Misi Gamawan ke Mendagri

Komentar Singgalang 20 Oktober 2009

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi tampaknya hampir dipastikan akan menduduki kursi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam Kabinaet Indonesia Bersatu jilid II. Bagi yang selama ini berpandangan sinis mungkin dianggap hal yang mustahil. Tapi saya, setidaknya dalam lima tulisan sejak delapan bulan lalu sudah memprediksi Gamawan akan jadi menteri, diantaranya memang Mendagri.

Dalam tulisan berjudul Wacana itu Sudah Jadi Rencana (Komentar Singgalang 19 Februri 2009) misalnya. Saya mengungkapkan betapa gagasan Gamawan tentang penghapusan pemerintahan provinsi dan revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan (otonomi) Daerah yang sempat dianggap wacana dan bahkan dia sendiri dijuluki gubernur wacana, ternyata gagasan itu sudah diterima jadi rencana.

Buktinya, setelah Gamawan berbicara di seminar Lemhanas sekitar Januari 2007, kemudian di forum konferensi nasional tentang Kajian Pengeluaran Publik Indonesia yang diselenggarakan Bank Dunia, 11 Februari 2007, dalam diskusi panel Innovative Leaders Forum, di Hotel Borobudur, Jakarta, 15 Mei 2007, awal Desember 2007 Lemhanas mengeluarkan rekomendasi usulan kepada presiden. Isinya, gubernur tak perlu lagi dipilih langsung rakyat tapi atas usul DPRD dipilih oleh presiden sesuai gagasan Gamawan.

Atas rekomendasi Lemhanas itu Presiden memerintahkan Mendagri Mardiyanto membentuk tim untuk menemui Gamawan di Padang 10 Desember 2007 guna mendapatkan gambaran lebih mendalam tentang revisi UU No.32 /2004  dan rumusan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hasil kerja tim itu kemudian diungkapan Mendagri Murdiyanto saat membuka rakor bupati/walikota dan camat se- Sumatera Barat di Gedung Tri Arga Bukittinggi Sabtu 14 Februari 2009.

Menurut Murdiyanto pemerintah serius mempelajari gagasan revisi UU No.32/2004 itu.  Karena, setelah melihat perkembangan selama ini pemilihan gubernur secara langsung dinilai tak efisien dan berimplikasi negatif terhadap berbagai aspek: politik, ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi itu sendiri.

Prediksi Gamawan jadi menteri juga terbaca saat Presiden SBY memintanya jadi deklarator pasangan capres SBY-Boediono di gedung Sasana Budaya Ganesha  ITB Bandung 15 Mei 2009. Saya menulis Keputusan Gamawan (Komentar Singgalang 19 Mei 2009). Saya melihat keputusan untuk jadi deklarator itu, meski banyak yang menyoal status Gamawan antara pejabat negara dan PNS, sebuah kehormatan. Setidaknya, tentu Gamawan ”terpilih” karena memiliki ”kelebihan” diantara banyak tokoh dan Gubernur di negeri ini.

Tak berlebihan, kalau karena itu kemudian Gamawan akan jadi menteri, tentulah kabar gembira buat masyarakat Minang. Soalnya, sudah dua priode kabinet referomasi tak ada keponakan kontan orang Minang yang duduk di kabinet sehingga terkesan orang Minang tak ada lagi yang jadi tokoh nasional. Jika memang Gamawan jadi menteri berarti tradisi tiga Gubernur Sumatera Barat sebelumnya yang jadi menteri berlanjut lagi. Begitupun saya menulisnya sebagai sebuah permainan Adu Kacang Gubernur Gamawan (Refleksi Haluan 15 Juli 2009) atau sebuah spekulasi politik yang beresiko berhasil atau gagal.

Ternyata kacang Gamawan tidak pecah alias menang (Refleksi Haluan 13 Agustus 2009). Buktinya, Sabtu 15 Agustus 2009 Gamawan terpilih pula sebagai salah satu penerima penghargaan Bintang Maha Putera Utama dari Presiden SBY di Istana Negera. Dan itu menambah pertanda Gamawan akan jadi salah seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Jadi menteri apa? Melihat diterimanya gagasan tentang perlu revisi UU No. 32/2004 itu saya kontan memprediksi, meski bukan berasal dari militer, Gamawan ditunjuk menggantikan Mendagri Mardiyanto. Misinya tak ringan. Yaitu merampungkan dan menjalankan hasil revisi UU 32 / 2004.

Namun dalam perkembangannya nanti bukan tak mungkin revisi UU tersebut mengarah pada kepala daerah. Artinya, hanya gubernur yang dipilih langsung rakyat. Sedang bupati/walikota cukup diusulkan DPRD kemudian dipilih oleh gubernur atau Mendagri atas nama presiden. Kemungkinan itu sangat beralasan. Sebab, tujuan penempatan otonomi daerah di kabupaten/kota untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat tidak memenuhi harapan. Yang banyak terjadi justru mempercepat kesejahteraan kepala daerah.

Apalagi sebagai orang yang pernah jadi bupati, lalu, jadi gubernur di era reformasi, Gamawan jelas tahu peris beda antara bupati/walikota pilihan rakyat dan rakyat pilihan. Banyak bupati/walikota yang menang mutlak tapi kenyataannya bukan rakyat pilihan. Buktinya, ada diantara Bupati/walikota yang jadi pemang mutlak dalam pilkada kemudian membangun tirani mayoritas, sewenang-wenang, larut dengan pesta-pesta dan lupa kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas pokoknya.

Bahkan diantaranya berprilaku bak raja-raja kecil di daerah, yang menggunakan APBD untuk memenuhi kemauan pribadi, dan karena lemahnya SDM, sulit dikontrol DPRD. Disamping itu  upaya koordinasi pembangunan wilayah provinsi yang nota bene merupakan wilayah etnis/ budaya dan satu kesatuan ekonomi sulit dilakukan. Dan, itu berimplikasi pada penegakkan hukum/disiplin dan lemahnya perlindungan rakyat oleh pemerintah pusat dan provinsi. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: