Cicak jadi Buaya

Komentar Singgalang 6 Oktober 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Jangan melawan suara rakyat. Peringatan itulah agaknya yang dilupakan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji saat KPK mengusut keterlibatannya dalam kasus Bank Century. Karena itu bartangkali Susno dengan lancang menyebut tindakan KPK sebagai cicak  melawan buaya (Polri). Kini cicak itu, seperti diprediksi sebelumnya, atas dukungan rakyat, telah berubah jadi buaya putih raksasa dan mulai makan korban.

Rakyat memilih berpihak kepada cicak (KPK) karena membaca indikasi pemaksaan dan rekayasa pengusutan dan penahanan terhadap Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto Wakil Ketua Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah dengan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan.

Tuduhan pemerasan itu, seperti diberitakan, berasal dari Anggodo, saudara Ari Anggoro, Komisaris Bank Century yang diduga telah menilap dana bank tersebut hingga kolap. Ternyata setelah mendengar rekaman percakapan telepon Anggodo dengan Susno Duaji, pejabat Lembaga Perlindungan Saksi, Wakil Jaksa Agung A. Hakim Ritonga, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Wisnu Subroto, termasuk dengan perempuan Ong Yuliana, semuanya jadi terkuak. Rekamanan itu, menguatkan dugaan adanya kriminalisasi KPK.

Cicak kemudian kian membesar setelah Presiden SBY Ahad malam 1 November lalu memanggil empat tokoh nasional Anies Baswedan, Komaruddin Hidayat, Teten Masduki dan Guru Besar Ilmu Hukum UI, Hikmahanto Juwana untuk membahas penahanan Chandra dan Bibit. Dari pertemuan itu kemudian dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang diketuai Adnan Buyung Nasution.

Sebentar TPF bekerja, Adnan Buyung langsung merekomendasikan agar Kapolri mencopot Susno Duaji dari jabatannya. TPF juga meminta pejabat Kejaksaan Agung yang disebut-sebut dalam pembicaraan telepon itu mengundurkan diri.

Sampai kemarin Susno belum menyatakan sikap. Tapi Kapolri yang tadinya membela Susno, setelah terbentuknya TPF mulai memberi isyarat bahwa salah satu programnya dalam seratur hari Kabinaet Indonesia Bersatu II adalah menindak pejabat kepolisian yang merekayasa perkara. Sementara Jaksa Agung Hendarman Soepanji langsung memanggil Wakil Jaksa Agung AS. Hakim Ritonga. Selasa pagi Ritonga pun mengumumkan pengunduran dirinya. ”Demi kebaikan institusi, saya mengudurkan diri. Jadi, bukan atas desakan siapa-siapa,” kilahnya.

Dari kenyatana itu pembebasan Anggodo oleh kepolisian jadi kian menarik. Soalnya, biang keladi dari persoalan itu adalah Anggodo sendiri. Dia dianggap telah melakukan percobaan penyuapan pejabat KPK sebesar Rp 5,1 milyar. Disebut melakukan percobaan penyuapan karena dari pengusutan TPF dan penjelasan berbagai pihak di media massa, terungkap bahwa Anggodo menyerahkan uangnya kepada Ary Muladi, orang yang disebut-sebut sebagai kurir ke pejabat KPK. Semula Ary Muladi mengaku telah menyerahkan uang itu kepada pejabat KPK. Belakangan ia mencabut keterangannya dan mengaku tak pernah memberikan uang kepada pejabat KPK dimaksud. Uang itu justru diberikannya kepada Yulianto.  Anehnya, siapa dan dimana Yulinto, tak dijelaskan dan tak diusut.

Begitupun semakin jelas bahwa pengusutan Bibit dan Chandra memang sebuah rekayasa untuk menghabisi pejabat KPK. Karena itu bisa diduga, TPF akan merekomendasikan kepada Presiden untuk mencopot sejumlah pejabat tinggi di bidang penegak hukum itu.

Kita tentu   menunggu siapa lagi korban cicak berikutnya. Soalnya, kasus Anggodo bukan awal dari perkara Bank Century. Awal perkara Bank Century adalah korupsi di kalangan direksi dan komisarisnya, diantaranya Ari Anggoro yang kini dinyatakan buron. Hebatnya, di saat buron itu Anggoro bisa bertemu dengan Susno Duaji dan mantan Kepala KPK Antasari di Singapura. Dari pertemuan itu pula  Antasari menulis testimoni yang menyebut pejabat KPK menerima uang dari Anggodo.

Maka melihat gelagatnya, Antasari pun bisa terseret dalam perkara ini, setidaknya, dipersalahkan melanggar etika KPK, menyembunyikan tersangka dan membuat pengakuan (testimoni) palsu.

Kasus Bank Century sendiri tampaknya tak hanya sampai di situ. Sebab, di saat bank itu kolap, Menteri Keuangan Sri Mulyani atas rekomendasi Boediono, saat itu Gubernur BI, kini wakil presiden, mengucurkan dana penyelamatan sebesar Rp 6,2 trilyun dari Rp 2,5 trilyun yang dibutuhkan Century.

Berbagai pihak menilai jumlah dan dasar hukum pengucuran dana itu tidak berdasarkan hukum. Bahkan Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua MK, saat dialog di MetroTV Selasa malam 4 Oktober 2009 mengungkapkan bahwa dasar hukum pengucuran dana BI ke Century itu adalah Perpu. Padahal Perpu dimaksud belum disetujui DPR. Artinya, masih bersifat usulan dan belum dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Jika ada yang menggugat ke MK, Perpu tersebut pasti ditolak. Dan jika ditolak, maka pengucuran dana BI ke Century jadi ilegal. Artinya, bakal ada kasus cicak melawan buaya jilid dua.(*)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: