Masjid Raya Moh.Natsir

26 November 2008

Komentar Singgalang Jumat 21 November 2008

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Rapat Panitia Pembangunan Masjid Raya yang dipimpin Gubernur H. Gamawan Fauzi, dan Wakil Gubernur H. Marlis Rahman, Kamis (20/11/08) lalu membicarakan bayak hal. Antara lain soal sumber dana pembangunan yang diperkiraan lebih Rp 700 milyar. Peluangnya, bisa dari masyarakat nagari, Pemda Kupaten/Kota, bantuan negara-negara Islam seperti Malaysia, Brunai Darusslama dan timur tengah yang sudah dijajaki.

Saya sendiri mengusulkan agar masjid itu diberi nama Masjid Raya Mohammad Natsir. Alasannya, pertama, Moh.Natsir asal Maninjau, lahir 17 Juli 1908, di kampung Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok dan wafat 6 Februari 1993 di Jakarta dalam usia 84 tahun, adalah tokoh nasional di bidang pendidikan, politik dan negarawan.

Dialah yang berjuang dibentukanya Kementerian Agama kini Departemen Agama (1946), saat jadi anggota Badan Pekerja KNIP, parlemen pertama RI (1945-1946). Natsir juga pernah menjabat Menteri Penerangan RI (1946-1949) Perdana Menteri RI (1950-1951). Pendiri dan Ketua Umum Partai Masyumi (1949-1958). Atas jasa-jasanya itu Presiden SBY 7 November 2008 lalu mengukuhkannya sebagai pahlawan nasional dan dianugrahi Bintang Mahaputera Adiprana di Istana Negara.

Kedua, Moh. Natsir merupakan tokoh dan pemimpin dunia Islam terkemuka. Ia pernah menjabat Wakil Presiden World Muslim Congress (Muktamar Alam Islami), yang berpusat di Karachi, Pakistan (1967), anggota World Muslim League berpusat di Mekah (1969), anggota Majlis A’la al-Alam lil Masajid (Majelis Tinggi Masjid se-Dunia), di Mekah (1972).

Natsir bahkan pernah menerima “Faisal Award” atas pengabdiannya kepada Islam dari Raja Faisal (1980). Ia juga anggota inti dewan pendiri The International Islamic Charitable Foundation, di Kuwait (1985) dan anggota Dewan Pendiri The Oxford Centre for Islamic Studies, di London, Inggris dan angota Majelis Umana’ International Islamic Univesity, berpusat Islamabad, Pakistan (1986). Ia juga pernah diusulkan menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Konperensi Islam (OKI), tapi tak disetujui Pemerintah RI.

Natsir juga penulis sejumlah buku Islam. Antara lain, Fiqh Da’wah, dan Ikhtaru Ahadas Sabilain (Pilih Salah Satu dari Dua Jalan). Buku tentang Palestina berjudul Qadhiyatu Falisthin (Masalah Palestina). Atas karya dan pemikirannya Moh. Natsir dianugerahi beberapa gelar Doktor Honoris Causa. Bidang Politik Islam dari Universitas Islam Libanon (1967), bidang sastra dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan bidang pemikiran Islam dari Universitas Saint dan Teknologi Malaysia (1991).

Kepribadian Natsir yang hidup penuh kesederhanaan juga patut jadi tauladan. Dia adalah satu dari sedikit tokoh Islam Indonesia yang berjuang menghidupi Islam, bukan yang memanfaatkan Islam untuk kehidupan pribadinya seperti kebanyakan orang yang mengaku tokoh Islam sekarang.

Ketokohan Natsir di dunia Islam teruji. Di awal Orde Baru, Ali Moertopo dan Benny Moerdani diutus pemerintah menghadap Tengku Abdurrrahman, Perdana Menteri Malasyia, membicarakan pemulihan hubungan Indonesia –Malaysia. Keduanya baru diterima Abdurraham setelah mengantungi surat pribadi Moh. Natsir dari dalam penjara. Natsir ditahan Soekarno 1960 -1966.

Begitu juga saat Menlu RI, kala itu, Dr Soebandrio menunaikan haji dan bertemu Raja Faisal tahun 1965. Soebandrio bercerita perkembangan Islam di Indonesia. Tapi Raja Faisal marah kenapa pemerintah Indonesia menahan Natsir. “Saudara tahu, Natsir itu bukan pemimpin umat Islam Indonesia saja, Natsir pemimpin umat Islam dunia!”, kata Raja Faisal.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dipastikan orang Minang dan bangsa Indonesia khususnya dan pemimpin organisasi dan negara Islam umumnya punya ikatan historis, politis dan emosional dengan Moh. Natsir. Dengan digunakannya nama Moh. Natsir pada masjid raya itu, selain akan dianggap sebagai penghargaan kepada Moh. Natsir sekaligus akan mempetautkan hubungan historis dan emosianal antara mereka dan Moh. Natsir ke masjid raya tersebut.

Dengan bernama Moh. Natsir, orang Minang, bangsa dan negara Indonesia dan negara Islam dunia akan merasa ikut memiliki masjid tersebut. Karena itu, dapat dipastikan masyarakat Minang, bangsa Indonesia, pemimpin negara dan organisasi Islam dunia akan merasa ikut bertanggungjawab atas kelangsungan pembangunan masjid tersebut.

Paling tidak, para pemimpin organisasi dan negara Islam, seperti Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Mesir dan sebagainya, akan ikut membantu masjid raya sebagai penghargaan dan balas jasa mereka terhadap Moh. Natsir. Gubernur Gamawan Fauzi berjanji akan membicarakan usul itu bersama DPRD sehingga bisa diterbitkan Perda atau Pergub Tentang nama Masjid Raya Moh. Natsir itu.

Tapi hasilnya, tentu, tergantung anggota DPRD melihat Moh. Natsir apakah masih berharga dan dihargai. Jika Natsir cuma dianggap orang biasa dan orang lain tentulah nama Natsir tak akan diabadikan untuk masjid itu.(*)

Iklan

Sepinya Generasi Muda Islam

13 November 2008

Refleksi Haluan 14 November 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ada tapi terasa tak ada. Begitulah kondisi organisasi pemuda/ mahasiswa Islam refresentasi dari generasi muda Islam yang menempatkan nilai-nilai keislaman dalam sikap dan bersikap, setidaknya di Sumatera Barat. Antara lain, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) yang terbilang organisasi pemuda/mahasiswa Islam tertua di Indonesia.

Namun sejak pertengahan pemerintah Orde Baru kiprah dan eksistensinya nyaris tak dirasakan lagi. Kalau pun muncul, hanya dalam acara seperti kongres, muktamar, musda, muswil, rapim dan sebagainya. Atau muncul mengusung bendera dalam aksi-aksi demosntrasi.

Keprihatinan bahkan telah datang dari kalangan internal organisasi yang bersangkutan. Hal itu misalnya terbaca dalam buku hasil Kongres HMI di Makasar Februari 2006, dan dalam diskusi Pengurus HMI Cabang Padang 18 Oktober 2008 lalu yang bertajuk Independensi HMI Menajwab Dinamika Politik Bangsa. Hal senada terbaca dari pidato PB – PII pada Harba ke 61 dan diskusi Harba PII Sumatera Barat di Bukittinggi 4 Mei 2008 lalu .

Tema diskusi Rapim Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, Antara Tantangan dan Harapan, di Padang 25 Oktober 2008 juga menyiratkan keprihatinan terhadap kiprah oraginasi kepemudaan Islam itu. Kenapa?

Berbicara dan berdilog di tiga kesempatan di atas, saya melihat adanya pembelokkan visi dan misi yang membuat organisasi kemahasiswa/ kepemudaan Islam kehilangan arah dan kiprah. Zaman Orde Lama, organisasi itu teguh menjalankan visi dan misi keislaman karena mendapat tekanan dan tantangan politik baik dari pemerintahan Presiden Seokarno maupun Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kendati peralihan Orde Lama ke Orde Baru melahirkan sejumlah aktivis organisasi pemuda/ mahasiswa Islam ke permukaan, namun setelah pemerintah Orde Baru merangkul semua tokoh muda Islam untuk duduk di partai politik, di organisasi kepengusahaan, dan birkorasi, membuat keadaan berubah. Peluang itu telah membuat tujuan berorganisasi di kalangan aktivis berbelok ke politik praktis dan misi keislaman mulai terabaikan.

Ketika kemudian peluang itu kian menyempit di akhir Orde Baru, apalagi setelah Reformasi, di mana yang berkibar adalah aksi menantang pemerintahan, aktivis organisasi pemuda/ mahasiswa Islam pun mulai kehilangan arah.

Seharusnya hal itu tak perlu terjadi kalau pemuda/mahasiswa Islam kembali pada misi keislaman. Sebab, kini tantangan makin berat. Lihat saja bagaimana upaya merusak aqidah, misalnya, lewat SMS ramalan (syirik) nasib di televisi. Kemudian upaya reposisi ulama oleh partai dan tokoh partai Islam tertentu sehingga Hadits dan Alqur’an pun disalahartikan dan ibadah diperalat jadi pengumpul massa politik dan zikir seolah lebih penting ketimbang ibadah wajib. Lalu, praktek pemiskinan dan pembodohan rakyat oleh politisi dan brikrat dan sebaganya.

Saya percaya dengan mengemban misi keislaman eksistensi organisasi pemuda/ mahasiswa Islam akan tetap tegak. Dan, ia tetap jadi anak kandung umat Islam. (*)


Celah Resah Calon Pemilih

12 November 2008

Refleksi Haluan 22 Oktober 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Minat warga ikut pilkada Walikota Padang esok 23 Oktober 2008 tampaknya cukup besar. Hal itu tergambar dari keluh kesah warga yang sampai kemarin dikabarkan masih banyak yang belum mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dan kartu pemilih.

Lucu, memang. Ada istri yang sudah memperoleh surat dimaksudnya, tapi suami dan anaknya malah tak kebagian. Kejadian lain, beberapa keluarga malah tak tercatat dalam daftar pemilih di KPPS. Ada yang mendapat pemberitahuan dan kartu pemilih tapi bukan beralamat sipemilik nama. Sebaliknya, alamatnya benar tapi nama di kartu beda dan tak dikenal pemilik rumah. Ada pula yang kebagian kartu tapi TPS yang ditunjuk beda RT/ RW dan bahkan beda kelurahan.

Kenapa? Jawaban petugas di kelurahan dan kecamatan tak sama. Ada yang bilang jika nama dan alamat beda tak boleh ikut memilih. Bagi yang tak dapat kartu pemilih bisa menggunakan KTP atau SIM. Tapi ada pula yang mengatakan sebaliknya.

Tak heran bila di tengah ketidakpastian itu beredar bermacam-macam isu. Misalnya, ada memang warga yang tak diberi kartu pemilih karena dicurigai pendukung calon walikota tertentu. Alasan yang sama diduga juga dilakukan sehingga banyak warga tak mendapat kartu pemilih.

Apakah ini permainan atau kecurangan, biar pihak berwajib yang mengusut. Yang pasti mekanisme dan prosedur pendataan calon pemilih itu cukup terang. Bermula dari Data Agregat Kependudukan/kecamatan (DAK2) dan Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilu yang diserahkan Walikota Padang Fauzi Bahar kepada Endang Mulyani, Ketua KPU Padang, 5 April 2008.

Berdasarkan DAK2, pada hari itu jumlah penduduk Padang adalah 668.972 dan yang penduduk potensial pemilu atau disebut daftar pemilih sementara berjumlah 472.232. Pendataan pada akhir September 2008 menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan Aggregat Kependudukan mencapai 729.334 jiwa. Yang potensial pemilu 512.725 jiwa.

Sesuai prosedur, jumlah penduduk potensial pemilu itu KPU Padang itu dicek ulang dan dikonfirmasi langsung oleh KPU melalui KPPS, di tiap rumah tangga di seluruh RT/RW dan kelurahan. Jumlah calon pemilih yang didapat KPU, seperti penah diumumkan, adalah 539.000 jiga.

Meski data KPU beda sekitar 27.000 antara dari jumlah penduduk potensial pemilu dari Pemko Padang, mestinya KPU menyiapkan semua logistik, seperti surat pemberitahuan dan kartu tanda pemilih, untuk 539.000 calon pemilih.

Terlepas dari dugaan kecurangan, pihak-pihak berkompenten menduga pengecekan dan konfirmasi serta pendataan kembali daftar penduduk potensial pemilu oleh petugas KPU di lapangan tidak akurat. Diduga karena itu ada warga yang tak terdaftar dan tak mendapat kartu pemilih, salah nama, salah alamat, umur dan beda alamat dan TPS yang ditunjuk.

Namun demikian siapapun yang keliru, persoalannya sekarang bagaimana KPU memastikan warga yang telah berhak pilih bisa menggunakan haknya. Jika KTP atau SIM, tak berlaku, lalu bagaimana. Jika tak ada alternatif, tentu hak warga terlanggar. Dan, percumalah Ketua KPU Padang Endang Mulyani menyeru warga menggunakan hak pilih dalam pilkada ini.


Amanah di Jalur KPU

12 November 2008

Komentar Singgalang 29 Oktober 2008

Oleh Fachrul Rasyid H

Pernyataan Prof. Dr. Djohermansyah Johan, Deputi Bidang Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden, menjawab pertanyaan wartawan tentang pilkada Padang, di sebuah hotel di Padang Senin lalu, cukup menampar wajah orang Minang. Menurut guru besar Institut Ilmu Pemerintahan ini pilkada Padang adalah pilkada terburuk di Indonesia. Inilah pilkada pertama yang partisipasi masyarakatnya kurang 50%. (Detak Malam- Padang tv, 27 Oktober 2008).

Djohermansyah mungkin tak berlebihan. Sebab jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU mencapai 539.660 jiwa. Angka lebih banyak 26.935 jiwa dari jumlah penduduk potensi pemilu dari Pemko Padang cq Kantor Catatan Sipil yang jumlahnya cuma 512.725 jiwa. Boleh jadi ini membuktikan petugas KPU lebih cermat dan jelimet melakukan pemutakhiran data.

Kemudian, sesuai penjelasan Ketua KPU Padang di beberapa media, baik DPT maupun prosedur pemilihan sudah disosialisasikan sejak 23 Agustus lalu. DPT itu bahkan ditempelkan di masjid-masjid dan kantor lurah. Kemudian, tiga hari sebelum pilkada 23 Oktober lalu, KPU telah menyampaikan surat pemberitahuan pemilih dan kartu tanda pemilih untuk 539.660 warga. Artinya sebanyak itulah warga yang memenuhi syarat ikut pilkada.

Nyatanya warga yang ikut pemilihan/ pencoblosan hanya 303.123 jiwa (PM/27 Okt 2008). Artinya ada 236.537 atau hampir 50% warga tak ikut memilih. Nah, apakah 236.537 warga itu golput? Pernyataan dari KPU dan dugaan-dugaan yang dilontarkan pihak-pihak tertentu memang demikian.

Tapi fakta di lapangan bicara lain. Sebagaimana diberitakan harian terbitan Padang sejak 24 Oktober 2008, di sejumlah tempat banyak warga mengaku tak mendapatkan kartu pemilih, tak terdapaftar dan tidak bisa memilih. Di beberapa kelurahan, seperti di Dadok Tunggul Hitam, di Ujung Karang disebutkan ribuan warga tak mendapat panggilan dan kartu pemilih. Akibatnya, di beberapa TPS ada warga yang protes dan berunjuk rasa menuntut KPU melayani hak pilih mereka.

Padahal kalau KPU benar telah mendaftrakan semua calon pemilih, lalu menyosialisasikan DPT, menempelkannya di masjid-masjid, dan memberi tahu adanya DPT di kelurahan, mungkin warga tidak berunjuk rasa dan protes. Bukankah warga bisa membaca DPT itu di tiap masjid, atau datang di kelurahan? Tapi protes muncul lantaran DPT, pemberitahuan dan kartu pemilih baru dibagikan ke warga tiga sebelum hari pemilihan, saat pintu keberatan sudah ditutup KPU.

Ketua Panwaslu Padang, Maulid Hariri Gani, seperti dikutip Pos Metro 26/10/2008, mengakui. Katanya, sosialisasi pilkada oleh KPU kurang maksimal. Itu terlihat saat pengumuman daftar pemilih sementara beberapa bulan lalu. Beberapa PPS di kelurahan terbukti tak mengumumkan daftar tersebut,” katanya.

Jika Hariri dan warga punya bukti berrati sekitar 50% warga yang tak menggunakan hak pilihnya bukanlah karena golput. Mereka mungkin bisa disebut korban kelalaian atau kesengajaan sehingga hak pilihnya terabaikan. Dan, itu bisa dilaporkan ke polisi melanggar pasal 115 ayat ( 1 dan 2) UU No 12 TAHUN 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa, (1) setiap orang yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara 3 sampai 12 bulan dan denda Rp3. juta sampai Rp12 juta. (2) Setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara 12 hingga 24 bulan dan denda Rp12 juta hingga Rp24.juta.

Terlepas dari buruk tidaknya pilkada Padang itu, yang mengusik pikiran adalah pernyataan pejabat selama ini, terutama kepala daerah, yang menyebut jabatan adalah sebuah amanah. Nah, kalau penyaluran amanah itu oleh KPU nanti terbukti melanggar hukum, pertanyaannya, masih pantaskah jabatan itu disebut sebuah amanah?

Sebaliknya, kalau benar sekitar 50% warga dewasa dikota ini memilih golput, bukankah itu berarti bahwa sekitar 50% warga tidak mengamanahkan jabatan itu kepada kepala daerah terpilih?

Agaknya mereka yang biasa mendalilkan ayat Quran dan nilai-nilai agama tiap kali bicara tentu tahu arti amanah dalam keadaan seperti itu.(*)


Nasib Masjid Muhammadiyah

12 November 2008

Komentar Singgalang 18 Agustus 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Menyongsong bulan suci Ramadhan tahun ini, mengingatkan kita pada hari-hari menjelang Muktamar Muhamadiyah sekitar November 1975 silam. Saat itu Sumatera Barat digemparkan rubuhnya kubah Masjid Muhamadiyah yang baru berusia beberapa tahun. Begitu mengejutkan, sampai berhari-hari kemudian halaman surat kabar lokal dan nasional dihiasi gambar kubah yang tumbang itu.

Tak jelas di mana salahnya. Yang pasti sejak itu masjid kebanggaan Sumatera Barat yang menjadi landmark kota Padang berganti nama jadi Masjid Taqwa Muhammadiyah. Tapi bertahun-tahun kemudian masjid itu dibiarkan tanpa kubah. Baru sekitar November 2006 lampau, setelah mendapat bantuan Walikota Padang, dibangun lagi kubah alumenium berangka besi pipa.

Nyatanya, usia kubah minimalis itu cuma beberapa bulan. Sekitar akhir tahun 2007 lalu kubah itupun jatuh meram. Tak jelas juga apa yang salah. Yang diganti kemudian bukan lagi nama masjid tapi pengurusnya. Sejak itu, entah tak kuat memikul kubah, masjid besar berlantai dua itu, seperti yang tampak sekarang cuma diberi penutup layaknya rumah biasa dengan model atap ala piramida.

Begitupun suasana di sekitarnya tak lagi nyaman. Berdiri di pekarangannya yang cuma selebar tiga meter seolah berada di emperan toko di pinggiran Ghoan Hoat. Maklum, sejak terminal opelet itu dialihfungsikan jadi pertokoan, terminal opelet beralih ke depan masjid ini.

Tak aneh kalau setiap waktu salat tiba, suara azan dan suara imam tenggalam dalam hiruk pikuknya suara kelatnson, teriakan kernet yang berebut penumpang dan penjual keliling yang mencari nafkah. Di tengah kebisingan itu kadang terlihat pula pengemis menadahkan tangan atau sesekali pencopet yang merogok kocek pejalan kaki.

Pengurus masjid atau pengurus Wilayah Muhamamadiyah Sumatera Barat yang bermarkas di sini mungkin belum terusik. Tapi wajah masjid itu berbicara. Ia kelihatan menderita dan kusut diterpa debu bercampur asap kendaraan. Isyarat penderitaan itu kian terbaca dari bulan sabit yang bertengger di puncak menara yang kini mulai miring. Pada gilirannya, mungkin bulan sabit simbol Islam itu akan jatuh mengikuti kuba-kubah terdahulu.

Menyedihkan memang. Masjid bernama Taqwa yang menjadi simbol kebesaran Islam dan simbol kebesaran organisasi Muhammadiyah Sumatera Barat ini seperti kehilangan marwah, gezah dan makna. Masjid itu seolah rumah gadang yang ditinggal merantau oleh kaumnya.

Padahal masjid itu sudah melahirkan, bahkan memdoli dan membesarkan sejumlah tokoh di daerah ini. Sebutlah sejumlah pengusaha, pedagang, guru, dosen, mubaligh dan ulama. Mereka merasa belum besar dan bahkan tak menjadi besar kalau tak membawa nama besar Muhammadiyah.

Malah, ketika diantaranya mendapat tekanan politik atau memerlukan dukungan politik misalnya, saat pencalonan anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon pengurus partai dan bahkan calon kepala daerah, mereka ramai-ramai mengusung nama Muhammadiyah.

Di bidang pendidikan, Muhammadiyah penyumpang terbesar lembaga pendidikan di daerah ini. Muhammadiyah memiliki puluhan sekolah, mulai dari TK, SD, SMA/SMK dan sampai Universitas. Muhammadiyah juga bergerak di bidang sosial, mulai panti asuhan, balai kesehetan hingga rumah sakit. Diperkirakan hampir satu juta warga Sumatera Barat adalah anggota Muhammadiyah.

Secara politik Muhammadiyah juga punya kekuatan besar. Meski Partai Amanat Nasional (PAN) tak mau disebut partainya orang Muhammadiyah, tapi kelahiran, pendiri, basis kader dan lambang partai itu sendiri, sulit mengelakkannya dari Muhammadiyah. Kini PAN punya sembilan wakil di DPRD Kota Padang dan tujuh wakil di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Bahkan Walikota Padang Fauzi Bahar adalah Ketua PAN Padang. Belum dihitung mereka yang bermodalkan Muhamadiyah tampil di sejumlah partai lain dan duduk di DPRD misalnya, di PKS, PPP, PBB termasuk di Partai Golkar.

Andaikata mereka angkat bicara di DPRD, sebuah Perda mungkin bisa diterbitkan untuk menyalamatkan Masjid Tagwa itu. Tapi itulah yang tak pernah ada. Semua potensi dan kekuatan sosial politik yang memanfaatkan Muhamamdiyah seolah jadi percuma bagi Masjid Taqwa Muhamadiyah.

Masjid Taqwa itu seolah sebatang kara, terjepit dan tenggalam dalam kesembrautan kota. Padahal, saat PAN belum berdiri dan kota ini dipimpin Walikota Syahrul Udjud yang tak menyebut diri Muhammadiyah, masjid itu malah diberi halaman yang luas untuk parkir kendaraan jamaah. Syahrul Udjud membongkar pompa besin di depannya supaya masjid itu tampak megah, bersih, nyaman dan menyenangkan. Agar orang khusuk menuju taqwa.

Kita cuma bisa bertanya. Apakah Muhamamdiyah itu hanya sebuah rakit penyeberangan yang setelah sampai di seberang penumpangnya tak lagi menoleh ke belakang. Atau memang sebuah organisasi kader? Jika benar, agaknya pantas dipertanyakan pula, apakah pengkaderannya yang salah atau kadernya yang salah. Kenyataan selama ini agaknya bisa menjawabnya.(*)


Bertambah Lagi Beban Muhammadiyah

12 November 2008

Fokus Minggu 31 Agustus 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Berita Haluan Jumat, 29 Agustus 2008, berjudul “Dekat dengan Muhammadiyah, PMB Siap Masuk Arena, cukup menarik. Saat berkunjung ke Redaksi Harian Haluan Kamis lalu, Syahrudji Tanjung, Ketua Partai Matahari Bangsa (PMB), dulu Ketua PPP Sumatera Barat, mengatakan bahwa 19 dari pimpinan PMB Kota/Kabupaten di Sumatera Barat, adalah pimpinan Muhammadiyah.

Kehadiran PMB yang dideklrasikan di Sumatera Barat 27 Februari 2007 lalu itu tentu akan menambah panjang daftar partai yang kadernya dipasok atau berbasis pada Muhammadiyah. Sebelumnya, partai yang berbasis dan mengandalkan kader Muhammadiyah adalah PPP, PBB, PBR, PKS dan PAN.

Muhammadiyah tentu boleh berbangga karena partai-partai tersebut punya wakil di DPRD Padang dan provinsi Sumatera Barat. PBB punya 3 wakil di DPRD Padang dan 5 di provinsi. PPP punya 5 wakil di DPRD Padang dan 7 di provinsi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya 11 orang wakil di DPRD Padang 7 wakil di DPRD provinsi dan PBR punya 3 wakil di DPRD di provinsi.

Seperti halnya PMB, sebelumnya PAN juga tumbuh dan besar dari Muhammadiyah, meski belakangan tak menyebut diri partai Muhammadiyah. Partai ini punya 9 wakil di DPRD Padang dan 10 di DPRD provinsi. Boleh jadi tak seluruh mereka berasal dari Muhammadiyah, namun sebagian besar kader partai tersebut jelas datang dan malah dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah.

Tapi apakah kehadiran kader Muhammadiyah di sejumlah pengurus partai dan di legislatif itu membesarkan Muhammadiyah? Muhamadiyah di Sumatera Barat memang besar. Punya 107 cabang, 509 ranting. Aisyiah 86 cabang dan 246 ranting. Organisasi pemuda 80 cabang dan 118 ranting Nasyiatul Aisyiah, 84 cabang dan 118 ranting. Punya 21 organisasi ikatan mahasiswa Muhammadiyah dan 12 cabang perguruan silat Tapak Suci.

Disamping itu Muhammadiyah Sumatera Barat juga punya 160 Taman Kanak-kanak, 39 Madrasah Tsanawiyah, 16 Madrasah Aliyah. 14 SMP, 12 SMA, 5 SMK, sebuah SPK, sebuah PGTK, dan 6 Fakultas, 30 Panti Asuhanm sebuah rumah sakit dan dua poliklinik. Belum terhitung masjid dan mushalla yang menamakan diri Muhammadiyah. Juga belum diketahui, apakah Muhamamdiyah juga punya lembaga keuangan atau tidak.

Namun melihat lembaga pendidikan dan lembaga sosial Muhamamdiyah yang kini sebagian besar kondisinya tak menggembirakan, tampaknya banyaknya partai dan anggota legislatif yang berasal dari Muhammadiyah tak membesarkan Muhammadiyah. Kondisi Masjid Taqwa Muhammadiyah sebuah contoh lain.

Meski punya sejumlah anggota legislatif, dan bahkan Walikota Padang sendiri adalah Ketua PAN Padang, namun masjid sebesar itu seperti tak punya siapa-siapa. Seperti tak punya kekuatan politik untuk membersihkan halaman masjid tersebut dari terminal oplet pengganti terminal Goan Hoat yang berubah jadi pertokoan. Seolah tak seorang pun anggota dewan yang terhomat asal Muhammadiyah yang terusik kehormatannya ketika kepada kita dipertontokan bahwa pertokoan jauh lebih penting ketimbang masjid itu.

Seharusnya makin banyak orang yang lahir dan dibesarkan Muhammadiyah semakin banyak yang membesarkan dan melindungi organisasi dan lembaga-lembaga Muhammadiyah itu. Namun kenyatannya, justru sebaliknya. Karena itu tak berlebihan kalau makin banyak orang yang dibesarkan dan bersandar pada kebesaran Muhammadiyah makin berat beban dan penderitaan yang ditanggung organisasi kemasyarakat Islam itu.

Tampaknya sudah tiba saatnya bagi para penjaga “ibu” Muhammadiyah untuk melihat mana diantaranya yang “anak kandung”, “anak angkat” dan “anak pungut”. Mana anak yang masih setia memelihara dan melindungi kehormatan dan mana yang durhaka kepada ibunya. Mana yang dapat jadi tumpangan Muhammamdiyah dalam suka dan duka, dan mana yang menjadikan Muhammadiyah hanya sebagai tumpangan. Jika tidak, Muhammadiyah akan terus menangung malu karena hanya membesarkan “anak-anak” yang mempermalukan ibunya.(*)


Rakyat Miskin, Malu Siapa?

12 November 2008

Komentar Singgalang 16 Oktober 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pernyataan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah di depan acara halal bi halal masyarakat Maninjau (Harian Singgalang Selasa 7 Oktober 2008) cukup menggugah. Katanya, pemerintah sudah melalukan berbagai program pengentasan kemiskinan namun banyak menghadapi kendala. Untuk bisa keluar dari kemiskinan itu putera asli Mainjau ini mengingatkan agar warga merasa malu menjadi orang miskin. Perasaan itu akan memacu kerja keras berjuang untuk hidup layak dan malu meminta-minta.

Apa yang dikatakan Bachtiar tentang rakyat miskin itu jelas ada benarnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah jika satu daerah banyak terdapat warga miskin siapa yang harus malu, atau malu siapa itu, rakyat atau kepala daerah?

Pertanyaan itu tentu bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan kepala daerah. Pertanyaan itu merujuk ketentuan tentang tatalaksana pemerintahan dan pasal-pasal UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, atau disebut juga UU otonomi daerah.

Menurut pasal 10 UU tersebut, hanya enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat). Yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter/ kebijakan fiskal dan urusan agama. Pasal 14 mengatur bahwa semua urusan pemerintahan di daerah, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kesejahteraan rakyat sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab bupati dan walikota. Hal dipertegas lagi dalam pasal 21, 22 dan 23 tentang hak dan kewajiban daerah kabupaten/kota dan pasal 25, 26 dan 27 tentang tugas dan wewenang kepala daerah.

Kemudian dilihat dari program pemerintah pusat, hampir semua bidang program peningkatan kesejahteraan rakyat didadanai pemerintah dan diserahkan pelakasanaannya kepada kabupaten/kota. Bahkan untuk penanggulangan dampak krisis ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan pemerintah pusat masih menambahkan sejumlah program khusus. Misalnya, BLT, PNPM, dan sebagainya.

Jika kepala daerahnya bersungguh-sungguh melaksanakan program itu, apalagi kalau punya program tersendiri, rakyatnya tentulah akan sejahtera. Soal kemudian ada daerah yang benar-benar miskin dan ada rakyat yang pemalas, jelas tak dapat dibantah. Tapi upaya mengatasi kemiskinan tetap tergantung sikap dan motivasi yang dibangun bupati/ walikota. Karena itulah dikatakan bahwa nasib rakyat sepenuhnya berada di tangan bupati/walikota. Maka, pertanyaan siapa yang harus malu jika banyak jumlah rakyat miskin di satu daerah, mestinya adalah bupati/walikota itu.

Dilihat dari tugas dan tanggungjwab yang diatur UU tersebut dan dilihat dari kenyataan di lapangan, memang banyak fakta yang dapat dijadikan bukti kenapa bupati/walikota harus menanggung malu rakyat miskin itu. Diantara bupati/walikota bahkan ada yang lebih sibuk dengan berbagai kegiatan yang tak berhubungan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah. Misalnya, ada yang mengahbiskan waktu mengurusi berbagai lomba dan kegiatan keagamaan yang seharusnya jadi urusan organisasi kemasyarakatan olahraga dan organisasi keagamaan.

Sementara tugas pokok kepala daera diabaikan. Sebut misalnya, pupuk yang menjadi hajat petani. Ketika terjadi kelangkaan pupuk ada bupati/walikota yang tak menunjukkan kepeduliannya. Begitu juga sarana dan prasarana peningkatan ekonomi rakyat seperti pasar. Ada bupati/walikota yang justru menutup akses dan tak membuka peluang bagi rakyat mencari nafkah di pasar-pasar itu. Hebtnya, di tengah kesulitan itu masih ada bupati/ walikota yang meberi izin berbagai pungutan di sekolah sehingga rakyat tak mampu tak memperoleh kesempatan pendidikan dan tetap terjebak dalam kemiskinan.

Kondisi dan sikap kepala daerah seperti itulah kemudian yang menyebabkan jumlah warga miskin di Sumatera Barat kini mencapai 312.442 kepala keluarga (kk) lebih 20% dari jumlah penduduk. Terbesar terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan 41.216. Daerah kedua termiskin adalah Kota Padang 38.099 kk, Pasaman Barat 32.102 kk, Kabupaten Solok 25.089 kk, Kabupaten Pasaman 25.978 kk, Padang Pariaman 24.683 kk dan Kabupaten Agam 23.417 kk. Kota/kabupaten lain di bawah angka 20 ribu. (Sumber BPS-2008)

Tapi apa boleh buat. Meski banyak rakyatnya yang miskin masih ada kepala daerah yang tak malu mendabik dada menyebut diri sukses, berhasil melakukan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu menjawab pernyatan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, sekali lagi dipertanyakan, siapa sesungguhnya yang tak tahu malu, rakyat atau kepala daerah? (*)