Bila DPRD Berganti DPD

Refleksi Haluan 19 Maret 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Gagasan menghapus pemda provinsi seperti dilontarkan Gubernur Gamawan Fauzi dalam Konferensi Nasional Tentang Kajian Pengeluaran Publik di Indonesia yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, 12 Februari 2007 silam, tampaknya menarik dikaji lagi.

Jika saat itu gubernur menyebut pertimbangan penghematan anggaran negara penyelenggaran pemerintahan dan biaya politik di daerah, kini alasannya makin kuat melihat efektivitas DPRD provinsi sebagai wakil rakyat.

Dalam fokus group diskusi tentang Hak dan Partisipasi Masyarakat Dalam Politik dalam rangka Penelitian Index Demokrasi Indonesia kerjasama Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Bappenas dan UNDP di Hotel Pangeran’s Beach, Padang,(18/3/2008) kemarin, terungkap sejumlah indikasi betapa tak efektifnya DPRD provinsi sebagai wakil rakyat itu.

Antara lain, tidak jelasnya mekanmisme penyerapan aspirasi rakyat oleh DPRD provinsi. Sedikit sekali rakyat yang dilibatkan dalam hearing dengan DPRD. Kalaupun ada, tapi itu lebih sebagai pemenuhan formalitas belaka. Begitupun, aspirasi warga sering hilang di jalan atau dijadikan komiditi politik oleh anggota DPRD.

Tapi, memang, UU No. 32 Tahun 2004 Tengtang Pemerintahan Daerah dan UU No.22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, memposisikan Pemda dan DPRD provinsi “mengawang”. Meski sama-sama dipilih langsung oleh rakyat tapi keduanya tak punya akses langsung ke rakyat. Singkat kata, pemda provinsi tak punya rakyat. Rakyat sendiri berada di bawah kewenangan kabupaten/ kota.

Tak heran, anggota DPRD provinsi yang memarahi dokter puskesmas yang dinilainya tak disiplin, dicibirkan bupati setempat karena dianggap lancang mencampuri urusan daerahnya.

Celaknya, kendati anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berasal dari partai dan fraksi yang sama, tapi keduanya tak punya juga tidak berusaha menciptakan mekanisme koordinasi untuk menyerap aspirasi rakyat secara langsung.

Kenyatan itu mengisyaratkan bahwa yang diperlukani provinsi bukan DPRD tapi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yaitu wakil-wakil kabupaten/kota yang dipilih dari anggota partai atau perorangan di daerah. Sebagai dewan, DPD provinsi ini bisa berperan legislatif, seperti menyusun perda, menilai pertanggungjawaban gubernur dan sebagainya. Dan, dapat dipastikan posisi dan fungsi DPD sebagai wakil rakyat dan pemda kabupaten/kota akan lebih tegas ketimbang DPRD.

Maka, kalau gubernur diangkat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kemudian DPRD diubah jadi DPD, tak hanya belanja negera dan biaya politik penyelenggaraan pemerintahan bisa dihemat. Penyerapan aspirasi rakyat juga akan lebih efektif, praktis dan demokratis.

Alternatif kedua pemecahan persoalan birokrasi dan koordinasi pemerintahan di daerah adalah dengan mengalihkan otonomi dari kabupaten/kota ke provinsi. Walikota/wabupati cukup ditunjuk/ dianggkat gubernur tanpa lagi dadampingi DPRD, layaknya daerah-daerah di DKI Jakarta.

Tampaknya, pemikiran kearah kedua alternatif itu kini terus berkembang. Apalagi, angka kemiskinan terus meningkat seiring membengkaknya anggaran untuk pilkda dan pemilihan anggota legisltaif daerah.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: