Rakyat Miskin, Malu Siapa?

Komentar Singgalang 16 Oktober 2008

Oleh Fachrul Rasyid HF

Pernyataan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah di depan acara halal bi halal masyarakat Maninjau (Harian Singgalang Selasa 7 Oktober 2008) cukup menggugah. Katanya, pemerintah sudah melalukan berbagai program pengentasan kemiskinan namun banyak menghadapi kendala. Untuk bisa keluar dari kemiskinan itu putera asli Mainjau ini mengingatkan agar warga merasa malu menjadi orang miskin. Perasaan itu akan memacu kerja keras berjuang untuk hidup layak dan malu meminta-minta.

Apa yang dikatakan Bachtiar tentang rakyat miskin itu jelas ada benarnya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah jika satu daerah banyak terdapat warga miskin siapa yang harus malu, atau malu siapa itu, rakyat atau kepala daerah?

Pertanyaan itu tentu bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan kepala daerah. Pertanyaan itu merujuk ketentuan tentang tatalaksana pemerintahan dan pasal-pasal UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, atau disebut juga UU otonomi daerah.

Menurut pasal 10 UU tersebut, hanya enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah (pusat). Yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum, moneter/ kebijakan fiskal dan urusan agama. Pasal 14 mengatur bahwa semua urusan pemerintahan di daerah, terutama hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan kesejahteraan rakyat sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab bupati dan walikota. Hal dipertegas lagi dalam pasal 21, 22 dan 23 tentang hak dan kewajiban daerah kabupaten/kota dan pasal 25, 26 dan 27 tentang tugas dan wewenang kepala daerah.

Kemudian dilihat dari program pemerintah pusat, hampir semua bidang program peningkatan kesejahteraan rakyat didadanai pemerintah dan diserahkan pelakasanaannya kepada kabupaten/kota. Bahkan untuk penanggulangan dampak krisis ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan pemerintah pusat masih menambahkan sejumlah program khusus. Misalnya, BLT, PNPM, dan sebagainya.

Jika kepala daerahnya bersungguh-sungguh melaksanakan program itu, apalagi kalau punya program tersendiri, rakyatnya tentulah akan sejahtera. Soal kemudian ada daerah yang benar-benar miskin dan ada rakyat yang pemalas, jelas tak dapat dibantah. Tapi upaya mengatasi kemiskinan tetap tergantung sikap dan motivasi yang dibangun bupati/ walikota. Karena itulah dikatakan bahwa nasib rakyat sepenuhnya berada di tangan bupati/walikota. Maka, pertanyaan siapa yang harus malu jika banyak jumlah rakyat miskin di satu daerah, mestinya adalah bupati/walikota itu.

Dilihat dari tugas dan tanggungjwab yang diatur UU tersebut dan dilihat dari kenyataan di lapangan, memang banyak fakta yang dapat dijadikan bukti kenapa bupati/walikota harus menanggung malu rakyat miskin itu. Diantara bupati/walikota bahkan ada yang lebih sibuk dengan berbagai kegiatan yang tak berhubungan dengan tugas pokoknya sebagai kepala daerah. Misalnya, ada yang mengahbiskan waktu mengurusi berbagai lomba dan kegiatan keagamaan yang seharusnya jadi urusan organisasi kemasyarakatan olahraga dan organisasi keagamaan.

Sementara tugas pokok kepala daera diabaikan. Sebut misalnya, pupuk yang menjadi hajat petani. Ketika terjadi kelangkaan pupuk ada bupati/walikota yang tak menunjukkan kepeduliannya. Begitu juga sarana dan prasarana peningkatan ekonomi rakyat seperti pasar. Ada bupati/walikota yang justru menutup akses dan tak membuka peluang bagi rakyat mencari nafkah di pasar-pasar itu. Hebtnya, di tengah kesulitan itu masih ada bupati/ walikota yang meberi izin berbagai pungutan di sekolah sehingga rakyat tak mampu tak memperoleh kesempatan pendidikan dan tetap terjebak dalam kemiskinan.

Kondisi dan sikap kepala daerah seperti itulah kemudian yang menyebabkan jumlah warga miskin di Sumatera Barat kini mencapai 312.442 kepala keluarga (kk) lebih 20% dari jumlah penduduk. Terbesar terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan 41.216. Daerah kedua termiskin adalah Kota Padang 38.099 kk, Pasaman Barat 32.102 kk, Kabupaten Solok 25.089 kk, Kabupaten Pasaman 25.978 kk, Padang Pariaman 24.683 kk dan Kabupaten Agam 23.417 kk. Kota/kabupaten lain di bawah angka 20 ribu. (Sumber BPS-2008)

Tapi apa boleh buat. Meski banyak rakyatnya yang miskin masih ada kepala daerah yang tak malu mendabik dada menyebut diri sukses, berhasil melakukan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu menjawab pernyatan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, sekali lagi dipertanyakan, siapa sesungguhnya yang tak tahu malu, rakyat atau kepala daerah? (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: