Sikap Mahasiswa Pada Pelimu 2009

Beranda Publik No 15 Tahun VII Rabu 12 Maret 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

 

Himbauan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi saat menerima kunjungan audiensi pengurus KAMMI Sumbar Rabu, 4 Maret lalu, tampaknya pantas dicerna oleh mahasiswa itu sendiri. Menurut Gubernur, mahasiswa adalah calon intelektual yang mestinya bersih dari kepentingan politik partai politik. Berpikir jernih dan berjuang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta berpihak kepada rakyat. Mahasiswa perlu melihat persoalan lebih komperhensif, mengkaji dan menganalisa bagaimana negara ini sedang berproses menuju perubahan yang lebih baik.

 

Sikap itu, kata Gubernur, perlu ditanamkan sejak dini. Sebab, jika kelak menjadi pemimpin tidak mempergunakan kekuasaan untuk kepuasan pribadi atau kelompok. Mestinya, pemimpin yang pernah jadi mahasiswa terus berpikir untuk kesejahteraan bangsa dan negara sesuai dengan tugas intelektual yang berpikiran maju, demokratis dan bermartabat.

 

Saya melihat bahwa substansi himbauan gubernur kepada mahasiswa itu instinya adalah pada sikap rational, jernih (objektif) dan arif membaca perkembangan bangsa dan negara, sesuai dengan sikap seorang kademis dan intlektual. Maka, pertanyaanya adalah bagaimana sikap mahasiswa melihat dan memilih partai dan caleg pada pemilu 9  April mendatang?

 

Sebagai mahasiswa tentulah produk pemilu tahun 1999 dan 2004 lalu atau sepuluh tahun sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian diganti UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah layak jadi objek studi/kajian politik untuk menentukan sikap politik oleh mahasiswa.

 

Sebagaimana diketahui misi utama UU No.32 Tahun 2004 tersebut adalah merealisasikan demokrasi sampai ke daerah dan untuk peningkatan (percepatan) kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat itu ditandai pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan rakyat, terbukanya lapangan kerja dan jaminan sosial, meningkatnya kesehatan dan pelayanan kesehatan rakyat, meningkatnya fasilitas dan kesempatan berpendidikan, meningkatnya keamanan dan perlindungan hukum rakyat dan seterusnya.

 

Maka perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik dalam pemilu, baik di tingkat nasional apalagi di daerah, seharusnya adalah berebut meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, sadar atau tidak, aktivis partai selalu “menjual” visi dan misinya tentang peningkatan kesejahteraaan rakyat tiap kali kampanye pemilu. Visi dan misi itulah yang dipertimbangkan rakyat untuk “membeli” atau memilih calon anggota legislatif partai yang bersangkutan.

 

Ketika kemudian sebuah partai keluar sebagai pemenang pemilu dan berhasil meraih sejumlah kursi di parlemen/ DPRD, sehingga menduduki kursi ketua atau wakil ketua DPRD, bahkan berhasil mendudukkan kader partainya di kursi kepala daerah/wakil kepala daerah, harapan utama dari rakyat adalah bagaimana visi dan misi “jualan” partai tadi direalisasikan secara konkret melalui penyusunan APBD dan kebijakan kepala daerah sebagai upaya peningkatan kesejahateraan tersebut.

 

Realisasi visi dan misi itu harus pula bersifat kelanjutan dan pengembangan program dan kebijakan yang telah dirintis oleh kepala daerah sebelumnya sesesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian rakyat tidak terombang ambing dan mengalami kerugian oleh kebijakan yang bergonta ganti setiap kali pergantian kepala daerah. Dengan prnisp pembangunan berkelanjutan itu  rakyat pun  bisa melanjutkan rencana hidup, mengembangkan investasi dan usahanya sehingga mampu menumbuhkan gairah kerja, motivasi usaha yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

Tapi mengapa setelah 10 tahun otonomi daerah dan sudah dua kali pemilu, di beberapa daerah sebuah partai mendominasi kursi DPRD juga berhasil menduduki kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi misi partai tersebut tak kunjung jadi kenyataan. Bahkan sebaliknya, daerah tersebut menjadi daerah dengan persentase penduduk miskinnya lebih besar dari daerah lain?

 

Kenyataan itu, seperti dihimbaukan Gubernur Gamawan bisa dijadikan bukti bahwa partai hanya merebut kekuasaan untuk kesejahteraan/ kekuasaan partai dan belum berorentasi pada kepentingan rakyat. Di saat seperti itu partai, apapun nama dan ideologinya, hanya menjadikan daerah dan segala potensinya jadi ladang kekayaan dan kekuasaan. Itu sebabnya, makin besar PAD sebuah daerah makin besar investasi partai calon kepala daerah untuk merebut kekuasaan.

 

Kenyataan itu bisa dilihat mahasiswa di daerah ini. Partai apa yang memenangkan pemilu 2004 di daerah itu bisa dilihat siapa ketua/wakil ketua DPRD-nya dan berapa jumlah kursi partai itu di DPRD tersebut. Lalu, dari partai mana kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Kemudian nilai sendiri, apakah pembangunan di daerah itu lebih baik atau tidak. Apakah perekonomian dan kesejahteraan rakyat meningkat atau malah sebaliknya.

 

Jika pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap buruk, berarti secara politik dan ketatanegaraan partai pemenang pemilu gagal melaksakan misinya di daerah itu. Dan logikanya, kenyataan itu menjadi pertimbangan rakyat untuk tidak lagi memilih partai dan caleg partai tersebut pada pemilu 9 April yang akan datang. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: