Bukan Badan Tapi Kepala Khusus

Fokus Minggu 8 November 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemikiran Ir. Indra Catri MSp, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, sebagaimana dimuat Haluan 21 Oktober 2009 lalu, pantas diulas. Menurut Indra, Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 lalu memerlukan sebuah bandan khusus untuk melaksanakan Rencana Pemulihan Padang (RPP).  Maklum akibat gempa tersebut Padang mengalami kerusakan dan kerugian cukup besar. Selain korban jiwa sabanyak 383 orang, terdapat 33.957 rumah rusak berat, 35.816 rusak sedang dan 37.615 rusak ringan. Kerusakan sarana dan prasarana sekitar 1.600 unit.

Lembaga khusus itu, mungkin disebut Badan Pemulihan Padang (BPP), akan merencanakan permulihan dan rehabilitasi kota, merevisi RPJM atau RPJP sesuai dengan kondisi pasca gempa dan masa depan kota Padang. Rencana itu sendiri, kata Indra, sudah disipakan oleh Bappeda yang dipimpinnya. Dengan demikian pemulihan Kota Padang bisa berjalan lebih cepat, terencana, terarah, terkoordinasi sekaligus merealisasikan RPJM dan RPJP kota.

Jika pemikiran Indra diikuti, tentu akan ada sebuah badan ad hoc, lembaga ekstra di luar kelembagaan yang ada khusus menangani rehabilitasi kota pasca gempa. Jika itu yang dimasud, pertanyaannya adalah di mana posisi Bappeda, sebagai suvervisor, pengawas atau apa?

Pertanyaan itu penting, mengingat penambahan sebuah badan khusus akan mengawangkan peran dan fungsi Bappeda. Atau bisa jadi Bappeda dianggap tak cukup SDM atau tak cukup tenaga kalau bukan disebut tak mampu. Selain itu, penambahan badan khusus juga akan berimplikasi pada anggaran daerah, biaya badan, SDM dan fasilitas yang diperlukan. Dan, itu sama artinya Padang yang sedang menjunjung berat masih lagi bersinggulung batu.

Lagi pula untuk ukuran Kota Padang kelembagaan (SKPD) yang ada sudah lebih dari cukup. Pertanyaannya, apakah lembaga yang ada tak cukup kapable, tak cukup efektif dan tak dapat diberdayakan membangun kembali kota ini. Jika tidak, tentu harus dikaji dan tinjau ulang. Apakah karena lemahnya SDM, integritras, motivasi anggaran, perencanaan, leadership, manajemen atau koordinasi.

Dilihat dari  tingkat pendidikan, eselonering dan tupoksi lembaga yang ada tak cukup alasan bagi Kota Padang membentuk badan khusus pemulihan pasca gempa itu. Soalnya, kondisi Padang pasca gempa mungkin belum separah kondisi Provinsi Aceh yang memang memerlukan Badan Rehabilitasi Recovery (BRR).  Yang diperlukan Kota Padang agaknya bukan badan khusus tapi kepala khusus yang memiliki  kecerdasan, kejujuran, dan kesungguhan yang khusus atau melebih yang telah ada.

Alasannya cukup masuk akal. Bukankah Padang sering dipublikasikan telah punya RPJM dan RPJP, bahkan rencana induk dan rencana ditel pembangunan kota? Disamping itu, bukankah kita sering dikabari sejumlah rencana besar. Misalnya pembangunan Padang by City, Terowongan Pegambiran-Bungus, dan belakangan malah ada lagi rencana membangun pasar modern dan sebagainya menyusul renacana investasi pengusaha dari Dubai Rp 300 trilyun.

Namun semua itu belum tampak realisasinya, memski jadwal rencana terus berlalu. Realiasi  rencana induk kota, membangun daerah pengembangan di bagian utara dan timur  kota belum menampakkan titik terangnya. Bahkan rtencana memungsikan TRB sebagai makhnit pertumbuhan kota baru di sekitar Aie Pacah sudah lima tahun berlalu tak kunjung menggeliat. Baru pasca gempa, karena terpaksa keadaan, di saat bangunan induk TRB sudah patah, beberapa SKPD berkantor di pertokoan disamping terminal itu.

Mungkinkah daerah Aie Pacah jadi sebuah kota baru? Jawabannya, sangat mungkin. Kondisi dan luas lahan sangat memungkinkan. Ratusan pemukiman sudah berkembang di sana. Ironisnya, meski sudah sering dipublikasikan bahwa TRB akan difungsikan dan Aie Pacah akan dikembangkan jadi pusat perkantoran, namun palening kota baru itu belum ada sama sekali.

Masih banyak lagi alasan yang dapat dikemukakan, bahwa yang diperlukan kota Padang pasca gempa bukan badan khusus tapi kepala yang khusus. Sebab, yang mendesak bukan hanya rehabilitasi bangunan dan sara parasaran yang rusak, tapi juga konsitensi, sikap dan kesungguhan membangun masa depan kota Padang, ibukota provinsi Sumatera Barat.

Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa kota ini kini dikabarkan mulai ditinggal sejumlah pengusaha, hinterline kota dan jaringan ekonominya juga semakin menyempit. Semenara   pasar kita masih didominasi pedagang tradisonal karena memang produksi ekonomi kita masih trasional yang mamsih jauh dari industri dan perdagangan modern.

Kalau hanya berfikir tentang rehabitasi bangunan sarana dan parasarana yang rusak tentulah hal mudah. Bila cukup dana, undanglah pengusaha konstruksi, semua bisa dibangun. Tapi Padang pasca gempa tak hanya perlu rehabilitasi bangunan pisik, tapi juga prilaku dan trauma yang masih mendera. Dan, itu melengkapi alasan bahwa ke depan Padang memerlukan kepala, bukan badan, khusus. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: