Celah Resah Calon Pemilih

Refleksi Haluan 22 Oktober 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Minat warga ikut pilkada Walikota Padang esok 23 Oktober 2008 tampaknya cukup besar. Hal itu tergambar dari keluh kesah warga yang sampai kemarin dikabarkan masih banyak yang belum mendapat surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dan kartu pemilih.

Lucu, memang. Ada istri yang sudah memperoleh surat dimaksudnya, tapi suami dan anaknya malah tak kebagian. Kejadian lain, beberapa keluarga malah tak tercatat dalam daftar pemilih di KPPS. Ada yang mendapat pemberitahuan dan kartu pemilih tapi bukan beralamat sipemilik nama. Sebaliknya, alamatnya benar tapi nama di kartu beda dan tak dikenal pemilik rumah. Ada pula yang kebagian kartu tapi TPS yang ditunjuk beda RT/ RW dan bahkan beda kelurahan.

Kenapa? Jawaban petugas di kelurahan dan kecamatan tak sama. Ada yang bilang jika nama dan alamat beda tak boleh ikut memilih. Bagi yang tak dapat kartu pemilih bisa menggunakan KTP atau SIM. Tapi ada pula yang mengatakan sebaliknya.

Tak heran bila di tengah ketidakpastian itu beredar bermacam-macam isu. Misalnya, ada memang warga yang tak diberi kartu pemilih karena dicurigai pendukung calon walikota tertentu. Alasan yang sama diduga juga dilakukan sehingga banyak warga tak mendapat kartu pemilih.

Apakah ini permainan atau kecurangan, biar pihak berwajib yang mengusut. Yang pasti mekanisme dan prosedur pendataan calon pemilih itu cukup terang. Bermula dari Data Agregat Kependudukan/kecamatan (DAK2) dan Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilu yang diserahkan Walikota Padang Fauzi Bahar kepada Endang Mulyani, Ketua KPU Padang, 5 April 2008.

Berdasarkan DAK2, pada hari itu jumlah penduduk Padang adalah 668.972 dan yang penduduk potensial pemilu atau disebut daftar pemilih sementara berjumlah 472.232. Pendataan pada akhir September 2008 menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan Aggregat Kependudukan mencapai 729.334 jiwa. Yang potensial pemilu 512.725 jiwa.

Sesuai prosedur, jumlah penduduk potensial pemilu itu KPU Padang itu dicek ulang dan dikonfirmasi langsung oleh KPU melalui KPPS, di tiap rumah tangga di seluruh RT/RW dan kelurahan. Jumlah calon pemilih yang didapat KPU, seperti penah diumumkan, adalah 539.000 jiga.

Meski data KPU beda sekitar 27.000 antara dari jumlah penduduk potensial pemilu dari Pemko Padang, mestinya KPU menyiapkan semua logistik, seperti surat pemberitahuan dan kartu tanda pemilih, untuk 539.000 calon pemilih.

Terlepas dari dugaan kecurangan, pihak-pihak berkompenten menduga pengecekan dan konfirmasi serta pendataan kembali daftar penduduk potensial pemilu oleh petugas KPU di lapangan tidak akurat. Diduga karena itu ada warga yang tak terdaftar dan tak mendapat kartu pemilih, salah nama, salah alamat, umur dan beda alamat dan TPS yang ditunjuk.

Namun demikian siapapun yang keliru, persoalannya sekarang bagaimana KPU memastikan warga yang telah berhak pilih bisa menggunakan haknya. Jika KTP atau SIM, tak berlaku, lalu bagaimana. Jika tak ada alternatif, tentu hak warga terlanggar. Dan, percumalah Ketua KPU Padang Endang Mulyani menyeru warga menggunakan hak pilih dalam pilkada ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: