Fraksi Aspirasi dan Demonstrasi

Opini Singgalang Rabu 2 April 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sekda Provinsi Sumatera Barat, seperti diberitakan harian terbitan Padang Senin (31/3/08) menyatakan Pemda membuka peluang membicarakan segala persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Sekda menghimbau agar masyarakat menyampaikan aspirasinya secara damai dan menghindari aksi-aksi demontrasi. Sebab, demo hanya akan memperburuk iklim ivestasi dan merugikan daerah.

Himbauan Sekda menarik dicermati. Soalnya, berdemonstrasi (baca hak menyampaikan pendapat/pikiran dalam bentuk lisan/ tulisan) dilindungi pasal 28 UUD 1945 dan diimplementasikan pada pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekda tentu tak bermaksud melarang demonstrasi. Apalagi sekedar menyuarakan pendapat dan pikiran, secara liasan atau melalui tulisan, malah amat digalakkan. Sebab, sesuai tujuan berdemokrasi, makin banyak yang berpendapat tentu semakin berkembang inspirasi, aspirasi dan partisiasi. Dan itu diperlukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, seperti penyusunan APBD, Perda, RTRW, RPJM dan RPJP, termasuk misalnya, musrenbang.

Begitupun himbau sekda tersebut bisa dimengerti. Terutama karena aksi demo selama ini cenderung disertai tindakan-tindakan pemaksaan melalui kekerasan (anarkis) yang mengusik ketenteraman, keamanan dan setidaknya sering mengganggu lalu lintas.

Demonstrasi yang menakutkan itu yang cenderung melanggar hukum dan hak-hak orang lain, memang sahrusnya tak perlu terjadi. Untuk sekedar menyuarakan persoalan yang terjadi, rakyat dari elemen manapun bahkan tak perlu turun ke jalan, berbondong-bondong ke kantor pemerintahan atau ke DPRD. Bukankah negara telah menyediakan lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) yang bertugas menyerap, menampung dan kemudian menyalurkan aspirasi rakyat itu?

Tapi kenapa rakyat masih memilih berdemonstrasi? Jawabannya, terlepas dari motivasi kelompok masyarakat yang berdemonstrasi, jelas karena DPR dan DPRD (provinsi dan kabupaten/kota) belum berfungsi sebagai wakil rakyat.

Logikanya sederhana. Anggota DPR/DPRD terdiri dari wakil-wakil partai. Kelembagaan wakil partai di DPR/DPRD disebut fraksi. Fraksi punya kedudukan, mendapat anggaran dan fasilitas. Karena merupakan wakil partai, maka sesuai tingkatan DPR (kabupaten/kota, provinsi dan pusat) fraksi sekaligus merupakan bentuk lain dari struktur dan hirarki organisasi partai. Dan, organisasi partai sekarang punya jaringan, seperti komisariat, ranting dan cabang hingga di pedesaan. Bahkan ada yang sampai ke tingkat jorong, kampung, RW dan RT.

Kalau jaringan organisasi partai berfungsi dengan benar dapat dipastikan semua aspirasi baik keluh kesah maupun kesulitan dan persoalan yang telah dan akan dialami rakyat akan tersalurkan lewat jaringan partai tersebut. Penderitaan pedagang kaki lima akibat penggusuran di berbagai kota dan kenaikan harga semabako di mana-mana, segera bisa disahuti..

Mengingat kelancaran transportasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi sekarang, dalam hitungan menit aspirasi dari rakyat paling bawah dan paling ujung sekalipun segera bisa disampaikan ke fraksi DPRD kabupaten kota. DPRD kemudian bisa segera meninandaklanjutinya bersama bupati dan walikota atau guebernur.

Jika persoalannya tak terpecahkan di tingkatkan DPRD kabupaten/kota, tiap fraksi bisa meneruskan ke fraksi masing-masing partainya di DPRD provinsi. Begitu seterusnya hingga sampai ke DPR-RI.

Kalau saja DPR/DPRD memanfaatkan jalur partai dan fraksi sebagai instalasi jaringan aspirasi bisa dipastikan tidak secelahpun aspirasi dan persoalan rakyat yang tak terserap, tertampung dan kemudian tersalurkan dengan benar. Dipastikan pula rakyat tak merasa perlu lagi berdemonstrasi ke kantor-kantor wakilnya sendiri. Bahkan rakyat tidak merasa perlu musrenbang dan harring, termasuk kehadiran LSM. Bukankah seluruh aspirasi, usulan dan kebutuhan rakyat sudah tersalurkan lewat jaringan partai tadi?

Toh, ada pimpinan DPRD yang bersikap konyol. Mereka menolak penyerapan dan penyaluran aspirasi lewat jalur partai dan hirarki fraksi tersebut dengan alasan belum ada UU dan peraturan yang mengatur hal itu.

Padahal pasal 7 huruf (e) dan pasal 9 huruf (e) UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik tegas menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Kemudian pasal 65 dan 78 huruf (f dan g) UU No.22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR/DPR/ DPD/DPRD malah menyatakan fungsi itu sebagai kewajiban DPRD.

Mungkin karena karena UU tersebut tak mencantumkan sanksi pidana bagi pengurus partai atau fraksi yang melanggarnya. Karena itu anggota DPRD lebih suka menunggu atau membiarkan aspirasi rakyat mengalir liar. Jika kemudian rakyat datang dengan nada protes mereka berlindung di balik kekuasaan dan prosedur formal.

Sikap itu akhirnya membuahkan sesuatu yang ironi. Aggota DPRD yang dipilih untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan Kepala Daerah dipilih untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan rakyat, kenyataannya kemudian harus di demo, dihujat, dicaci maki dan dikerasi rakyat itu sendiri. Apa boleh buat, kenyataan ini telah melemahkan kewibawaan pemerintahan di mata rakyat.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: