DPRD Dinanti di Pintu Hati

11 November 2009

Fokus Minggu 1 November 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Saat kampanye pemilu legislatif yang lalu banyak diantara caleg yang mengangkat sikap dan prilaku anggota DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang lama jadi isu kampanye untuk   popularitas pribadi dan menarik simpati calon pemilih. Saat itu malah, hari cerah, bulan baik, padi menjadi dan jagung maupiah, para caleg – tanpa diminta- berebut mendatangi warga membagi sembako, buah tangan dan kenang-kenangan. Tujuannya sama menarik simpatik calon pemilih. Karena diantara warga menaruh harapan baru pada anggota DPRD yang baru mereka lebih responsif dan peduli terhadap rakyat ketimbang yang lama.

Hari ini genap dua bulan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota hasil pemilu 2009 resmi bekerja. Dan, hari-hari ini adalah hari pasca gempa, hari-hari berduka rakyat Sumatera Barat, setidaknya lebih sepertiga dari 5 juta rakyat Sumatera Barat di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Pariaman jadi korban gempa.

Sebagian besar mereka masih bertarung melawan kekurangan pangan, air bersih, tempat berteduh dan dihadang ancaman berbagai penyakit. Kalau pun ada bantuan, jumlahnya tak memadai. Kini di depan mereka mengawang harapan kelabu karena kehilangan orang tua, ketiadaan rumah tempat bernaung, kehilangan lahan pertanian, lapangan pekerjaan dan sumber nafkah. Singkat kata, hari-hari ini sebenarnya rakyat di daerah korban gempa menanti para anggota dewan provinsi atau kabupaten/kota itu di depan pintu hati yang sedang lara.

Rakyat menanti mereka karena sudah 30 hari gempa berlalu dan masa tanggap darurat pun akan berakhir padahal penderitaan mereka diantaranya ada yang bakal bertambah. Baik karena derita pisik atau kerugian harta benda modal hidup maupun akibat berbagai kebijakan pemerintah daerah pasca gempa itu.

Misalnya, irigasi yang binasa belum diperbaiki sehingga petani tak dapat menggarap lahannya. Atau  pasar dan pertokoan yang menadi sumber/ lapangan pekerjaan warga yang telah hacur akan diganti dengan pasar modern. Hal itu membuat mereka cemas akan kehilangan tampat berusaha. Soalnya hanyalah pedagang pasar tradisonal yang lazim melayani pembeli tradisonal. Tak pelak, di tengah dihimpit trauma dan kegundahan akibat gempa, mereka pun  gamang menghadapi hari-hari ke depan.

Tapi kenapa saat kondisi seperti itu tak terdengar suara wakil rakyat yang saat kampanye pemilu dulu menjambangi mereka? Barangkali DPRD itu tak punya anggaran membeli sembako buat para korban gempa itu. Maklum, anggaran yang tersedia hanya untuk rapat-rapat dan reses.

Yang diharapkan rakyat dari wakil rakyat jelas bukan sembako atau tenda. Soalnya, bantuan makanan, tenda, perlatan rumah tangga dan sebagainya itu sudah melimpah ruah. Bertruk-truk bantuan mengalir tiap hari dari gudang Satkorlak Sumatera Barat di Gubernuran, atau langsung didistribusikan ke kabupaten/kota dari BIM atau Pelabuhan Telukbayur.

Yang diharapkan rakyat adalah kontrol/ pengawasan DPRD terhadap penyaluran bantuan tersebut. Apakah udah sampai di tangan rakyat, kalau sudah, apakah bantuan efektif atau tidak dan sebagainya. Selain mengawasi bantuan, anggota dewan tentu juga perlu mengawasi APBD/keuangan daerah dan kinerja dinas instansi terakit dalam menangani korban gempa. Mana tahu ada dana APBD yang diatasnamakan keperluan darurat gempa tapi digunakan ke yang lain.

Untuk itu anggota DPRD tentu perlu turun ke rakyat biar tahu realisasi bantuan, aplikasi APBD, kinerja pejabat terkait dan sekaligus bisa memetakan kondisi rakyat dan persoalan yang dihadapi tiap daerah. Bila sudah memegang peta dan membaca kebijakan apa yang telah dan akan diambil oleh masing-masing kepala daerah, saatnmya DPRD provinsi dan kabupaten/kota memberikan usul-usul inisitif dan posistif untuk membela, melindungi dan membangun harapan hidup yang lebih layak bagi rakyat.

Inisiatif itu bisa berbentuk usulan-usulan strategis bagi pembangunan kota/kabupaten di masa yang akan datang, bisa juga dalam bentuk usulan teknis sekaligus mengusulkan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2010 yang tinggal dua bulan lagi. Jika langkahg-langkah itu dilakukan DPRD provinsi dan kabupaten kota, tentulah keberadaan DPRD akan sangat dirasakan. JIka tidak, tentulah tak ada beda rakyat dan wakil rakyat atau tak ada bedanya dengan DPRD priode sebelumnya. (*)


Makin Berat Derita Wilayah Pantai Barat

11 November 2009

Fokus Minggu 6 September 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Sungguh malang nasib provinsi yang berada di bibir Samudera Indonesia, khusus sebelah Selatan Pulau Jawa dan Sumatera. Wilayah ini nayris tak pernah reda dilanda gempa. Kalau bukan gempa yang disebabkan letusan gunung berapi, gempa datang dari pergeseran perut bumi di dasar laut. Bahkan khsusus Sumatera masih didera lagi oleh gempa akibat pergeseran Sesar Sumatera atau patahan semangka. Celakanya, jika sebelum-sebelumnya gempa dari laut itu datang sekali seabad, sejak lima tahun terakhir, entah benar akibat uji nuklir Amerika, malah terjadi sepanjang tahun.

Dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah ini cukup parah. Selain trauma yang secara psikologis menguncang semangat hidup masyarakat, juga kobran jiwa kerusakan harta benda masyarakat dan pemerintah. Dan itu mempengaruhi upaya perbaikan kesejahteraan rakyat.

Padahal secara ekonomi daerah sepanjang Samudera Indonesia, mulai dari  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) Bali bagian Selatan, Jawa Timur bagian Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Tengah Bagian Selatan, Jawa Barat bagian Selatan, Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Utara bagian Barat, Nagroe Aceh Darus Salam bagian Selatan , tergpolong daerah miskin di Indonesia. Bahkan dilihat dari pemerataan pembangunan daerah -daerah tersebut lebih 25 tahun terakhir terbaikan. Karena itu, jika benar ada pulau-pulau kecil di sepanjang pantai Samudera Indonsia ini yang dijual atau terjual kepada pihak asing tanpa setahu pemerintah pusat menjadi bukti bahwa kawasan ini memang terabaikan.

Betapa tidak terabaikan. Coba lihat dari NTT hingga Jawa Barat bagian Selatan. Nyaris tak ada satu pelabuhan samudera yang refresentatif di kawasan itu. Begitu juga kondisi daerah sepanjang Pantai Barat Sumatera. Pelabuhan Pulau Bai di Bengkulu yang pernah menjadi Pelabuhan Internasional sampai di awal abad ke 20 kini nyaris tak terdengar lagi nasibnya. Bahkan pembangunan dermaga Pelabuhan Pulau Bai sejak 1990-an silam hingga kini dibiarkan terbengkalai.

Nasib Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat serupa. Pelabuhan Internasional itu kini bak kerakap di atas batu. Hidup segan mati tak mau. Tak banyak lagi kapal barang dan penumpang yang singgah. Maklum, kecuali produk PT. Semen Padang, sedikit minyak sawit dan batubara, nyaris tak ada hasil industri atau hasil perkebunan yang bisa menjadi komoditi andalan pelabuhan ini.

Sebaliknya, karena perkenomian masyarakat tak berkembang valume barang yang dipasarkan dan dipasok melalui pelabuhan ini juga semakin menipis. Akibatnya, kalaulah Kota Padang bukan ibukota provinsi dan tempat pemusatan perguruan tinggi, Padang yang pernah menjadi kota perdagangan Sumatera Bagian Tengah ini hanya jadi kota tua.

Pelabuhan Sibolga di Pantai barat Sumatera Utara setali dua uang. Pelabuhan itu nyaris cuma jadi pelabuhan perikanan dan pelabuhan antar pulau, terutama antara daratan Sumatera dan Kepulauan Nias. Begitu juga Pelabuhan Singkel di Aceh Selatan. Sebagaimana Pelabuhan Teluk Bayur, Bengkulu dan Sibolga yang pernah jadi pelabuhan antar bangsa,  Singkel pun kini hanya jadi pelabuhan perikanan dan pelabuhan bagi kapal antar pulau di sekitarnya.

Selain soal gempa, kemiskinan di sepanjang pantai barat itu jelas mengundang pertanyaan besar. Kenapa pemerintah Indonesia tidak menaruh perhatian khusus terhadap daerah ini? Bukankah daerah ini punya potensi perkebunan, pertanian dan potensi kelautan dan pariwisata yang luar biasa? Bukankah semua pihak mengakui bahwa Samudera Indonesia merupakan gudang ikan yang belum terbuka dan bahkan boleh dibilang belum tersentuh?

Seandainya pemerintah Indonesia memberikan perhatian, khususnya pada upaya penangkapan ikan dan industri perikanan, sulit dibayangkan betapa besar potensi ekonomi Indonesia dari bibir Samudera Indonesia itu. Jangankan kebutuhan ikan Indonesia, kebutuhan ikan negara – negara di Asia Tenggara pun bisa dipenuhi daerah ini. Sayang, potensi perikanan itu masih lebih banyak dicuri negara lain ketimbang memberi manfaatkan bagi rakyat sendiri.

Karena itu, kalau anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari wilayah pantai Smaudera Indonesia ini mau memperjuangkan lahirnya kebijakan pembangunan nansional untuk daerah ini tentulah akan sangat besar artinya. Harapan tampaknya hanya kepada DPD tersebut. Sebab, berharap kepada anggota DPR-RI asal daerah ini selama ini, nasibnya sama bak menyiramkan garam ke Samudera Indonesia itu. (*)


Katakan Saja Sumbar Tak Layak Huni

11 November 2009

Fokus Minggu 25 Oktober 2009

Oleh Fachrul Rasyid HF

Daerah sepanjang pantai barat pulau Sumatera memang nyaris tak pernah sepi dari gempa selama 12 tahun terakhir. Pada Mei 1996, Kabupaten Kerinci dilanda gempa. Lalu disusul gempa dahsyat di Bengkulu Februari 2000. Pada 10 April 2005 giliran Padang dan Mentawai dihentak gempa. Setelah Padangpanjang, Tanah dan dan Kabupaten Solok diguncang gempa Maret 2007, lima bulan, 13 dan 14 September 2007 kota Padang kembali diguncang gempa.

Yang baru berlalu adalah gempa 30 September 2009 yang mendera Padang Pariaman, Padang, Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan. Semua itu berkuatan sekitar 7 hingga 7,9 pada Sekala Rechter. Menariknya, gempa pada 10 April 2005, 13 September 2007 dan 30 September 2009 terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, antara pukul 17.00 dan 17.30.

Gempa demi gempa tak hanya menimbulkan kerusakan perumahan, perkantoran, pasar, jalan dan jembatan, harta benda dan korban jiwa tapi juga meninggalkan trauma yang mendalam. Bayangkan, banyak warga yang takut tinggal di rumah tempat bernaung dan berlindung sendiri.

Di tengah –tengah trauma itu beredar pula kabar, ramalan dan pridiksi, katanya, dari para ahli gempa bahwa bakal ada gempa lebih dahsyat yang akan menghantam daerah pantai barat Sumatera Barat (Pesisir Selatan, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Pasaman Barat). Gempa itu akan diiringi tsunami dengan ketinggian air laut mencapai 15 meter. Jika itu benar bisa dibayangkan sekitar 1,5 juta jiwa penduduk terancam.

Tak tak terbayangkan pula kalau benar kabar yang menyebutkan bahwa pulau Sumatera akan terbelah dua. Semua itu menciutkan ciut nyali, membuat orang berputus asa, kehilangan semangat hidup, kehilangan gairah berusaha. Sebab, hari-hari ini seolah-olah penduduk di sekitar daerah yang disebutkan di atas hanya menunggu giliran dijemput ajal.

Kegamangan menghadapi kenyataan itu semakin mendebarkan karena tak seperti pendapat para ahli bahwa siklus gempa hanya sekali seabad atau sekali dua abat. Gempa, khusunya sepanjang pantai barat Sumatera Barat, praktis sekali dua tahun. Hebatnya, gempa itu terjadi nyaris pada bulan dan waktu yang bersamaan. Tak pelak hal itu menimbulkan kecuriugaan apakah gempa itu hanya gejala alam atau akibat perbuatan orang-orang tertentu.

Kecurigaan muncul itu bukan hanya karena faktor waktu, tapi juga karena banyaknya pendapat dan tulisan beredar internet yang menyebutkan bahwa gempa sejak 20 tahun terakhir merupakan dampak uji coba senjata nuklir oleh negara adidaya seperti Amerika, Rusia, dan Kores Utara.

Kecuriagaan itu muncul setelah membaca catatan tentang gempa berkekuatan 7,8  SR  dan menimbulkan tsunami yang kemudian menerjang kepulauan Unimak, Aleutian tepi pantai Alaska 1 April 1946. Gelombang yang ditimbulkannya mencapai 35 meter, menghancurkan seluruh banguan mercusuar dan lima penghuninya. Lima jam kemudian gelombang laut mengncaurkan pelabuhan Hilo, Hawaii dan menwaskan 165 orang. Penyebab gempa dan tsnunami itu ditenggarai adalah uji coba bom hidrogen yang memang brlangsung di Alaska pada tanggal 1 April 1946. Koordinator uji-coba nuklir di Alaska adalah Dr. Edward Teller—disebut juga “bapak dari Bom-H:” ..”(Intl. Tsunami Info. Center)

Ledakan Keempat Bom Hidrogen Terjadi di Pantai Chili 22 Mei 1960 menimbulkan gempa bumi berkekuatan 9.5 SR dan tsunami yang membunuh 2.300 orang di Chili. Terjadi kematian yang luar biasa dan kehilangan harta benda di Kepulauan Hawaii, di Jepang dan disekitar wilayah Pasifik.  (Intl. Tsunami Info. Center)

Website http://www.reformation.org/ menyebutkan bahwa ledakan keenam bom hidrogen terjadi Samudera Indonesia, lepas pantai Aceh 26 Desember 2004 pemicu gempa dan tsunami di Aceh yang menewaskan hampir 300.000 orang. Artinya, informasi demikian juga mengawangkan kecemasan. Sayang para ahli gempa hanya bicara geologi dan belum mencoba melirik kemungkinan uji coba nuklir itu sehingga masyarakat pun tak memperoleh kepastian.

Terelepas dari informasi tentang uji coba nuklir itu, ramalan dan pridiksi para ahli jika tak menawarkan solusi, jalan keluar dari ancaman dan jalan keluar untuk bisa selamat dari bahaya yang akan menimpa, para ahli gempa atau siapapun yang merasa berhak berbicara soal itu sebaiknya katakan saja bahwa Sumatera Barat atau daerah sepanjang pantai barat Sumatera Barat tidak layak lagi dihuni. Biar dengan kesimpulan masyarakat segera mengambil langkah pindah ke daerah lain atau berpasrah diri. Tapi kalau pridiksi dan ramalan itu tidak benar, sebaiknya berilah ketenagan kepada masyarakat. (*)

 


Bukan Badan Tapi Kepala Khusus

11 November 2009

Fokus Minggu 8 November 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemikiran Ir. Indra Catri MSp, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, sebagaimana dimuat Haluan 21 Oktober 2009 lalu, pantas diulas. Menurut Indra, Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 lalu memerlukan sebuah bandan khusus untuk melaksanakan Rencana Pemulihan Padang (RPP).  Maklum akibat gempa tersebut Padang mengalami kerusakan dan kerugian cukup besar. Selain korban jiwa sabanyak 383 orang, terdapat 33.957 rumah rusak berat, 35.816 rusak sedang dan 37.615 rusak ringan. Kerusakan sarana dan prasarana sekitar 1.600 unit.

Lembaga khusus itu, mungkin disebut Badan Pemulihan Padang (BPP), akan merencanakan permulihan dan rehabilitasi kota, merevisi RPJM atau RPJP sesuai dengan kondisi pasca gempa dan masa depan kota Padang. Rencana itu sendiri, kata Indra, sudah disipakan oleh Bappeda yang dipimpinnya. Dengan demikian pemulihan Kota Padang bisa berjalan lebih cepat, terencana, terarah, terkoordinasi sekaligus merealisasikan RPJM dan RPJP kota.

Jika pemikiran Indra diikuti, tentu akan ada sebuah badan ad hoc, lembaga ekstra di luar kelembagaan yang ada khusus menangani rehabilitasi kota pasca gempa. Jika itu yang dimasud, pertanyaannya adalah di mana posisi Bappeda, sebagai suvervisor, pengawas atau apa?

Pertanyaan itu penting, mengingat penambahan sebuah badan khusus akan mengawangkan peran dan fungsi Bappeda. Atau bisa jadi Bappeda dianggap tak cukup SDM atau tak cukup tenaga kalau bukan disebut tak mampu. Selain itu, penambahan badan khusus juga akan berimplikasi pada anggaran daerah, biaya badan, SDM dan fasilitas yang diperlukan. Dan, itu sama artinya Padang yang sedang menjunjung berat masih lagi bersinggulung batu.

Lagi pula untuk ukuran Kota Padang kelembagaan (SKPD) yang ada sudah lebih dari cukup. Pertanyaannya, apakah lembaga yang ada tak cukup kapable, tak cukup efektif dan tak dapat diberdayakan membangun kembali kota ini. Jika tidak, tentu harus dikaji dan tinjau ulang. Apakah karena lemahnya SDM, integritras, motivasi anggaran, perencanaan, leadership, manajemen atau koordinasi.

Dilihat dari  tingkat pendidikan, eselonering dan tupoksi lembaga yang ada tak cukup alasan bagi Kota Padang membentuk badan khusus pemulihan pasca gempa itu. Soalnya, kondisi Padang pasca gempa mungkin belum separah kondisi Provinsi Aceh yang memang memerlukan Badan Rehabilitasi Recovery (BRR).  Yang diperlukan Kota Padang agaknya bukan badan khusus tapi kepala khusus yang memiliki  kecerdasan, kejujuran, dan kesungguhan yang khusus atau melebih yang telah ada.

Alasannya cukup masuk akal. Bukankah Padang sering dipublikasikan telah punya RPJM dan RPJP, bahkan rencana induk dan rencana ditel pembangunan kota? Disamping itu, bukankah kita sering dikabari sejumlah rencana besar. Misalnya pembangunan Padang by City, Terowongan Pegambiran-Bungus, dan belakangan malah ada lagi rencana membangun pasar modern dan sebagainya menyusul renacana investasi pengusaha dari Dubai Rp 300 trilyun.

Namun semua itu belum tampak realisasinya, memski jadwal rencana terus berlalu. Realiasi  rencana induk kota, membangun daerah pengembangan di bagian utara dan timur  kota belum menampakkan titik terangnya. Bahkan rtencana memungsikan TRB sebagai makhnit pertumbuhan kota baru di sekitar Aie Pacah sudah lima tahun berlalu tak kunjung menggeliat. Baru pasca gempa, karena terpaksa keadaan, di saat bangunan induk TRB sudah patah, beberapa SKPD berkantor di pertokoan disamping terminal itu.

Mungkinkah daerah Aie Pacah jadi sebuah kota baru? Jawabannya, sangat mungkin. Kondisi dan luas lahan sangat memungkinkan. Ratusan pemukiman sudah berkembang di sana. Ironisnya, meski sudah sering dipublikasikan bahwa TRB akan difungsikan dan Aie Pacah akan dikembangkan jadi pusat perkantoran, namun palening kota baru itu belum ada sama sekali.

Masih banyak lagi alasan yang dapat dikemukakan, bahwa yang diperlukan kota Padang pasca gempa bukan badan khusus tapi kepala yang khusus. Sebab, yang mendesak bukan hanya rehabilitasi bangunan dan sara parasaran yang rusak, tapi juga konsitensi, sikap dan kesungguhan membangun masa depan kota Padang, ibukota provinsi Sumatera Barat.

Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa kota ini kini dikabarkan mulai ditinggal sejumlah pengusaha, hinterline kota dan jaringan ekonominya juga semakin menyempit. Semenara   pasar kita masih didominasi pedagang tradisonal karena memang produksi ekonomi kita masih trasional yang mamsih jauh dari industri dan perdagangan modern.

Kalau hanya berfikir tentang rehabitasi bangunan sarana dan parasarana yang rusak tentulah hal mudah. Bila cukup dana, undanglah pengusaha konstruksi, semua bisa dibangun. Tapi Padang pasca gempa tak hanya perlu rehabilitasi bangunan pisik, tapi juga prilaku dan trauma yang masih mendera. Dan, itu melengkapi alasan bahwa ke depan Padang memerlukan kepala, bukan badan, khusus. (*)


Saatnya Pemetaan Dampak Gempa

11 November 2009

Fokus Minggu 16 Oktober 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Sudah dua pekan gempa dahsyat 7, 9 skala Rechter 30 September berlalu. Namun masih berkutat soal bantuan bahan makanan air bersih dan bantuan tenda yang belum memadai bagi warga. Dilihat dari jumlah bantuan barang dan uang yang telah disalurkan baik melalui Satkotrlak di Gubernuran, atau langsung di Pelabuhan Telukbayur dan Bandara Minangkabau

ke kabupaten/kota seharusnya bantuan itu sudah cukup menolong warga mengatasi kesulitan bahan pangan dan kebutuhan darurat korban gempa itu. Kenyataannya, bantuan yang sampai di tangan rakyat masih sangat memprihatinkan.

Padahal sudah saatnya Satlak Penanggulangan Benacana dan Pemda Kabupaten /Kota menginvetarisasi seluruh permasalahan di daerahnya. Dari inventarisasi persoalan itu akan dapat dipetakan secara konkret kondisi dan situasi tiap nagari/kelurahan dan kebutuahn-kebutuan yang seharusnya diprioritaskan.

Kini di tengah keprihatinan bahan makanan dan tempat berteduh muncul persoalan pendidikan dan kesehatan. Banyak sekolah-sekolah yang hancur akibat gempat murid-muridnya tak bisa belajar karena tak ada ruang belajar. Padahal bantuan tenda kelas darurat baik dari UNICEF, bantuan negara asing dan dari pemerintah pusat jumlahnya cukup besar. Namun kenyataannya tidak sampai ke desa yang membutuhkan.

Kondisi kesehatan warga pun semakin memburuk akibat kekurangan makanan, kekurangan air bersih, tinggal di tempat-tempat yang tak layak huni, minimnya MCK dan sebagainya. Beberapa jenis penyakit, misalnya diare, munteber, isfa, penyakit kulit dan batuk mulai menyerang warga.

Sementara warga, baik karena masih trauma maupun karena kesulitan transportasi, tak mampu mendatangi puskesmas. Apalagi ada diantara puskesmas yang rubuh akibat gempa. Sebaliknya upaya penanggulangan kesehatan oleh petuas Puskesmas Keliling, maupun tim kesehatan provinsi tetangga dan negara lain masih belum menjangkau warga. Pelayanan kesehatan masih terpusat di posko-posko kesehatan yang tak terjangkau semua warga.

Kenyataan di atas membuktikan, meski sudah dua pekan pasca gempa, Pemda Kabupaten/ Kota masih belum memiliki peta kondisi ril, yang memetakan keadaan dan kebutuhan warga setiap kelurahan/nagari. Padahal peta ini sangat mendesak diperlukan demi efektifitas penunggalangan bencana dan pendistribusian bantuan makanan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi mental dan pemukiman warga.

Sebetulnya kalau bupati/walikota mengenal dan menguasai wilayah sosial budaya dan ekonomi rakyat daerahnya secara benar selama ini tentulah peta tersebut bukan hal sulit dibuat. Kalau saja bupati/walikota menurunkan tim monitor ke setiap kelurahan/nagari dalam waktu satu dua hari pasca gempa tentulah peta dimaksud sudah bisa dibuat. Di situ akan tergambar kondisi kerusakan ringan, sedang dan berat tiap kelurahan dan nagari. Peta itu bisa dilengkapi data kerusakan infrastruktur, sarana prasarana, perumahan penduduk, sekolah, rumah ibadah sampai pada barang kebutuhan warga.

Akibatnya, meski berbagai bantuan barang, uang dan tenaga sudah disalurkan ke berbagai lokasi, namun tetap saja bantuan-bantuan tersebut belum menjawab persoalan yang dihadapi warga. Kita khawatir sampai masa tanggap darurat berlalu persoalan yang dihadapi warga itu tetap saja tidak teratasi.

Kondisi sekarang sebetulnya memperlihatkan kepada kita bagaimana kepemimpinan/ kepemerintahan bupati/walikota selama ini. Dan melihat gejalanya tak sampai masa tanggap darurat berlalu, akan ada pejabat kabupaten/kota yang jadi urusan penegak hukum. Baik karena penyimpangan penyaluran bantuan barang maupun bantuan uang. Sementara rakyat tetap larut dengan kondisi yang memprihatinkan. (*)


Misi Gamawan ke Mendagri

11 November 2009

Komentar Singgalang 20 Oktober 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi tampaknya hampir dipastikan akan menduduki kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinaet Indonesia Bersatu jilid II. Bagi yang selama ini berpandangan sinis mungkin dianggap hal yang mustahil. Tapi saya, setidaknya dalam lima tulisan sejak delapan bulan lalu sudah memprediksi Gamawan akan jadi menteri, diantaranya memang Mendagri.

Dalam tulisan berjudul Wacana itu Sudah Jadi Rencana (Komentar Singgalang 19 Februri 2009) misalnya. Saya mengungkapkan betapa gagasan Gamawan tentang penghapusan pemerintahan provinsi dan revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan (otonomi) Daerah yang sempat dianggap wacana dan bahkan dia sendiri dijuluki gubernur wacana, ternyata gagasan itu sudah diterima jadi rencana.

Buktinya, setelah Gamawan berbicara di seminar Lemhanas sekitar Januari 2007, kemudian di forum konferensi nasional tentang Kajian Pengeluaran Publik Indonesia yang diselenggarakan Bank Dunia, 11 Februari 2007, dalam diskusi panel Innovative Leaders Forum, di Hotel Borobudur, Jakarta, 15 Mei 2007, awal Desember 2007 Lemhanas mengeluarkan rekomendasi usulan kepada presiden. Isinya, gubernur tak perlu lagi dipilih langsung rakyat tapi atas usul DPRD dipilih oleh presiden sesuai gagasan Gamawan.

Atas rekomendasi Lemhanas itu Presiden memerintahkan Mendagri Mardiyanto membentuk tim untuk menemui Gamawan di Padang 10 Desember 2007 guna mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang revisi UU No.32 /2004  dan rumusan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hasil kerja tim itu kemudian diungkapan Mendagri Murdiyanto saat membuka rakor bupati/walikota dan camat se- Sumatera Barat di Gedung Tri Arga Bukittinggi Sabtu 14 Februari 2009.

Menurut Murdiyanto pemerintah serius mempelajari gagasan revisi UU No.32/2004 itu.  Karena, setelah melihat perkembangan selama ini pemilihan gubernur secara langsung dinilai tak efisien dan berimplikasi negatif terhadap berbagai aspek: politik, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi itu sendiri.

Prediksi Gamawan jadi menteri juga terbaca saat Presiden SBY memintanya jadi deklarator pasangan capres SBY-Boediono di gedung Sasana Budaya Ganesha  ITB Bandung 15 Mei 2009. Saya menulis Keputusan Gamawan (Komentar Singgalang 19 Mei 2009). Saya melihat keputusan untuk jadi deklarator itu, meski banyak yang menyoal status Gamawan antara pejabat negara dan PNS, sebuah kehormatan. Setidaknya, tentu Gamawan ”terpilih” karena memiliki ”kelebihan” diantara banyak tokoh dan Gubernur di negeri ini.

Tak berlebihan, kalau karena itu kemudian Gamawan akan jadi menteri, tentulah kabar gembira buat masyarakat Minang. Soalnya, sudah dua priode kabinet referomasi tak ada keponakan kontan orang Minang yang duduk di kabinet sehingga terkesan orang Minang tak ada lagi yang jadi tokoh nasional. Jika memang Gamawan jadi menteri berarti tradisi tiga Gubernur Sumatera Barat sebelumnya yang jadi menteri berlanjut lagi. Begitupun saya menulisnya sebagai sebuah permainan Adu Kacang Gubernur Gamawan (Refleksi Haluan 15 Juli 2009) atau sebuah spekulasi politik yang beresiko berhasil atau gagal.

Ternyata kacang Gamawan tidak pecah alias menang (Refleksi Haluan 13 Agustus 2009). Buktinya, Sabtu 15 Agustus 2009 Gamawan terpilih pula sebagai salah satu penerima penghargaan Bintang Maha Putera Utama dari Presiden SBY di Istana Negera. Dan itu menambah pertanda Gamawan akan jadi salah seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Jadi menteri apa? Melihat diterimanya gagasan tentang perlu revisi UU No. 32/2004 itu saya kontan memprediksi, meski bukan berasal dari militer, Gamawan ditunjuk menggantikan Mendagri Mardiyanto. Misinya tak ringan. Yaitu merampungkan dan menjalankan hasil revisi UU 32 / 2004.

Namun dalam perkembangannya nanti bukan tak mungkin revisi UU tersebut mengarah pada kepala daerah. Artinya, hanya gubernur yang dipilih langsung rakyat. Sedang bupati/walikota cukup diusulkan DPRD kemudian dipilih oleh gubernur atau Mendagri atas nama presiden. Kemungkinan itu sangat beralasan. Sebab, tujuan penempatan otonomi daerah di kabupaten/kota untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat tidak memenuhi harapan. Yang banyak terjadi justru mempercepat kesejahteraan kepala daerah.

Apalagi sebagai orang yang pernah jadi bupati, lalu, jadi gubernur di era reformasi, Gamawan jelas tahu peris beda antara bupati/walikota pilihan rakyat dan rakyat pilihan. Banyak bupati/walikota yang menang mutlak tapi kenyataannya bukan rakyat pilihan. Buktinya, ada diantara Bupati/walikota yang jadi pemang mutlak dalam pilkada kemudian membangun tirani mayoritas, sewenang-wenang, larut dengan pesta-pesta dan lupa kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas pokoknya.

Bahkan diantaranya berprilaku bak raja-raja kecil di daerah, yang menggunakan APBD untuk memenuhi kemauan pribadi, dan karena lemahnya SDM, sulit dikontrol DPRD. Disamping itu  upaya koordinasi pembangunan wilayah provinsi yang nota bene merupakan wilayah etnis/ budaya dan satu kesatuan ekonomi sulit dilakukan. Dan, itu berimplikasi pada penegakkan hukum/disiplin dan lemahnya perlindungan rakyat oleh pemerintah pusat dan provinsi. (*)


Menara (Masjid) Selular

11 November 2009

Refleksi Haluan 26 Oktober 2009

Oleh Fachrul Rasyid HF

Ulama melarang penggunaan suara azan sebagai rington alias nada panggil telepon selular atau handphone (HP). Alasannya, azan adalah panggilan Allah mengajak shalat bukan panggilan telepon. Eh, belum efektif seruan itu, kini malah ada menara masjid yang mau dimanfaatkan sebagai tower pemancar telepon selular. Maka, bukan hanya azan yang akan dikumandangkan lewat menara itu tapi juga segala bahasa dan cara komunikasi via HP.

Peristiwa langka itulah tampaknya yang akan terjadi dalam waktu dekat ini di Masjid Taqwa Muhammadiyah di jantung Kota Padang. Rupanya, Telkomsel melihat dan menilai menara Masjid Taqwa itu pas ukuran dan posisinya sebagai tower. Pengurus Masjid Taqwa pun setuju  menyewakan menara masjidnya Rp 25 juta setahun dan dibayar sepuluh tahun.

Dengan begitu, Telkomsel tanpa membangun tower dan menyewa tanah bisa langsung menaruh peralatan yang diperlukan di menara masjid itu. Sebaliknya, bagi  Pengurus Masjid  Taqwa Muhammadiyah pun sederhana. Mereka berpegang pada asas manfaat. Artinya, tanpa merusak bentuk dan bangunan menara dan tanpa harus berkeringat bisa mengantungi Rp 250 juta sekaligus.

Namun bagi jamaah Masjid Taqwa tak semudah itu. Sebab, berdirinya masjid dan pengurusnya karena dukungan  jamaah umat. Artinya, pengurus saja tanpa persetujuan jamaah sama artinya merusak kesatuan jamaah dan pengurus dan bahkan bisa menciderai kelangsungan masjid itu.

Kalangan jamaah Masjid Taqwa Muhammadiyah menganggap penyewaan menara masjid sangat melukai. Soalnya, selama ini masjid itu bisa berdiri kukuh berkat dukungan jamaahnya yang umumnya pedagang dan dukungan itu hingga kini masih terus mengalir. Keputusan pengurus menyewakan menara tersebut mengesankan seolah masjid tak lagi didukung jamaahnya dan terhimpit hutang sehingga ”tak kayu jenjang dikeping”.

Jamaah masjid menilai penggunaan menara masjid sebagai tower Telkomsel tak relevan dengan prinsip asas manfaat. Yang terjadi justru komersialisasi. Sebab, menara masjid bukan media atau alat pencari uang. Jika menara itu memang merupakan alat pencari uang, manfaatkanlah seluas-luasnya untuk mendapatkan uang.

Tapi menara adalah tempat mengumandangkan azan dan menjadi simbol kebesaran dan syiar Islam. Dan, karena ini masjid Muhammadiyah, ia jadi simbol kebesaran Muhammadiyah. Bila diabirkan, ia bisa jadi presden buruk. Bila menara saja sudah dikomersilkan, tentu nanti dinding dan mimbar masjid pun bisa dipasangi iklan atau  dikomersilkan.

Apa yang dikhawatirkan jamaah masjid itu mungkin sudah terjadi. Bukankah selama ini  siapapun politisi seperti calon anggota DPD, DPRD, DPR, calon walikota calon gubernur sampai calon presiden diterima berceramah dan bahkan berkhutbah di masjid itu? Meski diantaranya memperlakukan masjid ini bak kuburan keramat, setelah terpilih mereka tak peduli lagi nasib masjid itu, toh, pengurus masjid tampaknya bangga dikunjungi orang penting. Apalagi misalnya, setiap kali dikunjungi ada sedikit oleh-oleh yang ditinggalkan.

Belakangan karena masjid itu sudah berdekatan dan semakin akrab dengan terminal angkot, boleh jadi pengurus masjidpun terpengaruh prilaku sopir angkot. Kemana pun angkotnya disewa orang, meski di luar trayeknya, asal menguntungkan diterima saja.

Barangkali para sesepuh dan kaum intlektual Muahmmadiyah Sumatera Barat, kalau masih ada, perlu membicarakan persoalan itu. Sebab, jika dibiarkan, kasus itu bisa bak paku dalam daging yang dapat menginfeksi kesehatan tubuh Muhammadiyah.(*)