Giliran Demokrat di Padang

Refleksi Haluan 15 April 2009 

Oleh Fachrul Rasyid HF

 

Partai Demokrat yang menjadi partai alatrenatif pada pemilu tahun 2004 tampaknya masih berlanjut pada pemilu 2009 ini. Pada pemilu 5 April 2004 Demokrat yang baru pertama kali ikut pemilu mampu meraih 7,45% suara atau 56 kursi DPR-RI. Kini, meski hasil final pemilu 2009 belum diperoleh namun sementara secara nasional Demokrat sudah meraih sekitar 26 % lebih. Jauh di atas peroleh suara Partai Golkar ( 21,57% ) pemenang pemilu tahun 2004.

 

Perolehan suara Demokrat di tingkat provinsi Sumbar juga mengalami lonjakan. Dari 3 kursi DPRD pada pemilu 2004, sementara kini meraih di atas 17 ribu suara atau 21 %. Bisa jadi Demokrat pemenang kedua setelah Golkar atau sebaliknya. Yang pasti Demokrat akan mengungguli partai-partai pemenang pemilu 2004.

 

Di Kota Padang, pada pemilu 2004  Demokrat hanya meraih 10,74 % suara (5 kursi) . Kini malah memborong sekitar 40% suara. Itu berarti Demokrat menguungguli PKS pemenang pemilu 2004 dengan 20,33 % suara (11 kursi), disusul Golkar 18,82% (10 kursi)  PAN 17, 44%  (9 kursi), PPP 7,44% (5 kursi).

 

Kenyataan itu jelas akan mengubah peta dan iklim politik pemerintahan secara nasional, terutama di Kota Padang yang ingin disorot dalam tulisan ini. Sebab, menurut UU.No.32/ 2004 Tentang Pemernitahan Daerah, pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Artinya, kiprah, kemampuan, kemauan serta interaksi DPRD dan kepala daerah sangat menentukan kebjikan dan pengawasan pembangunan daerah.

 

Dengan kata, keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di satu daerah adalah tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD, terutama partai pemenang pemilu yang nota bene punya anggota fraksi terbesar dan menduduki kursi DPRD. Kenyataannya kini, menurut data BPS sekitar 38.099 kepala keluarga ( 152.400 jiwa) atau sekitar 20% penduduk Kota Padang adalah warga miskin. Terbanyak kedua di Sumbar setelah Kabupaten Pesisir Selatan.

 

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif pada pemilu 2009 ini, otomatis kepemimpinan DPRD Padang lima tahun ke depan akan beralih dari kader PKS ke kader  Partai Demokrat. Dalam hal ini kepada Drs. H. Muchlis Sani selaku ketua Partai Demokrat Padang. Dan, itu jelas akan berdampak luas terhadap perilaku kepemrintahan.

 

Maklum, Muchlis punya segudang pengalaman pemerintahan. Calon wakil walikota dlaam pilkada Padang 23 Oktober 2008 lalu itu pernah menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Asisten Kesra dan Sekda Kota Padang. Ia juga pernah menjabat Asisten Administrasi Keuangan Pemda Sumbar. Dengan demikian, soal kebijakan pembangunan, tata ruang dan transportasi, administrasi keuangan dan administrasi birokrasi/PNS yang selama ini kurang mendapat kontrol pimpinan/anggota DPRD, nanti bisa mendapat perhatian yang lebih serius.

 

Pantas kalau rakyat berharap, DPRD Padang ke depan lebih responsif, komunikatif dan lebih peduli rakyat dan PNS sehingga tak perlu lagi berdemonstrasi untuk beraspirasi ke DPRD sebagaimana selama ini. Di atas semua itu DPRD juga dituntut berperan aktif mengendalikan pembangunan agar Padang bisa dikembalikan jadi sentral ekonomi dan perdagangan Sumatera Barat. Hanya dengan cara itu kemiskinan bisa dikurangi, bukan dengan cara lain. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: