Ulama, Polisi dan Antipekat

Oleh  Fachrul Rasyid HF

Komentar Singgalang Jumat 29 Mei 2009

Saya merasa beruntung diberi kesempatan berbicara tentang penyakit masyarakat (pekat) dilihat dari prespektif sosial kemasyarakatan Sumatera Barat pada diskusi Pemberdayaan Ulama/Mubaligh Dalam Pemberantasan Pekat di Rocky Hotel Padang, 25 hingga 28 Mei lalu. Sebab, di luar penyakit yang disebabkan bakteri, virus dan pola hidup yang banyak diderita masyarakat, dalam masyarakat dengan latar belakang kultur Minangkabau (adat basyandi syara’, syara’ basandi kitabullah) terlihat ada dua kelompok pekat yang cukup dominan di masyarakat.

Pertama adalah pekat yang disebabkan penyimpangan prilaku seseorang atau sekelompok orang dari norma hukum positif, agama, dan nilai-nilai sosial yang berlaku, yang dapat merusak kesehatan jasmani/ rohani dan mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat. Yaitu minum keras, perjudian, pelacuran/ prostitusi, rentenir, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba), pemerasan, pencurian, dan perampokan.

Penanggulangan pekat ini sudah diatur Perda Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2001 Tentang  Pencegahan dan Pemberanatasan Pekat dan Perda serupa di di kabupaten/kota. Pekat jenis ini pula yang selama ini jadi sasaran utama operasi/ tindakan kepolisian.

Tapi ada yang mengelompokkan kemiskinan, gelandangan dan pengemis termasuk dalam pekat jenis ini. Namun persoalan kemiskinan, gelandangan dan pengemis jelas tak dapat hanya diatasi dan ditanggulangi dengan tindakan kepolisian.  Sebab, akar  persoalannya ada pada masalah perekonomian, kesejehateraan dan pendidikan yang penanggulangannya perlu melibatkan banyak aspek dan insitusi.

Penyabab pekat jenis pertama ini antara lain rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum, agama, nilai-nilai sosial dan rendahnya kesadaran terhadap kesehatan diri dan orang lain. Penderita, selain sering terlibat tindakan pidana, melanggar nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial juga dapat menimbulkan gangguan keamanan,  ketertiban umum dan merusak hubungan sosial.

Penanggulangannya, selain oleh penegak hukum (polisi atau instansi berwenang), jelas diperlukan intensifikasi pembinaan keberagamaan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran tentang kesehatan jiwa raga, kehidupan sosial dan penegakan sanksi sosial.

Kedua adalah penyakit yang disebabkan penyimpangan prilaku seseorang atau sekelompok orang dari norma hukum positif, agama, moral dan etika sosial. Indikasi penderita antara lain, berprilaku a-sosial (indvidual), tidak suka berjamaah/ berorganisasi, tidak suka bergotong royong, kurang tenggang rasa,  semau gue, cuek alias basipakak, basilanteh angan, tak peduli kepentingan dan privasi orang lain, anarkhi, main hakim sendiri, BBS alias babana surang, SMS alias senang melihat orang susah atau sebaliknya, balang puntung, munafiq, dan prilaku lain yang  merusak ketertertiban dan kerukunan masyarakat.

Secara kasat mata, antara lain, dapat dilihat pada prilaku yang tak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas, suka kebut-kebutan, suara kenalpot keras, musik keras, pertunjukkan organ tunggal hingga dinihari di sekitar pemukiman, dan sebagainya. Penderita yang bisa ditemukan di semua satus sosial, dapat merugikan orang lain, merusakan hubungan sosial dan mengganggu ketenteraman, kerukunan dan keamanan masyarakat.

Penanggulangan dan pencegahannya dapat dilakukan dengan cara resosialisasi, menumbuhkan kembali kesadaran sosial melalui pendidikan agama, pendidikan akhlak dan moral oleh penyelenggara pendidikan formal/informal, organisasi dan kegiatan sosial serta penerapan sanksi sosial di tengah masyarakat.

Dilihat dari perkembangan kedua jenis pekat tersebut kemudian dilihat dari kesamaan misi/tugas penegak hukum, dan pemimpin informal dalam masyarakat, apalagi sudah ada dasar hukum Perda Pencegahan dan Pemberanatasan Pekat, tampaknya tiba saatnya bagi Kepolisian, Ulama, Mubaligh, Pemangku adat, RT/RW, Pengelola Pendidikan, Pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru dan komite sekolah untuk merumuskan kesepakatan dan kerjasama yang mengikat (berkekuatan hukum).

Melalui kesepakatan itu dirumuskan norma-norma agama dan norma sosial, di laur sudah diatur perda tersebut, kemudian disosialisasikan dengan satu bahasa secara merata di tengah-tengah masyarakat. Disamping itu MUI bersama LKAAM dan instansi terakit bisa menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agama dan sosial atau peta kondisi keberagamaan, ketaatan pada nilai-nilai sosial, tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh pesolok provinsi ini. Dengan demikian dapat disusun program, metoda dan materi pendidikan/penyuluhan sosial secara berkelanjutan sehingga menjadi tepat sasaran/relevan dan efektif.

Kesepakaan itu juga diperlukan untuk memberikan kekuatan dan moral hukum pada institusi sosial (ulama, ninik mamak, RT/RW, serta pengelola/penyelenggara pendidikan)  mengantisipasi, mencegah, menanggulangi dan penegakkan hukum dan norma sosial di tengah masyarakat. Tanpa itu semua, norma hukum, agama, adat termasuk Perda yang sudah ada tidak akan efektif mencegah pekat. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: