“Aka Singkek” Jalan Pendek

Fokus Minggu Haluan 3 Februari 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pembicaraan tentang kesembrawutan dan kemacetan angkutan dalam kota Padang tak ubahnya tukang rebab kehabisan sair. Meski rabab terus melengking tapi lagu yang dilantunkan tak beralih dari a a a, a a a.

Simak diskusi transportasi kota di Hotel Bumi Minang Rabu 30 Januari lalu. Di sebutkan, penyebab kesembrawutan dan kemacet di berbagai ruas jalan kota ini, selain ketiadaan terminal dan munculnya terminal bayangan, adalah karena panjang jalan tak sebanding dengan jumlah kendaraan. (Haluan 31/1/08).

Pendapat ini, meski beda angka-angka yang dikemukakan, hanyalah pengulangan pendapat dari beberapa kali diskusi/ seminar selama empat tahun terakhir. Dan, diskusi terakhir tadi, tentu jadi bukti bahwa upaya penanggulangan transportasi di kota Padang selama empat tahun ini tak beralih lenggang dari ketiak alias tak mengalami kemajuan.

Lihat saja data resmi pada buku Badan Pusat Statistik Padang. Pada tahun 2003 panjang permukaan jalan di kota ini 943,72 Km. Jumlah seluruh kendaraan saat itu 172.083 unit. Tahun 2004 panjang jalan, entah kenapa, berkurang 19,42 Km, sehingga jadi 924.30 Km. Padahal pada tahun yang sama jumlah kendaraan bertambah 59.436 unit, jadi 227.519 unit.

Dari diskusi tadi terungkap bahwa panjang jalan sampai akhir 2007 mencapai 980,54 Km dan jumlah kendaran sebanyak 249.371 unit. Itu berarti sejak 2004 hingga akhir 2007 jalan cuma bertambah sepanjang 56, 14 Km sedang kendaran bertambah sebanyak 21.852 unit.

Seandainya 249.371 kendaraan itu berada di jalan dan tiap unit mengambil tempat rata-rata 4 meter, maka dibutuhkan jalan sepanjang 978.248 meter ( 978,3 Km). Ini sedikit di atas panjang jalan yang ada sekarang.

Kita percaya, angka panjang jalan dan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, seperti disebutkan di atas, pasti ada di meja Kepala Dinas Pehubungan, Bappeda dan tentu juga Walikota Padang. Kalau masalah lalulintas dianggap serius mestinya sudah ada kebijakan, misalnya, membatasi pertambahan kendaraan dan terus menambhan panjang jalan.

Jika tidak, logikanya kesembrawutan dan kemacetan angkutan itu adalah sesuatu yang disengaja atau sengaja dibiarkan. Menurut hukum pidana, membiarkan sesuatu yang akan membayakan orang lain dapat dikenai hukuman.

Tapi, soal kemacetan lalulintas beda dengan hukum pidana. Karena itu agaknya, meski lalulintas sembrawut, toh, penghargaan sebagai kota tertib lalulintas, Wahana Tata Nugraha, selama empat tahun tetap jadi langganan kota ini.

Sebetulnya, kesembrawutan lalulintas dan angkutan jalan raya di kota Padang bukan hanya bersumber dari jumlah angkutan dan panjang jalan itu saja. Tapi lebih pada penataan dan komposisi ruang-ruang kota.

Bayangkan, pemukiman sudah begitu meluas ke utara dan timur kota, tapi semua pusat pelayanan umum masih saja terpusat di Padang Barat yang sudah padat. Begitu pun, masih dipadati lagi dengan pembangunan pusat perbelanjaan.

Sementara wilayah perluasan tak diikuti penataan ruang kota dan pembangunan jalan, misalnya setera kolektor primer dan jalan lokal primer, yang bisa dilalui kendaraan umum. Akibatnya, dari satu wilayah ke wilayah pemukiman lainnya rata-rata hanya dihubungkan satu rentangan jalan yang amat panjang. Di jalan-jalan seperti inilah sekarang yang rawan kemacetan dan kesembrawutan itu.

Contoh, dilihat ramainya Jalan Andalas yang menghubungkan Pasar Raya- By pass dan Limau Manis. Jalan Gajah Mada sampai ke Siteba, satu-satunya jalan dari Alai ke arah utara hingga Air Pacah. Di wilayah di sekitar jalan itu cuma tersedia jalan lingkungan yang tak bisa dimasuki angkutan umum sehinga diambilalih angkutan ojek.

Kalau saja di seluruh ruang-ruang kota yang kini miskin jalan raya itu dibuka jalan angkutan umum, lalu, diikuti distribusi tempat pelayan umum, maka dipastikan panjang jalan di kota ini bisa ditingkat dua hingga tiga kali panjang jalan yang ada sekarang. Jika itu terlaksana, pasti lalulintas akan lancar pelayanan dan ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan.

Sayang, jangankan kebijakan ke arah itu, kemacetan lalulintas akibat mobil pengantar siswa SMP 1 dan SMA 1 di jalan protokol, Jalan Jendral Soedirman saja hingga hari ini belum teratasi. Bahkan masih diberi izin lagi dua tempat kursus di Jalan Ahmad Yani, persis di depan rumah dinas Walikota dan di samping rumah dinas Wakil Walikota. Karena mobil antar jemput siswanya diparkir hingga ke tengah jalan, arus lalulintas pun jadi mampet.

Maka, melihat kenyatan itu, tampaknya kesembarawutan lalulinbas di kota ini bukan karena jalannya pendek tapi “aka” alias ikhtiar untuk menambah panjang jalan itulah yang “singkek”. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: