur; terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara;  menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan. (Pasal 143). Artinya, Pemda tak perlu membuka usaha angkutan sendiri tapi cukup mengatur dan melindungi perusahaan angkutan umum yang pernah dan yang akan ada.

Sayang, meski setiap tahun mengadakan rapat koordinasi mengatasi angktan umum dan terus menerus menyuarakan pentingnya pariwisata namun Pemda nyaris tak punya ikhtiar membangun angkutan sendiri. Bahkan perusahaan angkutan umum yang ada pun tak terlindungi. Karena itu, bukan mustahil pada saatnya rakyat dan pengusaha angkutan umum mendalilkan pasal UU No. 22 Tahun 2009 menggugat kelalain Pemda secara class action di pengadilan. (*)

13 Agustus 2011