Otonomi Mardeka

18 Agustus 2010

Refleksi Haluan 18 Agustus 2010
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 65 ini ceramah Wakil Menteri Pendidikan Nasional DR. Fasli Jalal di depan acara silaturrahmi Korp Alumni HMI dan Gubernur terpilih Irwan Prayitno di Pengeran,s Beach Hotel Jumat 13 Agustus 2010 lalu sangat mengesankan saya.

Fasli Jalal menjelaskan beberapa persoalan pendidikan nasional dan upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk peluang yang mungkin direbut Sumatera Barat hari ini dan kedepan. Pada saat dialog saya mendapat kesempatan pertama bertanya.

Pertanyaan saya sederhana. Guru sebagai salah satu faktor penentu sukses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diakui negara ini sebagai pegawai negeri sipil (PNS) bidang profesional. Tapi kenapa dalam prakteknya guru diperlakukan sebagai PNS biasa layaknya pegawai pemerintahan bidang teknis?

Saya kemudian menunjuk indikator perlakuan itu. Antara lain guru-guru diwajibkan apel pagi meski jam mengajarnya bukan pagi. Guru diwajibkan berbaju seragam layaknya PNS biasa, misalnya berbaju kekuning-kuningan atau berbaju hijau Linmas (dulu Hansip). Sampai-sampai ketika masuk pasar oleh pedagang mereka dianggap petugas yang mau main gusur.

Mereka pun sering digiring ke lapangan terbuka mengikuti upacara atau pertemuan massal di lapangan terbuka. Bahkan diabsen di lapangan. Bagi yang tak hadir diancam dimutasi atau sanksi lainnya. Sering pula dikerahkan untuk menyukseskan pasangan kampanye calon kepala daerah incumben.

Padahal sebagai guru, malam hari di rumah mereka harus menyiapkan materi pengajaran, memeriksa ujian, mendampingi anak-anak praktek dan berbagai kegiatan lainnya yang menyita waktu dan biaya. Padahal semua itu dianggap sebagai tugas yang melekat pada profesi guru bukan sebagai pekerjaan tambahan yang mendapat inbalan uang lembur sebagaimana berlaku pada PNS biasa.

Celakanya, meski diperlakukan sebagai PNS biasa, mereka tetap mengajar/ bekerja di hari Sabtu, juga tanpa imbalan lembur. Padahal kalau disamakan, mereka seharusnya bekerja lima hari sepekan atau libur di hari Sabtu layaknya PNS di bidang pemerintahan.

Ternyata jawaban Wakil Mendiknas Fasli Jalal enteng sekali. Katanya, soal perlakuan seperti itu adalah tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD setempat. Kalau DPRD tak menyaolnya tentu perlakuan itu menjadi benar.

Jawaban itu tentu saja mengejtukan. Soalnya, meski urusan pendidikan sudah diserahkan ke daerah/ menjadi tugas pemda, program dan sasaran pendidikan nasional berlaku sama di seluruh Indonesia. Karena itu mestinya sikap, perlakuan dan perhatian terehadap guru berlaku sama di seluruh Indonesia. Jika terjadi penyimpangan seharusnya Mendiknas melalui kaki tangannya memberikan teguran supaya semua gerakan pendidikan di seluruh Indonesia bisa seayun dalam mencapai tujuan pendidikan itu. Kalau tidak demikian buat apa lagi Kemendiknas.

Tapi kalau dicermati lebih dalam sikap Fasli Jalal itu tak aneh. Sikap itu mencerminkan sikap pemerintah pusat terhadap daerah. Dengan dalil otonomi daerah, berbagai penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah, penyimpangan hukum, aturan dan berbagai gejolak yang terjadi di daerah seolah dibiarkan saja oleh pemerintah pusat.

Sikap dan perlakuan KPUD provinsi dan kabupaten yang menimbulkan berbagai gejolak dan bahkan kericuhan dan kerusahan di berbagai daerah dianggap hanya urusan daerah. Berbagai perlakuan dalam penegakan hukum di daerah nyaris tak pernah mendapat kontrol dan pengawasan dari pusat.

Begitu juga berbagai penyimpangan prilaku dan kebijakan kepala daerah yang sering merugikan rakyat dibiarkan saja. Tak aneh jika tiap hari kita bisa menyaksikan tindakan anarkis dan perlawanan rakyat di layar televisi. Dan itu nyaris tak pernah mendapat respon dari pemerintah pusat. Agaknya sepanjang tak mengusik kepentingan pusat dibairkan begitu saja. Daerah otonomi selah menjadi sebuah negara yang merdeka sendiri-sendiri. Maka, di daerah yang DPRD-nya lemah atau muspidanya berkolusi, rakyat praktis kehilangan tempat berlindung..

Kenyatan itu tentu saja menjadi aneh karena tiap Kementerian punya Irjen dan urusan penegakkan hukum masih jadi urusan pusat. Toh, belum terdengar pemerintah pusat menegur apalagi memecat pejabat kepala daerah atau pejabat penegak hukum karena perlakuan pelanggarannya. Apa yang terjadi terjadilah.

Melihat gelagatnya, gejala ini bukan tak mungkin akan menjurus pada penguatan kelompok rakyat yang pada giliran bisa mengkristal menjadi sebuah kekuatan yang bergulir pada revolusi sosial. Mengerikan memang.(*)


Harapan Lima Tahun ke Depan

18 Agustus 2010

Refleksi Haluan Senin 16 Agustus 2010
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pada 15 Agustus lima tahun lalu Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Kemarin, tepat lima tahun kemudian, 15 Agustus 2010, Irwan Prayitno dan Muslim Kasim dilantik untuk jabatan yang sama. Meski secara personal telah terjadi pergantian kepemimpinan di Sumatera Barat namun pasti cita-cita dan harapan rakyat provinsi ini untuk hidup lebih baik tentulah belum berubah. Bahkan mungkin terus dikukuhkan.

Paling tidak hal itu bisa dicermati dari tema kampanye dan pernyataan Irwan Prayitno di hari-hari sebelum pelantikan, misalnya saat silaturramhi dengan Korp Alumni HMI di Hotel Pangeran Jumat malam lalu. Irwan menyatakan selain melanjutkan apa yang baik yang telah diperbuat gubernur terdahulu juga akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Sikap itu tentu saja sangat beralasan. Sumatera Barat, sebagaimana juga daerah lain yang berada di bibir Samudera Indonesia, selain miskin sumber daya alam juga terabaikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Tak heran jika wilayah sepanjang Samudera Indonesia itu menjadi daerah kantong-kantong kemiskinan. Di samping itu, entah karena nasib dan takdir atau karena ada rekayasa dunia, wilayah ini pun tak putus dirundung bencana alam seperti gempa.

Maka setelah krisis ekonomi 1997 Sumatera Barat terus menggeliat menggapai harapan untuk hidup lebih baik. Pada masa kepemimpin Gubernur Gamawan misalnya, dilakukan tiga hal secara beriringan. Pertama membangun pertanian, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini mampu mencapai produksi padi dari 1,6 juta ton menjadi 2,2 juta ton. Hasil sayur mayur pun terus melimpah.

Program penanaman kakao selama lima tahun terakhir terbukti mampu mengganti pendapatan petani yang telah lama hilang dari pohon cengkih yang musnah. Buktinya, tahun 2005 produksi kakao masih sekitar 14.068 ton, tahun 2009 meningkat 42.000 ton. Nilainya ekspor pun meningkat dari 3.384.583,14 US$ tahun 2005 meningkat jadi US$ 80 juta tahun 2009. Selain perkebunan sawit dan jagung Sumatera Barat kini sedang menuju swasembada daging.

Kedua, Gubernur Gamawan kemudian dilanjutkan Gubernur Marlis Rahman pun berusaha membangun infrastruktur, seperti irigasi, embung dan chekdam sebagai penunjang utama pembangunan pertanian.

Menyadari kondisi dan posisi Sumatera Barat di kawasan pantai Barat yang tak menguntungkan, maka terus diupayakan peningakatan empat jalur jalan raya ke arah pantai Timur. Selain jalur utama Bukittinggi Pekanbaru dengan pembangunan jalan dan jembatan Kelok Sembilan, kini dibangun jalan raya dari Rao- Rokan, Kiliran Jao-Teluk Kuantan (Riau) dan Dharmasraya – Jambi.

Dampak ekonomi peningkatan fungsi jalan raya ke arah Riau dan Jambi itu tak hanya dirasakan rakyat Sumatera Barat tapi juga oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, sesuai SK Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009, ditetapkan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru- Dumai sepanjang 600 kilometer. Jalan tol ini merupakan jari-jari jalan tol Lintas Sumatera yang akan dibangunan mulai tahun 2014. Resikonya, memang, Kota Padang akan semakin jauh dari lalulintas dan mobilitas ekonomi perdagangan. Untuk pembinaan langsung usaha rakyat kecil, Pemda Sumatera Barat selama ini juga memberikan modal usaha bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan.

Ketiga, pembangunan SDM. Selain melalui pemberian bantuan bagi siswa berprestasi dan tak mampu memasuki lima perguruan tinggi paforit di Indonesia juga ada bantuan bagi penyelesaian studi S2 dan S3. Kemudian sepanjang tahun sejak 2006 lampau dilakukan pencerahan dan penataran bagi guru-guru mengaji dari surau dan masjid dari nagari-nagari, pemuka dan pengurus lembaga adat dan agama, penataran dan pemberian asuransi bagi da’i/mubaligh pemberian honor bagi imam masjid kecamatan.

Berangkat dari indikator tersebut, jika semua pihak kemudian diajak dan memberikan dukungannya, tentulah tak sulit bagi pasangan Irwan Prayitno Muslim Kasim akan mewujudkan misi dan visinya untuk membangun Sumatera Barat ke arah yang lebih baik. Jika belajar dari sejarah, kita pun percaya Sumatera Barat bisa mengalami kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang.(*)


Gubernur Datuk

10 Juni 2010

DPRD Dinanti di Pintu Hati

11 November 2009

Fokus Minggu 1 November 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Saat kampanye pemilu legislatif yang lalu banyak diantara caleg yang mengangkat sikap dan prilaku anggota DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang lama jadi isu kampanye untuk   popularitas pribadi dan menarik simpati calon pemilih. Saat itu malah, hari cerah, bulan baik, padi menjadi dan jagung maupiah, para caleg – tanpa diminta- berebut mendatangi warga membagi sembako, buah tangan dan kenang-kenangan. Tujuannya sama menarik simpatik calon pemilih. Karena diantara warga menaruh harapan baru pada anggota DPRD yang baru mereka lebih responsif dan peduli terhadap rakyat ketimbang yang lama.

Hari ini genap dua bulan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota hasil pemilu 2009 resmi bekerja. Dan, hari-hari ini adalah hari pasca gempa, hari-hari berduka rakyat Sumatera Barat, setidaknya lebih sepertiga dari 5 juta rakyat Sumatera Barat di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Pariaman jadi korban gempa.

Sebagian besar mereka masih bertarung melawan kekurangan pangan, air bersih, tempat berteduh dan dihadang ancaman berbagai penyakit. Kalau pun ada bantuan, jumlahnya tak memadai. Kini di depan mereka mengawang harapan kelabu karena kehilangan orang tua, ketiadaan rumah tempat bernaung, kehilangan lahan pertanian, lapangan pekerjaan dan sumber nafkah. Singkat kata, hari-hari ini sebenarnya rakyat di daerah korban gempa menanti para anggota dewan provinsi atau kabupaten/kota itu di depan pintu hati yang sedang lara.

Rakyat menanti mereka karena sudah 30 hari gempa berlalu dan masa tanggap darurat pun akan berakhir padahal penderitaan mereka diantaranya ada yang bakal bertambah. Baik karena derita pisik atau kerugian harta benda modal hidup maupun akibat berbagai kebijakan pemerintah daerah pasca gempa itu.

Misalnya, irigasi yang binasa belum diperbaiki sehingga petani tak dapat menggarap lahannya. Atau  pasar dan pertokoan yang menadi sumber/ lapangan pekerjaan warga yang telah hacur akan diganti dengan pasar modern. Hal itu membuat mereka cemas akan kehilangan tampat berusaha. Soalnya hanyalah pedagang pasar tradisonal yang lazim melayani pembeli tradisonal. Tak pelak, di tengah dihimpit trauma dan kegundahan akibat gempa, mereka pun  gamang menghadapi hari-hari ke depan.

Tapi kenapa saat kondisi seperti itu tak terdengar suara wakil rakyat yang saat kampanye pemilu dulu menjambangi mereka? Barangkali DPRD itu tak punya anggaran membeli sembako buat para korban gempa itu. Maklum, anggaran yang tersedia hanya untuk rapat-rapat dan reses.

Yang diharapkan rakyat dari wakil rakyat jelas bukan sembako atau tenda. Soalnya, bantuan makanan, tenda, perlatan rumah tangga dan sebagainya itu sudah melimpah ruah. Bertruk-truk bantuan mengalir tiap hari dari gudang Satkorlak Sumatera Barat di Gubernuran, atau langsung didistribusikan ke kabupaten/kota dari BIM atau Pelabuhan Telukbayur.

Yang diharapkan rakyat adalah kontrol/ pengawasan DPRD terhadap penyaluran bantuan tersebut. Apakah udah sampai di tangan rakyat, kalau sudah, apakah bantuan efektif atau tidak dan sebagainya. Selain mengawasi bantuan, anggota dewan tentu juga perlu mengawasi APBD/keuangan daerah dan kinerja dinas instansi terakit dalam menangani korban gempa. Mana tahu ada dana APBD yang diatasnamakan keperluan darurat gempa tapi digunakan ke yang lain.

Untuk itu anggota DPRD tentu perlu turun ke rakyat biar tahu realisasi bantuan, aplikasi APBD, kinerja pejabat terkait dan sekaligus bisa memetakan kondisi rakyat dan persoalan yang dihadapi tiap daerah. Bila sudah memegang peta dan membaca kebijakan apa yang telah dan akan diambil oleh masing-masing kepala daerah, saatnmya DPRD provinsi dan kabupaten/kota memberikan usul-usul inisitif dan posistif untuk membela, melindungi dan membangun harapan hidup yang lebih layak bagi rakyat.

Inisiatif itu bisa berbentuk usulan-usulan strategis bagi pembangunan kota/kabupaten di masa yang akan datang, bisa juga dalam bentuk usulan teknis sekaligus mengusulkan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2010 yang tinggal dua bulan lagi. Jika langkahg-langkah itu dilakukan DPRD provinsi dan kabupaten kota, tentulah keberadaan DPRD akan sangat dirasakan. JIka tidak, tentulah tak ada beda rakyat dan wakil rakyat atau tak ada bedanya dengan DPRD priode sebelumnya. (*)


Katakan Saja Sumbar Tak Layak Huni

11 November 2009

Fokus Minggu 25 Oktober 2009

Oleh Fachrul Rasyid HF

Daerah sepanjang pantai barat pulau Sumatera memang nyaris tak pernah sepi dari gempa selama 12 tahun terakhir. Pada Mei 1996, Kabupaten Kerinci dilanda gempa. Lalu disusul gempa dahsyat di Bengkulu Februari 2000. Pada 10 April 2005 giliran Padang dan Mentawai dihentak gempa. Setelah Padangpanjang, Tanah dan dan Kabupaten Solok diguncang gempa Maret 2007, lima bulan, 13 dan 14 September 2007 kota Padang kembali diguncang gempa.

Yang baru berlalu adalah gempa 30 September 2009 yang mendera Padang Pariaman, Padang, Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan. Semua itu berkuatan sekitar 7 hingga 7,9 pada Sekala Rechter. Menariknya, gempa pada 10 April 2005, 13 September 2007 dan 30 September 2009 terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, antara pukul 17.00 dan 17.30.

Gempa demi gempa tak hanya menimbulkan kerusakan perumahan, perkantoran, pasar, jalan dan jembatan, harta benda dan korban jiwa tapi juga meninggalkan trauma yang mendalam. Bayangkan, banyak warga yang takut tinggal di rumah tempat bernaung dan berlindung sendiri.

Di tengah –tengah trauma itu beredar pula kabar, ramalan dan pridiksi, katanya, dari para ahli gempa bahwa bakal ada gempa lebih dahsyat yang akan menghantam daerah pantai barat Sumatera Barat (Pesisir Selatan, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Pasaman Barat). Gempa itu akan diiringi tsunami dengan ketinggian air laut mencapai 15 meter. Jika itu benar bisa dibayangkan sekitar 1,5 juta jiwa penduduk terancam.

Tak tak terbayangkan pula kalau benar kabar yang menyebutkan bahwa pulau Sumatera akan terbelah dua. Semua itu menciutkan ciut nyali, membuat orang berputus asa, kehilangan semangat hidup, kehilangan gairah berusaha. Sebab, hari-hari ini seolah-olah penduduk di sekitar daerah yang disebutkan di atas hanya menunggu giliran dijemput ajal.

Kegamangan menghadapi kenyataan itu semakin mendebarkan karena tak seperti pendapat para ahli bahwa siklus gempa hanya sekali seabad atau sekali dua abat. Gempa, khusunya sepanjang pantai barat Sumatera Barat, praktis sekali dua tahun. Hebatnya, gempa itu terjadi nyaris pada bulan dan waktu yang bersamaan. Tak pelak hal itu menimbulkan kecuriugaan apakah gempa itu hanya gejala alam atau akibat perbuatan orang-orang tertentu.

Kecurigaan muncul itu bukan hanya karena faktor waktu, tapi juga karena banyaknya pendapat dan tulisan beredar internet yang menyebutkan bahwa gempa sejak 20 tahun terakhir merupakan dampak uji coba senjata nuklir oleh negara adidaya seperti Amerika, Rusia, dan Kores Utara.

Kecuriagaan itu muncul setelah membaca catatan tentang gempa berkekuatan 7,8  SR  dan menimbulkan tsunami yang kemudian menerjang kepulauan Unimak, Aleutian tepi pantai Alaska 1 April 1946. Gelombang yang ditimbulkannya mencapai 35 meter, menghancurkan seluruh banguan mercusuar dan lima penghuninya. Lima jam kemudian gelombang laut mengncaurkan pelabuhan Hilo, Hawaii dan menwaskan 165 orang. Penyebab gempa dan tsnunami itu ditenggarai adalah uji coba bom hidrogen yang memang brlangsung di Alaska pada tanggal 1 April 1946. Koordinator uji-coba nuklir di Alaska adalah Dr. Edward Teller—disebut juga “bapak dari Bom-H:” ..”(Intl. Tsunami Info. Center)

Ledakan Keempat Bom Hidrogen Terjadi di Pantai Chili 22 Mei 1960 menimbulkan gempa bumi berkekuatan 9.5 SR dan tsunami yang membunuh 2.300 orang di Chili. Terjadi kematian yang luar biasa dan kehilangan harta benda di Kepulauan Hawaii, di Jepang dan disekitar wilayah Pasifik.  (Intl. Tsunami Info. Center)

Website http://www.reformation.org/ menyebutkan bahwa ledakan keenam bom hidrogen terjadi Samudera Indonesia, lepas pantai Aceh 26 Desember 2004 pemicu gempa dan tsunami di Aceh yang menewaskan hampir 300.000 orang. Artinya, informasi demikian juga mengawangkan kecemasan. Sayang para ahli gempa hanya bicara geologi dan belum mencoba melirik kemungkinan uji coba nuklir itu sehingga masyarakat pun tak memperoleh kepastian.

Terelepas dari informasi tentang uji coba nuklir itu, ramalan dan pridiksi para ahli jika tak menawarkan solusi, jalan keluar dari ancaman dan jalan keluar untuk bisa selamat dari bahaya yang akan menimpa, para ahli gempa atau siapapun yang merasa berhak berbicara soal itu sebaiknya katakan saja bahwa Sumatera Barat atau daerah sepanjang pantai barat Sumatera Barat tidak layak lagi dihuni. Biar dengan kesimpulan masyarakat segera mengambil langkah pindah ke daerah lain atau berpasrah diri. Tapi kalau pridiksi dan ramalan itu tidak benar, sebaiknya berilah ketenagan kepada masyarakat. (*)

 


Bukan Badan Tapi Kepala Khusus

11 November 2009

Fokus Minggu 8 November 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemikiran Ir. Indra Catri MSp, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, sebagaimana dimuat Haluan 21 Oktober 2009 lalu, pantas diulas. Menurut Indra, Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 lalu memerlukan sebuah bandan khusus untuk melaksanakan Rencana Pemulihan Padang (RPP).  Maklum akibat gempa tersebut Padang mengalami kerusakan dan kerugian cukup besar. Selain korban jiwa sabanyak 383 orang, terdapat 33.957 rumah rusak berat, 35.816 rusak sedang dan 37.615 rusak ringan. Kerusakan sarana dan prasarana sekitar 1.600 unit.

Lembaga khusus itu, mungkin disebut Badan Pemulihan Padang (BPP), akan merencanakan permulihan dan rehabilitasi kota, merevisi RPJM atau RPJP sesuai dengan kondisi pasca gempa dan masa depan kota Padang. Rencana itu sendiri, kata Indra, sudah disipakan oleh Bappeda yang dipimpinnya. Dengan demikian pemulihan Kota Padang bisa berjalan lebih cepat, terencana, terarah, terkoordinasi sekaligus merealisasikan RPJM dan RPJP kota.

Jika pemikiran Indra diikuti, tentu akan ada sebuah badan ad hoc, lembaga ekstra di luar kelembagaan yang ada khusus menangani rehabilitasi kota pasca gempa. Jika itu yang dimasud, pertanyaannya adalah di mana posisi Bappeda, sebagai suvervisor, pengawas atau apa?

Pertanyaan itu penting, mengingat penambahan sebuah badan khusus akan mengawangkan peran dan fungsi Bappeda. Atau bisa jadi Bappeda dianggap tak cukup SDM atau tak cukup tenaga kalau bukan disebut tak mampu. Selain itu, penambahan badan khusus juga akan berimplikasi pada anggaran daerah, biaya badan, SDM dan fasilitas yang diperlukan. Dan, itu sama artinya Padang yang sedang menjunjung berat masih lagi bersinggulung batu.

Lagi pula untuk ukuran Kota Padang kelembagaan (SKPD) yang ada sudah lebih dari cukup. Pertanyaannya, apakah lembaga yang ada tak cukup kapable, tak cukup efektif dan tak dapat diberdayakan membangun kembali kota ini. Jika tidak, tentu harus dikaji dan tinjau ulang. Apakah karena lemahnya SDM, integritras, motivasi anggaran, perencanaan, leadership, manajemen atau koordinasi.

Dilihat dari  tingkat pendidikan, eselonering dan tupoksi lembaga yang ada tak cukup alasan bagi Kota Padang membentuk badan khusus pemulihan pasca gempa itu. Soalnya, kondisi Padang pasca gempa mungkin belum separah kondisi Provinsi Aceh yang memang memerlukan Badan Rehabilitasi Recovery (BRR).  Yang diperlukan Kota Padang agaknya bukan badan khusus tapi kepala khusus yang memiliki  kecerdasan, kejujuran, dan kesungguhan yang khusus atau melebih yang telah ada.

Alasannya cukup masuk akal. Bukankah Padang sering dipublikasikan telah punya RPJM dan RPJP, bahkan rencana induk dan rencana ditel pembangunan kota? Disamping itu, bukankah kita sering dikabari sejumlah rencana besar. Misalnya pembangunan Padang by City, Terowongan Pegambiran-Bungus, dan belakangan malah ada lagi rencana membangun pasar modern dan sebagainya menyusul renacana investasi pengusaha dari Dubai Rp 300 trilyun.

Namun semua itu belum tampak realisasinya, memski jadwal rencana terus berlalu. Realiasi  rencana induk kota, membangun daerah pengembangan di bagian utara dan timur  kota belum menampakkan titik terangnya. Bahkan rtencana memungsikan TRB sebagai makhnit pertumbuhan kota baru di sekitar Aie Pacah sudah lima tahun berlalu tak kunjung menggeliat. Baru pasca gempa, karena terpaksa keadaan, di saat bangunan induk TRB sudah patah, beberapa SKPD berkantor di pertokoan disamping terminal itu.

Mungkinkah daerah Aie Pacah jadi sebuah kota baru? Jawabannya, sangat mungkin. Kondisi dan luas lahan sangat memungkinkan. Ratusan pemukiman sudah berkembang di sana. Ironisnya, meski sudah sering dipublikasikan bahwa TRB akan difungsikan dan Aie Pacah akan dikembangkan jadi pusat perkantoran, namun palening kota baru itu belum ada sama sekali.

Masih banyak lagi alasan yang dapat dikemukakan, bahwa yang diperlukan kota Padang pasca gempa bukan badan khusus tapi kepala yang khusus. Sebab, yang mendesak bukan hanya rehabilitasi bangunan dan sara parasaran yang rusak, tapi juga konsitensi, sikap dan kesungguhan membangun masa depan kota Padang, ibukota provinsi Sumatera Barat.

Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa kota ini kini dikabarkan mulai ditinggal sejumlah pengusaha, hinterline kota dan jaringan ekonominya juga semakin menyempit. Semenara   pasar kita masih didominasi pedagang tradisonal karena memang produksi ekonomi kita masih trasional yang mamsih jauh dari industri dan perdagangan modern.

Kalau hanya berfikir tentang rehabitasi bangunan sarana dan parasarana yang rusak tentulah hal mudah. Bila cukup dana, undanglah pengusaha konstruksi, semua bisa dibangun. Tapi Padang pasca gempa tak hanya perlu rehabilitasi bangunan pisik, tapi juga prilaku dan trauma yang masih mendera. Dan, itu melengkapi alasan bahwa ke depan Padang memerlukan kepala, bukan badan, khusus. (*)


Pemerintahan Sebatang Tebu

5 Juni 2009

Oleh Fachrul Rasyid HF

Refleksi Haluan Kamis 4 Juni 2009

Setiap akhir tahun anggaran para kepala pemerintahan di tiap tingkatan, seperti yang dilakukan Gubernur di DPRD Sumatera Barat sampai Senin 1 Juni 2009 lalu, selalu memberikan laporan (keterangan) pertanggungjawaban. Presiden kepada DPR-RI, Gubernur kepada  DPRD provinsi dan bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota. Kadang, proses pengesahan laporan itu terdengar alot, toh akhirnya lolos dan diterima.

Seperti diketahui, pertanggungjawaban itu berupa realisasi APBN/APBD dan laporan pelaksanaan anggaran untuk berbagai program yang dikelola tiap departemen atau SKPD.

Maka, setelah semua item pendapatan dan belanja dijelaskan, kemudian dilengkapi dengan laporan administrasi realisasi program, laporan pertanggujawaban itu pun dianggap memenuhi harapan.

Sampai di situ kelihatannya roda pemerintahan sudah berjalan dengan benar dan baik. Mungkin karena itu DPR atau DPRD tak lagi berusaha menyoa apakah laporan tersebut sesuai kenyataan di tengah-tengah rakyat. Padahal, banyak terjadi laporan itu berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Sebut misalnya, investasi pemerintah provinsi untuk pengembangan pariwisata di kabupaten/kota. Bangunan-bangunan yang diivestasi provinsi itu diperlakukan seolah  barang tak bertuan, tak terurus dan tak terpelihara sehingga tak efektif mencapai sasaran.

Begitu pula investasi provinsi untuk peningkatan ekonomi rakyat, seperti pembagian bibit kakao, jagung dan padi. Malah ada kabupaten/kota yang tak menyediakan anggaran/ program APBD untuk menampung dan mengembangkan prgoram tersebut sehingga investasi  provinsi itu hanyut begitu saja. Hal serupa juga ditemukan pada investasi untuk perbaikan ekonomi maupun kesejahteraan rakyat. Padahal, kalau jujur dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan gratis SD/SMP, pembuatan akta kelahiran dan KTP sudah dapat digratiskan sejak tiga tahun silam.

Kenapa terjadi perbedaan laporan kepala pemerintahan dan kenyataan di lapangan? Jika dicermati, rupanya selama sepuluh tahun Reformasi dan Otonomi daerah, pemerintahan di negeri ini tak ubahnya sebatang tebu. Tiap ruas menunjukkan manisnya masing-masing dan makin ke ujung makin hambar. Akibatnya, meski anggaran dan program terus berjalan, kesejahteraan rakyat makin jauh dari sasaran.

Konkretnya, pemernitah di tiap tingkatan, hanya berkutat sebatas realisasi APBN/APBD dan program-program masing-masing. Pemerintah pusat memberikan  pertanggungjawaban sebatas anggaran dan program yang diluncurkannya ke provinsi. Provinsi memberikan pertanggungjawaban sebatas anggaran dan program yang diluncurkannya ke kabupaten/  kota. Selanjutnya kabupaten/kota berbuat sekenanya kepada rakyat.

Begitulah, kenapa laporan Presiden SBY tentang pengurangan kemiskinan atau pengangguran sering bertolak belakang dengan kenyatan di lapangan. Dilaporkan terjadi  peningkatan produksi dalam negeri dan angka ekspor tapi realitanya utang luar negeri malah bertambah. Dan itu menjadi salah satu kelemahan mendasar pemerintahan sekarang.

Aneh, memang. Meski sudah ada berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kontrol antara pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota, namun aplikasinya nyaris tak ada. Tak heran kalau sejauh ini kita tak pernah mendengar seorang gubernur, apalagi walikota/bupati yang ditegur presiden melalui Mendagri karena tak menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala daerah sesuai UU No.32 Tahun 2004.

Padahal walikota yang menyibukkan diri dengan urusannya sendiri dan meninggalkan tugasnya pokoknya, yang seharusnya pantas dipecat, tak pernah ditegur gubernur atau presiden. Inilah kenapa perbaikan kehidupan, perlindungan dan pelayanan pemerintahan terhadap rakyat makin sulit diwujudkan.(*)


HAMKA, Sosok Ideal Seorang Ulama

14 April 2008

Teras Utama Padang Ekspres 26 Desember 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA) lahir 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau. Kelas dua Sekolah Rakyat (sekarang SD) di Maninjau, ia pindah ke Sumatera Thawalib Padangpanjang, sekolah yang didirikan ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah, disamping terus mendalami ilmu agama (usul fikih) pada Syekh Ibrahim Musa, Parabek.

Usia 19 tahun Hamka jadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dua tahun di situ ia balik mengajar di Padangpanjang. Tahun 1957/1958 Hamka diangkat jadi dosen Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang. Lalu jadi Rektor Perguruan Tinggi Islam, dan guru besar Universitas Mustopo, Jakarta.

Bersamaan dengan itu (1951-1960) Hamka diangkat jadi Pegawai Tinggi Agama. Namun, ketika Presiden Soekarno mendesak memilih tetap jadi pegawai atau terus aktif di Partai Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Hamka memilih melepaskan jabatan itu. Mahir berbahasa Arab, Hamka secara otodidak menguasai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik Islam maupun Barat. Ia mampu menganalisa karya ulama dan pujangga besar Timur Tengah. Bahkan karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman. Misalnya, karya Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti.

Toh, Hamka tak mengurangi berdiskusi dengan tokoh Indonesia, misalnya, HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo.

Sejak muda Hamka aktif di organisasi pergerakan Islami Muhammadiayah. Usia 20 tahun (1928) Hamka sudah ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Ia mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. Dua tahun kemudian ia jadi konsul Muhammadiyah di Makassar.

Tahun 1946 Hamka terpilih jadi Ketua Majlis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto. Hadir pada Kongres 31 Muhammadiyah di Yogyakarta 1950, Hamka berksempatan mereformasi pola pembangunan Muhammadiyah. Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasehat pimpinan Pusat Muhammadiah.

Hamka juga politikus. Usia 17 tahun ia sudah aktif di partai Sarekat Islam. Tahun 1945, tak cuma berpidato membakar semangat para pemuda, Hamka bahkan ikut bergelirya di hutan-hutan Sumatera Utara, melawan kembalinya (Agresi I) Belanda ke Indonesia. Atas kepahlawannya itu (1947) ia diangkat jadi ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Kemudian jadi anggota Konstituante (DPR) dari Masyumi dan tampil sebagai juru kampanye andal pada pemilu pertama, tahun 1955.

Tahun 1960 Masyumi dilarang Pemerintahan Soekarno dan Hamka dipenjarakan tahun 1964-1966 atas tuduhan pro-Malaysia. Selama dipenjara itu beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar, salah satu karya ilmiahnya yang terbesara.

Keluar penjara, Hamka diangkat jadi anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Hamka kemudian mendirikan perguruan Al-Azhar dan berbasis di Masjid Al Azhar, Jakarta.

Selain pendidik, ulama, politikus, dan pejuang, Hamka juga dikenal sebagai wartawan, penulis, editor dan penerbit. Masih berusia 12 tahun (1920) ia telah menulis di beberapa surat kabar. Anatara lain, Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Tahun 1928 (usia 20 tahun) ia sudah jadi redaktur Majalah Kemajuan Masyarakat. Lalu, 1932, redaktur dan penerbit Majalah al-Mahdi di Makasar, berlanjut jadi redaktur Majalah Pedoman Masyarakat dan Gema Islam terakhir Majalah Panji Masyarakat.

Hamka juga terkenal sebagai seniman dan sastrawan. Selain menghasilkan karya ilmiah Islam, misalnya, Tafsir al-Azhar (5 jilid) ia juga pengarang kreatif seperti novel dan cerpen (79 karangan). Diantara karyanya, novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli, malah jadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura.

Tak heran jika Hamka kemudian mendapat berbagai anugerah tingkat nasional dan internasional. Antara lain, gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar (1958) Doktor Honoris Causa, dari Universitas Kebangsaan Malaysia (1974) dan gelar Datuk Indomo dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Hamka berpulang ke rahmatullah 24 Juli 1981, meninggalkan nama harumnya di seluruh Nusantara, Malaysia dan Singapura.

Kini ulama seperti Hamka dan sejumlah ulama Minangkabau, mulai Syekh Khatib Ali (1852-1936), Syekh Djamil Djambek, Bukittinggi (1862-1947), Syekh Abbas Abdullah, Padangjapang, 50 Kota (1884-1954), dan Syekh Zainuddin Labay Elyunusia (1890-1924), Syekh Nasharuddin Thaha (1908-1979) nyaris tidak ada lagi.

Padahal kini di IAIN Imam Bonjol Padang terdapat 21 dosen bergelar profesor dan 8 doktor dan sekitar 200 dari 270 dosen bergelar master bidang agama. Dan, menurut Kakanwil Depag di Sumatera Barat terdapat 3000 ulama. Ironisnya di tengah sejumlah besar ulama itu muncul isu kelangkaan ulama di daerah ini. Kenapa?

Meski secara harfiah mereka dapat disebut ulama, namun mereka tak mendapat pengakuan sebagai pemimpin dan panutan karena tidak memiliki 13 indikator yang terdapat pada ulama terdahlu. Lihat tabel berikut :

Ulama Panutan/ Hamka

Indikator

Ulama Sekarang

prilaku terpuji, terbuka dan dikenal luas

Kepribadian

tertutup dan tak dikenal

kebiasaan dan prilaku anak dan istri terpuji

Keluarga

banyak tak mendukung keulamaan

punya kepedulian sosial, peka dan responsif terhadap pekembangan

Kepedulian

rendah, kurang peka dan tak berani merespons perkembangan

teruji dalam berbagai hal

Kecerdasan

jarang teruji di depan publik

teruji secara moril, marteril dan an intlektual

Kejujuran

jarang secara moril, materil dan intlektual

teruji dalam berbagai situasi dan kondisi

Keberanian

tak teruji, bahkan banyak yang kehilangan keberanian

menguasai bahasa Arab dan punya spesialisasi ilmu

Kompetensi Keilmuan

tak banyak menguasai bahasa Arab/ spesialisasi ilmu tak jelas

bersikap,dan berusaha bukan pegawai negeri

Kemandirian

tak mandiri dalam bersikap, berusaha, sebagain besar pegawai negeri

imam tetap sholat jamaah, pemimpin organisasi sosial dan politik

Kepemimpinan

tak punya jamaah tetap, jarang memimpin organisasi sosial/politik

masyarakat dan negara, agama, dan urusan duniawi

Konsultan masyarakat

tidak berada di tengah-tengah masyarakat

guru,mubaligh, berbasis di masjid dan madarasah

Kependidikan

banyak jadi guru, mubalig keliling. Tak punya basis masjid atau madrasah

berfikir, bersikap, berpendapat dan bertindak

Konsisten

cenderung tak istiqamah berpendapat dan bersikap

punya sejumlah buku, artikel/karangan di bidangnya (79 judul)

Karya tulis

hanya menulis skripsi, buku internal, jarang punya karya tulis buku/ artikel untuk publik

Kalaupun diantaranya memiliki kompetensi keilmuan, tapi mereka tak memiliki jamaah dan tidak berbasis di masjid. Boleh jadi juga punya kepribadian dan keluarga yang baik, namun kepedulian dan kepekaan sosial rendah sekali. Bahkan diantaranya ada yang asosial.

Tak mustahil mereka adalah orang yang cerdas dan jujur namun karena tidak punya keberanian, eksistensi dan integritas tak pernah teruji, mereka tak dikenal, tak dihargai apalagi jadi panutan. Lebih dari itu rata-rata ulama sekarang hanyalah mubaligh dari mimbar ke mimbar alias mubaligh keliling.

Jarang sekali menemukan ulama sekarang menghasilkan karya tulis yang menjawab perkembangan dan bisa dibaca masyarakat. Padahal dibandingkan zaman dulu, dengan teknologi dan perkembangan media massa sekarang sepantasnya para ulama sekarang menghasilkan karya tulis untuk membuktikan integritas dan intlektualitas mereka sebagai ilmuan dan ulama.

Jika kini ulama terasa kian langka tak lain juga karena ulama yang ada jarang menampilkan kepribadian, keluarga sikap dan kepedulian, kejujuran, kecerdasan, keberaniannya di tengah masyarakat. Konsekwensinya mereka sulit mendapat pengakuan sebagai ulama pemimpin, tauladan dan panutan.

Maka, benarlah apa yang dikatakan Ketua MUI Sumatera Barat, alamrhum Buya Haji Muhammmad Daud Dt. Palimo Kayo awal tahun 1981 silam. Katanya, ulama sekarang hanyalah ulama yang diulamakan.(*)


Mengerti Investasi Cara Monyet

14 April 2008

Refleksi Haluan 4 Juni 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dialog antara Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi dan organisasi kemasyarakatan, pengusaha dan pemuka masyarakat, di Padang Kamis, 31 Mei 2007, lalu, seperti dimuat Haluan Sabtu 2 Juni 2007, cukup menggelitik.

Menurut gubernur, banyak pengusaha mengeluh. Sebab, baru saja memulai investasi dan menjalankan usahanya, mereka langsung dihujani proposal permohonan sumbangan. Itu jadi delama. Tak dikabulkan, pengusaha bakal mendapat berbagai gangguan. Kalau dikabulkan, jadi beban. “Suasana ini membuat iklim berinvestasi di daerah ini tak kondusif,” katanya.

Ketua Kadin Sumatera Barat, Asnawi Bahar, menambahkan. Katanya, kalangan pengusaha tak nyaman berinvestasi di daerah ini bukan hanya karena tingginya permintaan sumbangan tapi juga pungutan liar.

Di luar itu, saya juga teringat pendapat yang pernah dilontarkan Basril Djabar, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumbar. Katanya, berinvesatsi di Sumbar perlu ekstra hati-hati. Sebab, kalau bukan menghadapi perkara bisa dikejar-kejar jaksa. Kalau rugi tanggung sendiri, jika untung dituduh korupsi.

Padahal, kata gubernur, di Singapura sopir taksi saja menjaga pelayan tetamunya. Mereka tak mau mengganggu para tamu karena hal itu akan berdampak buruk terhadap mereka dan negaranya. Mereka sadar benar Singapura dihidupi pengunjung.

Sikap para sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur mengingatkan saya pada segerombolan monyet (karo) di ujung tikungan jalan Gaung Teluk Bayur, objek wisata yang ramai dikunjungi warga. Selain melihat keindahan laut lepas, ya, pengunjung bisa bermain-main dengan monyet liar itu.

Monyet jadi ramai karena di situ sering mangkal penjual kacang rebus. Kala sepi pengunjung, si penjual kacang bisa tidur-tiduran di depan songgan, wadah kacangnya. Hebatnya, monyet tak mencuri apalagi sampai mengeroyok penjual kacang. Mereka hanya duduk bergerombolan membentuk lingkaran sekitar dua meter dari penjual kacang. Mereka seperti melindungi si penjual kacang yang sesekali melempar satu dua biji kacang. Padahal, dilihat jumlahnya, mereka bisa habisi di pernjual kacang itu.

Tapi begitu ada pengunjung yang datang, apalagi membeli kacang, monyet ini pada berlompatan keluar. Mereka ramai-ramai menadahkan tangan berharap kacang dari pengunjung itu. Prilaku inilah rupanya yang disenangi pengunjung. Tapi, jangan coba bergelagat buruk kepada penjual kacang, monyetnya bisa main tubruk.

Saya yakin, meski tinggal dekat Pelauhan teluk Bayur, monyet itu tak pernah belayar dan apalagi belajar dari sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur. Toh, mereka agaknya mengerti kehadiran investasi. Mereka tak mengeroyok penjual kacang karena hanya akan membuat kenyang sesaat. Esoknya tentu si penjual kacang dan pengunjung, akan jera datang ke sana. Dan, itu sama artinya mengundang kelaparan. Mungkin, karena itu investor, penjual kacang yang jadi sumber rezki tak langsung, harus mereka pelihara supaya rezekinya juga bertahan lama.

Tampaknya, sekali waktu Ketua Kadin Sumbar perlu mengajak investor Singapura ke Gaung itu. Kalau kita bisa dapat pelajaran dari sikap sopir taksi mereka, mana tahu, mereka juga bisa mendapat pelajaran dari monyet kita.***


Kilas Balik: Kongres Islam Sumatera, Bukittinggi, 6-9 Desember 1945

15 Desember 2016

Renungan Hari Pahlawan 2015: Orang Minang Menghadapi Agresor Belanda

11 November 2016

Dr. Suryadi | LIAS - SAS Indonesië, Universiteit Leiden, Belanda

Orang Minang Menghadapi Agresor Belanda : Perang Sabil Melawan ‘Musuh Allah dan Musuh Kita’

14473839751754945709Pada pertengahan Juli 1947, kaum Muslim di Indonesia sedang menunaikan ibadah puasa. Suasana Ramadahn tentu terasa di mana-mana, juga di Sumatera Barat: surau dan mesjid diramaikan oleh jemaah yang melaksanakan shalat taraweh.

Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh serangan Belanda yang dilakukan secara mendadak. Belanda menyerang titik-titik penting wilayah Republik Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera. Banyak orang tidak menyangka bahwa Belanda tanpa rasa malu melanggar kesepakatan damai PerundinganLinggarjati yang baru saja ditandatangani pada 25 Maret 1947.

Lihat pos aslinya 912 kata lagi


Sia-sia DPD Satu Priode

24 Maret 2016

Fokus Minggu Harian Haluan 20 Juli 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sejak terpilih tahun 2004 silam hingga tahun 2009 nanti tak terasa sudah lima tahun, atau satu priode, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) duduk di kursinya. Seandainya DPD itu pohon kelapa tentu sudah banyak buahnya. Kalau ia pohon karet sudah bisa disadap sajak dua tahun lalu. Kalau pohon sawit tentulah ia sudah mulai mendekati produksi puncak.

Tapi DPD jelas bukan pohon. DPD merupakan empat tokoh tiap daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu yang menghabiskan dana milyaran rupiah. Mereka dipilih untuk mewakili pemerintah, rakyat, alam dan kultur daerah yang diwakilinya di forum politik nasional.

Menurut pasal 33 ayat (4) UU No.22 / 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, anggota DPD itu berdomisili di daerah pemilihannya. Hanya selama persidangan boleh tinggal di Jakarta. Artinya, anggota DPD asal pemilihan Sumatera Barat mesti tinggal di Sumatera Barat. Tapi anehnya, anggota DPD Sumatera Barat justru tak seorang pun yang berdomisili di daerah ini.

Bukan hanya alamat domisili, keberadaan anggota DPD itu pun tak jelas. Maklum, sejauh ini tak terdengar kapan anggota DPD itu pernah berdialog dengan pejabat pemda, menyerap dan menampung aspirasi masyarakat daerah ini sebagaimana diperintahkan pasal 50 huruf (e,f, g) untuk kemudian aspirasi itu disuarakan secara politik, baik melalui media maupun melalui forum persidangan di tingkat nasional seuai pasal 46 ayat (1) UU 22 Tahun 2003 itu. Seolah, selama ini DPD ke bawah tak berakar ke atas tak berpucuk.

Tentu saja tak akan pernah terdengar kapan anggota DPD memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada rakyat pemilih atau kepada pemerintahan daerah yang diwakilinya. Padahal pasal 50 huruf (h) UU 22 tahun 2003 memerintahkan anggota DPD memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Ada memang satu dua anggota DPD Sumatera Barat muncul di daerah ini. Tapi kehadiran mereka bukan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggoat DPD. Mereka berkunjung ke daerah ini selain urusan pribadi juga urusan di luar DPD. Kalau pun mereka berbicara kepada publik di media lokal, mereka justru mengkritisi rakyat dan pemda bukan menampung aspirasi dan kemudian membawa aspirasi itu ke forum nasional.

Padahal, ada segudang persoalan urgen di daerah yang perlu diserap dan disuarakan di pusat. Sebut misalnya, persoalan tidak efektifnya otonomi daerah di kabupaten/kota bagi Sumatera Barat yang merupakan satu walayah budaya. Tidak efektifnya pengawasan pemerintah pusat dan provinsi terhadap pelaksanaan program pendidikan, peningkatan kesejahteraan rakyat di kabupaten/kota yang dianai baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Semua tahu, betapa diantara kepala daerah kabupaten/kota ada yang bersikap sebagai raja yang mabuk kekuasan dan mengabaikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak punya kewenangan memberi sanksi atau mengoreksi pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah itu.

DPD seharunya bisa memahami betapa kebijakan pengumuman tender proyek di media nasional berdampak buruk terhadap media lokal, terhadap pengusaha daerah, dan tentu juga terhadap lapangan kerja di daerah. Padahal ketika semua hal itu menimbulkan keguncangan berdampak pada pemerintahan provinsi dan di pusat.

DPD sepatutnya punya nyali menangkap kegelisahan pemerintahan di daerah terhadap prilaku penegakkan hukum, di tengah-tengah sistem dan aturan administasi keuangan yang sering berubah-ubah. DPD mestinya tahu betapa rakyat dan pemda kesulitan kayu bahan bangunan karena tak disediakannnya sentra produksi dan bursa  penjulanan kayu itu. Sehahsrunya DPD juga bisa beruiara tentang daerah ini yang miskin sumber daya alam dan sepi investasi tapi kaya bencana alam.

Semua itu dapat disurakan DPD, sesuai pasal 40 s/d 50 UU No.22/2003 yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya DPD. Tapi DPD ingin punya kewenangan setara dengan DPR, dan asik menyoal kesetaran itu sehingga lupa tugas pokoknya sebagai wakil daerah.

Maka, melihat kenyataan selama lima tahun ini, selain melanggar UU No.22/2003, keberadaan DPD pun terasa percuma dan sia-sia. Maka, betapapun UU mengakuinya, namun kalau diambil contoh “ka nan sudah”, DPD tampaknya tak diperlukan lagi. Apalagi urang awak punya pertimbangan sederhana penuh makna. “Bialah mintak indak ka dapek, asal tanyo lai bajawab”. Padahal terhadap DPD, bukan hanya meminta, untuk sekedar bertanya saja malah tak pernah dapat.(*)

 


Jalan Kambang-Muara Labuh: Dua Selatan Satu Persoalan

24 November 2015

Drs. H. Fachrul Rasyid HF
(Opini Haluan Selasa, 24 Juli 2012)

Yang dimaksud dua selatan itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok Selatan. Keduanya, punya satu persoalan yaitu jalan raya. Maklum kedua kabupaten tersebut, bak sepasang telinga meski berdekatan tapi tak pernah bertemu, karena tak ada akses jalan.

Upaya mempertemukan kedua kabupaten itu sudah direncanakan Sabri Zakaria, saat itu, Kakanwil PU Sumatera Barat, sejak tahun 1994 silam, dengan membangun jalan dari Koto Pulai Kambang ke Muara Labuh sepanjang 60 kilometer melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Lalu, setelah mendapat persetujuan Departemen Kehutanan dilakukan pembebasan kawasan hutan seluas lebih kurang 60 hektare. Semua kayu, mulai berdiameter 15 Cm dihitung dan dibayar ganti rugi, kalau tak salah sekitar Rp 164 juta. Uang tersebut diterima Ir. Darlis dari Kanwil Kehuatan Sumatera Barat.

Kemudian setelah dilakukan berbagai kajian tentang penyelamatan hutan dan segala isinya di kawasan itu, lalu didapat persetujuan Bappenas dan Departemen Keuangan, tahun 1996 pembangunan jalan pun di mulai dari Koto Pulai. Saya pernah masuk ke jalan itu. Sayang, baru terbuka sepanjang 7 kilometer, Departemen Kehutanan, melalaui salah satu Dirjen meminta proyek tersebut dihentikan. Alasannya, karena merusak ekosistem TNKS. Tiba-tiba bebrapa LSM pun menyuarakan hal itu.

Tapi di balik itu tersiar kabar bahwa ada permintaan ganti rugi hutan sekali lagi dari salah seorang Dirjen Kehutanan. Karena permintaan itu ditolak Departemen PU, maka muncullah isu lingkungan. Dan, jalan yang baru dibuka kemudian ditutup menggunakan tiang beton agar tak bisa dilalui kendaraan. Sejak itu rencana Jalan Kambang – Muaralabuh pun jadi mengambang. Kedua daerah yang mestinya sudah bertaut, kembali merenggang .

Potensi Yang Terpendam

Kabupaten Pesisir Selatan merentang sepanjang garis pantai Samudera Indonesia sejauh 231 kilometer dari batas Kota Padang hingga perbatasan Sumatera Barat dan provinsi Bengkulu. Bak pinang sebatang, tak ada cabang jalan dari jalan nansional sepanjang 243 kilometer di Pesisir Selatan ke Solok Selatan kecuali melingkar jauh ke Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Padahal Kabupaten Pesisir Selatan, 12 kecamatan dan 76 nagari, berpenduduk 433.181 jiwa ini punya potensi ekonomi sangat besar. Antara lain di daerah ini terdapat sekitar 12 ribu hektare kebun sawit. Selain itu ada 2.000 hektare kebun kakao dengan produksi sekitar kitar 630 ton dansekitar 8 ribu hektare kebun karet dengan produksi 5.300 ton.

Disamping itu terdapat sekitar 10 ribu hektare ladang jagung dan 93 ribu ternak sapi. Produksi padi pun cukup tinggi, tahun lalu mencapai 253 ribu ton dari luas areal tanam 45 ribu hektare. Pesisir Selatan yang wilayahnya berhadapan dengan laut termasuk pengasil ikan laut terbesar di Sumatera Barat, sekitar 25 ribu ton setahun. Ternyata 32% dari 97.978 KK penduduknya keluarga miskin, tertinggi di Sumatera Barat.?

Sementara Kabupaten Solok Selatan terentang sepanjang jalan provinsi sejauh 165 kilomter menuju perbatasan Kabupaten Kerinci, Jambi. Solok Selatan tak bisa keluar ke arah utara atau timur ke Kabupaten Dharmasraya karena terbentur belum rampungnya jalan sepanjang 328 kilomter yang direncanakan sejak 1992 silam.

Kabupaten seluas 3,346 kilometer persegi, 7 kecamatan dan 33 nagari, penduduk 144 ribu jiwa ini juga punya potensi ekonomi yang sangat besar. Ada 80 ribu hektare kebun sawit dan 30 ribu hektare teh disamping hasil tanaman perkebunan tradisional: karet, kopi, kayu manis, pala, nilam, kemiri dan sebagainya. Solok Selatan juga punya 11 ribu hektare sawah yang 80% beririgasi teknis.

Selain itu ada bahan tambang seperti biji besi, batubara dan timah putih, sebagian sudah dieksploitasi. Kini PLN sedang membangun pembangkit listrik panas bumi berkuatan 230 megawatt di kaki utara Gunung Kerinci, cukup menutupi kekurangan tenaga listrik di Sumatera Barat/ Riau.

Seandainya jalan Kambang – Muara Labuh bisa dibuka, setidaknya produksi ikan laut dan beras yang melimpah di Pesisir Selatan bisa dipasarkan sampai ke Jambi dan Riau lewat Solok Selatan yang juga perlu akses jalan ke Lintas Sumatera di Dharmasraya.

Sebaliknya, produksi perkebunan dan pertambangan dari Dharmasraya juga Solok Selatan bisa diekspor ke Pelabuhan Teluk Bayur, 200 kilomter lebih dekat ketimbang ke Padang lewat jalan Lintas Tengah Sumatera. Dengan demikian, perekonomian Kota Padang yang merupakan daerah kedua termiskin di Sumatera Barat, bisa bergairah bila Teluk Bayur yang menjadi jantung ekonomi kota ini juga bergairah kembali.

Selain itu jalur jalan Kambang – Muara Labuh, akan menjadi jalur ketiga yang membuka akses dari Pantai Barat, Kambang – Muara Labuh, Kiliran Jao, Rengat dan Tembilan di Pantai Timur Sumatera, kawasan perdagangan internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat saat ini. Jalur pertama adalah Padang-Bukittinggi Pekanbaru. Jalur kedua Air Bangis- Simpang Empat- Rao- Rokan – Dumai di bibir Selat Melaka. Jalur keempat adalah Solok-Dharmasraya- provinsi Jambi.

Selain itu i apabila keempat jalur jalan itu berfungsi secara optimal seluruh daerah Sumatera Barat bisa berakses langsung ke Pantai Timur Sumatera. Sebaliknya diharapkan pula arus pengunjung ke Ranang Minang, untuk tujuan wisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan andalan Sumatera Barat, ikut meningkat. Tujuan akhir semua gerak pembangunan itu memang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Fakta Membantah

Alasan penolakan jalan Kambang –Muara Labuh karena melintasi hutan lindung TKNS, tentu saja tak masuk akal terutama bila dibandingkan dengan fakta yang ada. Sebab, kenyatannya hutan di Sumatera Barat merupakan pematang antar kabupaten. Karena itu nyaris semua jalan antar kabupaten/ kota dan jalan antar provinsi dari Sumatera Barat ke provinsi tetangga melintasi hutan lindung.

Diantaranya, Padang – Solok melintasi Hutan Lindung Ladangpadi, bagian dari TNKS. Padang –Painan melintasi Hutan Siguntur, juga bagian dari TNKS. Padang Pariaman- Padang Panjang melintasi Hutan Cagar Alam Lembah Anai, ujung dari TNKS. Maninjau – Lubuk Basung melintasi Hutan Lindung Muko-Muko. Bukittinggi – Lubuk Sikaping melintasi Hutan Cagar Alam Palupuah. Pasaman Barat- Pasaman melintasi Hutan Lindung Panti di utara dan Hutan Lindung Bawan di selatan.

Payakumbuh – Pangkalan terus ke perbatasan Riau, melintasi Hutan Cagar Alam Teluk Air Putih, Lubukbangku, bagian dari Cagar Alam Lembah Harau dan Hutan Lindung Muara Mahat. Dari Pasaman ke Muara Sipongi, Sumatera Utara melintasi Hutan Lindung Bukit Barisan. Tapan Pesisir Selatan ke Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Jambi, malah memotong TNKS. Masih banyak lagi kalau mau disebutkan satu persatu.

Maka, jika karena melintasi hutan lindung atau taman nasional yang menjadi alasan mengehentikan pembangunan jalan Kambang -Muara Labuh, maka pemerintah seharusnya konsisten dengan dalil itu. Artinya, pemerintah harus juga menutup semua ruas jalan yang kini melintasi hutan lindung cagar alam dan TNKS.

Para peneliti atau lembaga apapun, termasuk anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Sumatera Barat, seharusnya tak menutup mata terhadap kondisi dan potensi yang terpendam di kedua daerah. Karena itu seharusnya yang menjadi pertimbangan adalah manfaat dan mudharat dibuka atau tidak dibukannya jalan tersebut.

Salah satu pertanyaan yang harus dijawab adalah kenapa Pesisir Selatan yang punya potensi ekonomi jadi daerah termiskin di Sumatera Barat? Jawabannya sederhana. Kemiskinan terjadi bukan hanya karena faktor kultur dan prilaku. Jika jalan raya sebagai urat nadi ekonomi diakui memiliki positif multi player effect maka ketiadaan jalan pun akan menimbulkan negatif multi player effect. Diantaranya, ya, kimiskinan itu, bukan?(*)

Padang 22 Juli 2012

Bank Nagari Sendiri

5 Januari 2015

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dua hari lalu saya dikagetkan kiriman kliping koran harian Singgalang yang sudah usang, edisi 15 September 2014. Dan lebih kaget lagi membaca judul berita yang ada di dalamnya: BANK NAGARI DISINGKIRKAN? ; Pemko Payakumbuh Pindahkan Rp60 Miliar–

Wartawan Muhammad Bayu Vesky di situ melaporkan bahwa Pemko Payakumbuh selama ini menyimpan kas daerahnya di Bank Nagari. Kini, sebesar Rp 60 milyar dana kas itu dialihkan ke bank BRI, BNI dan Mandiri secara lelang. Alasanya, “Bunga di ketiga bank itu mencapai 9,5 % sementara di Bank Nagari hanya 3%. “ kata Syafwal Kepala DPPKAD Payakumbuh.

Muhammad Bayu Vesky menulis kebijakan Pemko Payakumbuh itu mirip dengan yang dilakukan Pemprov Sumbar Agustus 2013. Yang dimaksud rupanya berita Singgalang 20 Agustus 2013 yang mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar mengalihkan dana kas daerah sebesar 25 miliar ke BTN.

Alasanya pun serupa: bunga di BTN lebih tinggi, 7 % setahun. Di Bank Nagari cuma 6,5 % setahun. Kecilnya bunga di Bank Nagari itu dianggap merugikan daerah. Tapi Gubernur Irwan Prayitno membantah tuduhan menerima fee dari BTN. “ Masa, saya memindahkan dari hal yang buruk menjadi lebih baik dianggap ada apa-apanya,” katanya.

Namun begitu, seperti dikutip Singgalang, berbagai pihak merespon negatif. Baik terhadap sikap Pemko Payakumbuh maupun Pemprov Sumbar. Pengamat ekononomi Niki Lukviarman, seperti dikutip Haluan 21 Agustus 2013, menilai tindakan Pemprov itu merupakan presdent buruk bagi Bank Nagari.

Menurut Niki, alasan kecilnya bunga deposito bukan alasan yang mendasar mengalihkan kas daerah ke luar Bank Nagari. Bank Nagari adalah milik Pemprov dan Pemko Pemkab. Seharusnya gubernur dan Pemda berusaha mamajukan Bank Nagari bukan malah memindahkan kasnya ke bank lain. “Sebagai pemilik Pemprov Sumbar kan tak cuma mendapat keuntungan dari bunga, tapi juga deviden,” katanya.

Rasa Memiliki

Berita tersebut mengingatkan kita pada seleksi calon komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah alias Bank Nagari oleh tim Bank Indonesia sekitar 3 tahun lalu. Kepada salah seorang calon komisaris diajukan pertanyaan begini: ”Di Bank Nagari misalnya bunga deposito cuma 6 %. Di bank lain bunganya 8 %. Lantas anda pilih yang mana?” tanya penguji. ”Saya akan pilih bank lain itu ,” ujar yang diuji.

Ternyata kemudian orang ini dinyatakan tidak lulus. Tim penilai menganggapnya tak punya integritas. ”Calon komisaris itu lebih mengejar materi. Jika jadi komisaris dia akan meninggalkan banknya sendiri demi kuntungan pribadi. Dia tak punya rasa memiliki,” ujar kalangan penguji kala itu.

Tapi memang, kalau dibaca sejarah, akta pendirian dan Perda yang diterbitkan untuk Bank Nagari, terlihat jelas bahwa bank ini didirikan untuk kepentingan daerah dan pemerintahan daerah. Salah satunya berbunyi :” Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian tersebut diatas, maka perlu ditetapkan ruang lingkup kegiatan operasional yang dapat dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yakni, antara lain (huruf e): Melakukan kegiatan pengolahan keuangan Pemerintah Daerah.

Wajar kiranya kalau Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeni, seperti dikutip Singgalang, menghimbau Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sumbar menyimpan dana kas daerah di Bank Nagari. Katanya, cara itu dapat memacu kinerja Bank Nagari dalam membangun perekonomian daerah.

Menurut Betty, lebih dari itu, akan mendukung penyelenggaraan keuangan daerah yang baik dan bersih. Sebab, pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) oleh BPK menggunakan data Bank Nagari. “Dan itu akan memudahkan audit aliran dana Pemda,” katanya.

Pernyataan Betty tentu saja membantah informasi bahwa rendahnya bunga deposito di Bank Nagari mengurangi pendapatan daerah dan menjadi temuan Inspekrat Jendral Kemendagri.

Maka, jika dilihat kembali sejarahnya, AD/ ART, Perda dan tanggapan berbagai pihak termasuk BPK seputar pengalihan dana Pemda/ Pemrov ke luar Bank Nagari, tak berlebihan kiranya kalau ada yang menganggap Bank Nagari digembosi (istilah Singgalang> disingkirkan) pemiliknya sendiri.

Padahal seperti yang ditunjukkan pejabat Bank Indonesia dan BPK , sikap dalam melihat milik sendiri jelas berbeda dengan milik lain. Pada milik sendiri berhubungan dengan moralitas, integritas, tanggungjawab dan patriotisme. Dan itu merupakan ajaran moral yang sudah sangat tua di negeri ini. Hal itu misalnya terbaca dalam pribahasa, ”(jangan karena) sayang ka baruak di rimbo anak di pangkuan dilepaskan. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri.

Artinya, adalah perbuatan tercela kalau seorang ibu melepaskan anak di pangkuannya karena berharap beruk di rimba. Atau dianggap tak punya integritas dan patriotisme kalau lebih mencintai negeri orang hanya karena di negeri sendiri cuma hujan batu.

Bank Nagari memang sebuah bank yang mengejar provit dan keuntungan. Tapi dia anak kandung pemerintah daerah, pemiliknya. (*)

Komentar Singgalang 12 Desember 2014


Kenapa Partai Islam ke Prabowo?

11 Juni 2014

Komentar 3 Juni 2014
Oleh Fachrul Rasyid HF

Hari-hari menjelang munculnya capres dan cawapres sungguh menyesakkan dada umat. Maklum ada lima partai berbasis Islam. Perolehan suara kelimanya dalam pemilu legislatif 9 Juli 2014 lalu sekitar 31,39 persen ( PKB 9,04 persen, PAN 7,57 persen, PKS 6,79 persen, PPP 6,53 persen dan PBB 1,46 persen) cukup syarat untuk mengusung sepasang capres-cawapres.

Tapi apa hendak dikata. Masing-masing partai berkeinginan memajukan capres dan cawapres sendiri, suatu hal yang sulit mendapatkan dukungan bersama. Di tengah kebuntuan itu Suryadarma Ali, Ketua Umum PPP merapat ke Prabowo Subianto. Dan itu sempat membuat “gaduh” di kepenguruasan pusat PPP.

Tentu saja “gaduh” di PPP itu membuat gunda Prabowo. Situasi ini segera dimanfaatkan Hatta Rajasa, Ketua Umum PAN, untuk meminang Prabowo. Ternyata pucuk dicinta ulam tiba, Prabowo menerima dan langsung mendeklarasikan dirinya sebagai capres dan Hatta sebagai cawapres. Kejadian itu kemudian meneduhkan suasana dan makin membulatkan dukungan PPP pada Prabowo. Partai Islam yang lain PKS dan PBB pun menyatukan barisannya ke Prabowo-Hatta.

Hanya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mungkin berharap jadi cawapres Jokowi, menjadi orang pertama yang merapat ke barisan Jokowi. Nyatanya, Jokowi kemudian memilih Yusuf Kala, mantan Ketua Umum Golkar, sebagai cawapresnya. Padahal ARB, Ketua Umum Golkar, bergabung ke dalam barisan Prabowo. Kejadian itu tak hanya memecah dukungan Partai Golkar tapi juga barisan NU dan PKB. Beberapa tokoh Golkar kemudian menyatakan dukungan kepada Jokowi dan sejumlah petinggi NU dan PKB menyatakan dukungannya untuk Prabowo- Hatta.

Spirit bagi Partai Islam

Pertanyaannya kemudian adalah kenapa empat partai berbasis Islam itu (22,35 persen suara) memilih merapat ke Probowo – Hatta? Di luar negosiasi dan hitung-hitungan pembagian jabatan dan kekuasaan, kita membaca beberapa alasan:

Pertama, karena memang partai-partai Islam belum mampu memunculkan sepasang capres/cawapres yang bisa diterima bersama. Prabowo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, meski dari partai nasionalis namun seperti dinyatakannya, partainya adalah nasionalis religius. Selain itu, meminjam istilah AA Gym, Prabowo dianggap lebih memahami perjuangan dan aspirasi umat Islam.

Tapi jauh sebelumnya, isyarat bahwa partai-partai berbasis masyaraat Islam akan bersatu bersama Prabowo sudah terbaca saat Sutrisno Bakir, mantan Ketua Umum PAN bertemu beberapa kali. Sutrisno selaku Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB-PII) misalnya, menyatakan dukungannya kepada pencapresan Prabowo saat Rakernas PKB PII di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 1 Maret 2014.Untuk diketahui anggota PKB-PII banyak menduduki jabatan penting di PPP, PKS, PAN dan PBB. Ketika Prabowo kemudian memilih berpasangan dengan Hatta Rajasa, 30 Mei 2014 lalu Sutrisno berbalik mendukung Jokowi-JK.

Kedua, pasangan Prabowo – Hatta dianggap memberi spirit baru dan kekuatan baru bagi barisan partai Islam menghadapi persoalan sosial budaya, ekonomi dan agama yang mendera bangsa dan umat Islam Indonesia hari ini dan kedepan. Karena itu bisa dipahami jika partai-partai Islam tersebut mengamini seruan MUI dan Forum Ukhuwah Islamiyah yang mendesak partai politik berbasis massa Islam berada dalam satu koalisi jelang pemilihan Presiden Juli mendatang.

Spirit itu menyadarkan bahwa melihat kondisi dan tantangan umat Islam saat ini dirasa perlu adanya tokoh dan pemimpin lintas partai dan ormas Islam yang kuat dan komptensional. Paling tidak, spirit itu mengisyaratkan kepada seluruh pemimpin partai bersama ulama dan elemen umat Islam bahwa sudah tiba saatnya punya wadah bersama mungkin berbentuk Forum Ukhuwah Partai –Partai Islam.

Ketiga, karena faktor sensitifisme keyakinan/ aqidah. Hal itu selain faktor hubungan Prabowo dan tokoh-tokoh Islam selama ini keberadaan Hatta Rajasa, selaku Ketua Umum PAN, partai yang nota bene lahir dari Muhammadiyah, sebagai cawapres kemudian faktor Fadli Zon sebagai Ketua umum, Gerindra, yang dibesarkan dalam organisasi pemuda/pelajar Islam semakin menguatkan harapan bahwa pasangan ini lebih memahami, paling tidak lebih dekat pada barisan Islam.

Keempat, karena faktor sensitifisme sejarah. Sebagaimana diketahui kemerdekaan bangsa dan negara ini diraih atas keterpaduan tentara dan umat Islam. Meski Prabowo bukan lagi tentara aktif, tapi orang yang berlatar belakangan militer, peran tokoh militer dan Islam, seperti yang ditunjukkan Jendral Sudirman dan para ulama besar dalam perjuangan kemerdekaan jelas membangunkan kesadaran bahwa TNI dan umat Islam selalau bersatu dan berada di garis terdepan membela bangsa dan negara ini. Sejarah serupa juga ditunjukkan TNI dan umat Islam ketika negara dan bangsa menghadapi rongrongan Partai Komunis Indonesia dan G.30.S/PKI 1965.

Jika kemudian petinggi Partai Golkar memilih bersatubarisan dengan Probowo- Hatta, tentu tak terlepas dari kesadaran yang melatarbelakangi sikap mayoritas pertai-partai berbasis umat Islam tersebut, selain tentunya hitungan-hitungan pembagian kekuasaan dalam kabinet mendatang yang memang lumrah dalam koalisi. Sebab, sebagaimana diketahui sejumlah tokoh penting Partai Golkar, seperti ARB (Ketua Umum), Akbar Tanjung (Ketua Dewan Pertimbangan), Fadel Muhammad, Fahmi Idris (Ketua DPP), Idrus Marham (Sekjen) adalah mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam. Idrus Marham sendiri adalah mantan Ketua Bakor Remaja Masjid Indonesia.

Karena itu bisa dimengerti jika alasan serupa kemudian mendasari pemikiran sejumlah tokoh NU dan PKB, seperti Mahfud MD dan Oma Irama yang sebelumnya berkampanye untuk PKB bergabung ke dalam barisan Probowo -Hatta. Sebaliknya, jika dari kalangan Golkar sendiri ada yang menyeberang ke barisan Jokowi, tentulah tak terlepas dari faktor senisitifisme aqidah dan sejarah itu.

Dalam situasi sulit dan kritis, memang, sensitifisme agama dan sensitifme sejarah akan muncul secara reflektif menuntun pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan, umat Islam Indonesia yang membaca sejarah bangsa serta perkembangan informasi dan peristiwa di sekitarnya, tentu juga akan terpanggil untuk menggunakan alasan serupa dalam pemilu presiden Juli 2014 mendatang.(*)

Padang 30 Mei 2014


Bayangan di Balik Gerindra

17 Mei 2014

Fokus Minggu Harian Haluan 22 Maret 2009

Oleh Fachrul Rasyid HF

Seungkap kalimat Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Letjen (Pur.) Prabowo Subianto saat berkampanye di di Danau Cimpago, Purus V Padang, Kamis (19/3-09) agaknya mengusik pengalaman sejarah masyarakat Sumatera Barat. Probowo seperti dikutip padangmedia.com mengatakan, bahwa ia menaruh perhatian besar terhadap masyarakat Sumatera Barat. Sebab, katanya, dulu di zaman PKI ia dilindungi oleh masyarakat Sumatera Barat.

Sayang padangmedia.com tak mencari tahu kenapa Probowo sampai di Sumatera Barat di zaman Partai Komunis Indonesia (PKI) itu dan mengapa ia dilindungi masyarakat Sumatera Barat. Padahal Prabowo mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1996–1998) dan Panglima Komando Cadangan dan Strategi TNI Angkatan Darat (1998) lahir di Jakarta 17 Oktober 1951.

Agaknya zaman PKI yang dimaksud adalah sekitar tahun 1958 sampai 1960 atau saat ia berusia sekitar 7 dan 9 tahun.  Kala itu di Sumatera Barat dan beberapa daerah lain, terjadi pergolakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pimpimpinan militer PRRI di Sumatera Barat adalah almarhum Kolonel Ahmad Hosen.

Perjuangan PRRI pada prinsipnya adalah menuntut pemerataan pembangunan dan otonomi daerah seperti yang telah dilaksanakan sejak 10 tahun terakhir, kepada Presiden Soekarno yang pemerintahannya kala itu didominasi PKI. Karena itu perjuangan PRRI bukan hanya berupa gerakan militer tapi juga gerakan politik dari dua partai besar waktu itu, yakni Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonsia (PSI).

Tokoh penting di balik PRRI itu adalah almarhum Dr.Mohammad Natsir, ketua Partai Masyumi itu sendiri yang memang didukung mayoritas masyarakat Sumatera Barat. Tokoh PSI yang terlibat PRRI diantaranya adalah almarhum Prof.Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo yang tak lain adalah ayah  Probowo Subianto. Keduanya memilih basis perjuangannya di Sumatera Barat.

Tentu di saat pak Soemitro (akrab disapa pak Mitro saja) berada di Sumatera Barat itulah Prabowo berada di Sumatera Barat. Jika ia mengaku dilindungi masyarakat Sumatera Barat karena memang ayahnya sendiri keluar masuk hutan berjuang bersama pejuang lainnya sebelum kemudian di akhir 1960 menyeberang ke Malaysia dan dilindung Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdurrahman. Soemitro kembali ke Indonesia sekitar tahun 1967/1968 setelah dijemput Presiden Soeharto. Begawan ekonomi itu kemudian diangkat jadi Menteri Perekonomian dan berlanjut jadi Menko Ekonomi Keungan dan Perindustrian.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, SS, MSc lahir di Jakarta 1 Juni 1971 adalah putera asal Payakumbuh salah satu basis perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan basis perjuangan PRRI. Wartawan Tabloid IQRA dan Majalah Suara Hidayatullah (1990-1991) ini sejak dari mahasiswa sudah bersentuhan dengan organisasi pelajar dan mahasiswa Islam. Fadli Zon kini Ketua HKTI, juga Ketua Yayasan Peduli Perjuangan PDRI Jakarta dan Anggota Dewan Pakar Gebu Minang.

Tidaklah mengherankan jika Fadli Zon kemudian tercatat sebagai salah seorang pendiri dan pernah menjabat Ketua DPP Partai Bulan Bintang yang mendeklarisikan diri sebagai penjelmaan kembali partai Masyumi. Karena itu partai tersebut menamakan diri Partai Bulan Bintang lambang yang dulu digunakan partai Masyumi.

Tidak berlebihan kiranya kalau bersatunya Prabowo dan Fadli Zon dalam Partai Gerindra membayangkan lintasan sejarah kalaboarsi Partai Masyumi dan PSI itu. Dan itu pasti bukan untuk menjelmakan kembali PRRI. Sebab, otonomi sudah terujud meski kesejahteraan rakyat yang dijanjikan otonomi itu baru sampai pada nama partai. Bersatunya Prabowo dan Fadlizon, paling tidak, dari membaca visi dan misinya kemudian iklan dan pidato kampanyenya, menjangkau tujuan otonomi sebagaimana bunyi bait-bait awal lagu mars Masyumi: Di bawah Masyumi rakyat hidup makmur (*)