Menyigi Perkara DPRD Sumbar priode 1999-2004 (1-5)

Harian Haluan  31 Desember 2005

Mahkamah Agung Bikin Bingung

Oleh Fachrul Rasyid HF

Koruptor harus dibasmi dan hukum harus ditegakkan. Kedua kalimat itu mengandung satu makna: tegakkan hukum secara benar. Dari kaca mata ini kita coba menapaki kembali perkara anggota DPRD Sumbar priode 1999-2004 yang vonis kasasinya dipalukan 2 Agustus lalu, dan baru diumumkan panitera PN Padang, Rabu 28 Desember 2005 kamarin.

Awalnya, adalah laporan Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar akhir 2002 lampau. Mereka menuduh anggota DPRD korupsi sebesar Rp 5,9 milayar karena anggaran DPRD pada APBD Sumbar tahun 2002 tidak sesuai dengan butir anggaran yang diatur PP 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD.

Tentu saja kasus ini menjadi perdebatan. Pertama karena anggaran DPRD dan APBD tahun 2002 itu sudah disahkan Mendagri. Begitupun DPRD tidak merasa bersalah lantaran mereka menyusun anggaran bukan berdasarkan PP 110 melainkan UU No. 22/1999 Tentang Pemerintah Daerah. UU ini memberi hak kepada DPRD mengatur anggarannya sendiri.

Untuk membuktikan keyakinannya DPRD mengajukan permohonan yudicial review ke Mahkamah Agung (MA). PP 110 yang bertentangan dengan UU No. 22/1999 diminta agar dibatalkan. Permohonan itu diterima MA.

Pada 9 September 2002, MA memutuskan bahwa PP 110 batal demi hukum. Presiden diperintahkan mencabut PP ini atau akan batal sendirinya dalam waktu 30 hari sesuai ayat 4 dan 5 pasal 31 UU No. 5/2002 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian anggaran DPRD yang didasarkan pada UU No.22 menjadi sah dan benar. Artinya, tak ada perbuatan melawan hukum dan korupsi.

Keabsahan anggaran itu secara hukum makin kuat karena sudah ditetapkan melalui Perda dan Perda itu telah disahkan Mendagri . Sehingga, Perda itu memiliki kedudukan sebagai sumber hukum sebagaimana diatur ayat 4 pasal 5 TAP MPR No. III/ 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undang.

Tapi tiga bulan kemudian, tepatnya 7 November 2002, Mendagri menerbitkan surat izin pemeriksaan untuk 53 anggota DPRD termasuk anggota Fraksi TNI/Polri. Maka, DPRD, sesuai putusan yudicial review MA tadi, balik menggugat Mendagri di PTUN Jakarta. Gugatan ini juga dimenangkan MA, 20 Juli 2005. MA dalam putusanya menyatakan izin pemeriksan anggota DPRD oleh Mendagri itu tidak sah lantaran PP110 yang menjadi dasar izin tersebut tidak berkekuatan hukum lagi.

Nyatanya, Januari 2003, Kejati Sumbar terus melalukan pemeriksaan anggota DPRD, termasuk Kolonel Sjahrial, Wakil ketua DPRD dari Fraksi TNI/Polri. Sebanyak 53 anggota DPRD dituduh secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Kendati didakwa bersma-sama, yang dilimpahkan ke PN Padang bukan 54, melainkan 43 orang. Mereka dibagi dalam lima berkas. Satu berkas, dengan terdakwa tiga unsur pimpinan dan empat berkas, masing-masing sepuluh anggota DPRD.

Sisanya, 6 orang dari Fraksi TNI/Polri dan dua orang dari sipil yang masuk daftar izin Mendagri, entah kenapa tak disebut-sebut lagi. Empat orang anggota dewan pengganti antar waktu dianggap tak tersangkut perkara ini.

Ke 43 anggota dewan ini kemudian diadili lima majelis hakim. Keanehan praktek hukum mencuat lagi setelah Ketua PN Padang Bustami Nusyirwan membacakan vonis 17 Mei 2004 yang menghukum ke 43 anggota DPD itu. Padahal salah satu dari lima majelis memutuskan membebaksan demi hukum 10 terdakwa, yakni Manaf Taher cs.

Majelis yang satu ini menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah karena PP 110 yang didalilkan jaksa tak berlaku lagi. Karena itu, barang bukti kwitansi yang diajukan jaksa dianggap bukan bukti korupsi melainkan bukti tanda terima gaji dan honor-honor yang diatur Perda dan UU No 22/1999.

Tapi Bustami memperlakukan kelima majelis itu layaknya sidang komisi di DPRD. Hasil komisi itu kemudian diparipurnakan. Lalu, divooting, siapa hakim yang menghukum dan siapa yang membebaskan terdakwa. Nah, hasil vooting, enam hakim menghukum dan tiga menolak. Berdasarkan itu akhirnya ke 43 anggota dewan itupun dinyatakan dihukum. Vonis bebas untuk 10 terdakwa tadi lenyap seketika.

Lebih aneh lagi pertimbangan hukum yang dibacakan Bustami. Bustami menyatakan menolak dakwaan primer dan subsider (dakwaan pelanggaran PP 110). Tapi ia menghukum terdakwa berdasarkan rasa keadilan. Padahal ini tak didakwakan jaksa. Lucunya, yang dijadikan barang bukti adalah fotocopy kliping berita koran tentang aksi demo mahasiswa. Artinya, anggota DPRD itu dihukum berdasarkan aksi demo.

Apapun itu, di sini terlihat bahwa lima berkas perkara yang diperiksa lima majelis tersebut, dianggap hanya satu berkas dan satu vonis. Dan vonis ini pula kemudian yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Sumbar.

Keanehan berlanjut sampai di MA. Kelima berkas dan memori kasasi terdakwa diterima MA tanggal 6, 14 dan 19 April 2005. Pada Selasa 19 Juli 2005, dibentuk Majelis Hakim Agung. Pada 2 Agustus 2005, palu sudah jatuh, menguatkan vonis Pengadilan Tinggi Sumbar. Artinya, perkara itu diperiksa dari tanggal 20 Juli hingga 1 Agustus 2005 atau hanya sembilan hari kerja. Luar biasa, mengingat lazimnya Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana paling cepat empat hingga enam bulan.

Vonis itu sendiri cukup membingungkan. Oleh PN Padang terdakwa dibagi jadi lima perkara diperiksa lima majelis dan diputus dalam satu vonis. Oleh MA dipecah jadi dua berkas, diperiksa dua majelis dan tentu juga akan membuahkan dua vonis. Majelis pertama menangani empat berkas sudah diputuskan dan langsung diumumkan kepada media persis di hari dipalukan 2 Agustus lalu. Sedangkan vonis satu berkas perkara lagi belum jelas nasibnya.

MA juga terkesan bersikap ganda dalam menghukum anggota DPRD itu. Untuk perkara TUN, gugatan DPRD dimenangkannya dengan dalil bahwa PP 110 tidak berlaku lagi. Tapi, untuk perkara pidana MA balik mengakui PP 110 sehingga DPRD harus dihukum. Artinya, MA telah menghukum terdakwa yang pemeriksaan dan pemberkasannya tidak sah berdasarkan dalil yang telah dibatalkannya sendiri.

Apakah ini satu kealpaan atau kesengajaan sulit dijawab. Yang pasti, rentang waktu antara putusan kasasi TUN dan putusan kasasi perkara pidana DPRD itu, cuma terpaut 12 hari. Putusan kasasi TUN 20 Juli 2005 dan putusan kasasi pidana, 2 Agustus 2005. Agaknya banyak hal yang mengundang pertanyaan, apa sesungguhnya terjadi di balik semua ini. (Bersambung).

Harian Haluan 2 Januari 2006

Menyigi Perkara DPRD priode 1999-2004 Sumbar (2):

“Menghakimi” Tumbal Otonomi

Oleh Fachrul Rasyid HF

Kontroversi terhadap vonis Mahkamah Agung (MA) bagi anggota DPRD Sumbar agaknya akan berlanjut hingga dunia kiamat, kecuali ada keputusan lain sebelum yaumil akhir itu. Sebab, sesungguhnya yang jadi perkara bukan anggota DPRD melainkan Perda APBD Sumbar tahun 2004 yang memuat anggaran DPRD itu. Artinya, yang jadi objek perkara adalah produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD itu.

Tapi apakah satu lembaga, seperti DPRD membuat Perda sesuai mekanisme hukum yang berlaku kemudian disahkan Mendagri, sengaja untuk berkorupsi? Jika itu benar maka, bukankah Mendagri seharusnya ikut bertanggungjawab?

Ketika hal itu saya pertanyakan pada pejabat penting di Kejati Sumbar, November 2004, pejabat itu mengakui bahwa secara hukum tata negara penyusunan anggaran DPRD dan Perda-nya, sudah banar. Tapi, katanya, anggarannya berindikasikan tindak pidana korupsi. Tapi, kenapa bukan Perda-nya yang direvisi atau dibatalkan? Menurut pejabat itu kasus ini akan dijadikan percontohan. Maksudnya, jadi model pengusutan kasus DPRD di Indonesia.

Saat membaca gagasan untuk merevisi UU No.22 /1999, saya kontan menduga bahwa DPRD itu sengaja diperkarakan untuk dijadikan contoh dan “tumbal” alasan merevisi UU No. 22 tersebut. Dugaan itu makin kuat setelah membaca dessenting opinion hakim Irama Chandra Ilja, SH, salah satu ketua dari lima majelis yang mengadili terdakwa anggota DPRD Sumbar itu, 17 Mei 2004.

Irama Chandra menolak menghukum karena perbuatan terdakwa dinilai bukan tindak pidana korupsi. Menurut Irama Chandra, yang terjadi sebetulnya adalah masalah administrasi negara dan komplik kepentingan antara pusat dan daerah. Jika anggaran DPRD dianggap bermasalah, jalan keluarnya adalah revisi Perda atau UU yang menjadi dasarnya.

Kalimat senada juga datang dari Asma Samik Ibrahim, SH, hakim agung yang membatalkan PP 110/2000 lewat putusan yudicial review 9 Sepmber 2002. Katanya, UU No. 22 /1999 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No 4 Tahun 1999 Tentang Kedudukan DPR/DPRD telah menyatakan kewenangan DPRD mengatur keuangannya sendiri.

Asma menduga, pemerintah pusat dengan UU tersebut di atas, merasa terlanjur memberikan kewenangan ke DPRD. Karena itu pemerintah pusat berusaha menarik kembali kewenangan itu dengan cara menerbitkan PP 110. Menurut Asma, jika pemerintah merasa terlanjur, mestinya UU-nya yang dibetulkan, bukan dengan menerbitkan PP yang menabrak UU itu.

Bisa dimengerti jika apapun keputusan hakim dan alasan hukum yang menolak memperkarakan anggota DPRD Sumbar ini tidak akan berarti. Simak pernyataan Halius Hosen, Kajati Sumbar, kala PTUN Jakarta membatalkan izin Mendagri untuk pemeriksaan anggota DPRDitu. Halius yang sengaja datang ke ruang sidang PN Padang, saat pembacaan eksepsi terdakwa Arwan Kasri cs, menyatakan,” ada atau tidak izin Mendagri tidak akan membatalkan kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan. (Gatra 17 Mei 2003)

Sikap Oentarto Sindung Mawardi, Dirjen Otoda Departemen Dalam Negeri hampir sama. Meski PP 110 sudah dibatalkan MA, Oentarto, lewat radiogram memerintahkan agar DPRD tetap mempedomani PP 110 dalam penyusunan anggarannya. Oentarto dengan berani menyatakan tak akan mematuhi review MA tersebut karena, katanya, keputusan itu tidak mengikat dan kedudukannya tak sekuat PP 110.

Menurut Oentarto, PP 110 diperlukan karena adanya kecenderungan sebagian DPRD menafsirkan otonomi daerah tanpa batas. Padahal otonomi daerah dalam kontek negara kesatuan daerah memiliki kewenangan di bawah satu kendali pemerintah pusat. (Gatra 5 April 2005)

Di tengah perdebatan itu, mejelis hakim PN Padang kemudian menjatuhkan vonis ”persahabatan” antara anggota muspida. Hakim menyatakan menolak dakwaan jaksa, tapi tetap menghukum terdakwa atas dasar rasa keadilan. Pertimbangan itu jelas datang dari luar persidangan. Soalnya, selain tak didakwakan jaksa, barang bukti yang ditunjukkan pun cuma fotocopy kliping berita koran tentang aksi demo mahasiswa.

Padahal menurut DR. Elwi Dahnil, mantan Koordinator FPSB yang dulu melaporkan anggota DPRD Sumbar ke Kejati, seharusnya anggota DPRD itu dibebaskan (Haluan 31 Oktober 2005). Pakar hukum Universitas Andalas ini mendalilkan pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2) KUHP. Isinya, dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan ( dalam kasus ini PP 110- yang didakwakan jaksa), maka kepada terdakwa harus diberikan ketentuan yang menguntungkan baginya.

Tapi, karena anggota DPRD sudah dipatok jadi “tumbal” dan “wajib” dihukum maka, jangankan pasal KUHP, keputusan-keputusan MA pun tak akan berarti. Bahkan, hakim agung pun tampaknya ikut kehilangan integritas. MA yang membatalkan PP 110 dan menyatakan pemeriksaan anggota DPRD tidak sah, tapi MA pula yang mengabaikan keputusan itu, lalu, menghukum anggota dewan tersebut.

Jadi, kesan bahwa anggota DPRD Sumbar jadi “tumbal” otonomi daerah dan “wajib” dihukum memang sulit dielakkan. Buktinya, setelah DPRD Sumbar divonis PN Padang , UU No. 22/ 1999 Tentang Pemerintah Daerah langsung diubah jadi UU No.32 Tentang Pemerintah Daerah. Dan, PP 110 pun diganti PP No. 24 Tahun 2004.

Padahal perubahan itu berakibat perubahan mendasar pada sistem pemerintahan. Jika tadinya kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) atau bertanggungjawab kepada DPRD, kini kepala daerah bertanggungjawab kepada Mendagri. Yang disampaikan kepada DPRD bukan lagi LPJ melainkan Laporan Keterangan Pertasnggujawaban (LKPJ) yang tak menuntut tanggungjawab kepala daerah.

Dengan demikian pemerintahan desentralisasi pada UU No.22/1999 kembali menjadi pemerintahan sentralisasi, layaklnya pemerintah Orde Baru, pada UU No. 32/2004. Dan, keadulatan yang tadinya di tangan rakyat kembali ke tangan pemerintah.

Kalangan yang mengaku reformis yang menuntut otonomi daerah selama ini boleh saja bersuka cita menyambut vonis anggota DPRD itu. Tapi, kalau mereka memiliki integritas, tentulah akan menangis bila menyadari anggota DPRD Sumbar itu hanyalah “tumbal “bagi tegaknya kembali pemerintahan sentralisasi. (Bersambung)

Harian Haluan 3 Januari 2006

Menyigi Perkara DPRD priode 1999-2004 Sumbar (3)

Korban Tebang Pilih

Oleh: Fachrul Rasyid HF

Secara hukum, materi perkara, proses dan vonis Mahkamah Agung (MA) anggota DPRD Sumbar memang masih disesaki kontroversi. Bahkan di balik itu bau diskriminasi hukum dan rekayasa politik pun mengusik.

Betapa tidak. Di luar DPRD Sumbar, ada sepuluh DPRD daerah lain yang diseret ke pengadilan dengan jerat pasal anti korupsi karena pelanggaran PP 110/2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Diantaranya, DPRD Cirebon, Ciamis, dan Cianjur Provinsi Jawa Barat. Tapi anggota DPRD ketiga daerah itu divonis bebas oleh pengadilan setempat, Januari 2005 lampau.

Pertimbangannya cukup masuk akal. Ketua majelis hakim PN Cirebon, S.Silalahi, misalnya, menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dijerat dengan PP 110 karena sudah dibatalkan MA atas gugatan uji materil oleh DPRD Sumbar. Sehingga, dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Sedangkan APBD yang dituduh dikorupsi telah disusun dan disahkan melalui Perda dan, sesuai mekanismenya, sudah diajukan ke Gubernur Jawa Barat. APBD itu menjadi sah dan legal karena tidak pernah dikoreksi dan dianggap tidak memiliki kesalahan. Dengan demikian apa yang dinikmati anggota DPRD itu hanyalah hak-hak mereka yang sah dan diakui ketentuan yang berlaku.

Pertimbangan hakim S. Silalahi di PN Cirebon, jelas persis sama dengan pertimbangan hakim Irama Chandra Ilja, SH, Desnawati, SH dan Machri Hendra, SH, tiga dari sembilan anggota lima majelis hakim PN Padang yang menolak menghukum anggota DPRD Sumbar. Ketiganya menilai bahwa unsur melawan hukum, melanggar PP 110 tidak terbukti karena PP ini tak berlaku lagi setelah dibatalkan MA 9 September 2002.

Unsur korupsi, memperkaya diri, dalam penyusunan anggaran DPRD yang didakwakan jaksa juga dinyatakan tak terbukti. Sebab, APBD yang menjadi sumber anggaran itu ditetapkan melalui Perda yang telah disahkan Mendagri dan hingga saat ini belum pernah direvisi atau dibatalkan. Karena itu, seperti dipertimbangkan hakim PN Cirebon, ketiganya menilai yang dinikmati anggota DPRD Sumbar hanyalah dana yang telah dianggar dalam APBD yang sah.

Tapi pertimbangan ketiga hakim itu kemudian kalah di sidang paripurna lima majelis yang dipimpin ketua PN Padang, Bustami Nusyirwan. Meski menolak dakwaan jaksa Bustami menghukum terdakwa dengan alasan melanggar rasa keadilan dengan bukti adanya demo mahasiswa. Padahal, kata Hakim Irama Chandra, pertimbangan ini tidak bisa diterima karena jaksa tidak mendakwakan atau menuntutkan pelanggaran pasal rasa keadilan itu. (Gatra 14 Agustus 2004)

 

Masyarakat tampaknya cuma bisa dibuat bingung. Kenapa anggota DPRD Sumbar itu mesti dihukum dengan cara melanggar hukum? Alasannya untuk merevisi UU No. 22 /1999 jadi UU No.32 /2004, menarik kembali kewenangan daerah yang terlanjur diberikan pusat, tampaknya, belum cukup. Bukankah tanpa menghukum anggota DPRD Sumbar pun, sebagaimana sering terjadi selama ini, pemerintah dengan mudah dapat mengubah UU tersebut? Tapi mengapa hanya DPRD Sumbar yang dihukum?

Jawaban datang dari Mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) almarhum Jenderal (pur) ZA Maulani. Dalam sebuah acara di rumah makan Pauh, Jl. Khatib Sulaiman, akhir Maret 2003, ZA Maulani kepada wartawan menyatakan, bahwa DPRD Sumbar diadlili sebagai upaya membungkam semangat otonomi daerah. Jika dimulai dari Sumbar, ada tiga alasannya.

Pertama, karena DPRD Sumbar mengajukan yudicial review PP 110 dan dikabulkan MA sehingga PP 110 dibatalkan. Tindakan ini, meski mencerminkan demokrasi dan supremasi hukum, kata Maulani, dianggap sebagai upaya pembangkangan dan mempermalukan pemerintah pusat. Artinya, DPRD Sumbar mampu dan berani mengubah kebijakan pemerintah pusat.

Kedua, DPRD Sumbar juga dianggap membangkang terhadap pemerintah pusat karena ikut mengeluarkan maklumat menolak privatisasi PT. Semen Padang. Ketiga, DPRD Sumbar dinilai membahayakan pihak tertentu karena rajin menyuarakan syariat Islam dan getol membuat Perda Anti Maksiat. (Gatra 5 April 2003)

Meski Kejakasaan Tinggi Sumbar dan pejabat Depdagri membantah analisa itu, namun ketiga faktor yang disebutkan ZA Maulani, adalah fakta yang pernah jadi berita secara nasional. Karena itu tak mustahil DPRD Sumbar menghadapi berbagai kemungkinan dari berbagai pihak pula. Setidaknya, dari pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkepentingan dengan ketiga faktor tersebut.

Indikasi kearah itu misalnya, bisa dilihat dari sikap penegak hukum dan pejabat Depdagari menanggapi keputusan MA mengenai pembatalan PP 110 dan pembatalan surat izin pemeriksaan anggota DPRD yang dikeluarkan Mendagri 7 November 2002 sebagaimana disebutkan dalam bagian kedua tulisan ini.Lalu, cara kerja majelis hakim MA memeriksa perkara kasasi pidana anggota DPRD ini juga mengusik perhatian. Soalnya, hanya dalam sembilan hari kerja, majelis MA langsung memutuskan perkara 33 anggota DPRD itu. Dan, tanpa menunggu vonis sepuluh terdakwa, satu berkas lagi, vonis kilat tersebut langsung diumumkan untuk media Sumbar, bukan media Jakarta.

Perhatian kita juga terusik kemungkinan keterlibatan pihak asing. Sebab, dalam pertemuan tokoh-tokoh Government Board Patnership, di Jakarta, akhir Oktober 2005 lalu, kasus DPRD Sumbar termasuk yang diungkapkan. Lembaga yang antara lain didukung Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia itu mengaku telah mengucurkan dana sekitar Rp 330 milyar selama lima tahun terakhir kepada berbagai pihak, termasuk LSM, untuk mendukung reformasi dan pemaberantasan korupsi di Indonesia.

HS Dillon, Direktur Eksekutif Patnership Indonesia, menyebutkan salah satu yang didukungnya adalah penyelidikan kasus korupsi di DPRD Sumbar yang akhirnya berhasil menjerat pelaku melalui tindakan hukum. (Haluan 26 Oktober 2005).

Adakah semua faktor yang disebutkan ZA Maulani tadi membuat banyak pihak menghendaki agar DPRD Sumbar menjadi pilihan untuk dipenjara? Sulit menjawabnya. Yang mudah dibaca hanyalah pasal UU yang secara normatif menyatakan sesuatu salah dan benar.

Tapi norma UU, kadang, dalam prakteknya menjadi berbeda mengikuti situasi dan kondisi yang berkembang. Boleh jadi, DPRD Sumbar sengaja “dipilih“ untuk dikorbankan karena dianggap kini masyarakat dan kalangan akademisi daerahnya tak lagi memiliki daya kritis dan respon yang berarti dibandingkan daerah lain. (Bersambung)

 

Harian Haluan 4 Januari 2006

Anak Jadah Perkawinan Sah (4-Habis)

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dalam bahasa yang sederhana kasus yang menimpa DPRD Sumbar priode 1999-2004 tak ubahnya anak “jadah” dalam nikah. Meski proses administrasi dan perosedur pernikahannya sah, bahkan ditandai dengan kenduri, tapi oleh penyidik anak itu justru dianggap anak haram. Karena membesarkan anak yang dianggap haram itulah mereka harus dihukum.

Aneh tak aneh, begitulah yang terjadi dengan APBD Sumbar Tahun 2002 yang didalamnya terdapat anggaran DPRD. Meski prosedur penyusunan APBD dan Perda APBD itu dibenarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan disahkan Mendagri, sehingga menjadi haqqul sah, tapi belanja anggota DPRD dari APBD itu dianggap haram karena dianggap tak mentaati PP 110 Tahun 2000 Tentang kedudukan Keuangan DPRD.

Dari tamsilan itu setidaknya ada dua hal yang membuat pikiran sehat orang Minang jadi terguncang. Pertama, karena anak kandung sendiri “diharamkan” pihak lain. Kedua, karena memelihara anak yang “diharamkan” itu mereka harus masuk penjara.

Tampaknya, mereka tak berdaya menghadapi tuduhan itu. Bahkan masyarakat, akademisi dan praktisi hukum, kalangan ulama, politisi, apalagi birokrat, mendadak menjadi bisu. Krakter masyarakat Minang yang selama ini dikenal responsif, kritis, energik dan tak kenal menyerah, tiba-tiba seperti lumpuh layu.

Semuanya nyaris tak bereaksi ketika segelintir orang menamakan diri sebagai pembela daerah ini justru mengobok-obok Ranah Minang. Padahal pada diri anggota DPRD itu, betapapun mereka di anggap bersalah, masih melekat unsur ulama, mubalig, pemuka adat, akademisi dan mantan birokrat, cerminan tali tigo sapilin atau tungku tigo sajarangan, elemen utama konstruksi masyarakat Minang.

 

Kini vonis sudah jatuh. Meski perdebatan hukum belum berakhir, namun kini tinggal apakah putusan MA itu akan dieksekusi sebelum atau sesudah keputusan peninjauan kembali (PK), belum jelas. Tapi, apapun perdebatan hukum tentang perkara itu yang pasti, dengan vonis MA tersebut satu priode generasi politisi Sumbar, diantaranya, tokoh adat, agama dan intlektual, akan terkubur di pusara di bawah nisan bertuliskan “koruptor”.

 

Karena itu agaknya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Antasari Azhar, tak mau buru-buru menggiring anggota DPRD Sumbar itu ke penjara. Antasari terus terang masih menaruh pertimbangan kemanusian. Kebijakan itu tentu sangat masuk akal dan sangat manusiawi. Soalnya, selain vonis hakim tak serta merta memerintahkan segera masuk, Antasasri tentu juga mempertimbangkan luka yang bakal menganga di hati masyarakat Sumbar. Karena itu, bukan tak mungkin, anggota DPRD itu belum akan ditahan sampai keputusan PK mereka dijawab MA.

Tapi di luar soal eksekusi itu, tampaknya, tujuan pembunuhan krakter orang Minang yang selama ini mewarnai sejarah dan perjuangan bangsa, melalui kasus ini telah mencapai sasarannya. Seorang pejabat yudiktif kepada saya mengaku pernah menyaksikan pemandangan yang “memilukan”. Ia merasa heran melihat kalangan pejabat daerah ini antre sungkan kepada seorang pejabat dari kalangan aparat. Padahal, hal yang sama tak mereka lakukan kepada gubernur, pemimpin tertinggi provinsi ini.

Pejabat yudikatif yang bukan berasal dari Sumbar itu ada benarnya. Lihat saja, setiap kali berurusan dengan pejabat dari kalangan aparat, bukan hanya nyali masyarakat biasa, bahkan para politisi, akademisi, pengusaha maupun birokrat, langsung jadi ciut. Mereka ketakutan luar biasa apabila dituduh korupsi. Soalnya, meski tak semua tuduhan itu benar, namun serangan lewat publikasi media sering membuat mereka dan keluarga diperlakukan seperti tidak berbulu.

Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan anggapan bahwa pengungkapan kasus DPRD itu menempatkan Sumbar sebagai pioner dan pelopor pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebab, tuduhan korupsi dirasakan sebagai tuduhan kontra revolusi di zaman Orde Lama, atau tuduhan subversi di era Orde Baru. Buktinya, tak seorang pun berani menyuarakan kebenaran karena takut dituduh mendalangi yang pada akhirnya bisa merembet ke urusan profesi dan prestasi.

Meski sekarang era reformasi yang menjunjung supremasi hukum tapi jika dicermati secara psikologis Sumbar kini seakan kembali pada situasi masyarakat pasca PRRI 1960 silam. Jangankan laporan resmi, surat kaleng saja dapat membuat seseorang jadi bulan-bulanan aparat. Maka, jangan heran, jika kala itu ulama, politisi, apalagi birokrat, seperti kehilangan kepercayaan diri.

Sejarah seperti berulang pada zaman yang berbeda dengan peristiwa yang belainan. Jika pasca PRRI, Gubernur Sumbar Harun Zain, tampil memulihkan mentalitas dan harga diri masyarakat, kini Gubernur Gamawan Fauzi, pasca perkara DPRD itu tampaknya perlu mengulang kembali misi Harun Zain itu.

Untuk itu, seperti halnya Harun Zain, Gubernur Gamawan harus mampu menunjukkan eksistensi dan kewibawaannya sebagai kepala daerah dan perpanjangan tangan pemerintah pusat di atas semua unsur pemerintahan di daerah ini. Dengan cara itu, diharapkan, bukan hanya kewibawaan Gubernur akan mencuat tapi juga harkat dan martabat masyarakat kembali terangkat.

Kini harapan yang tersisa cuma kepada Gubernur. Sebab, anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) atau anggota DPR-RI yang seharusnya menyuarakan perlakuan yang dialami masyarakat Sumbar di pusat, hingga kini belum menunjukkan eksistensi dirinya sebagai wakil daerah. Kalaulah gubernur sendiri tidak lagi dapat diandalkan, Sumbar, tentu, akan terus diperlakukan sebagai minoritas yang tak memiliki pengaruh politis dalam kancah nasional.****

 

FOKUS MINGGU 14 Agustus 2005

Se-Jakarta Wartawan Kecele

Oleh : Fachrul Rasyid HF

Makamah Agung (MA) menjatuhkan vonis, berapa pun dan bagaimanapun bentuk vonis itu, adalah hal lumrah karena memang demikian tugasnya. Lazim pula kalau vonis perkara, terutama kategori menarik perhatian khlayak, diliput wartawan, media cetak maupun eletronik. Adalah hal biasa pula wartawan di Jakarta menongkrongi persidangan menunggu sampai kapan vonis dipalukan hakim. Karena itu nyaris tak seketuk palu hakim pun yang luput dari liputan wartawan.

Terlepas dari berat ringannya satu hukuman, vonis MA untuk anggota DPRD Sumatera Barat priode 1999-2004 pada Selasa 2 Agustus lalu termasuk menarik perhatian khlayak. Bahkan vonis itu, mengingat magnitude-nya meliputi seluruh DPRD di Indonesia, di tunggu oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Maka, semestinyalah persidangan MA hari itu dikerumuni wartawan Jakarta.

Tapi nyatanya persidangan perkara korupsi anggota DPRD Sumbar di MA Selasa 2 Agustus lalu itu luput dari semua wartawan koran, tabloit dan majalah terbitan Jakarta. Malah reporter dan kameramen sepuluh stasiun televisi swasta di Jakarta plus TVRI, yang biasanya ada yang melakukan siaran langsung, kali ini benar-benar kecele. Bahkan Lembaga Kantor Berita Nasional ANTRA yang memiliki jaringan wartawan di hampir semua lini kehidupan di Jakarta pun ikut kecolongan.

Saya menduga para pemimpin redaksi media cetak dan elektronik se- Jakarta, Rabu 3 Agustus lalu, pada ngamuk kepada wartawannya. Soalnya, sidang vonis DPRD di MA itu hanya diliput dan diberitakan koran terbitan Padang yang jaraknya sekitar 1.200 kilomter dari Jakarta. Maka, atas prestasi itu pantas surat kabar di Sumbar mendapat acungan jempol.

Namun kejadian seperti ini tidaklah aneh kalau, misalnya, ada orang tertentu yang membututi perjalanan berkas perkara DPRD itu. Boleh jadi orangnya berasal dari Sumbar dan menaruh kepentingan terhadap vonis DPRD itu. Maka, begitu tahu ada persidangan vonis, ia langsung memberitahu wartawan yang dikenalnya, tentu, yang berasal dari Sumbar pula. Akhirnya, yang tahu acara sidang vonis DPRD itu cuma wartawan koran asal Sumbar. Kalaulah demikian yang terjadi, tentulah para pemimpin media massa di Jakarta itu terpaksa mengendapkan amarahnya.

Di samping itu wartawan di Jakarta, apalagi yang biasa meliput di MA, punya pengalaman. Sebuah perkara pidana di MA lazimnya baru diputuskan dalam waktu enam bulan sampai satu tahun. Ada yang mendapat prioritas, misalnya diputuskan dalam waktu tiga sampai enam bulan, misalnya untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan.

Untuk perkara perdata malah lebih lama, antara satu tahun hingga empat tahun. Tak ada perkara yang bisa diputus secara kilat. Selain perlu waktu membaca dan membahas berkas perkara jumlah perkara di MA pun melimpah. Ada sekitar 40.000 perkara dalam setahun.

Wartawan di Jakarta boleh jadi tahu bahwa lima berkas perkara dan memori kasasi mantan anggota DPRD Sumbar itu baru diterima MA antara tanggal 6, 14 dan 19 April 2005. Tanda terima berkas perkara itu dikirimkan oleh Kepala Direkrorat Pidana u.b Kasubdit Pidana/ PK Pidana atas nama Panitera/ Sekjen, Zarof Ricar, SH, S.SOS, MH, ke PN Padang pada tanggal 2, 13 dan 19 Mei 2005. Surat tersebut sampai di tangan para terdakwa sekitar 17 Juli 2005.

Boleh jadi wartawan di Jakarta memperkirakan vonis perkara tersebut baru akan dipalukan sekitar empat atau enam bulan kemudian. Maklum, majelis hakim agung baru terbentuk hari Selasa 19 Juli 2005. Majelis hakim tentu perlu waktu membaca kelima berkas tersebut mengingat satu berkas perkara tebalnya mencapai 5 centimeter. Memori kasasi pun tebalnya sekitar 100 halaman. Tak ada kecurigaan perkara itu mendapat prirotas dan akan divonis lebih cepat mengingat para terdakwa tak seorangpun yang ditahan.

Jika wartawan Jakarta jadi kecolongan karena majelis hakim agung tiba-tiba mengetokkan palu pada 2 Agustus 2005. Vonisnya, menghukum anggota DPRD itu sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi Padang sebelumnya. Artinya, perkara itu diperiksa dari tanggal 20 Juli hingga 1 Agustus 2005. Dihitung dengan hari kerja di Jakarta, praktis majelis hakim agung cuma memeriksa perkara itu selama sembilan hari kerja.

Meski tidak ada batas waktu minimal dan maksimal pemeriksaan sebuah perkara di MA, namun cepatnya vonis itu memberi kesan bahwa perkara DPRD Sumbar tersebut mendapat perlakuan istimewa. Paling tidak dibandingkan dengan kelaziman pemeriksaan perkara di MA selama ini. Begitu istimewanya, sehingga perkara pidana korupsi itu terkesan diperlakukan layaknya perkara tipiring alias tindak pidana ringan semisal pelanggaran lalu lintas.

Adakah sesuatu yang “mendorong” sehingga perkara itu begitu cepat diputuskan? Kita belum membaca jawabannya dari koran-koran yang ada. Yang pasti, sesuatu yang keluar dari kelaziman, selalu mengusik nyali wartawan untuk mencari tahu penyebabnya. ****

2 Balasan ke Menyigi Perkara DPRD Sumbar priode 1999-2004 (1-5)

  1. fachrulrasyid mengatakan:

    Perkara DPRD ini, seperti diramalkan, 10 terdakwa atas nama Marfendi cs divonis bebas oleh MA pada 10 Oktober 2007. Dtiunggu konetar anda.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: