“Parlemen Koranan”

Teras Utama Padang Ekspres 23 Maret 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Parlemen kita (DPR-DPRD) selalu saja mendapat julukan ekstra. Di masa Orde Lama disebut parlemen dagang sapi. Di Era Orde Baru dinamai 4-D (datang, duduk, dengar dan duit). Di awal Era Reformasi dijuluki parlemen jalanan karena, anggota legislatif atau kelompok tertentu suka bicara politik di jalanan. Kini muncul pula julukan baru “parlemen koranan” lantaran anggota dewan dianggap lebih banyak bicara di koran-koran ketimbang di dalam forum resmi DPRD sendiri.

Anggapan itu agaknya tak mengada-ada. Sekedar contoh, bacalah berita di koran terbitan Padang, selama tiga pekan Maret 2008 ini. Hampir tiap hari anggota DPRD mengeluarkan pernyataan soal kebijakan eksekutif (pemda provinsi dan kabupaten/kota). Djonimar Boer, anggota Fraksi PBB, Komisi III DPRD Sumbar, misalnya, menyatakan “Pemda kurang serius menjadikan Ulakan sebagai kwasan wisata religius (01/03/08). Lalu, Maidestal Hari Mahesa, anggota Fraksi P3, Komisi D, DPRD Padang menghimbau “Pemko Padang agar menyediakan dana tanggap darurat kesehatan” (05/03/08).

Ferizal Ridwan, anggota DPRD 50 Kota menilai Pemkab 50 Setengah Hati Meningkatkan Peran Koperasi dan UKM (10/3/08). Yulman Hadi, dari Fraksi Partai Golkar, Ketua Komisi III DPRD Sumbar, menyatakan “rencana tambang biji besi harus terbuka dan punya legalitas” (11/03/08). Faizal anggota Farkasi Partai Demokrat, Komisi C DPRD Padang menghimbau, “Pemda Padang Harus Ambil Sikap Soal Revitalisasi Pasar” (12/03/08).

Irdinansyah Tarmizi, anggota Fraksi Partai Golkar, Komisi IV DPRD Sumbar mengimbau “Dinas Kesehatan agar meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan balita”. Sebaliknya, Johardi Das, teman sefraksinya menganggap Dinas Kesehatan tak bisa dipersalahkan sepenuhnya jika ada anak bergizi buruk. Buktinya, meski diberi pengobatan gratis, toh, masih banyak warga enggan berobat (15/03/08).

H.Dt. Bandaro Nan Panjang, anggota Komisi B, DPRD 50 Kota mengharapakan “proses tender proyek supaya dipercepat (17/03/08). Esoknya, Yulman Hadi dari DPRD Sumbar menghimbau “Pemda Sumbar agar segera menuntaskan IMB Kantor Penghubung di Jakarta (18/03/08).

Taslim, anggota Fraksi PAN, Komisi III DPRD Sumbar, menghimbau agar pemerintah kabupaten/ kota yang ingin membangun objek wisata baru berkoordinasi dulu dengan daerah lain sehingga tak tumpang tindih (19/03/08).

Budiman, anggota Fraksi PKS, Komisi D, DPRD Padang, “menyesalkan banyaknya perusahaan besar pindah dari Padang ke daerah lain, karena hal itu akan meningkatkan pengangguran di kota ini. (23/03/08)

Sebetulnya substansi persoalan yang dilontarkan anggota DPRD di koran-koran itu cukup mendasar. Sayang karena disampaikan di media massa, di luar forum DPRD, di luar tata tertib, aturan dan mekanisme pelaksanaan hak-hak dan kewajiban DPRD dianggap tak memenuhi prosedur dan tidak berkekuatan hukum dan tak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu agaknya, seperti yang terjadi selama ini, pernyatan anggota dewan di koran tersebut jarang ditanggapi dan sering tak menyentuh kebijakan eksekutif.

Selain itu, saling tanggap di media bisa mengundang polemik, adu argumentasi, dan bisa berubah jadi saling memojokkan secara terbuka. Kalau hal itu dibenarkan, selain bisa merendahkan kredibilitas masing-masing, juga akan melemahkan fungsi lembaga DPRD. Dan, kalau sempat menyentuh ke urusan pribadi, tentu, bisa berbuntut munculnya tuntutan pidana. Maklum, hak imunitas anggota DPRD hanya berlaku di persidangan dewan dan tidak termasuk di media.

Seharusnya, kalau DPRD bersungguh-sungguh dengan pernyatannya tentulah akan membicarakannya secara serius dengan pihak pejabat kepala daerah atau pejabat dinas teknis terkait di dalam rapat resmi DPRD sehingga bisa berdampak terhadap kebijakan pemda. DPRD pun akan lebih terhormat jika rapat itu kemudian diliput media dan diketahui masyarakat.

Yang jadi pertanyaan, kenapa anggota DPRD lebih suka berbicara di koran ketimbang di forumnya sendiri? Apakah karena memburu popularitas atau membangun opini bahwa anggota DPRD punya kepedulian terhadap sesuatu. Bukankah, kalau pernyatannya tak profesional dan proporsional, apalagi bertentangan dengan mekanisme aturan yang berlaku dan kenyataan yang ada, mereka dianggap tak mengerti persoalan, tak tahu aturan atau dianggap “asbun”?

Adakah anggota dewan memilih berbicara di media, karena tak tahu persis duduk kejadian yang dibicarakannya? Atau karena kesulitan merumuskan pemikirannya secara lisan maupun tulisan sehingga tak berani tampil bicara di persidangan resmi? Sementara berbicara kepada wartawan bisa berlangsung secara pribadi dengan bahasa sehari-hari tanpa perlu analisa sistimatis dan dukungan fakta, tak perlu retorika yang baik dan juga bebas dari kemungkinan diinterupsi?

Apapun alasannya, kecenderungan berbicara di media mengesankan anggota dewan tak bersungguh-sungguh dengan pernyataan, himbaun dan penilaiannya. Lihat saja nasib interpelasi DPRD terhadap walikota Padang atau sorotan anggota DPRD Sumbar tentang penggunaan mobil dinas pemda tahun lalu. Setelah meledak-ledak di koran, tanpa jelas keputusannya, anggota dewan bungkam. Wartawan pun tak lagi menyoalnya.

Tampaknya akademisi Ilmu Sosial Politik Uinversitas Andalas, Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol, atau perguruan dan lembaga lainnya perlu meneliti kecenderungan “parlemen koranan” tersebut. Mana tahu nanti ditemukan ada faktor mendasar yang boleh dipertimbangkan untuk memilih calon anggota legislatif di masa datang. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: