Prawisata Tanpa Otorita

Refleksi Haluan Rabu 9 April 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pembicaraan tentang pariwisata di Sumatera Barat, tampaknya lebih tepat disebut gunjingan. Sebab, nyaris tak satupun yang mendalilkan pandangan dan pikirannya pada hasil penelitian, atau sekurangnya hasil observasi.

Sedemikian ramainya gunjingan itu, Sumatera Barat yang indah alamnya, terkesan sangat buruk. Celakanya, ujung ujungnya berbelok ke urusan politik, menyodok ke pemerintah daerah atau Kepala Dinas Pariwisata. Padahal objek wisata itu tak pernah beranjak dari tempatnya.

Objek wisata pada prinsipnya adalah tempat rekreasi, tempat bersenang-senang dan makan-makan sembari menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan, objek rekreasi berkembang ke perkotaan, perpustakaan, arsitektur, pertunjukkan dan ke karya seni budaya.

Semua objek wisata akan tetap dikunjungi warga dan bangsa lain selama warga setempat tetap memelihara dan menghargai objek tersebut. Adalah aneh kalau sesuatu yang tak dikagumi dan tak dihargai penduduk setempat akan dikagumi dan dihargai warga dan bangsa lain.

Penghargaan pada objek wsiata bisa dilihat sejauh mana objek wisata itu dipelihara, keseniannya berkembang, pakaian dan budayanya seperti cindera mata masih dipakai dan diperlihara. Apakah masakannya masih jadi santapan sehari-hari atau tidak.

Persoalan pariwisata di Sumatera Barat sesungguhnya bukan hanya pada sarana dan prasarana, fasilitas pendukung tapi pada sikap dan penghargaan pada objek wisata itu sendiri. Buktinya, hampir semua objek wsiata yang “dijual” tidak terpelihara keindahannya, kenyamanan, bersihan, dan keamanannya.

Sebagai contoh, sebutlah Ngarai Sianok, yang berada di tengah kota. Panorama ngarai itu disesaki pedagang sehingga tak jelas lagi, apakah yang dijual keindahan alam atau barang-barang di kedai di sekitarnya.

Objek wisata yang berada di nagari, dan jauh dari jalan utama keadaannya sungguh tak nyaman. Selain tak terurus kebersihannya, hampir di setiap kampung yang dilewati mengutip pungutan. Tagihan parkir tak beraturan dan petugas kemanannya pun tak jelas.

Tampaknya, jika dibandingkan Jawa Barat, Sumatera Utara dan bahkan Malaysia, ketertinggalan Sumatera Barat hanya karena objek-objek wisata di daerah ini belum dikelola perusahaan yang punya kewenangan penuh (otorita). Punya otorita mengelola retribusi, kebersihan, ketertiban, keamanan, pedagang dan fasilitas yang ada.

Badan ini bisa berupakan CV atau PT yang didirikan atas kerjasama dengan nagari, pihak swasta, dinas prawisata atau pemda setempat. Pemda perlu memfasilitasinya sehingga perbankan bisa berandil mengembangkan objek wisata tersebut secara proforsional, layaknya terhadap hotel-hotel.

Adapun promosi dan “pemasaran”, dibantu Dinas Prawisata dapat dikelola asosiasi perjalanan wisata. Merekalah yang akan mendapat keuntungan dari kunjungan wisatawan itu.

Selama objek wisata yang berada di daerah-daerah dan bahkan berada di nagari-nagari masih dikelola secara acakan seperti sekarang, keadaannya tak akan berubah. Dinas Prawista terus jadi gunjingan dan objek wisatanya pun tak akan pernah terurus secara baik. (*)

Iklan

One Response to Prawisata Tanpa Otorita

  1. Manado, SN – Guna menjadikan Sulawesi daerah tujuan wisata paling diminati di Indonesia setelah Bali, maka Gubernur Sulut telah membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Propinsi Sulawesi Utara (BPPD Sulut) atau North Sulawesi Tourism Board (NSTB, melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 24 tahun 2009.

    Badan yang sangat strategis ini bertujuan mulia, antara lain untuk mengakomodir meningkatkan kunjungan wisata ke Sulaweisi Utara, serta dengan ditetapkannya provinsi ini sebagai daerah tujuan wisata nasional sehingga perlu peningkatan citranya. Disamping itu, berbagai sarana penunjang industri pariwisata telah siap, termasuk di dalamnya industri MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) sebagai bagian internalnya.

    Sulawesi Utara telah terbukti berhasil menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertaraf internasional seperti World Ocean Conference 2009, Coral Triangle Initiative Summit serta Sail Bunaken. Hal ini menjadi port folio penting untuk melangkah lebih maju lagi.

    Peraturan Pemerintah Sulut yang ditanda-tangani Gubernur tersebut menegaskan bahwa Badan ini adalah murni swasta dan susunan organisasi badan ini terdiri atas unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana. Sebagai pimpinan dalam unsur Penentu Kebijakan, seperti tersurat dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 216 tahun 2009 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, adalah Haryanto Adikoesoemo, yang dibantu oleh wakil ketua Shinta Kamdani dan Sekertaris Dino Antonio serta wakil-wakil dari asosiasi-asosiasi: unsur PHRI, ASITA, INCA, NSWA, unsur GM Hotel, unsur Chef Sulut, INACA, pakar industri pariwisata serta DR. Dessy Mantiri (tokoh masyarakat dan akademis).

    Haryanto Adikoesoemo, yang dikenal sebagai intrepreneur dan Presiden Direktur AKRLand Development, mengatakan, potensi pariwisata Sulawisi Utara sangat luar biasa. potensi itu harus terus digali dan dibarengi dengan pemberdayaan seluruh sektor yang akan terkait dengan pariwisata. “Bapak Gubernur telah mempercayakan kepada saya dan teman-teman di Unsur Penentu Kebijakan untuk bersama dengan semua pihak menguatkan pilar-pilar kepariwisataan di Sulawesi Utara,” katanya ketika mengukuhkan Badan Pelaksana yang diketuai Widijanto.

    Pengukuhan unsur Badan Pelaksana diadakan di Manado Convention Center, Boulevard, Jl. Piere Tendean, pada Sabtu 24 Oktober 2009. Sebagai Direktur Eksekutif dipillih Widijanto, dibantu oleh empat direktur yang membawahi bidang-bidang yaitu: Direktur Bidang Promosi & Pemasaran, Ika Sastrosoebroto, Direktur Bidang Industri & Investasi, Lilli Admodirjo, Direktur Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Bimo Mulyo dan seorang Direktur Keuangan.

    Kedua unsur ini akan menjadi tulang punggung kebijakan-kebijakan kepariwisataan di Sulut seperti mempromosikan seluruh kekuatan sektor pariwisata keluar daerah bahkan keluar negeri, mempublikasikan secara lebih luas lagi seluruh potensi yang ada. Untuk itu, tidak terkecuali, seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat luas, profesional, pebisnis harus mendukung badan promosi yang independen ini.

    Meskipun NSTB sepenuhnya dibawah kendali swasta namun aktivitasnya tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kini saatnya masyarakat Kawanua-Sulawesi Utara-bangkit dan bekerja lebih keras dan profisional lagi untuk menyambut kedatangan lebih banyak wisatawan dan pelaku-pelaku bisnis dibidan g kepariwisataan maupun yang lain. “NSTB akan menjadi wadah yang sangat efektif membangun perekonomian Sulut melalui sektor pariwisata,” kata Widijanto. (Levita)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: