Negeri Antah Berantah

Teras Utama Padang Ekspres Kamis 6 Maret 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Sebutan negeri antah berantah dalam banyak cerita rakyat zaman dulu sebetulnya adalah simbol negeri tak beraturan yang cuma ada dalam kisah khayalan. Di era teknologi komunikasi dan media yang serba canggih sekarang ungkapan itu berubah makna jadi kisah nyata negeri yang pengakkan hukumnya berantakan.

Indonesia tampaknya termasuk salah satu negeri antah berantah modern alias berantakan itu. Betapa tidak. Lihatlah apa yang dilakonkan Urip Tri Gunawan seorang mantan Kajari. Ia mengetuai tim 35 jaksa, pilihan dari 75 jaksa terbaik di republik ini. Timnya ditugasi Jaksa Agung mengusut penyelewenangan dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) I & II dengan tersangka Sjamsul Nursalim, penerima dana BLBI sebesar Rp37,039 triliun (1997) dan Anthony Salim, penerima dana BLBI Rp35 triliun (1998).

Hasil kerja Tim Urip pun mengejutkan: tidak ditemukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi pada kedua tersangka. Maka, Jumat 29 Februari 2008 lalu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman, membubarkan Tim Urip dan menyatakan penghentian penyidikan kasus itu (SP3).

Eh, tiga hari kemudian (Ahad sore 2 Maret) Urip ditangkap tim KPK sedang menerima uang sebesar 660 ribu dolar AS (sekitar Rp 6,1 milyar) dari wanita bernama Artalita Suryani, di rumah Syamsul Nursalim di Simprug Jakarta Selatan.

Adakah uang itu “imbalan” atas penghentian penyidikan kasus Syamsul Nursalim, belum jelas. Yang pasti, pukul 22.00 Senin malam 3 Maret lalu, gedung Kejaksaan Agung digeledah tim KPK untuk mencari bukti kaitan uang yang diterima Urip dan SP3 kaksus BLBI itu.

Apapun kesimpulan KPK nanti, penggeledahan Gedung Kejaksaan Agung itu cukup memberi isyarat bahwa supremasi hukum di Indonesia diambang keruntuhan. Dan, kepercayaan rakyat terhadap penegak hukum kian jauh. Bayangkan, jika jaksa pilihan dan di bawah kendali langsung Jaksa Agung saja sudah demikian parahnya, apatah lagi perlakuan aparat di daerah dan di ujung-ujung negeri ini.

Jaksa Agung Hendarman Supanji pantas kecewa berat. Tapi bukan lantaran kejadian itu di luar dugaannya melainkan karena jauh dari harapannya. Sebab, beberapa hari setelah dilantik jadi Jaksa Agung 9 Mei 2007 lampau, ia sudah menyatakan bertekad membersihkan budaya korupsi di jajaran kejaksaan. Budaya korupsi itu sudah lama dirasakannya. Bahkan, karena itu, dalam perjalanan karirnya ia pernah mau mundur dari kejaksaan. (GATRA 23 Mei 2007).

Praktek korupsi di kejaksaan memang bukan hal yang kasat mata tapi kasat rasa. Artinya, meski masyarakat tahu dan bahkan jadi korban, tapi jarang terungkap karena tak ada yang berani melawan. Sebab, melawan akan dianggap tak kooperatif dan itu, salah atau tidak, bisa berakibat buruk pada seseorang. Praktek seperti inilah yang membuat para pejabat ngeri jadi pimpinan proyek.

Tidaklah aneh jika kini banyak terjadi, ada orang, salah tak bersalah, langsung ditangkap dan ditahan, misalnya atas tuduhan korupsi. Meski kemudian tak ditemukan cukup bukti, tapi karena terlanjur ditahan, tersangka diteruskan ke pengadilan. Maka, berjatuhanlah vonis bebas.

Atau seseorang dituduh mencuri hutan (ilegal loging) tapi, entah memang untuk memebaskannya, kemudian didakwa korupsi, akhirnya, memang, dibebaskan hakim. Ada pula yang, karena tak cukup bukti, jadi tersangka dan dipanggil-panggil bertahun-tahun.

Sebetulnya, Indonesia Corruption Wacht (ICW), sudah mengungkapkan pola-pola korupsi di kejaksaan itu kepada majalah GATRA edisi 1 Januari 2006 lalu. Antara lain, pemerasan saat penyelidikan/ penyidikan. Caranya, jaksa mengulur-ulur proses penyidikan atau memanggil calon tersangka melalui surat undangan tanpa menyebut status hukumnya. Saat bertemu, jaksa mengancam mengubah status saksi jadi tersangka, sehingga saksi cari aman.

Kalau posisi hukum tersangka kuat, jaksa mencari-cari kesalahan lain untuk memeras tersangka. Sewaktu menerima perkara dari polisi, jaksa/ polisi menanyakan apakah tersangka punya cukup uang. Jika tersangka kaya, jaksa akan memeras dengan berbagai cara. Pola kedua adalah negosiasi status. Modusnya, asal mau kooperatifr status tersangka diubah jadi saksi.

Menurut ICW, status tahanan (rumah, kota atau di rutan) juga jadi salah satu senjata jaksa untuk memeras tersangka. Pola ketiga adalah melepaskan tersangka atau menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. (Diduga modus inilah yang terjadi pada SP3 kasus dana BLBI itu).

Ada lagi modus dengan membuat dakwaan yang kabur sehingga tersangka bisa bebas melalui pengadilan yang sah. Pola keempat adalah penggelapan perkara. Caranya, jaksa menawarkan kepada tersangka map merah (pekara akan diproses) atau map kuning (dilepaskan). Atau dengan cara mengembalikan berkas perkara berulang-ulang kepada polisi dengan alasan untuk dilengkapi sampai perkara lenyap.

Dalam kasus narkotika, tersangka menyewa orang pengganti untuk menjalani proses hukum, sedangkan tersangka asli dilepaskan. ICW juga mengidentifikasi modus penyimpangan penanganan perkara dalam tahapan putusan hingga tahap eksekusi. Ini melibatkan jaksa, hakim, penitera, pengacara dan terdakwa.

Maka, jika dulu dongeng negeri antah berantah bisa membuat kita terlelap, kini tampaknya cerita tentang negeri berantakan membuat kita ketakutan dan tak pernah bisa tertidur.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: