Partai Buka Tutup

Refleksi Haluan 12 Febaruari 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Partai politik kini bak perusahaan angkutan umum yang terbuka buat semua penumpang ke semua jurusan. Syaratnya, bayar, dalam bentuk meteri (uang/fasilitas) atau immateril (status sosial) dan patuh kepada sopir selama perjalanan. Sebaliknya, bagi penumpang, asal dapat kursi empuk berapa pun tarifnya akan dibayar.

Akibatnya, tak jelas lagi entah penumpang yang dibesarkan kendaraan atau kendaraan yang dibesarkan penumpang. Yang pasti karena itu ada saja orang kaya atau berkedudukan “naik di jalan”, entah tujuannya dekat atau jauh, tiba-tiba duduk di kursi nomor satu atau di kelas eksekutif. Tak soal apakah kemudian ia locat di tengah jalan atau ganti mobil lagi sampai di tujuan.

Karena itu tak aneh kalau Kumar Z. Chan, Wakil Ketua Partai Golkar Bukittinggi dipasangi pin Partai Demokrat (PD) oleh pengurus PD saat pelantikan Pengurus Ranting PD se-Bukittinggi, 14 Januari 2008 lalu.

Kadang partai politik bak “bolek”, perangkap ikan terbuat dari dinding bambu di mulut muara sungai. Saat air pasang pintunya terbuka. Bila air surut pintunya tertutup dan ikan yang tadi terbawa air pasang akan terperangkap dan mudah ditangguk. Celakanya, “bolek” tak cuma menjaring ikan tapi bisa juga buntal, kura-kura dan bahkan ular.

Pernyataan dr. Ruyandi Hutasoit, Ketua DPD Partai Damai Sejahtera (PDS), seperti diberitakan Haluan 9/2/08 lalu, amat menarik. Katanya, partai yang berbasis umat Kristiani ini kini tak lagi terbatas bagi umat Kristen. PDS juga terbuka bagi penganut agama lain. “Kalau ada kiyai (tentu maskudnya juga ulama/buya dan ustaz) yang ingin maju bersama PDS akan kami dukung,” ujar Ruyandi.

Tapi persoalannya, partai bukan perusahaan bisnis yang terbuka bagi pemodal mana saja. Partai adalah perahu yang berkemudi ideologi, paham, aqidah dan cita-cita pendiri dan pengurusnya. Karena itu partai hanya bisa diwariskan kepada kader yang dibina melalui penanaman ideologi dalam waktu yang panjang. Tidak secepat memakai jaket partai.

Maka, dalam kontek ideologi tersebut, pantaskah menyebut seseorang kader satu partai kalau “naik di jalan” apalagi berbekal ideologi dan tujuan yang berbeda. Pantaskah, misalnya, menyebut seorang buya/ustaz sebagai kader PDS atau sebaliknya.

Adalah naif sebuah perahu, dalam koalisi apapun, dengan dua tiga kemudi bisa mencapai tujuan yang sama. Jika perahu penuh orang bermuka ganda, kalau bukan perahunya karam, tentu penumpangnya pada berantam.

Zaman Orde lama partai identik dengan ideologi. Masa Orde Baru dikenal kebijakan massa mengambang. Rakyat bebas memilih partai berasas yang sama, sebagai penyalur aspirasi. Kini tampaknya yang berlaku malah partai mengambang, di mana rakyat menentukan pilihan bukan atas kesamaan misi dan ideologi melainkan karena pengaruh figur dan uang seperti lazimnya dalam pemilu dan pilkada belakangan.

Karena itu logis kalau pengurus partai dan fraksinya di legislatif suka cakaran dan asyik mengurus diri sendiri ketimbang menyalurkan aspirasi rakyat. Apalagi kalau aspirasi itu secara materil dan politis dianggap tak menguntung seseorang atau partai. Akhirnya, kalau mau beraspirasi, seperti terjadi dalam tiap pengesahan undang-undang, harus bayar.

Dalam kondisi seperti itu partai politik tentulah tak bermanfaat lagi bagi rakyat.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: