Otonomi Provinsi

Refleksi Haluan 11 November 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Usia otonomi daerah hampir genap sepuluh tahun sejak berlakukanya UU No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti UU No. 32 Tahun 2004, lalu dubah lagi jadi UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemernitah Daerah. Namun percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan otonomi, tampaknya masih jauh panggang dari api. Kenapa?

Otonomi daerah baru berhasil memperlihatkan kesejangan antara daerah kaya dan miskin sumber daya alam. Kemudian kecenderungan memanfaatkan sumber daya alam memenuhi fasilitas pejabat pemerintahan ketimbang kesejahteraan rakyat. Dan, itu menyuburkan egosime daerah, kecemburuan, kesenjangan sosial, kemiskinan antar daerah, dan menipisnya ikatan sosial dan ikatan kesamaan budaya yang terbangun dalam wilayah provinsi selama ini. Dan, itu jelas merupakan ancaman bagi potensi sosial budaya, nasionalisme, sistem hankamrata dan keutuhan bangsa.

Rendahnya sumber daya manusia dan integritas di kalangan legislatif daerah, menguatkan posisi kepala sebagai “raja” kecil di daerah. Sebaliknya, kepala daerah yang “lemah” cenderung jadi bulan-bulanan legislatif yang “kuat”. Kondisi itu berpeluang menyuburkan KKN dan kaburnya arah kebijakan pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lemahnya mekanisme kontrol pusat dan provinsi terhadap daerah mengakibatkan program pemerintah dan provinsi yang terkonsentrasi di daerah misalnya, di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan, sulit diawasi dan dieveluasi. Di situ pemerintah pusat dan provinsi seolah hanya sebagai donatur APBD atau penyumbang dana tak mengikat, lalu, jadi juru selamat, misalnya, ketika datang musim paceklik, bencana alam atau wabah penyakit.

Tidak adanya aturan hukum yang tegas yang mengatur pengawasan terhadap daerah telah berimplikasi pada sinkronisasi penyusunan RPJP/RPJM/ APBN nasional, provinsi dan RPJP/RPJM/APBD Kabupaten/kota. Dan, itu jelas bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelesatrian alam secara nasional.

Karena itulah, belajar dari pelaksanaan otonomi daerah selama ini, muncul suara-suara untuk mereposisi otonomi dari daerah kabupaten/kota ke provinsi. Bentuknya bisa otonomi penuh seperti provinsi DKI Jakarta di mana kepala daerah hanya pejabat karir yang diangkat oleh Gubernur. Kelembagaan DPRD diganti dewan kota/kabupaten. Dengan demikian kontrol pemerintahan akan lebih efektif langsung ke rakyat. Selain itu, belasan trilyunan anggaran negara untuk pilkada dan pemilih legislatif daerah yang telah menimbulkan berbagai ekses negatif, bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.

Model lain adalah menguatkan kewenangan provinsi terhadap daerah sehingga rakyat memperoleh perlindungan politik, hukum dan ekonomi dari kebijakan kepala daerah. Otonomi provinsi juga akan memudahkan upaya memelihara kesatuan wilayah budaya provinsi, pemerataan pembangunan antar daerah, pengendalian lingkungan dan sumber daya alam, pengawasan APBD dan Kebijakan kepala dearah. Artinya, otonomi provinsi mungkin lebih menjanjikan kesejahteraan rakyat. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: