Menyigi Perkara DPRD Sumbar priode 1999-2004 (1-5)

22 Juli 2007

Harian Haluan  31 Desember 2005

Mahkamah Agung Bikin Bingung

Oleh Fachrul Rasyid HF

Koruptor harus dibasmi dan hukum harus ditegakkan. Kedua kalimat itu mengandung satu makna: tegakkan hukum secara benar. Dari kaca mata ini kita coba menapaki kembali perkara anggota DPRD Sumbar priode 1999-2004 yang vonis kasasinya dipalukan 2 Agustus lalu, dan baru diumumkan panitera PN Padang, Rabu 28 Desember 2005 kamarin.

Awalnya, adalah laporan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar akhir 2002 lampau. Mereka menuduh anggota DPRD korupsi sebesar Rp 5,9 milayar karena anggaran DPRD pada APBD Sumbar tahun 2002 tidak sesuai dengan butir anggaran yang diatur PP 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD.

Tentu saja kasus ini menjadi perdebatan. Pertama karena anggaran DPRD dan APBD tahun 2002 itu sudah disahkan Mendagri. Begitupun DPRD tidak merasa bersalah lantaran mereka menyusun anggaran bukan berdasarkan PP 110 melainkan UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah. UU ini memberi hak kepada DPRD mengatur anggarannya sendiri.

Untuk membuktikan keyakinannya DPRD mengajukan permohonan yudicial review ke Mahkamah Agung (MA). PP 110 yang bertentangan dengan UU No. 22/1999 diminta agar dibatalkan. Permohonan itu diterima MA.

Pada 9 September 2002, MA memutuskan bahwa PP 110 batal demi hukum. Presiden diperintahkan mencabut PP ini atau akan batal sendirinya dalam waktu 30 hari sesuai ayat 4 dan 5 pasal 31 UU No. 5/2002 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian anggaran DPRD yang didasarkan pada UU No.22 menjadi sah dan benar. Artinya, tak ada perbuatan melawan hukum dan korupsi.

Keabsahan anggaran itu secara hukum makin kuat karena sudah ditetapkan melalui Perda dan Perda itu telah disahkan Mendagri . Sehingga, Perda itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum sebagaimana diatur ayat 4 pasal 5 TAP MPR No. III/ 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undang.

Tapi tiga bulan kemudian, tepatnya 7 November 2002, Mendagri menerbitkan surat izin pemeriksaan untuk 53 anggota DPRD termasuk anggota Fraksi TNI/Polri. Maka, DPRD, sesuai putusan yudicial review MA tadi, balik menggugat Mendagri di PTUN Jakarta. Gugatan ini juga dimenangkan MA, 20 Juli 2005. MA dalam putusanya menyatakan izin pemeriksan anggota DPRD oleh Mendagri itu tidak sah lantaran PP110 yang menjadi dasar izin tersebut tidak berkekuatan hukum lagi.

Nyatanya, Januari 2003, Kejati Sumbar terus melalukan pemeriksaan anggota DPRD, termasuk Kolonel Sjahrial, Wakil ketua DPRD dari Fraksi TNI/Polri. Sebanyak 53 anggota DPRD dituduh secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Kendati didakwa bersma-sama, yang dilimpahkan ke PN Padang bukan 54, melainkan 43 orang. Mereka dibagi dalam lima berkas. Satu berkas, dengan terdakwa tiga unsur pimpinan dan empat berkas, masing-masing sepuluh anggota DPRD.

Sisanya, 6 orang dari Fraksi TNI/Polri dan dua orang dari sipil yang masuk daftar izin Mendagri, entah kenapa tak disebut-sebut lagi. Empat orang anggota dewan pengganti antar waktu dianggap tak tersangkut perkara ini.

Ke 43 anggota dewan ini kemudian diadili lima majelis hakim. Keanehan praktek hukum mencuat lagi setelah Ketua PN Padang Bustami Nusyirwan membacakan vonis 17 Mei 2004 yang menghukum ke 43 anggota DPD itu. Padahal salah satu dari lima majelis memutuskan membebaksan demi hukum 10 terdakwa, yakni Manaf Taher cs.

Majelis yang satu ini menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah karena PP 110 yang didalilkan jaksa tak berlaku lagi. Karena itu, barang bukti kwitansi yang diajukan jaksa dianggap bukan bukti korupsi melainkan bukti tanda terima gaji dan honor-honor yang diatur Perda dan UU No 22/1999.

Tapi Bustami memperlakukan kelima majelis itu layaknya sidang komisi di DPRD. Hasil komisi itu kemudian diparipurnakan. Lalu, divooting, siapa hakim yang menghukum dan siapa yang membebaskan terdakwa. Nah, hasil vooting, enam hakim menghukum dan tiga menolak. Berdasarkan itu akhirnya ke 43 anggota dewan itupun dinyatakan dihukum. Vonis bebas untuk 10 terdakwa tadi lenyap seketika.

Lebih aneh lagi pertimbangan hukum yang dibacakan Bustami. Bustami menyatakan menolak dakwaan primer dan subsider (dakwaan pelanggaran PP 110). Tapi ia menghukum terdakwa berdasarkan rasa keadilan. Padahal ini tak didakwakan jaksa. Lucunya, yang dijadikan barang bukti adalah fotocopy kliping berita koran tentang aksi demo mahasiswa. Artinya, anggota DPRD itu dihukum berdasarkan aksi demo.

Apapun itu, di sini terlihat bahwa lima berkas perkara yang diperiksa lima majelis tersebut, dianggap hanya satu berkas dan satu vonis. Dan vonis ini pula kemudian yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Sumbar.

Keanehan berlanjut sampai di MA. Kelima berkas dan memori kasasi terdakwa diterima MA tanggal 6, 14 dan 19 April 2005. Pada Selasa 19 Juli 2005, dibentuk Majelis Hakim Agung. Pada 2 Agustus 2005, palu sudah jatuh, menguatkan vonis Pengadilan Tinggi Sumbar. Artinya, perkara itu diperiksa dari tanggal 20 Juli hingga 1 Agustus 2005 atau hanya sembilan hari kerja. Luar biasa, mengingat lazimnya Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana paling cepat empat hingga enam bulan.

Vonis itu sendiri cukup membingungkan. Oleh PN Padang terdakwa dibagi jadi lima perkara diperiksa lima majelis dan diputus dalam satu vonis. Oleh MA dipecah jadi dua berkas, diperiksa dua majelis dan tentu juga akan membuahkan dua vonis. Majelis pertama menangani empat berkas sudah diputuskan dan langsung diumumkan kepada media persis di hari dipalukan 2 Agustus lalu. Sedangkan vonis satu berkas perkara lagi belum jelas nasibnya.

MA juga terkesan bersikap ganda dalam menghukum anggota DPRD itu. Untuk perkara TUN, gugatan DPRD dimenangkannya dengan dalil bahwa PP 110 tidak berlaku lagi. Tapi, untuk perkara pidana MA balik mengakui PP 110 sehingga DPRD harus dihukum. Artinya, MA telah menghukum terdakwa yang pemeriksaan dan pemberkasannya tidak sah berdasarkan dalil yang telah dibatalkannya sendiri.

Apakah ini satu kealpaan atau kesengajaan sulit dijawab. Yang pasti, rentang waktu antara putusan kasasi TUN dan putusan kasasi perkara pidana DPRD itu, cuma terpaut 12 hari. Putusan kasasi TUN 20 Juli 2005 dan putusan kasasi pidana, 2 Agustus 2005. Agaknya banyak hal yang mengundang pertanyaan, apa sesungguhnya terjadi di balik semua ini. (Bersambung).

Harian Haluan 2 Januari 2006

Menyigi Perkara DPRD priode 1999-2004 Sumbar (2):

“Menghakimi” Tumbal Otonomi

Oleh Fachrul Rasyid HF

Kontroversi terhadap vonis Mahkamah Agung (MA) bagi anggota DPRD Sumbar agaknya akan berlanjut hingga dunia kiamat, kecuali ada keputusan lain sebelum yaumil akhir itu. Sebab, sesungguhnya yang jadi perkara bukan anggota DPRD melainkan Perda APBD Sumbar tahun 2004 yang memuat anggaran DPRD itu. Artinya, yang jadi objek perkara adalah produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD itu.

Tapi apakah satu lembaga, seperti DPRD membuat Perda sesuai mekanisme hukum yang berlaku kemudian disahkan Mendagri, sengaja untuk berkorupsi? Jika itu benar maka, bukankah Mendagri seharusnya ikut bertanggungjawab?

Ketika hal itu saya pertanyakan pada pejabat penting di Kejati Sumbar, November 2004, pejabat itu mengakui bahwa secara hukum tata negara penyusunan anggaran DPRD dan Perda-nya, sudah banar. Tapi, katanya, anggarannya berindikasikan tindak pidana korupsi. Tapi, kenapa bukan Perda-nya yang direvisi atau dibatalkan? Menurut pejabat itu kasus ini akan dijadikan percontohan. Maksudnya, jadi model pengusutan kasus DPRD di Indonesia.

Saat membaca gagasan untuk merevisi UU No.22 /1999, saya kontan menduga bahwa DPRD itu sengaja diperkarakan untuk dijadikan contoh dan “tumbal” alasan merevisi UU No. 22 tersebut. Dugaan itu makin kuat setelah membaca dessenting opinion hakim Irama Chandra Ilja, SH, salah satu ketua dari lima majelis yang mengadili terdakwa anggota DPRD Sumbar itu, 17 Mei 2004.

Irama Chandra menolak menghukum karena perbuatan terdakwa dinilai bukan tindak pidana korupsi. Menurut Irama Chandra, yang terjadi sebetulnya adalah masalah administrasi negara dan komplik kepentingan antara pusat dan daerah. Jika anggaran DPRD dianggap bermasalah, jalan keluarnya adalah revisi Perda atau UU yang menjadi dasarnya.

Kalimat senada juga datang dari Asma Samik Ibrahim, SH, hakim agung yang membatalkan PP 110/2000 lewat putusan yudicial review 9 Sepmber 2002. Katanya, UU No. 22 /1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No 4 Tahun 1999 Tentang Kedudukan DPR/DPRD telah menyatakan kewenangan DPRD mengatur keuangannya sendiri.

Asma menduga, pemerintah pusat dengan UU tersebut di atas, merasa terlanjur memberikan kewenangan ke DPRD. Karena itu pemerintah pusat berusaha menarik kembali kewenangan itu dengan cara menerbitkan PP 110. Menurut Asma, jika pemerintah merasa terlanjur, mestinya UU-nya yang dibetulkan, bukan dengan menerbitkan PP yang menabrak UU itu.

Bisa dimengerti jika apapun keputusan hakim dan alasan hukum yang menolak memperkarakan anggota DPRD Sumbar ini tidak akan berarti. Simak pernyataan Halius Hosen, Kajati Sumbar, kala PTUN Jakarta membatalkan izin Mendagri untuk pemeriksaan anggota DPRDitu. Halius yang sengaja datang ke ruang sidang PN Padang, saat pembacaan eksepsi terdakwa Arwan Kasri cs, menyatakan,” ada atau tidak izin Mendagri tidak akan membatalkan kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan. (Gatra 17 Mei 2003)

Sikap Oentarto Sindung Mawardi, Dirjen Otoda Departemen Dalam Negeri hampir sama. Meski PP 110 sudah dibatalkan MA, Oentarto, lewat radiogram memerintahkan agar DPRD tetap mempedomani PP 110 dalam penyusunan anggarannya. Oentarto dengan berani menyatakan tak akan mematuhi review MA tersebut karena, katanya, keputusan itu tidak mengikat dan kedudukannya tak sekuat PP 110.

Menurut Oentarto, PP 110 diperlukan karena adanya kecenderungan sebagian DPRD menafsirkan otonomi daerah tanpa batas. Padahal otonomi daerah dalam kontek negara kesatuan daerah memiliki kewenangan di bawah satu kendali pemerintah pusat. (Gatra 5 April 2005)

Di tengah perdebatan itu, mejelis hakim PN Padang kemudian menjatuhkan vonis ”persahabatan” antara anggota muspida. Hakim menyatakan menolak dakwaan jaksa, tapi tetap menghukum terdakwa atas dasar rasa keadilan. Pertimbangan itu jelas datang dari luar persidangan. Soalnya, selain tak didakwakan jaksa, barang bukti yang ditunjukkan pun cuma fotocopy kliping berita koran tentang aksi demo mahasiswa.

Padahal menurut DR. Elwi Dahnil, mantan Koordinator FPSB yang dulu melaporkan anggota DPRD Sumbar ke Kejati, seharusnya anggota DPRD itu dibebaskan (Haluan 31 Oktober 2005). Pakar hukum Universitas Andalas ini mendalilkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2) KUHP. Isinya, dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan ( dalam kasus ini PP 110- yang didakwakan jaksa), maka kepada terdakwa harus diberikan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Tapi, karena anggota DPRD sudah dipatok jadi “tumbal” dan “wajib” dihukum maka, jangankan pasal KUHP, keputusan-keputusan MA pun tak akan berarti. Bahkan, hakim agung pun tampaknya ikut kehilangan integritas. MA yang membatalkan PP 110 dan menyatakan pemeriksaan anggota DPRD tidak sah, tapi MA pula yang mengabaikan keputusan itu, lalu, menghukum anggota dewan tersebut.

Jadi, kesan bahwa anggota DPRD Sumbar jadi “tumbal” otonomi daerah dan “wajib” dihukum memang sulit dielakkan. Buktinya, setelah DPRD Sumbar divonis PN Padang , UU No. 22/ 1999 Tentang Pemerintah Daerah langsung diubah jadi UU No.32 Tentang Pemerintah Daerah. Dan, PP 110 pun diganti PP No. 24 Tahun 2004.

Padahal perubahan itu berakibat perubahan mendasar pada sistem pemerintahan. Jika tadinya kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atau bertanggungjawab kepada DPRD, kini kepala daerah bertanggungjawab kepada Mendagri. Yang disampaikan kepada DPRD bukan lagi LPJ melainkan Laporan Keterangan Pertasnggujawaban (LKPJ) yang tak menuntut tanggungjawab kepala daerah.

Dengan demikian pemerintahan desentralisasi pada UU No.22/1999 kembali menjadi pemerintahan sentralisasi, layaklnya pemerintah Orde Baru, pada UU No. 32/2004. Dan, keadulatan yang tadinya di tangan rakyat kembali ke tangan pemerintah.

Kalangan yang mengaku reformis yang menuntut otonomi daerah selama ini boleh saja bersuka cita menyambut vonis anggota DPRD itu. Tapi, kalau mereka memiliki integritas, tentulah akan menangis bila menyadari anggota DPRD Sumbar itu hanyalah “tumbal “bagi tegaknya kembali pemerintahan sentralisasi. (Bersambung)

Harian Haluan 3 Januari 2006

Menyigi Perkara DPRD priode 1999-2004 Sumbar (3)

Korban Tebang Pilih

Oleh: Fachrul Rasyid HF

Secara hukum, materi perkara, proses dan vonis Mahkamah Agung (MA) anggota DPRD Sumbar memang masih disesaki kontroversi. Bahkan di balik itu bau diskriminasi hukum dan rekayasa politik pun mengusik.

Betapa tidak. Di luar DPRD Sumbar, ada sepuluh DPRD daerah lain yang diseret ke pengadilan dengan jerat pasal anti korupsi karena pelanggaran PP 110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Diantaranya, DPRD Cirebon, Ciamis, dan Cianjur Provinsi Jawa Barat. Tapi anggota DPRD ketiga daerah itu divonis bebas oleh pengadilan setempat, Januari 2005 lampau.

Pertimbangannya cukup masuk akal. Ketua majelis hakim PN Cirebon, S.Silalahi, misalnya, menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dijerat dengan PP 110 karena sudah dibatalkan MA atas gugatan uji materil oleh DPRD Sumbar. Sehingga, dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan APBD yang dituduh dikorupsi telah disusun dan disahkan melalui Perda dan, sesuai mekanismenya, sudah diajukan ke Gubernur Jawa Barat. APBD itu menjadi sah dan legal karena tidak pernah dikoreksi dan dianggap tidak memiliki kesalahan. Dengan demikian apa yang dinikmati anggota DPRD itu hanyalah hak-hak mereka yang sah dan diakui ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan hakim S. Silalahi di PN Cirebon, jelas persis sama dengan pertimbangan hakim Irama Chandra Ilja, SH, Desnawati, SH dan Machri Hendra, SH, tiga dari sembilan anggota lima majelis hakim PN Padang yang menolak menghukum anggota DPRD Sumbar. Ketiganya menilai bahwa unsur melawan hukum, melanggar PP 110 tidak terbukti karena PP ini tak berlaku lagi setelah dibatalkan MA 9 September 2002.

Unsur korupsi, memperkaya diri, dalam penyusunan anggaran DPRD yang didakwakan jaksa juga dinyatakan tak terbukti. Sebab, APBD yang menjadi sumber anggaran itu ditetapkan melalui Perda yang telah disahkan Mendagri dan hingga saat ini belum pernah direvisi atau dibatalkan. Karena itu, seperti dipertimbangkan hakim PN Cirebon, ketiganya menilai yang dinikmati anggota DPRD Sumbar hanyalah dana yang telah dianggar dalam APBD yang sah.

Tapi pertimbangan ketiga hakim itu kemudian kalah di sidang paripurna lima majelis yang dipimpin ketua PN Padang, Bustami Nusyirwan. Meski menolak dakwaan jaksa Bustami menghukum terdakwa dengan alasan melanggar rasa keadilan dengan bukti adanya demo mahasiswa. Padahal, kata Hakim Irama Chandra, pertimbangan ini tidak bisa diterima karena jaksa tidak mendakwakan atau menuntutkan pelanggaran pasal rasa keadilan itu. (Gatra 14 Agustus 2004)

 

Masyarakat tampaknya cuma bisa dibuat bingung. Kenapa anggota DPRD Sumbar itu mesti dihukum dengan cara melanggar hukum? Alasannya untuk merevisi UU No. 22 /1999 jadi UU No.32 /2004, menarik kembali kewenangan daerah yang terlanjur diberikan pusat, tampaknya, belum cukup. Bukankah tanpa menghukum anggota DPRD Sumbar pun, sebagaimana sering terjadi selama ini, pemerintah dengan mudah dapat mengubah UU tersebut? Tapi mengapa hanya DPRD Sumbar yang dihukum?

Jawaban datang dari Mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) almarhum Jenderal (pur) ZA Maulani. Dalam sebuah acara di rumah makan Pauh, Jl. Khatib Sulaiman, akhir Maret 2003, ZA Maulani kepada wartawan menyatakan, bahwa DPRD Sumbar diadlili sebagai upaya membungkam semangat otonomi daerah. Jika dimulai dari Sumbar, ada tiga alasannya.

Pertama, karena DPRD Sumbar mengajukan yudicial review PP 110 dan dikabulkan MA sehingga PP 110 dibatalkan. Tindakan ini, meski mencerminkan demokrasi dan supremasi hukum, kata Maulani, dianggap sebagai upaya pembangkangan dan mempermalukan pemerintah pusat. Artinya, DPRD Sumbar mampu dan berani mengubah kebijakan pemerintah pusat.

Kedua, DPRD Sumbar juga dianggap membangkang terhadap pemerintah pusat karena ikut mengeluarkan maklumat menolak privatisasi PT. Semen Padang. Ketiga, DPRD Sumbar dinilai membahayakan pihak tertentu karena rajin menyuarakan syariat Islam dan getol membuat Perda Anti Maksiat. (Gatra 5 April 2003)

Meski Kejakasaan Tinggi Sumbar dan pejabat Depdagri membantah analisa itu, namun ketiga faktor yang disebutkan ZA Maulani, adalah fakta yang pernah jadi berita secara nasional. Karena itu tak mustahil DPRD Sumbar menghadapi berbagai kemungkinan dari berbagai pihak pula. Setidaknya, dari pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan ketiga faktor tersebut.

Indikasi kearah itu misalnya, bisa dilihat dari sikap penegak hukum dan pejabat Depdagari menanggapi keputusan MA mengenai pembatalan PP 110 dan pembatalan surat izin pemeriksaan anggota DPRD yang dikeluarkan Mendagri 7 November 2002 sebagaimana disebutkan dalam bagian kedua tulisan ini.Lalu, cara kerja majelis hakim MA memeriksa perkara kasasi pidana anggota DPRD ini juga mengusik perhatian. Soalnya, hanya dalam sembilan hari kerja, majelis MA langsung memutuskan perkara 33 anggota DPRD itu. Dan, tanpa menunggu vonis sepuluh terdakwa, satu berkas lagi, vonis kilat tersebut langsung diumumkan untuk media Sumbar, bukan media Jakarta.

Perhatian kita juga terusik kemungkinan keterlibatan pihak asing. Sebab, dalam pertemuan tokoh-tokoh Government Board Patnership, di Jakarta, akhir Oktober 2005 lalu, kasus DPRD Sumbar termasuk yang diungkapkan. Lembaga yang antara lain didukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia itu mengaku telah mengucurkan dana sekitar Rp 330 milyar selama lima tahun terakhir kepada berbagai pihak, termasuk LSM, untuk mendukung reformasi dan pemaberantasan korupsi di Indonesia.

HS Dillon, Direktur Eksekutif Patnership Indonesia, menyebutkan salah satu yang didukungnya adalah penyelidikan kasus korupsi di DPRD Sumbar yang akhirnya berhasil menjerat pelaku melalui tindakan hukum. (Haluan 26 Oktober 2005).

Adakah semua faktor yang disebutkan ZA Maulani tadi membuat banyak pihak menghendaki agar DPRD Sumbar menjadi pilihan untuk dipenjara? Sulit menjawabnya. Yang mudah dibaca hanyalah pasal UU yang secara normatif menyatakan sesuatu salah dan benar.

Tapi norma UU, kadang, dalam prakteknya menjadi berbeda mengikuti situasi dan kondisi yang berkembang. Boleh jadi, DPRD Sumbar sengaja “dipilih“ untuk dikorbankan karena dianggap kini masyarakat dan kalangan akademisi daerahnya tak lagi memiliki daya kritis dan respon yang berarti dibandingkan daerah lain. (Bersambung)

 

Harian Haluan 4 Januari 2006

Anak Jadah Perkawinan Sah (4-Habis)

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dalam bahasa yang sederhana kasus yang menimpa DPRD Sumbar priode 1999-2004 tak ubahnya anak “jadah” dalam nikah. Meski proses administrasi dan perosedur pernikahannya sah, bahkan ditandai dengan kenduri, tapi oleh penyidik anak itu justru dianggap anak haram. Karena membesarkan anak yang dianggap haram itulah mereka harus dihukum.

Aneh tak aneh, begitulah yang terjadi dengan APBD Sumbar Tahun 2002 yang didalamnya terdapat anggaran DPRD. Meski prosedur penyusunan APBD dan Perda APBD itu dibenarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan disahkan Mendagri, sehingga menjadi haqqul sah, tapi belanja anggota DPRD dari APBD itu dianggap haram karena dianggap tak mentaati PP 110 Tahun 2000 Tentang kedudukan Keuangan DPRD.

Dari tamsilan itu setidaknya ada dua hal yang membuat pikiran sehat orang Minang jadi terguncang. Pertama, karena anak kandung sendiri “diharamkan” pihak lain. Kedua, karena memelihara anak yang “diharamkan” itu mereka harus masuk penjara.

Tampaknya, mereka tak berdaya menghadapi tuduhan itu. Bahkan masyarakat, akademisi dan praktisi hukum, kalangan ulama, politisi, apalagi birokrat, mendadak menjadi bisu. Krakter masyarakat Minang yang selama ini dikenal responsif, kritis, energik dan tak kenal menyerah, tiba-tiba seperti lumpuh layu.

Semuanya nyaris tak bereaksi ketika segelintir orang menamakan diri sebagai pembela daerah ini justru mengobok-obok Ranah Minang. Padahal pada diri anggota DPRD itu, betapapun mereka di anggap bersalah, masih melekat unsur ulama, mubalig, pemuka adat, akademisi dan mantan birokrat, cerminan tali tigo sapilin atau tungku tigo sajarangan, elemen utama konstruksi masyarakat Minang.

 

Kini vonis sudah jatuh. Meski perdebatan hukum belum berakhir, namun kini tinggal apakah putusan MA itu akan dieksekusi sebelum atau sesudah keputusan peninjauan kembali (PK), belum jelas. Tapi, apapun perdebatan hukum tentang perkara itu yang pasti, dengan vonis MA tersebut satu priode generasi politisi Sumbar, diantaranya, tokoh adat, agama dan intlektual, akan terkubur di pusara di bawah nisan bertuliskan “koruptor”.

 

Karena itu agaknya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Antasari Azhar, tak mau buru-buru menggiring anggota DPRD Sumbar itu ke penjara. Antasari terus terang masih menaruh pertimbangan kemanusian. Kebijakan itu tentu sangat masuk akal dan sangat manusiawi. Soalnya, selain vonis hakim tak serta merta memerintahkan segera masuk, Antasasri tentu juga mempertimbangkan luka yang bakal menganga di hati masyarakat Sumbar. Karena itu, bukan tak mungkin, anggota DPRD itu belum akan ditahan sampai keputusan PK mereka dijawab MA.

Tapi di luar soal eksekusi itu, tampaknya, tujuan pembunuhan krakter orang Minang yang selama ini mewarnai sejarah dan perjuangan bangsa, melalui kasus ini telah mencapai sasarannya. Seorang pejabat yudiktif kepada saya mengaku pernah menyaksikan pemandangan yang “memilukan”. Ia merasa heran melihat kalangan pejabat daerah ini antre sungkan kepada seorang pejabat dari kalangan aparat. Padahal, hal yang sama tak mereka lakukan kepada gubernur, pemimpin tertinggi provinsi ini.

Pejabat yudikatif yang bukan berasal dari Sumbar itu ada benarnya. Lihat saja, setiap kali berurusan dengan pejabat dari kalangan aparat, bukan hanya nyali masyarakat biasa, bahkan para politisi, akademisi, pengusaha maupun birokrat, langsung jadi ciut. Mereka ketakutan luar biasa apabila dituduh korupsi. Soalnya, meski tak semua tuduhan itu benar, namun serangan lewat publikasi media sering membuat mereka dan keluarga diperlakukan seperti tidak berbulu.

Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan anggapan bahwa pengungkapan kasus DPRD itu menempatkan Sumbar sebagai pioner dan pelopor pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebab, tuduhan korupsi dirasakan sebagai tuduhan kontra revolusi di zaman Orde Lama, atau tuduhan subversi di era Orde Baru. Buktinya, tak seorang pun berani menyuarakan kebenaran karena takut dituduh mendalangi yang pada akhirnya bisa merembet ke urusan profesi dan prestasi.

Meski sekarang era reformasi yang menjunjung supremasi hukum tapi jika dicermati secara psikologis Sumbar kini seakan kembali pada situasi masyarakat pasca PRRI 1960 silam. Jangankan laporan resmi, surat kaleng saja dapat membuat seseorang jadi bulan-bulanan aparat. Maka, jangan heran, jika kala itu ulama, politisi, apalagi birokrat, seperti kehilangan kepercayaan diri.

Sejarah seperti berulang pada zaman yang berbeda dengan peristiwa yang belainan. Jika pasca PRRI, Gubernur Sumbar Harun Zain, tampil memulihkan mentalitas dan harga diri masyarakat, kini Gubernur Gamawan Fauzi, pasca perkara DPRD itu tampaknya perlu mengulang kembali misi Harun Zain itu.

Untuk itu, seperti halnya Harun Zain, Gubernur Gamawan harus mampu menunjukkan eksistensi dan kewibawaannya sebagai kepala daerah dan perpanjangan tangan pemerintah pusat di atas semua unsur pemerintahan di daerah ini. Dengan cara itu, diharapkan, bukan hanya kewibawaan Gubernur akan mencuat tapi juga harkat dan martabat masyarakat kembali terangkat.

Kini harapan yang tersisa cuma kepada Gubernur. Sebab, anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) atau anggota DPR-RI yang seharusnya menyuarakan perlakuan yang dialami masyarakat Sumbar di pusat, hingga kini belum menunjukkan eksistensi dirinya sebagai wakil daerah. Kalaulah gubernur sendiri tidak lagi dapat diandalkan, Sumbar, tentu, akan terus diperlakukan sebagai minoritas yang tak memiliki pengaruh politis dalam kancah nasional.****

 

FOKUS MINGGU 14 Agustus 2005

Se-Jakarta Wartawan Kecele

Oleh : Fachrul Rasyid HF

Makamah Agung (MA) menjatuhkan vonis, berapa pun dan bagaimanapun bentuk vonis itu, adalah hal lumrah karena memang demikian tugasnya. Lazim pula kalau vonis perkara, terutama kategori menarik perhatian khlayak, diliput wartawan, media cetak maupun eletronik. Adalah hal biasa pula wartawan di Jakarta menongkrongi persidangan menunggu sampai kapan vonis dipalukan hakim. Karena itu nyaris tak seketuk palu hakim pun yang luput dari liputan wartawan.

Terlepas dari berat ringannya satu hukuman, vonis MA untuk anggota DPRD Sumatera Barat priode 1999-2004 pada Selasa 2 Agustus lalu termasuk menarik perhatian khlayak. Bahkan vonis itu, mengingat magnitude-nya meliputi seluruh DPRD di Indonesia, di tunggu oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Maka, semestinyalah persidangan MA hari itu dikerumuni wartawan Jakarta.

Tapi nyatanya persidangan perkara korupsi anggota DPRD Sumbar di MA Selasa 2 Agustus lalu itu luput dari semua wartawan koran, tabloit dan majalah terbitan Jakarta. Malah reporter dan kameramen sepuluh stasiun televisi swasta di Jakarta plus TVRI, yang biasanya ada yang melakukan siaran langsung, kali ini benar-benar kecele. Bahkan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTRA yang memiliki jaringan wartawan di hampir semua lini kehidupan di Jakarta pun ikut kecolongan.

Saya menduga para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik se- Jakarta, Rabu 3 Agustus lalu, pada ngamuk kepada wartawannya. Soalnya, sidang vonis DPRD di MA itu hanya diliput dan diberitakan koran terbitan Padang yang jaraknya sekitar 1.200 kilomter dari Jakarta. Maka, atas prestasi itu pantas surat kabar di Sumbar mendapat acungan jempol.

Namun kejadian seperti ini tidaklah aneh kalau, misalnya, ada orang tertentu yang membututi perjalanan berkas perkara DPRD itu. Boleh jadi orangnya berasal dari Sumbar dan menaruh kepentingan terhadap vonis DPRD itu. Maka, begitu tahu ada persidangan vonis, ia langsung memberitahu wartawan yang dikenalnya, tentu, yang berasal dari Sumbar pula. Akhirnya, yang tahu acara sidang vonis DPRD itu cuma wartawan koran asal Sumbar. Kalaulah demikian yang terjadi, tentulah para pemimpin media massa di Jakarta itu terpaksa mengendapkan amarahnya.

Di samping itu wartawan di Jakarta, apalagi yang biasa meliput di MA, punya pengalaman. Sebuah perkara pidana di MA lazimnya baru diputuskan dalam waktu enam bulan sampai satu tahun. Ada yang mendapat prioritas, misalnya diputuskan dalam waktu tiga sampai enam bulan, misalnya untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan.

Untuk perkara perdata malah lebih lama, antara satu tahun hingga empat tahun. Tak ada perkara yang bisa diputus secara kilat. Selain perlu waktu membaca dan membahas berkas perkara jumlah perkara di MA pun melimpah. Ada sekitar 40.000 perkara dalam setahun.

Wartawan di Jakarta boleh jadi tahu bahwa lima berkas perkara dan memori kasasi mantan anggota DPRD Sumbar itu baru diterima MA antara tanggal 6, 14 dan 19 April 2005. Tanda terima berkas perkara itu dikirimkan oleh Kepala Direkrorat Pidana u.b Kasubdit Pidana/ PK Pidana atas nama Panitera/ Sekjen, Zarof Ricar, SH, S.SOS, MH, ke PN Padang pada tanggal 2, 13 dan 19 Mei 2005. Surat tersebut sampai di tangan para terdakwa sekitar 17 Juli 2005.

Boleh jadi wartawan di Jakarta memperkirakan vonis perkara tersebut baru akan dipalukan sekitar empat atau enam bulan kemudian. Maklum, majelis hakim agung baru terbentuk hari Selasa 19 Juli 2005. Majelis hakim tentu perlu waktu membaca kelima berkas tersebut mengingat satu berkas perkara tebalnya mencapai 5 centimeter. Memori kasasi pun tebalnya sekitar 100 halaman. Tak ada kecurigaan perkara itu mendapat prirotas dan akan divonis lebih cepat mengingat para terdakwa tak seorangpun yang ditahan.

Jika wartawan Jakarta jadi kecolongan karena majelis hakim agung tiba-tiba mengetokkan palu pada 2 Agustus 2005. Vonisnya, menghukum anggota DPRD itu sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Padang sebelumnya. Artinya, perkara itu diperiksa dari tanggal 20 Juli hingga 1 Agustus 2005. Dihitung dengan hari kerja di Jakarta, praktis majelis hakim agung cuma memeriksa perkara itu selama sembilan hari kerja.

Meski tidak ada batas waktu minimal dan maksimal pemeriksaan sebuah perkara di MA, namun cepatnya vonis itu memberi kesan bahwa perkara DPRD Sumbar tersebut mendapat perlakuan istimewa. Paling tidak dibandingkan dengan kelaziman pemeriksaan perkara di MA selama ini. Begitu istimewanya, sehingga perkara pidana korupsi itu terkesan diperlakukan layaknya perkara tipiring alias tindak pidana ringan semisal pelanggaran lalu lintas.

Adakah sesuatu yang “mendorong” sehingga perkara itu begitu cepat diputuskan? Kita belum membaca jawabannya dari koran-koran yang ada. Yang pasti, sesuatu yang keluar dari kelaziman, selalu mengusik nyali wartawan untuk mencari tahu penyebabnya. ****


Sosok HAMKA Sebuah Jawaban Kelangkaan Ulama Minangkabau

22 Juli 2007

Opini Seni Budaya Haluan Minggu 22 Juli 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Suatu hari di awal 1981 silam saya menghadiri jumpa pers bersama Buya Haji Muhammmad Daud (MD) Dt. Palimo Kayo selaku pimpinan Akademi Bahasa (Akabah) Bukittinggi, di Restoran Borobudur di Jalan Veteran, Padang. Katanya, Akabah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan ulama yang kini semakin langka Minangkabau.

Menanggapi pernyataan Buya Datuk, begitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera barat itu akrab disapa, saya, balik bertanya. Bukankah di Sumatera Barat, seperti disebut pejabat Kanwil Departemen Agama, saat itu, ada 2000 ulama. Bukankah adanya organisasi MUI hingga di kabupaten/kota, bukti keberadan ulama? Buya Datuk, singkat menjawab. “Ya, mereka itu kan ulama yang diulamakan,” katanya memberi kesan mereka bukan ulama sesungguhnya.

Sejak itu saya terus mencoba mencari perbedaan ulama sesungguhnya dan ulama yang diulamakan itu sekaligus untuk menjawab ulama mana yang langka dan yang tak langka. Saya beruntung, masih di tahun 1981 itu saya bersama sejumlah wartawan dan dosen IAIN Imam Bonjol, diajak almarhum Bapak Drs. Sanusi Latief, Direktur Islamic Centre Sumatera Barat, yang juga Rektor IAIN Imam Bonjol, meneliti dan menulis buku 20 Ulama Minangkabau.

 

Berangkat dari pengalaman itu dan dari sejumlaf refrensi dan diskusi, saya mencoba menganalisa ulama dalam kontek kultur kepemimpinan di Minangkabau. Dari situ saya mengindentifikasi ulama sungguhan dan ulama yang diulamakan sebagaimana disebut Buya Datuk . Ulama sungguhan itu setidaknya punya 13 indikasi sebagai berikut:

 

  1. Kepribadian (sikap, prilaku dan kebiasaan sehari-hari)
  2. Keluarga ( yang baik dan terpelihara kehormatannya)
  3. Kepedulian ( kepedulian sosial, peka dan responsif terhadap pekembangan)
  4. Kecerdasan (teruji dan diakui masyarakat dalam berbagai hal)
  5. Kejujuran (teruji secara moril dan marteril)
  6. Keberanian ( dalam berbagai kondisi dan situasi)
  7. Kompetensi keilmuan (punya spesialisasi keilmuan)
  8. Kemandirian (bersikap dan berusaha- bukan pegawai negeri)
  9. Kepemimpinan ( imam jamaah, pemimpin organisasi sosial dan politik)
  10. Konsultan masyarakat (untuk berbagai persoalan agama, dan duniawi)
  11. Kependidikan (guru-mubaligh dan berbasis di masjid dan madarasah)
  12. Konsisten ( istiqamah berfikir, bersikap dan bertindak)
  13. Karya tulis ( buku, artikel di bidangnya atau karangan)

 

Indikasi tersebut hampir dimiliki ulama besar Sumatera Barat pra dan pasca kemerdekan. Antara lain Syekh Khatib Ali (1852-1936), Syekh Djamil Djambek, Bukittinggi (1862-1947), Syek Sulaiman Arrasuli, Canduang (1871-1970), Syekh Abdullah Ahmad, pendiri Perguruan Adabiah, Padang (1878-1933), Syekh Karim Amarullah, Maninjau, (1879-1940), Syekh Ibrahim Musa, Parabek (1882-1963), Syekh Abbas Abdullah, Padangjapang, 50 Kota (1884-1954), Syekh Zainuddin Labay Elyunusia (1890-1924), Syekh Nasharuddin Thaha (1908-1979) termasuk pada diri Prof. DR. HAMKA (1908-1979) yang akan dibahas berikut ini.

****

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA), lahir 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau. Ketika di kelas dua Sekolah Rakyat ( sekarang SD) di Maninjau, ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan sebutan Haji Rasul atau Inyiak DR, pelopor pembaharuan Islam di Minangkabau, mendirikan Perguruan Islam Sumatera Thawalib di Padang Panjang, Hamka pun belajar di sana sembari belajar agama dari Syekh Ibrahim Musa, Parabek.

 

Pada usia 19 tahun Hamka sudah jadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dua tahun kemudian kembali mengajar di Padangpanjang. Tahun 1957 hingga 1958 Hamka diangkat jadi dosen Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang. Lalu jadi Rektor Perguruan Tinggi Islam, dan guru besar Universitas Mustopo, Jakarta.

Pada saat bersama (1951-1960) Hamka diangkat jadi Pegawai Tinggi Agama. Namun, ketika Presiden Soekarno mendesak memilih tetap jadi pegawai atau terus aktif di Partai Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Hamka memilih melepaskan jabatan itu.

Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Antara lain, ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik Islam maupun Barat. Kemahirannya berbahasa Arab, memudahkannya menganalisa karya ulama dan pujangga besar Timur Tengah. Bahkan karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman. Misalnya, karya Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti. Toh, Hamka tak mengurangi berdiskusi dengan tokoh Indonesia, misalnya, HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo.

Sejak muda Hamka aktif di organisasi pergerakan Islam melalui Muhammadiayah. Masih berusia 20 tahun (1928) Hamka sudah ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Setahun kemudian ia mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. Dua tahun berikutnya jadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Tahun 1946 Hamka terpilih jadi Ketua Majlis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto. Hadir pada Kongres 31 Muhammadiyah di Yogyakarta 1950, Hamka berksempatan mereformasi pola pembangunan Muhammadiyah.

Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasehat pimpinan Pusat Muhammadiah. Pada 26 Juli 1977, Menteri Agama Indonesia, Prof. Dr. Mukti Ali melantiknya jadi Ketua MUI. Namun karena nasehat dan pendapatnya tak didengar Pemerintahan Soeharto, tahun 1981 Hamka meletakkan jabatan Ketua MUI itu.

Hakam memang politikus. Pada usia 17 tahun ia sudah aktif di partai Sarekat Islam. Tahun 1945, tak cuma berpidato membakar semangat para pemuda, Hamka bahkan ikut bergelirya di hutan-hutan Sumatera Utara, melawan kembalinya (Agresi I) Belanda ke Indonesia. Atas kepahlawannya itu (1947) ia diangkat jadi ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Kemudian jadi anggota Konstituante (DPR) dari Masyumi dan tampil sebagai juru kampanye andal pada pemilu pertama, tahun 1955.

Tragisnya, tahun 1960 Masyumi dilarang Pemerintahan Soekarno dan empat tahun kemudian (1964-1966) Hamka dipenjarakan atas tuduhan pro-Malaysia. Selama dipenjara itu beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar, salah satu karya ilmiah terbesarnya.

Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Hamka kemudian mendirikan perguruan Al-Azhar dan berbasis di Masjid Al Azhar, Jakarta, itu.

Selain pendidik, ulama, politikus, dan pejuang, Hamka juga dikenal sebagai wartawan, penulis, editor dan penerbit. Masih berusia 12 tahun (1920) ia telah menulis di beberapa surat kabar. Anatara lain, Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Tahun 1928 (usia 20 tahun) ia sudah jadi redaktur Majalah Kemajuan Masyarakat. Lalu, 1932, redaktur dan penerbit Majalah al-Mahdi di Makasar, berlanjut jadi redaktur Majalah Pedoman Masyarakat dan Gema Islam terakhir Majalah Panji Masyarakat.

Begitu pun Hamka dikenal luas sebagai seniman dan sastrawan. Selain menghasilkan karya ilmiah Islam, misalnya, Tafsir al-Azhar (5 jilid) ia juga pengarang kreatif seperti novel dan cerpen (79 karangan). Diantara karyanya, novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli, malah jadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura.

Tak heran jika Hamka kemudian mendapat berbagai anugerah tingkat nasional dan internasional. Antara lain, gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar, 1958, Doktor Honoris Causa, dari Universitas Kebangsaan Malaysia, 1974, dan gelar Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Hamka berpulang ke rahmatullah 24 Juli 1981, sebagai seorang ulama, aktivis politik, penulis, pengarang dan sastrawan yang dihargai jasanya di seluruh Nusantara, Malaysia dan Singapura. (Sumber – Wikipedia Indonesia)

****

Kini, menurut Kakanwil Departemen Agama Sumatera Barat, Drs. H. Darwas, dalam sambutan pada pembukaan Muzakarah (diskusi) Dakwah Terbatas Majelis Ulama Indonsia (MUI)di Gedung Balitbang di Jalan Rasuna Said, Padang, Sabtu 12 Mei 2007 lampau, di Sumatera Barat terdapat lebih 3000 ulama. Saya sendiri mencatat, di IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat 29 dosen bergelar profesor doktor dan sekitar 200 dari 270 dosen bergelar master bidang agama yang boleh disebut ulama.

Tapi kenapa keluh kesah tentang kelangkaan ulama belum juga terjawab? Jawabannya, karena meski mereka secara harfiah dapat disebut ulama namun sebagai pemimpin dan panutan mereka belum memenuhi indikator ulama seperti disebutkan di atas. Kalaupun diantaranya memiliki kompetensi keilmuan, tapi mereka tak memiliki jamaah dan tidak berbasis di masjid. Boleh jadi juga punya kepribadian dan keluarga yang baik, namun mereka rendah kepedulian dan kepekaan sosial bahkan diantaranya ada yang asosial.

Tak mustahil mereka adalah orang yang cerdas dan jujur namun karena tidak punya keberanian, eksistensi dan integritas tak pernah teruji, mereka tak dikenal, tak dihargai apalagi jadi panutan. Lebih dari itu rata-rata ulama sekarang hanyalah mubaligh dan nyaris tak menghasilkan karya tulis yang menjawab perkembangan dan bisa dibaca masyarakat. Padahal dengan kemajuan teknologi bidang media massa dan telekomunikasi sekarang membuka peluang bagi ssetiap orang menunjuk integritas sebagai seorang ilmuan dan ulama.

Dengan kata lain ulama yang ada sekarang tak mau meneladai ulam sebelumnya termasuk Hamka. Kaena itu mereka tak mampu memenuhi tuntutan sistem nilai sosial Minangkabau tentang figur panutan. Yaitu dikenal dan dihargai kepribadiannya, keluarganya, sikap dan kepeduliannya, kejujuran, kecerdasan, keberanian dan karyanya sebagai ulama. Jadi, yang dihadapi Sumatera Barat tampaknya bukan kelangkaan ulama dalam makna harfiah, melainkan kelangkaan ulama sebagai pemimpin, tauladan dan panutan itu.(*)


Perguruan Tinggi dan Otonomi

22 Juli 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

 

Mengembalikan Semangat dan Krakter Intelektual islami pada Segenap Kader. Inilah tema diskusi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Padang di Wisma HMI Jalan Hangtuah Padang, Selasa sore pekan lalu.

 

Kebetulan saya diundang sebagai pembicara bersama Gubernur Gamawan Fauzi, SH dan Buya H. Mas’ud Abidin. Hadir pula Walikota Padang, Drs. Fauzi Bahar, yang sebelumnya memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus baru HMI Cabang Padang.

 

Tema diskusi itu tentu saja jadi bukti bahwa telah hilangnya semangat dan krakter intlektual islami di kalangan HMI.  Karena itu tak heran jika pembicaraan yang berkembang, baik yang disampaikan para pembicara maupun sambutan walikota, langsung ke soal kaderisasi inteletual di kalangan HMI itu.

 

Terungkap misalnya,  bahwa kaderisasi intlektual islami di HMI jadi stagnan karena HMI kehilangan arah orentasi. Di satu pihak HMI terus menyuarakan kaderisasi intlektual islami, di pihak lain para senior HMI terus menggiring yuniornya ke tujuan-tujuan politik jangka pendek. Antara lain, memburu kursi DPRD atau jabatan birokrat. 

 

Akibatnya, HMI sebagai organisasi mahasiswa yang mestinya andal dengan pembinaan sikap serta prilaku intlektual terjebak ke dalam prilaku pedoalisme, birokratisme dan materilistik.

 

Hampir selama 15 tahun terakhir anggota HMI sebagai calon intlektaul islami maupun para alumninya sebagai kalangan intelektual nyaris tak memperlihatkan kepedulian sosial islami. Apalagi melakukan pembinaan masyarakat islami. Itu sebabnya kenapa jarang sekali muncul respon intlektual dari HMI maupun alumi HMI sebagai lembaga kaderisasi, baik terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun terhadap penyimpangan prilaku sosial.

 

Walikota Fauzi Bahar misalnya menyebut sejumlah kebijakan pemerintah kota. Baik yang bersifat pengembangan ekonomi maupun pembinaan masyarakat islami. Sayang, kata Fauzi, belum satu pun partisipasi, konsatribusi maupun koreksi dari HMI. Padahal, katanya, HMI bukan hanya bisa memberikan responnya tapi juga dapat ambil bagian membangun masyarakat yang islami di kota ini.

 

Dalam konteks yang lebih luas Gubernur Gamawan pun menyoal bagaimana penyimpangan prilaku sosial saat merespon berbagai kebijakan dan gagasan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ada kelompok masyarakat yang menolak apa yang sesungguhnya mereka tuntut. Namun, HMI sebagai organisasi kader yang berbasis pada intelektulitas tidak memberikan responnya sehingga  masyarakat bisa terdidik cerdas menanggapi perkembangan.

 

Saya melihat, meski diskusi itu menyoal kader HMI, pada dasarnya yang diungkapkan para pembicara, termasuk walikota Padang, adalah prilaku umum kalangan akademisi perguruan tinggi di Sumatera Barat. Ada sekitar 40 perguruan tinggi di Padang dengan sekitar 86 ribu mahasiswa dan 3 ribu dosen, diantaranya sekitar 350 orang bertitel profesor doktor.

 

Perguruan tinggi sebesar itu bagi Sumatera Barat yang cuma berpenduduk sekitar 5 juta jiwa mestinya sangat besar artinya. Didukung ketersediaan media komunikasi seperti surat kabar, televisi dan radio, seharusnya perguruan tinggi mampu mewarnai kehidupan dan prilaku  sosial dan kebijakan pemerintahan di daerah ini, terutama sejak pemerintahan otonomi daerah.

 

Sayang,  kecerdasan emosional dan tingkat kepedulian kalangan akademisi perguruan tinggi kita rendah sekali. Sebut misalnya, bidang penegakkan hukum. Paling tidak ada lima fakultas hukum di Sumatera Barat. Tapi tak satupun yang berusaha mengkritisi penyimpangan penegakkan hukum di daerah ini.

 

Lucu memang, selama ini ada anggapan bahwa pengabdian dan kepedulian  perguruan tinggi dilihat dari keterlibatanya dalam proyek penelitian, kerjasama seminar dengan pemerintah daerah sebagai bentuk partisipasi, konstribusi kepedulian perguruan tinggi terhadap daerah. Padahal itu adalah proyek yang nota bene berujung uang. Tak heran kalau masyarakat yang tak punya proyek dan tak punya uang tidak tersentuh oleh kalangan akademisi.

 

Tampaknya, sudah saatnya rektor-rektor perguruan tinggi melakukan reorentasi kemasyarakatan sehingga alumni perguruan tinggi juga punya kepedulian sosial. Mudah-mudahan para akademisi dan alumni perguruan tinggi tidak hanya berpikir proyek dan jadi pegawai negeri tapi berpikir tentang kehidupan masyarakat dan mampu membuka lapangan kerja di masyarakat.***


Mengerti Investasi Cara Monyet

22 Juli 2007

Refleksi Haluan 4 Juni 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dialog antara Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi dan organisasi kemasyarakatan, pengusaha dan pemuka masyarakat, di Padang Kamis, 31 Mei 2007, lalu, seperti dimuat Haluan Sabtu 2 Juni 2007, cukup menggelitik.

Menurut gubernur, banyak pengusaha mengeluh. Sebab, baru saja memulai investasi dan menjalankan usahanya, mereka langsung dihujani proposal permohonan sumbangan. Itu jadi delama. Tak dikabulkan, pengusaha bakal mendapat berbagai gangguan. Kalau dikabulkan, jadi beban. “Suasana ini membuat iklim berinvestasi di daerah ini tak kondusif,” katanya.

Ketua Kadin Sumatera Barat, Asnawi Bahar, menambahkan. Katanya, kalangan pengusaha tak nyaman berinvestasi di daerah ini bukan hanya karena tingginya permintaan sumbangan tapi juga pungutan liar.

Di luar itu, saya juga teringat pendapat yang pernah dilontarkan Basril Djabar, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumbar. Katanya, berinvesatsi di Sumbar perlu ekstra hati-hati. Sebab, kalau bukan menghadapi perkara bisa dikejar-kejar jaksa. Kalau rugi tanggung sendiri, jika untung dituduh korupsi.

Padahal, kata gubernur, di Singapura sopir taksi saja menjaga pelayan tetamunya. Mereka tak mau mengganggu para tamu karena hal itu akan berdampak buruk terhadap mereka dan negaranya. Mereka sadar benar Singapura dihidupi pengunjung.

Sikap para sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur mengingatkan saya pada segerombolan monyet (karo) di ujung tikungan jalan Gaung Teluk Bayur, objek wisata yang ramai dikunjungi warga. Selain melihat keindahan laut lepas, ya, pengunjung bisa bermain-main dengan monyet liar itu.

Monyet jadi ramai karena di situ sering mangkal penjual kacang rebus. Kala sepi pengunjung, si penjual kacang bisa tidur-tiduran di depan songgan, wadah kacangnya. Hebatnya, monyet tak mencuri apalagi sampai mengeroyok penjual kacang. Mereka hanya duduk bergerombolan membentuk lingkaran sekitar dua meter dari penjual kacang. Mereka seperti melindungi si penjual kacang yang sesekali melempar satu dua biji kacang. Padahal, dilihat jumlahnya, mereka bisa habisi di pernjual kacang itu.

Tapi begitu ada pengunjung yang datang, apalagi membeli kacang, monyet ini pada berlompatan keluar. Mereka ramai-ramai menadahkan tangan berharap kacang dari pengunjung itu. Prilaku inilah rupanya yang disenangi pengunjung. Tapi, jangan coba bergelagat buruk kepada penjual kacang, monyetnya bisa main tubruk.

Saya yakin, meski tinggal dekat Pelauhan teluk Bayur, monyet itu tak pernah belayar dan apalagi belajar dari sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur. Toh, mereka agaknya mengerti kehadiran investasi. Mereka tak mengeroyok penjual kacang karena hanya akan membuat kenyang sesaat. Esoknya tentu si penjual kacang dan pengunjung, akan jera datang ke sana. Dan, itu sama artinya mengundang kelaparan. Mungkin, karena itu investor, penjual kacang yang jadi sumber rezki tak langsung, harus mereka pelihara supaya rezekinya juga bertahan lama.

Tampaknya, sekali waktu Ketua Kadin Sumbar perlu mengajak investor Singapura ke Gaung itu. Kalau kita bisa dapat pelajaran dari sikap sopir taksi mereka, mana tahu, mereka juga bisa mendapat pelajaran dari monyet kita.***


Garuda Haji Akal-Akalan Saudi

22 Juli 2007

Minggu 22 Juli 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni menganggap rencana pelarangan penerbangan Garuda Indonesia ke Arab Saudi oleh pemerintah setempat merupakan penghinaan atas kerja sama yang sudah terjalin sangat erat antara kedua negara. Karena itu Menag balik mengancam tidak akan memberangkat jamaah haji Indonesia tahun ini.

Meski reaksi Menag mengundang pro dan kontra, namun jika dicermati secara objektif perlakuan pemerintah Arab Saudi terhadap Garuda Indonesia, apalagi terhadap jamaah haji Indonesia selama ini, memang seharusnya Pemerintah Indonesia menunjukkan sikap keras dan tegas sejak beberapa tahun silam.

Pemerintah Arab Saudi tentulah amat sadar betapa besar dampak ekonomi kehadiran jamaah haji Indonesia yang sejak sepuluh tahun terakhir rata-rata 200 ribu setahun. Setidaknya sampai 40 hari puluhan hotel di Makkah, Madinah dan Jedah, terjual. Juga penyewaan tenda di Arafah dan Mina. Selama itu pula sekitar 100 bus dicarter. Opelet dan taksi juga menangguk keuntungan. Pertokoan dan restoran, perusahaan katering, pedagang ternak, penjual makanan dan bahkan tukang pangkas menimba rezeki siang dan malam dari jamah haji.

Anehnya, di saat itu pula bangsa Arab terus melecehkan bangsa dan umat Islam Indonesia yang berhaji. Bayangkan, pesawat Garuda Indonesia pengangkut jamaah haji cuma boleh mendarat di Bandara King Abdul Aziz di Jedah. Dan itupun, tidak seperti jamaah haji negara lain, jamaah haji Indonesia diturunkan di ujung landasan dan diangkut pakai bus ke terminal.

Kecuali menumpang pesawat Saudia Air Lines, jamaah haji penumpang Garuda meski mengakhiri ibadahnya di Madinah, tidak dibolehkan kembali lewat Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz di Madinah. Jamah haji penumpang Garuda mesti kembali naik bus sekitar 700 kilomreter dari Madinah ke Bandara King Abdul Aziz, Jedah.

Pelecehan terhadap bangsa Indonesia kian terasa ketika terjadi kasus kelaparan jamaah haji Indonesia saat wukuf di Araf pada musim haji tahun lalu. Kasus itu terjadi tak lain karena pengusaha katering, salah pangeran kerajaan Arab Saudi yang tadinya menyanggupi kosumsi seluruh jamaah haji Indonesia, tiba-tiba membatalkan kontrak secara sepihak.

Pelecehan itu malah makin leluasa saat jamah haji, terutama wanita, berada di hotel-hotel dan di pasar-pasar Makkah dan Madinah. Meski dalam kontrak hotel jamah haji tidak boleh dalam kedaan tersewa kepada orang lain, nyatanya masih sering ditemukan kamar hotel disewakan kepada orang lain. Lalu, di pasar-pasar. Jamaah hajjah Indonesia, diejek dengan sebutan Siti Rahmah, diperlakukan sebagai bangsa kelas dua dan bahkan seakan dianggap bukan muslimah. Para pedagang dan pelayan toko enaknya saja mencaci maki atau meraba-raba tubuh hajjah Indonesia. Hal yang tak pernah dilakukannya terhadap jamaah negara lain.

Tak heran kalau jamah haji Indonesia, terutama wanita, jadi korban pelecehan seksual terbesar tiap tahun. Tahun lalu misalnya, Ketua Tim Pengamanan Jamaah Haji Indonesia mencatat lebih 1000 kasus pelecehan seksual terhadap hajjah Indonesia, termasuk oleh polisi Arab Saudi. Belum lagi kasus perampokan, percobaan perkosaan, penculikan yang disertai perkosaan dan pembunuhan yang tiap tahun menimpa puluhan jamaah hajjah Indonesia.

Karena itu dalam tulisan saya catatan perjalan haji (Haluan 20 April 2007) saya ingatkan agar Pemerintah Indonesia cq Menag dan Pemerintah Arab Saudi membicarakan langkah-langkah konkret mengantisipasi perlakuan buruk tersebut. Bahkan kalau perlu, jamaah haji Indoneisa tidak hanya didampingi pembimbing haji, tapi juga anggota polisi.

****

Sementara ancaman terhadap penerbangan Garuda bisa dilihat dari dua sisi, kontstelasi permain politik internasional di bawah kendali Amerika dan kepentingan perusahaan penerbangan Arab Saudi sendiri. Isu pelarangan bagi penerbangan Indonesia, seperti diketahui berawal dari Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa menebar ancaman dengan dalih keselamatan penerbangan mengingat banyaknya penerbangan Indonesia yang mengalami kecelakaan.

Sikap Uni Eropa itu, sesuai keinginan Amerika, selain sebagai upaya menekan Indonesia dalam konteks isu nuklir Iran dan isu terorisme, juga bermotiv bisnis. Pertama dimaksudkan agar perusahan penerbangan di Indonesia mengganti pesawatnya dan membeli peswat baru buatan Eropa. Kedua, agar para turis asing yang kian meramaikan Indonesia beralih menggunakan pesawat milik perusahaan Eropa atau Amerika.

Sebagai bekas jajahan Inggris, Pemerintah Arab Saudi, memang tunduk di bawah kendali Inggirs dan sekutunya Amerika. Toh, di balik itu pemerintahan Arab Saudi juga memainkan kartu bisnis. Jika Garuda memang dilarang ke Arab Saudi, otomatis seluruh jamaah haji Indonesia akan diangkut Saudia Air Lines. Tampaknya, demi keuntungan itu, kalau ancamannya terlaksana, pemerintah Arab Saudi, rela mengorbankan hubungan historis, religius, dagang dan hubungan diplomatiknya dengan Indonesia.

Namun mengingat ribuan kali penerbangan Garuda Indonesia ke Arab Saudi selama sepuluh tahun terakhir yang nyaris tak pernah mengalami gangguan, ancaman itu setidaknya digunakan Pemerintah Arab Saudi untuk menekan Indonesia mengurangi jatah penumpang Garuda dan membesar jatah Saudia Air Lines.

Maka, akal-akalan pemerintah Arab Saudi tersebut sangat pantas dihadapi dengan tegas. Menag Maftuh Basyuni wajar balik mengancam tidak akan memberangkat jamaah haji Indonesia tahun ini. Bukan hanya karena alasan penerbangan Garuda, tapi juga karena banyaknya gangguan keamanan yang dialami jamaah haji Indonesia di Arab Saudi selama ini. Bukankah gangguan perjalanan karena kesulitan angkutan perbangan dan ancaman keselatamatan jiwa jamaah haji Indonesia selama di Arab Saudi itu, cukup alasan menyatakan perjalan haji tidak aman sehingga menggugurkan kewajiban orang berhaji?

Saya juga melihat isu larangan bagi Garuda itu merupakan kesempatan bagi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat dan pemeluk Islam terbesar di dunia, bernegosiasi dan sekaligus menuntut perlakuan buruk bangsa Arab terhadap jamaah haji Indonesia selama ini. Inilah saat yang tepat bagi Menag menunjukkan kepada bangs Arab bahwa bangsa ini bukan bangsa kelas dua dan tanah suci Makkah dan Madinah itu bukan hanya milik pemerintah Arab Saudi.(*)