Amanah di Jalur KPU

Komentar Singgalang 29 Oktober 2008

Oleh Fachrul Rasyid H

Pernyataan Prof. Dr. Djohermansyah Johan, Deputi Bidang Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden, menjawab pertanyaan wartawan tentang pilkada Padang, di sebuah hotel di Padang Senin lalu, cukup menampar wajah orang Minang. Menurut guru besar Institut Ilmu Pemerintahan ini pilkada Padang adalah pilkada terburuk di Indonesia. Inilah pilkada pertama yang partisipasi masyarakatnya kurang 50%. (Detak Malam- Padang tv, 27 Oktober 2008).

Djohermansyah mungkin tak berlebihan. Sebab jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang diterbitkan KPU mencapai 539.660 jiwa. Angka lebih banyak 26.935 jiwa dari jumlah penduduk potensi pemilu dari Pemko Padang cq Kantor Catatan Sipil yang jumlahnya cuma 512.725 jiwa. Boleh jadi ini membuktikan petugas KPU lebih cermat dan jelimet melakukan pemutakhiran data.

Kemudian, sesuai penjelasan Ketua KPU Padang di beberapa media, baik DPT maupun prosedur pemilihan sudah disosialisasikan sejak 23 Agustus lalu. DPT itu bahkan ditempelkan di masjid-masjid dan kantor lurah. Kemudian, tiga hari sebelum pilkada 23 Oktober lalu, KPU telah menyampaikan surat pemberitahuan pemilih dan kartu tanda pemilih untuk 539.660 warga. Artinya sebanyak itulah warga yang memenuhi syarat ikut pilkada.

Nyatanya warga yang ikut pemilihan/ pencoblosan hanya 303.123 jiwa (PM/27 Okt 2008). Artinya ada 236.537 atau hampir 50% warga tak ikut memilih. Nah, apakah 236.537 warga itu golput? Pernyataan dari KPU dan dugaan-dugaan yang dilontarkan pihak-pihak tertentu memang demikian.

Tapi fakta di lapangan bicara lain. Sebagaimana diberitakan harian terbitan Padang sejak 24 Oktober 2008, di sejumlah tempat banyak warga mengaku tak mendapatkan kartu pemilih, tak terdapaftar dan tidak bisa memilih. Di beberapa kelurahan, seperti di Dadok Tunggul Hitam, di Ujung Karang disebutkan ribuan warga tak mendapat panggilan dan kartu pemilih. Akibatnya, di beberapa TPS ada warga yang protes dan berunjuk rasa menuntut KPU melayani hak pilih mereka.

Padahal kalau KPU benar telah mendaftrakan semua calon pemilih, lalu menyosialisasikan DPT, menempelkannya di masjid-masjid, dan memberi tahu adanya DPT di kelurahan, mungkin warga tidak berunjuk rasa dan protes. Bukankah warga bisa membaca DPT itu di tiap masjid, atau datang di kelurahan? Tapi protes muncul lantaran DPT, pemberitahuan dan kartu pemilih baru dibagikan ke warga tiga sebelum hari pemilihan, saat pintu keberatan sudah ditutup KPU.

Ketua Panwaslu Padang, Maulid Hariri Gani, seperti dikutip Pos Metro 26/10/2008, mengakui. Katanya, sosialisasi pilkada oleh KPU kurang maksimal. Itu terlihat saat pengumuman daftar pemilih sementara beberapa bulan lalu. Beberapa PPS di kelurahan terbukti tak mengumumkan daftar tersebut,” katanya.

Jika Hariri dan warga punya bukti berrati sekitar 50% warga yang tak menggunakan hak pilihnya bukanlah karena golput. Mereka mungkin bisa disebut korban kelalaian atau kesengajaan sehingga hak pilihnya terabaikan. Dan, itu bisa dilaporkan ke polisi melanggar pasal 115 ayat ( 1 dan 2) UU No 12 TAHUN 2008 Tentang Perubahan Kedua UU No 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa, (1) setiap orang yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara 3 sampai 12 bulan dan denda Rp3. juta sampai Rp12 juta. (2) Setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara 12 hingga 24 bulan dan denda Rp12 juta hingga Rp24.juta.

Terlepas dari buruk tidaknya pilkada Padang itu, yang mengusik pikiran adalah pernyataan pejabat selama ini, terutama kepala daerah, yang menyebut jabatan adalah sebuah amanah. Nah, kalau penyaluran amanah itu oleh KPU nanti terbukti melanggar hukum, pertanyaannya, masih pantaskah jabatan itu disebut sebuah amanah?

Sebaliknya, kalau benar sekitar 50% warga dewasa dikota ini memilih golput, bukankah itu berarti bahwa sekitar 50% warga tidak mengamanahkan jabatan itu kepada kepala daerah terpilih?

Agaknya mereka yang biasa mendalilkan ayat Quran dan nilai-nilai agama tiap kali bicara tentu tahu arti amanah dalam keadaan seperti itu.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: