Tanggapan Atas Koreksi Kecil Kamardi Rais Dt. P. Simulie

14 April 2008

Padang Ekspres Selasa 8 Januari 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Menulis sejarah di depan pelaku sejarah atau sekurang-sekurangnya di depan saksi sejarah, bagi sebagian orang menjadi sebuah kendala. Bagi saya adalah keberuntungan. Keberuntungan itulah yang saya dapatkan ketika menulis sekilas riwayat Prof. Dr. HAMKA, pada Padang Ekspres 26 Desember 2007 lampau.

Semula saya menduga tulisan itu tak akan mendapat tanggapan, apalagi koreksi dari pembaca. Sebab, pengalaman selama 25 tahun lebih di media massa, jarang ditemukan di daerah ini orang yang mau berpartisipasi, mengoreksi, memperkaya atau membantah tulisan, pendapat bahkan berita yang keliru sekalipun.

Tak berlebihan kalau muncul pertanyaan, apakah koran memang dibaca orang atau tidak. Tapi yang pasti, sejak beberapa tahun belakangan, berpolemik dianggap seolah “bacakak”, sebuah persepsi yang keliru untuk era komunikasi dan kemajuan pendidikan sekarang.

Karena itu tulisan Kamardi Rais Dt. P. Simulie bertajuk “Koreksi Kecil atas Tulisan Fachrul Senin, 31-Desember-2007 lalu, adalah sebuah keberuntungan. Sebab, Dt Simulie adalah bagian dari saksi sejarah masa lalu, termasuk saksi bagi sejarah HAMKA. Kalaulah Dt., Simulie tak ada, tentu diragukan akan ada orang lain yang mau memberikan kesaksiannya.

Lagi pula menulis pendapat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman tak ada yang bersifat mutlak keberananya. Artinya, semua itu akan terbuka terhadap kritik, koreksi, pengurangan atau penambahan di sana-sini.

Tulisan saya, “Hamka, Sosok Ideal Seorang Ulama”, pada prinsipnya hanyalah menempatkan HAMKA sebagai sebuah contoh mewakili sosok sejumlah ulama besar Minangkabau. Tulisan itu dilengkapi matrix/ tabel 13 indikator pada ulama panutan zaman dulu dan ulama sekarang. Indikator itu adalah hal-hal yang realistis /konkret, bukan 5T yang berisikan ungkapan simbolis seperti ditulis Dt. P. Simulie.

Indikator itu saya observasi dan kumpulkan sejak 1983 silam dan kini sedang dalam bentuk draf Buku Profil Ulama Minangkabau. Artinya angle tulisan bukan pada HAMKA itu sendiri melainkan pada perbedaan sosok ulama dulu dan sekarang. Mungkin karena keterbatasan ruangan, tabel indikator belum diturunkan. Berikut saya munculkan kembali.

Ulama Panutan/ Hamka

Indikator

Ulama Sekarang

prilaku terpuji, terbuka dan dikenal luas

Kepribadian

tertutup dan tak dikenal

kebiasaan dan prilaku anak dan istri terpuji

Keluarga

banyak tak mendukung keulamaan

punya kepedulian sosial, peka dan responsif terhadap pekembangan

Kepedulian

rendah, kurang peka dan tak berani merespons perkembangan

teruji dalam berbagai hal

Kecerdasan

jarang teruji di depan publik

teruji secara moril, marteril dan an intlektual

Kejujuran

jarang secara moril, materil dan intlektual

teruji dalam berbagai situasi dan kondisi

Keberanian

tak teruji, bahkan banyak yang kehilangan keberanian

menguasai bahasa Arab dan punya spesialisasi ilmu

Kompetensi Keilmuan

tak banyak menguasai bahasa Arab/ spesialisasi ilmu tak jelas

bersikap,dan berusaha bukan pegawai negeri

Kemandirian

tak mandiri dalam bersikap, berusaha, sebagain besar pegawai negeri

imam tetap sholat jamaah, pemimpin organisasi sosial dan politik

Kepemimpinan

tak punya jamaah tetap, jarang memimpin organisasi sosial/politik

masyarakat dan negara, agama, dan urusan duniawi

Konsultan masyarakat

tidak berada di tengah-tengah masyarakat

guru,mubaligh, berbasis di masjid dan madarasah

Kependidikan

banyak jadi guru, mubalig keliling. Tak punya basis masjid atau madrasah

berfikir, bersikap, berpendapat dan bertindak

Konsisten

cenderung tak istiqamah berpendapat dan bersikap

punya sejumlah buku, artikel/karangan di bidangnya (79 judul)

Karya tulis

hanya menulis skripsi, buku internal, jarang punya karya tulis buku/ artikel untuk publik

Namun demikian beberapa koreksi Dt. P. Simulie ada benarnya. Tentang karya Tafsir Al-Azhar , Dt. P. Simulie benar. Tafsir itu memang 30 jilid sesuai juz Alquran, bukan 5 jilid seperti yang salah saya ketik. Tapi, bahwa HAMKA pernah jadi konsul Muhammadiyah di Makassar, (menurut Dt. P. Saimulie di Medan) bisa dibaca dari Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia. Begitu juga tentang HAMKA bergelirya di hutan-hutan Sumatera Utara saat melawan Agresi Belanda itu.

Berikut kutipannya,” Pada tahun 1945, beliau membantu menentang usaha kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia melalui pidato dan menyertai kegiatan gerilya di dalam hutan di Medan. Pada tahun 1947, Hamka diangkat menjadi ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia”.

Saya tak menyebut HAMKA hanya sekali hadir dalam kongres Muhammadiyah. Tapi saya menulis, hadir pada Kongres 31 Muhammadiyah di Yogyakarta 1950 Hamka berksempatan mereformasi pola pembangunan Muhammadiyah. Saya sengaja memilih momentum itu sebagai simbol betapa besar pengaruh HAMKA terhadap Muhamamdiyah. Sekali lagi saya tak sedang menulis biografi, tapi indokator ulama pada HAMKA. Karena itu saya tak menulis kehadiran HAMKA pada kongres yang lain.

Dalam kontek itu pula saya tidak menyoal apakah Partai Masyumi dibubarkan atau dilarang pemerintahan Orde Lama. Yang ingin saya petik adalah HAMKA yang mendekam dalam penjara Orde Lama (tahun 1964-1966) justru mampu menghasilkan karya besar, seperti Tafsir al-Azhar.

Begitu pun saya berterimakasih atas tulisan Dt. P. Simulie dengan beberapa alasan. Pertama, saya melihat masih hidupnya daya kritis Dt. P. Simulie, paling tidak untuk hal-hal yang bersifat masa lalu. Kedua, mudah-mudahan daya kritis, apalagi dituangkan dalam bentuk tulisan, mampu menggugah daya kritis dan kepedulian sosial orang muda, terutama sekitar 3.700 dosen dan sekitar 350 profesor doktor yang kini “ngendon” di sejumlah perguruan tinggi.

Ketiga, semoga pula taradisi menulis ini mampu mengingatkan kalangan wartawan muda bahwa jadi wartawan bukan hanya menulis berita tapi juga jadi pembaca, pengamat dan pengkritik yang jernih, jujur dan objektif. (*)


Koreksian Kecil Atas Tulisan Fachrul

14 April 2008

Senin, 31-Desember-2007, 06:59:06

Oleh : Kamardi Rais DT P Simulie, Ketua LKAAM Sumatera Barat dan Wartawan Senior

Tulisan Bung Fachrul Rasyid HF dalam rubrik ”Perspektif” Harian kita ini, Rabu, 26 Desember 2007 dengan judul ”Hamka, Sosok Ideal seorang Ulama” menarik untuk dibaca dan kita renungkan. Hamka seorang ulama Islam Indonesia terbesar, guru orang bukan saja di Minangkabau, di Bugis-Makassar, Yogya di Jawa, di Medan-Deli (Sumatera Utara) idola orang di Malaysia, Brunei dan Sabah, bahkan dikenal orang di Mesir dan Arab Saudi, bahkan sampai ke Eropa dan Amerika

Dia seorang pengarang tenar dengan gaya bahasanya yang khas. la seorang ulama fasih berbahasa Arab, pintar berhujjah, ahli filsafat, sejarawan yang bukan Doktor Sejarah, sastrawan, dan terkenal sebagai pengarang novel yang dapat membuat orang berurai air mata bila membaca buku romannya.
Katakanlah novelnya ”Tenggelamnya Kapal Van der Wijk”, ”Di bawah Lindungan Kaabah”, ”Merantau ke Deli”, ”Menunggu Beduk Berbunyi”, dan lain-lain. Kedalaman ilmunya kadangkala tak bisa diajuk. Bagaikan dalamnya air danau Maninjau yang terbentang di depan rumahnya di Sungai Batang. Beningnya air danau itu memang seakan-akan dangkal, tapi kalau diselami amatlah dalam.
Fachrul Rasyid HF betul! Bahwa kini ulama seperti Hamka payah mencarinya. Konon menurut Kanwil Agama Sumbar tercatat 3000 ulama di daerah ini. Ada 21 dosen bergelar Profesor, 8 Doktor dan 200 Master di IAIN Imam Bonjol, Padang. Kok ada isu kelangkaan ulama di daerah kita? Tanya Fachrul.
Ribuan ulama di Sumbar itu dikatakan Fachrul tak memiliki 13 indikator yang terdapat pada ulama terdahulu. Mungkin kompetensi keilmuan mereka tak diragukan, tapi mereka tak memiliki jamaah dan berbasis masjid. Ada yang tak memiliki kepedulian bahkan ada yang asosial.

Bung Fachrul! Itulah yang saya katakan selama ini. Pada sosok seorang pemimpin itu, harus memiliki ”5T”. ”T” yang pertama adakah Tinggi tampak jauh? Tiga ribuan ulama kita sekarang bagaikan kayu di rimba adakah di antaranya yang tinggi tampak jauh? Ternyata tidak. ”T” yang kedua adakah dia Tinggi seranting? Artinya dekat atau peduli dengan umatnya. ”T” yang ketiga, adakah yang dianjung Tinggi, diambak gadang?
Artinya dia punya jemaah yang akan mengakuinya sebagai ulama? ”T” yang keempat, adakah dia, Tinggi disentakkan rueh. Kayu itu jadi tinggi karena ruasnya menyentak setiap hari. Artinya tidak diragukan kompetensi ilmunya, wawasan dan integritas pribadinya? Menurut Fachrul, katakanlah ini sudah mereka miliki. Syukurlah. ”T” kelima, Taqwa, inilah basis masjid, kata Fachrul bahwa yang dicari adalah mardhatillah. Tulus dan ikhlas demi agama dan demi umat. Saya sepaham dengan Bung Fachrul Rasyid HF.

Namun demikian, saya punya koreksian kecil atas tulisan Bung Fachrul HF. Maksudnya untuk memberikan akurasinya saja.
1. Dalam catatan riwayat hidup Buya Hamka tak pernah ia jadi konsul Muhammadiyah di Makassar, sebagaimana yang Bung Fachrul tulis. Hamka tercatat hanya sebagai Muballig Muhammadiyah di Makassar yang diutus oleh Hoofd Bestuur Muhammadiyah di Yogyakarta untuk menggerakkan semangat umat menyambut Kongres Muhammadiyah di Makassar tahun 1932 ketika usia Hamka baru 23 tahun. Hamka memang pernah menjadi Konsul Muhammadiyah di Medan (Sumatera Timur) menggantikan H. Moh. Said bukan di Makassar. Dari 1946-1949 Hamka memimpin Muhammadiyah Sumatera Tengah menggantikan Buya Saalah Jusuf St. Mangkuto yang diangkat Pemerintah menjadi Bupati Solok.
2. Menurut Fachrul Rasyid, Hamka ikut bergerilya di hutan-hutan Sumatera Utara. Tak bertemu catatan tersebut oleh saya. Yang jelas Hamka sejak tahun 1945 sudah meninggalkan Sumut kembali ke Sumbar. Beliau bergerilya di Koto Tinggi (Suliki) 1948-1949 (Agresi Belanda II). Beliau adalah anggota BPD (bukan Barisan, tapi Badan Pertahanan Daerah Sumatera Tengah yang diketuai oleh Chatib Suleman)—Lihat tulisan saya: ”Mengenang kembali Tiga Seminar” yang dimuat Padang Ekspres, tanggal 14 Desember 2007.
3. Tentang Hamka menghadiri Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta (1950) bukan sekali itu saja Hamka hadir di medan kongres. Tapi ia hadir sejak mudanya. Dalam usia 25 tahun Hamka sudah hadir dalam Kongres Muhammadiyah di Kota Semarang. Kemudian Kongres Muhammadiyah di Betawi (1936). Sesudah Kongres Betawi, lalu Yogya lagi dan kemudian Kongres Purwokerto (Jateng) 1953. Dalam kongres itu Hamka terpilih sebagai anggota Majelis Pimpinan Muhammadiyah Pusat.
4. Tahun 1955 (Pemilu pertama setelah kemerdekaan RI) beliau terpilih sebagai Anggota DPR-RI (Parlemen) mewakili Masyumi dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Pada mulanya ia menolak. Biarlah dia berjuang di Majelis Konstituante saja. Tapi atas desakan M. Natsir dan A. R. Sutan Mansur, Hamka menerima jadi anggota kedua Dewan tersebut, Parlemen dan Konstituante. Majelis Konstituante adalah pembuat Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1945. sedangkan Parlemen adalah Dewan Perwakilan Rakyat RI
5. Hamka menurut Fachrul Rasyid menghasilkan karya ilmiah dalam bidang agama Islam seperti Tafsir Al-Azhar 5 jilid. Sebenarnya bukan 5 jilid tapi 30 jilid (Juzuk 1 sampai juzuk 30).
6. Tentang Partai Politik Islam Masyumi di zaman Orde Lama bukan dilarang oleh Pemerintah Soekarno. Yang benarnya dibubarkan! Dengan alasan dibubarkan itu, maka ketua Partai Masyumi pada tahun 1960-an Prawoto Mangkusasmito menuntut Pemerintah untuk merehabiliter partai itu kembali. Pengacaranya adalah tokoh Masyumi yang lain, yakni Mr. Moh. Roem. Ternyata sampai ke Pemerintahan Orde Baru tak berhasil. (***)


HAMKA, Sosok Ideal Seorang Ulama

14 April 2008

Teras Utama Padang Ekspres 26 Desember 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah (HAMKA) lahir 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau. Kelas dua Sekolah Rakyat (sekarang SD) di Maninjau, ia pindah ke Sumatera Thawalib Padangpanjang, sekolah yang didirikan ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah, disamping terus mendalami ilmu agama (usul fikih) pada Syekh Ibrahim Musa, Parabek.

Usia 19 tahun Hamka jadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dua tahun di situ ia balik mengajar di Padangpanjang. Tahun 1957/1958 Hamka diangkat jadi dosen Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padangpanjang. Lalu jadi Rektor Perguruan Tinggi Islam, dan guru besar Universitas Mustopo, Jakarta.

Bersamaan dengan itu (1951-1960) Hamka diangkat jadi Pegawai Tinggi Agama. Namun, ketika Presiden Soekarno mendesak memilih tetap jadi pegawai atau terus aktif di Partai Majlis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi), Hamka memilih melepaskan jabatan itu. Mahir berbahasa Arab, Hamka secara otodidak menguasai ilmu filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik Islam maupun Barat. Ia mampu menganalisa karya ulama dan pujangga besar Timur Tengah. Bahkan karya sarjana Perancis, Inggris dan Jerman. Misalnya, karya Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Paul Sartre, Karl Marx dan Pierre Loti.

Toh, Hamka tak mengurangi berdiskusi dengan tokoh Indonesia, misalnya, HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fachrudin, Ar Sutan Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo.

Sejak muda Hamka aktif di organisasi pergerakan Islami Muhammadiayah. Usia 20 tahun (1928) Hamka sudah ketua cabang Muhammadiyah Padang Panjang. Ia mendirikan pusat latihan dakwah Muhammadiyah. Dua tahun kemudian ia jadi konsul Muhammadiyah di Makassar.

Tahun 1946 Hamka terpilih jadi Ketua Majlis Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto. Hadir pada Kongres 31 Muhammadiyah di Yogyakarta 1950, Hamka berksempatan mereformasi pola pembangunan Muhammadiyah. Pada tahun 1953, Hamka dipilih sebagai penasehat pimpinan Pusat Muhammadiah.

Hamka juga politikus. Usia 17 tahun ia sudah aktif di partai Sarekat Islam. Tahun 1945, tak cuma berpidato membakar semangat para pemuda, Hamka bahkan ikut bergelirya di hutan-hutan Sumatera Utara, melawan kembalinya (Agresi I) Belanda ke Indonesia. Atas kepahlawannya itu (1947) ia diangkat jadi ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Kemudian jadi anggota Konstituante (DPR) dari Masyumi dan tampil sebagai juru kampanye andal pada pemilu pertama, tahun 1955.

Tahun 1960 Masyumi dilarang Pemerintahan Soekarno dan Hamka dipenjarakan tahun 1964-1966 atas tuduhan pro-Malaysia. Selama dipenjara itu beliau mulai menulis Tafsir al-Azhar, salah satu karya ilmiahnya yang terbesara.

Keluar penjara, Hamka diangkat jadi anggota Badan Musyawarah Kebajikan Nasional, anggota Majelis Perjalanan Haji Indonesia dan anggota Lembaga Kebudayaan Nasional. Hamka kemudian mendirikan perguruan Al-Azhar dan berbasis di Masjid Al Azhar, Jakarta.

Selain pendidik, ulama, politikus, dan pejuang, Hamka juga dikenal sebagai wartawan, penulis, editor dan penerbit. Masih berusia 12 tahun (1920) ia telah menulis di beberapa surat kabar. Anatara lain, Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Tahun 1928 (usia 20 tahun) ia sudah jadi redaktur Majalah Kemajuan Masyarakat. Lalu, 1932, redaktur dan penerbit Majalah al-Mahdi di Makasar, berlanjut jadi redaktur Majalah Pedoman Masyarakat dan Gema Islam terakhir Majalah Panji Masyarakat.

Hamka juga terkenal sebagai seniman dan sastrawan. Selain menghasilkan karya ilmiah Islam, misalnya, Tafsir al-Azhar (5 jilid) ia juga pengarang kreatif seperti novel dan cerpen (79 karangan). Diantara karyanya, novel Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Di Bawah Lindungan Kaabah dan Merantau ke Deli, malah jadi buku teks sastera di Malaysia dan Singapura.

Tak heran jika Hamka kemudian mendapat berbagai anugerah tingkat nasional dan internasional. Antara lain, gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas al-Azhar (1958) Doktor Honoris Causa, dari Universitas Kebangsaan Malaysia (1974) dan gelar Datuk Indomo dan Pengeran Wiroguno dari pemerintah Indonesia. Hamka berpulang ke rahmatullah 24 Juli 1981, meninggalkan nama harumnya di seluruh Nusantara, Malaysia dan Singapura.

Kini ulama seperti Hamka dan sejumlah ulama Minangkabau, mulai Syekh Khatib Ali (1852-1936), Syekh Djamil Djambek, Bukittinggi (1862-1947), Syekh Abbas Abdullah, Padangjapang, 50 Kota (1884-1954), dan Syekh Zainuddin Labay Elyunusia (1890-1924), Syekh Nasharuddin Thaha (1908-1979) nyaris tidak ada lagi.

Padahal kini di IAIN Imam Bonjol Padang terdapat 21 dosen bergelar profesor dan 8 doktor dan sekitar 200 dari 270 dosen bergelar master bidang agama. Dan, menurut Kakanwil Depag di Sumatera Barat terdapat 3000 ulama. Ironisnya di tengah sejumlah besar ulama itu muncul isu kelangkaan ulama di daerah ini. Kenapa?

Meski secara harfiah mereka dapat disebut ulama, namun mereka tak mendapat pengakuan sebagai pemimpin dan panutan karena tidak memiliki 13 indikator yang terdapat pada ulama terdahlu. Lihat tabel berikut :

Ulama Panutan/ Hamka

Indikator

Ulama Sekarang

prilaku terpuji, terbuka dan dikenal luas

Kepribadian

tertutup dan tak dikenal

kebiasaan dan prilaku anak dan istri terpuji

Keluarga

banyak tak mendukung keulamaan

punya kepedulian sosial, peka dan responsif terhadap pekembangan

Kepedulian

rendah, kurang peka dan tak berani merespons perkembangan

teruji dalam berbagai hal

Kecerdasan

jarang teruji di depan publik

teruji secara moril, marteril dan an intlektual

Kejujuran

jarang secara moril, materil dan intlektual

teruji dalam berbagai situasi dan kondisi

Keberanian

tak teruji, bahkan banyak yang kehilangan keberanian

menguasai bahasa Arab dan punya spesialisasi ilmu

Kompetensi Keilmuan

tak banyak menguasai bahasa Arab/ spesialisasi ilmu tak jelas

bersikap,dan berusaha bukan pegawai negeri

Kemandirian

tak mandiri dalam bersikap, berusaha, sebagain besar pegawai negeri

imam tetap sholat jamaah, pemimpin organisasi sosial dan politik

Kepemimpinan

tak punya jamaah tetap, jarang memimpin organisasi sosial/politik

masyarakat dan negara, agama, dan urusan duniawi

Konsultan masyarakat

tidak berada di tengah-tengah masyarakat

guru,mubaligh, berbasis di masjid dan madarasah

Kependidikan

banyak jadi guru, mubalig keliling. Tak punya basis masjid atau madrasah

berfikir, bersikap, berpendapat dan bertindak

Konsisten

cenderung tak istiqamah berpendapat dan bersikap

punya sejumlah buku, artikel/karangan di bidangnya (79 judul)

Karya tulis

hanya menulis skripsi, buku internal, jarang punya karya tulis buku/ artikel untuk publik

Kalaupun diantaranya memiliki kompetensi keilmuan, tapi mereka tak memiliki jamaah dan tidak berbasis di masjid. Boleh jadi juga punya kepribadian dan keluarga yang baik, namun kepedulian dan kepekaan sosial rendah sekali. Bahkan diantaranya ada yang asosial.

Tak mustahil mereka adalah orang yang cerdas dan jujur namun karena tidak punya keberanian, eksistensi dan integritas tak pernah teruji, mereka tak dikenal, tak dihargai apalagi jadi panutan. Lebih dari itu rata-rata ulama sekarang hanyalah mubaligh dari mimbar ke mimbar alias mubaligh keliling.

Jarang sekali menemukan ulama sekarang menghasilkan karya tulis yang menjawab perkembangan dan bisa dibaca masyarakat. Padahal dibandingkan zaman dulu, dengan teknologi dan perkembangan media massa sekarang sepantasnya para ulama sekarang menghasilkan karya tulis untuk membuktikan integritas dan intlektualitas mereka sebagai ilmuan dan ulama.

Jika kini ulama terasa kian langka tak lain juga karena ulama yang ada jarang menampilkan kepribadian, keluarga sikap dan kepedulian, kejujuran, kecerdasan, keberaniannya di tengah masyarakat. Konsekwensinya mereka sulit mendapat pengakuan sebagai ulama pemimpin, tauladan dan panutan.

Maka, benarlah apa yang dikatakan Ketua MUI Sumatera Barat, alamrhum Buya Haji Muhammmad Daud Dt. Palimo Kayo awal tahun 1981 silam. Katanya, ulama sekarang hanyalah ulama yang diulamakan.(*)


Mengerti Investasi Cara Monyet

14 April 2008

Refleksi Haluan 4 Juni 2007

Oleh Fachrul Rasyid HF

Dialog antara Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi dan organisasi kemasyarakatan, pengusaha dan pemuka masyarakat, di Padang Kamis, 31 Mei 2007, lalu, seperti dimuat Haluan Sabtu 2 Juni 2007, cukup menggelitik.

Menurut gubernur, banyak pengusaha mengeluh. Sebab, baru saja memulai investasi dan menjalankan usahanya, mereka langsung dihujani proposal permohonan sumbangan. Itu jadi delama. Tak dikabulkan, pengusaha bakal mendapat berbagai gangguan. Kalau dikabulkan, jadi beban. “Suasana ini membuat iklim berinvestasi di daerah ini tak kondusif,” katanya.

Ketua Kadin Sumatera Barat, Asnawi Bahar, menambahkan. Katanya, kalangan pengusaha tak nyaman berinvestasi di daerah ini bukan hanya karena tingginya permintaan sumbangan tapi juga pungutan liar.

Di luar itu, saya juga teringat pendapat yang pernah dilontarkan Basril Djabar, Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumbar. Katanya, berinvesatsi di Sumbar perlu ekstra hati-hati. Sebab, kalau bukan menghadapi perkara bisa dikejar-kejar jaksa. Kalau rugi tanggung sendiri, jika untung dituduh korupsi.

Padahal, kata gubernur, di Singapura sopir taksi saja menjaga pelayan tetamunya. Mereka tak mau mengganggu para tamu karena hal itu akan berdampak buruk terhadap mereka dan negaranya. Mereka sadar benar Singapura dihidupi pengunjung.

Sikap para sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur mengingatkan saya pada segerombolan monyet (karo) di ujung tikungan jalan Gaung Teluk Bayur, objek wisata yang ramai dikunjungi warga. Selain melihat keindahan laut lepas, ya, pengunjung bisa bermain-main dengan monyet liar itu.

Monyet jadi ramai karena di situ sering mangkal penjual kacang rebus. Kala sepi pengunjung, si penjual kacang bisa tidur-tiduran di depan songgan, wadah kacangnya. Hebatnya, monyet tak mencuri apalagi sampai mengeroyok penjual kacang. Mereka hanya duduk bergerombolan membentuk lingkaran sekitar dua meter dari penjual kacang. Mereka seperti melindungi si penjual kacang yang sesekali melempar satu dua biji kacang. Padahal, dilihat jumlahnya, mereka bisa habisi di pernjual kacang itu.

Tapi begitu ada pengunjung yang datang, apalagi membeli kacang, monyet ini pada berlompatan keluar. Mereka ramai-ramai menadahkan tangan berharap kacang dari pengunjung itu. Prilaku inilah rupanya yang disenangi pengunjung. Tapi, jangan coba bergelagat buruk kepada penjual kacang, monyetnya bisa main tubruk.

Saya yakin, meski tinggal dekat Pelauhan teluk Bayur, monyet itu tak pernah belayar dan apalagi belajar dari sopir taksi Singapura seperti diceritakan gubernur. Toh, mereka agaknya mengerti kehadiran investasi. Mereka tak mengeroyok penjual kacang karena hanya akan membuat kenyang sesaat. Esoknya tentu si penjual kacang dan pengunjung, akan jera datang ke sana. Dan, itu sama artinya mengundang kelaparan. Mungkin, karena itu investor, penjual kacang yang jadi sumber rezki tak langsung, harus mereka pelihara supaya rezekinya juga bertahan lama.

Tampaknya, sekali waktu Ketua Kadin Sumbar perlu mengajak investor Singapura ke Gaung itu. Kalau kita bisa dapat pelajaran dari sikap sopir taksi mereka, mana tahu, mereka juga bisa mendapat pelajaran dari monyet kita.***


Kebebasan (Melibas) Beragama

14 April 2008

Opini Singgalang Rabu 13 Februari 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ketika terjadi penangkapan pengikut aliran sesat Alqiyadah Alislamiyah di Jakarta dan di Padang awal Oktober 2007 lalu, atas tuduhan melanggar pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, muncul protes dari mereka. Komnas HAM Sumatera Barat pun melayangkan protes kepada Kapoltabes Padang, MUI Sumatera Barat, 23 dan 25 Oktober 2007. Dalam surat yang ditembuskan ke presiden itu Komnas HAM menduduh polisi dan MUI melanggar hak asasi manusia tentang kebebasan beragama.

Protes serupa juga muncul setiap kali umat Islam memprotes dan melarang aliran Ahmadiyah di beberapa daerah, termasuk di Padang. Bahkan, ketika pelaku penculikan, pembabtisan dan pemerkosaan Khairiyah Eniswah alias Wawah, siswa kelas II MAN- 2 Padang, dihukum pengadilan September 1999, juga dianggap melanggar kebebasan beragama dan melanggar hak asasi manusia.

Sebetulnya, banyak praktek penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, setidaknya di Sumatera Barat, yang diprotes umat Islam selama ini. Dan, setiap protes itu muncul, umat Islam dan aparat penegak hukum serta pejabat Pemda dituduh melanggar kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Tuduhan itu misalnya muncul ketika masyarakat Islam memprotes Dokter Robert Owen dari Amerika Serikat yang membuka klinik pengobatan di Bukittinggi 1963 yang mengubah klinik jadi tempat penyebaran brosur-brosur, lalu, tahun 1972 bersama Ross B. Fryer Jr, juga dari Amerika mendirikan Rumah Sakit Imanuel. Kemudian ketika terjadi penyulapan rumah kediaman jadi rumah ibadah di kota Solok tahun 1998.

Begitu juga ketika umat Islam memprotes pembangunan rumah ibadah oleh Yohanes Lazzardi SX , di desa Bangunrejo Kinali, Pasaman, tahun 1989. Sebab, rumah ibadah itu hanya 40 meter di depan Masjid Nurul Huda. Lagi, sesuai perjanjian ninik mamak dan Jawatan Transmigrasi Tahun 1962, tanah disitu hanya diperuntukkan bagi transmigran muslim.

Lalu, bagaimana umat Islam tidak marah menyaksikan Ralph Charles Lewis Jr dari Amerika datang ke desa Batanghari di tepi Danau Di Atas, Solok tahun 2000, menyebarkan 2.163 Injil berbahasa Minang. Pejabat Imigrasi Padang pun mengusirnya dari Sumatera Barat 21 Mei 2001.

Hal yang sama terjadi pada Robert Anthony Adam, 32 tahun, asal Ohio, AS, dan istrinya Tracy, yang ketahuan mengirim 32 anak transmigrasi Lunang ke pusat Kristen di Magelang. Pada 12 Juli 2002 kedunya diusir pejabat Imigrasi Padang.

Banyak lagi yang bisa diungkapkan, termasuk penyiaran agama lewat sihir/ kesurupan yang menimpa mahasiswa IAIN dan Universitas Andalas Padang, mahasiswa Politani Tanjung Pati, dan siswi MAN 2 Payakumbuh, dan beberapa siswi SMA Tungkar Payakumbuh dan siswa Pesantren Khairul Ummah, Tunggul Hitam, Padang, sekitar tahun 2002 /2004.

Indonesia disepakati bukan negara teokrasi dan bukan negara sekuler. Artinya, bukan negara agama dan bukan pula negara bebas beragama bebas. Karena itu negara menjamin dan mengatur hubungan antar umat beragama agar tidak menggangu kehidupan bernegara. Inilah yang diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979.

Pasal 4 SKB No.1/1979 mengatur tentang penyiaran agama. Disebutkan, penyiaran agama tidak boleh ditujukan terhadap orang/ kelompok yang telah memeluk agama lain. Misalnya, membujuk dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pekaian, makanan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk pemberian lainnya atau berkunjung dari rumah kerumah umat yang telah beragama dengan maksud agar orang yang telah beragama pindah ke agama yang disiarkan.

Dengan maksud yang sama, juga dilarang menyebarkan paflet, majalah, buletin, buku-buku dan barang penerbitan satu agama kepada orang yang telah memeluk satu agama.

Melalui UU No.5 Tahun 1969, negara juga melarang pengikut satu agama menodai agama lain. Bentuk penodaan itu ialah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiataan keagamaan satu agama secara menyimpang dari dari pokok-pokok ajaran ajaran agama itu.

Kepada organisasi atau aliran kepercayaan yang melakukannya dapat dibubarkan presiden dan organisasi dan aliran itu dinyatakan terlarang. Pasal 156a KUHP menyatakan, pelaku penodaan agama dapat dihukum maksimal lima tahun penjara.

Maka sesuai ketentuan dan UU yang berlaku di Indonesia (bukan di Amerika atau di Eropa) jelas Alqiyadah termasuk aliran yang menodai agama (Islam). Pendiri dan pengikutnya tentu, dapat dihukum. Alqiyadah mungkin tak diprotes jika ia bukan benalu yang mencantol pada Islam. Lalu, melecehkan Alquran, hadist dan kenabian Nabi Muhammad.

Andaikata Alqiyadah agama baru yang mengangkat nabi sendiri dan tak sentuh menyentuh dengan Alquran dan Kenabian Muhammad SAW mungkin tak akan dipersoalakan, sebagaimana Khonghucu, yang pernah dilarang dan kemudian dibebaskan.

Ahmadiyah juga aliran yang mencantol ke agama Islam, lalu, mengenyampingkan Nabi Muhammad dan mengukuhkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai pengganti. Meski berbeda versi, Ahmadiyah pada prinsipnya tak jauh beda dengan Alqiyadah yang dianggap menodai pokok-pokok ajaran Islam.

Lagi pula, menurut M. Ridwan Lubis, guru besar UIN Jakarta dan peserta dialog Ahmadiyah – pemerintah, Ahmadiyah berhasrat menjadikan Indonesia sebagai pangkalan pengembangan Ahmadiyah di seluruh dunia. (GATRA 6 Feb 2008). Artinya, sebagaimana gerakan Transformasi Iman (Singgalang 6 Febraurai 2008) Ahmadiyah juga akan menjadikan umat Islam Indonesia sebagai objek penyiaran agama.

Jika pelarangan dan penindakan terhadap pelanggaran UU dan Ketentuan hidup beragama di Indonesia itu dianggap melanggar kebebasan beragama dan hak asasi manusia, maka kita pantas mempertanyakan seperrti apa sesungguhnya kebebasan beragama itu.

Jika kebebasan beragama yang dimaksudkan penganjur hak asasi manusia seperti yang dilakukan Alqiyadah, Ahmadiyah, atau yang dilakukan terhadap Wawah, dan cara-cara mendirikan rumah ibadah di Kinali, di Solok, serta kasus yang telah disebutkan di atas, tentulah kebebasan itu berarti kebebasan melibas agama lain (terutama Islam). Jika itu benar, tentulah yang diinginkan adalah melanggar kebebasan beragama dan hak asasi umat Islam sendiri. Sungguh tak adil !.(*)


Partai Kaki Lima

14 April 2008

Refleksi Haluan 18 Februari 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Kalau ada partai pedagang kaki lima (PKL), tentulah partai ini berpeluang meraih suara pada pemilu 2009 yang akan datang. Soalnya, selama tiga tahun ini berita di televisi nyaris diwarnai penggusuran PKL oleh Satpol PP di berbagai penjuru kota negeri ini. Kalaupun ada selingan, itu berita bencana alam banjir dan longsor.

Kebutuhan partai PKL tampaknya cukup beralasan mengingat partai yang ada dan punya wakil di DPR/DPRD, nyaris tak bermanfaat melindungi mereka. Penggusuran demi penggusuran di biarkan berlalu begitu saja tanpa pernah ada solusi dan alternatif peluang hidup buat mereka.

Bahkan, ratap tangis dan teriakan mereka dibiarkan tenggelam dalam himpitan eskapator dan mesin penggusur para walikota, Satpol PP, yang makin beringas di tengah cahaya api kebakaran dan jatuhnya korban luka berdarah.

Padahal merebaknya pedagang kaki lima, dikathaui adalah akibat akumuluasi krisis moneter 1997 dan bah reformasi. Saat itu ekonomi rakyat porak poranda, pemerintah kehilangan wibawa dan penegakkan hukum pun tak terukur sehingga korupsipun jadi subur. Sementara politisi bak kesurupan dengan urusan diri dan kekuasannya sehingga partai yang mengaku pembela rakyat kecilpun bergeming melihat PKL digusur.

Di tengah kondisi itulah rakyat turun menjadi PKL dan mengisi setiap celah kota tanpa bisa diatasi pemerintahan yang memang sedang tak berwibawa. Dan, setelah aksi unjukrasa politik mereda dan para koruptor mulai diadili satu persatu, meski lebih banyak yang bebas ketimbang dihukum, pemerintah tampaknya ingin kembali unjuk wibawa.

Sayang, unjuk wibawa itu ditunjukan dalam bentuk penertiban jalan dan pasar dari PKL. Padahal menurut para pakar, termasuk pejabat kota itu sendiri, PKL selama ini adalah sektor informal yang menjadi pilar ekonomi bangsa. Kenyataan pun membuktikan bahwa tak satupun kota di dunia tanpa PKL. Bahkan, dunia pariwisata berkembang berkat PKL.

Jika para pakar dan pejabat itu benar, mestinya yang mendesak ditertibkan justru pejabat dan kebijakan terhadap PKL itu sehingga pilar terakhir ekonomi bangs itu tak ikut terjungkal.

Tapi apa boleh buat, para pejabat walikota dengan Satpol PP-nya, tampaknya tak sadar terjebak skenario politik tangan-tangan asing sehingga lupa telah dibenturkan dengan rakyatnya. Pihak asing selalu berusaha mempertahankan pemeintahan agar tidak stbail dan tak pernah kuat. Sebab, hanya dalam kondisi seperti itu pihak asing mudah melancarkan misi dan mengendalikan Indonesia.

Para walikota, ternasuk kota Padang, tampaknya tak sadar bahwa aksi penggusuran pedagang kaki lima itu akan berbuntut pada sikap politik masyarakat terhadap pemerintah dan termasuk dalam pilkda. Karena itu ada yang meramalkan kota-kota di mana PKL terus digusur dan tak diberi lokasi yang wajar, walikotanya tidak akan dipilih rakyatnya.

Tampaknya, selain rmalan itu, ramalan akan munculnya kerusuhan sosial akibat penggusuran PKL, jelas hal menarik dinantikan(*)


“Parlemen Koranan”

14 April 2008

Teras Utama Padang Ekspres 23 Maret 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Parlemen kita (DPR-DPRD) selalu saja mendapat julukan ekstra. Di masa Orde Lama disebut parlemen dagang sapi. Di Era Orde Baru dinamai 4-D (datang, duduk, dengar dan duit). Di awal Era Reformasi dijuluki parlemen jalanan karena, anggota legislatif atau kelompok tertentu suka bicara politik di jalanan. Kini muncul pula julukan baru “parlemen koranan” lantaran anggota dewan dianggap lebih banyak bicara di koran-koran ketimbang di dalam forum resmi DPRD sendiri.

Anggapan itu agaknya tak mengada-ada. Sekedar contoh, bacalah berita di koran terbitan Padang, selama tiga pekan Maret 2008 ini. Hampir tiap hari anggota DPRD mengeluarkan pernyataan soal kebijakan eksekutif (pemda provinsi dan kabupaten/kota). Djonimar Boer, anggota Fraksi PBB, Komisi III DPRD Sumbar, misalnya, menyatakan “Pemda kurang serius menjadikan Ulakan sebagai kwasan wisata religius (01/03/08). Lalu, Maidestal Hari Mahesa, anggota Fraksi P3, Komisi D, DPRD Padang menghimbau “Pemko Padang agar menyediakan dana tanggap darurat kesehatan” (05/03/08).

Ferizal Ridwan, anggota DPRD 50 Kota menilai Pemkab 50 Setengah Hati Meningkatkan Peran Koperasi dan UKM (10/3/08). Yulman Hadi, dari Fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, menyatakan “rencana tambang biji besi harus terbuka dan punya legalitas” (11/03/08). Faizal anggota Farkasi Partai Demokrat, Komisi C DPRD Padang menghimbau, “Pemda Padang Harus Ambil Sikap Soal Revitalisasi Pasar” (12/03/08).

Irdinansyah Tarmizi, anggota Fraksi Partai Golkar, Komisi IV DPRD Sumbar mengimbau “Dinas Kesehatan agar meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan balita”. Sebaliknya, Johardi Das, teman sefraksinya menganggap Dinas Kesehatan tak bisa dipersalahkan sepenuhnya jika ada anak bergizi buruk. Buktinya, meski diberi pengobatan gratis, toh, masih banyak warga enggan berobat (15/03/08).

H.Dt. Bandaro Nan Panjang, anggota Komisi B, DPRD 50 Kota mengharapakan “proses tender proyek supaya dipercepat (17/03/08). Esoknya, Yulman Hadi dari DPRD Sumbar menghimbau “Pemda Sumbar agar segera menuntaskan IMB Kantor Penghubung di Jakarta (18/03/08).

Taslim, anggota Fraksi PAN, Komisi III DPRD Sumbar, menghimbau agar pemerintah kabupaten/ kota yang ingin membangun objek wisata baru berkoordinasi dulu dengan daerah lain sehingga tak tumpang tindih (19/03/08).

Budiman, anggota Fraksi PKS, Komisi D, DPRD Padang, “menyesalkan banyaknya perusahaan besar pindah dari Padang ke daerah lain, karena hal itu akan meningkatkan pengangguran di kota ini. (23/03/08)

Sebetulnya substansi persoalan yang dilontarkan anggota DPRD di koran-koran itu cukup mendasar. Sayang karena disampaikan di media massa, di luar forum DPRD, di luar tata tertib, aturan dan mekanisme pelaksanaan hak-hak dan kewajiban DPRD dianggap tak memenuhi prosedur dan tidak berkekuatan hukum dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu agaknya, seperti yang terjadi selama ini, pernyatan anggota dewan di koran tersebut jarang ditanggapi dan sering tak menyentuh kebijakan eksekutif.

Selain itu, saling tanggap di media bisa mengundang polemik, adu argumentasi, dan bisa berubah jadi saling memojokkan secara terbuka. Kalau hal itu dibenarkan, selain bisa merendahkan kredibilitas masing-masing, juga akan melemahkan fungsi lembaga DPRD. Dan, kalau sempat menyentuh ke urusan pribadi, tentu, bisa berbuntut munculnya tuntutan pidana. Maklum, hak imunitas anggota DPRD hanya berlaku di persidangan dewan dan tidak termasuk di media.

Seharusnya, kalau DPRD bersungguh-sungguh dengan pernyatannya tentulah akan membicarakannya secara serius dengan pihak pejabat kepala daerah atau pejabat dinas teknis terkait di dalam rapat resmi DPRD sehingga bisa berdampak terhadap kebijakan pemda. DPRD pun akan lebih terhormat jika rapat itu kemudian diliput media dan diketahui masyarakat.

Yang jadi pertanyaan, kenapa anggota DPRD lebih suka berbicara di koran ketimbang di forumnya sendiri? Apakah karena memburu popularitas atau membangun opini bahwa anggota DPRD punya kepedulian terhadap sesuatu. Bukankah, kalau pernyatannya tak profesional dan proporsional, apalagi bertentangan dengan mekanisme aturan yang berlaku dan kenyataan yang ada, mereka dianggap tak mengerti persoalan, tak tahu aturan atau dianggap “asbun”?

Adakah anggota dewan memilih berbicara di media, karena tak tahu persis duduk kejadian yang dibicarakannya? Atau karena kesulitan merumuskan pemikirannya secara lisan maupun tulisan sehingga tak berani tampil bicara di persidangan resmi? Sementara berbicara kepada wartawan bisa berlangsung secara pribadi dengan bahasa sehari-hari tanpa perlu analisa sistimatis dan dukungan fakta, tak perlu retorika yang baik dan juga bebas dari kemungkinan diinterupsi?

Apapun alasannya, kecenderungan berbicara di media mengesankan anggota dewan tak bersungguh-sungguh dengan pernyataan, himbaun dan penilaiannya. Lihat saja nasib interpelasi DPRD terhadap walikota Padang atau sorotan anggota DPRD Sumbar tentang penggunaan mobil dinas pemda tahun lalu. Setelah meledak-ledak di koran, tanpa jelas keputusannya, anggota dewan bungkam. Wartawan pun tak lagi menyoalnya.

Tampaknya akademisi Ilmu Sosial Politik Uinversitas Andalas, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol, atau perguruan dan lembaga lainnya perlu meneliti kecenderungan “parlemen koranan” tersebut. Mana tahu nanti ditemukan ada faktor mendasar yang boleh dipertimbangkan untuk memilih calon anggota legislatif di masa datang. (*)