DPRD Dinanti di Pintu Hati

Fokus Minggu 1 November 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Saat kampanye pemilu legislatif yang lalu banyak diantara caleg yang mengangkat sikap dan prilaku anggota DPRD provinsi atau kabupaten/kota yang lama jadi isu kampanye untuk   popularitas pribadi dan menarik simpati calon pemilih. Saat itu malah, hari cerah, bulan baik, padi menjadi dan jagung maupiah, para caleg – tanpa diminta- berebut mendatangi warga membagi sembako, buah tangan dan kenang-kenangan. Tujuannya sama menarik simpatik calon pemilih. Karena diantara warga menaruh harapan baru pada anggota DPRD yang baru mereka lebih responsif dan peduli terhadap rakyat ketimbang yang lama.

Hari ini genap dua bulan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota hasil pemilu 2009 resmi bekerja. Dan, hari-hari ini adalah hari pasca gempa, hari-hari berduka rakyat Sumatera Barat, setidaknya lebih sepertiga dari 5 juta rakyat Sumatera Barat di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Kota Padang, dan Pariaman jadi korban gempa.

Sebagian besar mereka masih bertarung melawan kekurangan pangan, air bersih, tempat berteduh dan dihadang ancaman berbagai penyakit. Kalau pun ada bantuan, jumlahnya tak memadai. Kini di depan mereka mengawang harapan kelabu karena kehilangan orang tua, ketiadaan rumah tempat bernaung, kehilangan lahan pertanian, lapangan pekerjaan dan sumber nafkah. Singkat kata, hari-hari ini sebenarnya rakyat di daerah korban gempa menanti para anggota dewan provinsi atau kabupaten/kota itu di depan pintu hati yang sedang lara.

Rakyat menanti mereka karena sudah 30 hari gempa berlalu dan masa tanggap darurat pun akan berakhir padahal penderitaan mereka diantaranya ada yang bakal bertambah. Baik karena derita pisik atau kerugian harta benda modal hidup maupun akibat berbagai kebijakan pemerintah daerah pasca gempa itu.

Misalnya, irigasi yang binasa belum diperbaiki sehingga petani tak dapat menggarap lahannya. Atau  pasar dan pertokoan yang menadi sumber/ lapangan pekerjaan warga yang telah hacur akan diganti dengan pasar modern. Hal itu membuat mereka cemas akan kehilangan tampat berusaha. Soalnya hanyalah pedagang pasar tradisonal yang lazim melayani pembeli tradisonal. Tak pelak, di tengah dihimpit trauma dan kegundahan akibat gempa, mereka pun  gamang menghadapi hari-hari ke depan.

Tapi kenapa saat kondisi seperti itu tak terdengar suara wakil rakyat yang saat kampanye pemilu dulu menjambangi mereka? Barangkali DPRD itu tak punya anggaran membeli sembako buat para korban gempa itu. Maklum, anggaran yang tersedia hanya untuk rapat-rapat dan reses.

Yang diharapkan rakyat dari wakil rakyat jelas bukan sembako atau tenda. Soalnya, bantuan makanan, tenda, perlatan rumah tangga dan sebagainya itu sudah melimpah ruah. Bertruk-truk bantuan mengalir tiap hari dari gudang Satkorlak Sumatera Barat di Gubernuran, atau langsung didistribusikan ke kabupaten/kota dari BIM atau Pelabuhan Telukbayur.

Yang diharapkan rakyat adalah kontrol/ pengawasan DPRD terhadap penyaluran bantuan tersebut. Apakah udah sampai di tangan rakyat, kalau sudah, apakah bantuan efektif atau tidak dan sebagainya. Selain mengawasi bantuan, anggota dewan tentu juga perlu mengawasi APBD/keuangan daerah dan kinerja dinas instansi terakit dalam menangani korban gempa. Mana tahu ada dana APBD yang diatasnamakan keperluan darurat gempa tapi digunakan ke yang lain.

Untuk itu anggota DPRD tentu perlu turun ke rakyat biar tahu realisasi bantuan, aplikasi APBD, kinerja pejabat terkait dan sekaligus bisa memetakan kondisi rakyat dan persoalan yang dihadapi tiap daerah. Bila sudah memegang peta dan membaca kebijakan apa yang telah dan akan diambil oleh masing-masing kepala daerah, saatnmya DPRD provinsi dan kabupaten/kota memberikan usul-usul inisitif dan posistif untuk membela, melindungi dan membangun harapan hidup yang lebih layak bagi rakyat.

Inisiatif itu bisa berbentuk usulan-usulan strategis bagi pembangunan kota/kabupaten di masa yang akan datang, bisa juga dalam bentuk usulan teknis sekaligus mengusulkan alokasi anggaran dalam APBD tahun 2010 yang tinggal dua bulan lagi. Jika langkahg-langkah itu dilakukan DPRD provinsi dan kabupaten kota, tentulah keberadaan DPRD akan sangat dirasakan. JIka tidak, tentulah tak ada beda rakyat dan wakil rakyat atau tak ada bedanya dengan DPRD priode sebelumnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: