Partai Kaki Lima

Refleksi Haluan 18 Februari 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Kalau ada partai pedagang kaki lima (PKL), tentulah partai ini berpeluang meraih suara pada pemilu 2009 yang akan datang. Soalnya, selama tiga tahun ini berita di televisi nyaris diwarnai penggusuran PKL oleh Satpol PP di berbagai penjuru kota negeri ini. Kalaupun ada selingan, itu berita bencana alam banjir dan longsor.

Kebutuhan partai PKL tampaknya cukup beralasan mengingat partai yang ada dan punya wakil di DPR/DPRD, nyaris tak bermanfaat melindungi mereka. Penggusuran demi penggusuran di biarkan berlalu begitu saja tanpa pernah ada solusi dan alternatif peluang hidup buat mereka.

Bahkan, ratap tangis dan teriakan mereka dibiarkan tenggelam dalam himpitan eskapator dan mesin penggusur para walikota, Satpol PP, yang makin beringas di tengah cahaya api kebakaran dan jatuhnya korban luka berdarah.

Padahal merebaknya pedagang kaki lima, dikathaui adalah akibat akumuluasi krisis moneter 1997 dan bah reformasi. Saat itu ekonomi rakyat porak poranda, pemerintah kehilangan wibawa dan penegakkan hukum pun tak terukur sehingga korupsipun jadi subur. Sementara politisi bak kesurupan dengan urusan diri dan kekuasannya sehingga partai yang mengaku pembela rakyat kecilpun bergeming melihat PKL digusur.

Di tengah kondisi itulah rakyat turun menjadi PKL dan mengisi setiap celah kota tanpa bisa diatasi pemerintahan yang memang sedang tak berwibawa. Dan, setelah aksi unjukrasa politik mereda dan para koruptor mulai diadili satu persatu, meski lebih banyak yang bebas ketimbang dihukum, pemerintah tampaknya ingin kembali unjuk wibawa.

Sayang, unjuk wibawa itu ditunjukan dalam bentuk penertiban jalan dan pasar dari PKL. Padahal menurut para pakar, termasuk pejabat kota itu sendiri, PKL selama ini adalah sektor informal yang menjadi pilar ekonomi bangsa. Kenyataan pun membuktikan bahwa tak satupun kota di dunia tanpa PKL. Bahkan, dunia pariwisata berkembang berkat PKL.

Jika para pakar dan pejabat itu benar, mestinya yang mendesak ditertibkan justru pejabat dan kebijakan terhadap PKL itu sehingga pilar terakhir ekonomi bangs itu tak ikut terjungkal.

Tapi apa boleh buat, para pejabat walikota dengan Satpol PP-nya, tampaknya tak sadar terjebak skenario politik tangan-tangan asing sehingga lupa telah dibenturkan dengan rakyatnya. Pihak asing selalu berusaha mempertahankan pemeintahan agar tidak stbail dan tak pernah kuat. Sebab, hanya dalam kondisi seperti itu pihak asing mudah melancarkan misi dan mengendalikan Indonesia.

Para walikota, ternasuk kota Padang, tampaknya tak sadar bahwa aksi penggusuran pedagang kaki lima itu akan berbuntut pada sikap politik masyarakat terhadap pemerintah dan termasuk dalam pilkda. Karena itu ada yang meramalkan kota-kota di mana PKL terus digusur dan tak diberi lokasi yang wajar, walikotanya tidak akan dipilih rakyatnya.

Tampaknya, selain rmalan itu, ramalan akan munculnya kerusuhan sosial akibat penggusuran PKL, jelas hal menarik dinantikan(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: