Kalau Zakat Jadi Sumber PAD

Komentar Singgalang Selasa 28 April 2009
Oleh Fachrul Rasyid HF

Mungkinkah zakat jadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), dan dibelanjakan sesuai program Pemda dan APBD?. Secara yuridis formal dan syariyah hal itu di Indonesia memang belum diatur. Tapi pertanyaan muncul setelah Badan Amil Zakat (BAZ) Padang, seperti ramai diberitakan, menggunakan sebagian hasil zakat membayar ongkos warga berobat di puskesmas (Rp 2 ribu/ orang) dalam rangka realisasi program pelayanan kesehatan gratis oleh Walikota Padang sejak awal tahun ini.

Apakah itu berarti orang yang berobat di Puskesmas termasuk mustahiq (ashnaf delapan) mungkin masih diperdebatkan. Yang jelas menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 38 Tahun 1999 dan pasal 1 Kepmenag No. 373 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim untuk diberikan kepada mustahiq (ashnaf delapan) sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 16 UU No. 38/ 1999 dan pasal 28 Kepemenag No. 373 tentang pendayagunaan zakat mengatur bahwa distribuysi hasil zakat mestilah diutamakan untuk mustahiq. Dan itu harus berdasarkan: a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil), b. mendahulukan warga muslim yang paling tak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan, c. diutamakan mustahiq di wilayahnya masing-masing.

Hasil zakat “dapat” dimanfaatkan untuk usaha yang produktif dengan beberapa syarat dan prosedur: (a) apabila terdapat kelebihan dana zakat setelah terpenuhinya kebutuhan ashnaf delapan, (b) usaha produktif itu berpeluang menguntungkan; (c) mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan (pasal 29 Kepemnag No. 373).

Prosedurnya pun tak mudah. Mesti didahului studi kelayakan, penetapan jenis usaha produktif, dilakukan pembimbingan, penyuluhan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi, dan laporan. Yang boleh digunakan langsung untuk usaha produktif itu hanya hasil infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 17 UU No.30/1999). Dan, semua itu dipertanggungjawabkan pengelola zakat secara administrasi dan hukum kepada publik muslim. Artinya, bukan kepada DPRD layaknya PAD dan APBD.

Ketentuan tersebut mepertegas, meski zakat diatur UU dan Kepmenag merupakan produk pemerintah, bukan berarti zakat adalah produk pemerintah. Begitu juga BAZ (meski terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan turunannya, dibentuk masyarakat muslim dan dikukuhkan pemerintah, tak berarti pula lembaga pemerintah. Keterlibatan pemerintah di situ hanya sebatas fasilitator dan kepastian hukum. Karena itu BAZ/LAZ bertugas dan bertanggungjawab mengumpulkan, mendistribusikan zakat sesuai ketentuan agama, bukan dengan aturan pemerintah daerah.

Dari semua butir ketentuan dan kriteria mustahiq di atas terlihat zakat tak dapat dikiaskan penggunaannya untuk ongkos berobat ke puskesamas. Pemko Padang boleh saja menganggap semua orang yang berobat ke puskesmas adalah warga tak mampu. Tapi pasti semua orang yang berobat ke puskesmas tak otomatis identik dengan salah satu ashnaf delapan. Artinya, meski penggunaan hasil zakat di situ memenuhi program pemda tapi belum tentu memenuhi ketentuan agama.

Maka, berangkat dari aturan yang ada selayaknya para ulama dan ahli hukum Islam membahas pengumpulan zakat dan penggunaan zakat oleh BAZ Kota Padang tersebut. Apalagi, sebagaimana diketahui, zakat di jajaran BAZ Padang, khususnya untuk gaji PNS yang nota bene terkena pajak penghasilan, dikumpulkan atas instruksi Walikota dan disertai ancaman mustasi bagi yang tak mengindahkanya.

Padahal menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 38/1999, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seandainya hasil zakat yang dikumpulkan BAZ Padang memang telah digolongkan sebagai sumber PAD dan masuk APBD sehingga digunakan membiayai program Walikota tentunya pengelolaan zakat dan penggunaan hasil zakat, akan dipertanggungjawabkan dan masuk dalam Laporan Pertanggungjawaban Walikota ke DPRD.

Tapi pengalihan penggunaan hasil zakat untuk kegiatan pemda sebaiknya terlebih dahulu dilakukan perubahan UU yang ada. Setelah itu kemudian BAZ bisa berganti nama jadi Dinas Amil Zakat dan hasil zakat disetorkan ke kas daerah /Dinas Pengelola Keuangan Daerah sesuai prosedur administrasi keuangan negara.

Tanpa perubahan UU, perbuatan itu termasuk perbuatan melawan hukum dan bisa dikenai sanksi pidana. Dengan membaurkan penggunaan hasil zakat dan program Walikota seperti sekarang, tentu akan menempatkan BAZ pada posisi banci, bukan? (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: