Urang Rantai Adalah Pahlawan

16 Maret 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF
Pos Metro Opini Rabu 17 Maret 2010

Urang (orang) rantai adalah sebutan untuk tahanan/ terpidan dalam perkara politik atau kejahatan umum di zaman penjajahan Belanda. Siapa saja yang dianggap melawan terhadap aturan penjajah atau dianggap melakukan kejahatan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan maling atau dianggap meresahkan penduduk ditangkap, ditahan dan dipenjara.

Mereka kemudian dijuluki orang rantai karena selama dalam tahanan atau penjara kedua kaki, tangan dan bahkan lehernya dipasangi borgol dan digembok. Borgol itu terbuat dari besi mirip pipa sepanjang 10 sentimeter dirangkai dengan rantai besi sekitar 60 sentimeter. Dengan cara itu para tahanan masih bisa berjalan meski bak orang sedang pacu karung. Julukan itulah masih melekat hingga sekarang untuk menyebut para terpidana atau orang-orang yang dianggap tak menghargai aturan yang berlaku.

Sebutan itu sesungguhnya merupakan penghinaan Pemerintah Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sebab, kalau ditelusuri sejarahnya, tak semua orang yang pernah dirantai belanda adalah penjahat. Sebagian besar mereka justru para pejuang bangsa Indonesia. Mereka ditangkap, dipernjara dan dirantai, lalu, digiring ke medan kerja paksa, bukan karena maling, merampok, memerkosa atau terlibat pembunuhan. Mereka ditangkap karena melawan dan memberontak terhadap berbagai kebijakan dan aturan Belanda yang merugikan bangsa Indonesia. Tak aneh jika sebagian besar orang rantai terdiri dari guru, ustaz, tokoh adat, tokoh politik, pemuda dan sebagainya.

Sebutan orang rantai di Sumatera Barat mulai populer saat Belanda membuka tambang batu bara di Sawahlunto tahun 1887. Saat itu Belanda mendatangkan sejumlah tahanan dari Pulau Jawa, Maluku, Sualwesi, warga keturunan Tionghoa, India dan beberapa dari daerah lain di Indonesia. Mereka dipekerjakan secara paksa, dalam keadaan dirantai, membuka lobang-lobang tambang di perut Sawahlunto.

Dua buku Erwiza Erman, yang diterbitkan Pemko Sawahlunto; Orang Rantai dari Penjara ke Penjara (Juli 2007) dan Pekik Merdeka dari Sel Penjara & Tambang Panas, (Mei 2008) bercerita banyak tentang siapa dan bagaimana penderitaan orang rantai di sel persis di mulut lobang sebuah tambang bawah tanah Sawahlunto.

Seadanianya generasi sekarang berkunjung dan menyaksikan sisa tempat penyiksaan di Penjara Orang Rantai di Kampung Durian, Sawahlunto itu mungkin tak terbayangkan betapa pahitnya kehidupan orang rantai itu. Mereka bergumul dengan kelaparan, penyakit dan bakuhantam sesama. Tapi apapun yang terjadi penjajah Belanda hanya mau tahu mereka harus bekerja. Setiap pagi, di kawal polisi bertampang seram dan bringas, mereka digiring ke dalam lobang tambang dan baru keluar saat makan siang. Menjelang mata hari terbenam mereka kembali digiring ke penjara persis bak kerbau masuk kadang.

Toh, meski tenggelam dalam penderitaan dan penyiksaan rasa nasionalisme dan semangat ingin merdeka orang-orang rantai tak pudar. Mereka tak hanya berteriak dan memekikkan kemerdekaan tapi juga berjuang dengan segala daya dan cara. Padahal kalau sempat ketahuan melakuakn perlawanan mereka akan dikucilkan dan disiksa lebih keras. Tak sedikit dari mereka yang tewas di ujung campuk, di mulut senjata atau di tiang gantungan.

Maka, meski tak tercatat sejarah dan tak dikembumikan di makam pahlawan, mereka sesungguhnya adalah pahlawan yang mengorban nyawa demi matbat dan kemerdekaan bangsa. Mereka bukan orang yang mengorbankan bangsa dan negara demi diri sendiri seperti yang banyak terjadi sekarang.

Karena itu tak sepantasnyalah sebutan orang rantai diwariskan dari generasi ke generasi. Sebab, mewariskan sebutan orang rantai, apalagi dengan konotasi dan persepsi penajahat versi Belanda dulu sama dengan mewarisi penghinaan terhadap bangsa sendiri. Apalagi kini, secara hukum pidana maupun hak asasi manusia, perlakuan buruk ala penjajah itu adalah perbuatan melanggar hukum. (*)

Iklan

Polisi Bukan Patung

16 Maret 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF
Pos Metro Opini 8 Februari 2010

Polisi bukanlah patung. Ungkapan yang datang dari seorang perwira menengah polisi itu sempat mengagetkan saya dan beberapa teman saat sarapan pagi di sebuah warung beberapa hari setelah aksi unjukrasa di Jl. A.Yani di depan rumah dinas Walikota Padang 10 Februari 2010 lampau.

Rupanya ia ingin berbagi suka duka saat mengamankan aksi unjuk rasa itu. Katanya, ia dan sejumlah anggota ditugasi mengamankan walikota yang didatangi pengunjukrasa. Ternyata, seperti lazimnya, walikota yang akan diamankan tak berada di tempat. Setelah lama menanti, pengunjukrasa kecewa. Kemudian sembari berteriak-teriak mereka melemparkan tempurung kelapa ke halaman rumah walikota.

Polisi pun merasa dikecewakan. Soalnya, akibat walikota tak menemui mereka, tugas polisi yang seharusnya mengamankan walikota berubah jadi mengamankan rumah dinas walikota. Lemparan pun mengarah kepada polisi. ”Kami bukan patung yang bisa dihadapkan kemana-mana. Kami juga manusia yang punya emosi: rasa kasihan, marah, sedih dan gembira. Kami dihadapkan pada dilema, melindungi rumah dinas walikota melindungi diri sendiri atau membiarkan pengunjukrasa. Akhirnya dalam pikiran yang berkecamuk kami amankan rumah walikota sebagai aset negara. Pengunjukrasapun disemproti air,” katanya.

Ungkapan ”polisi bukan patung” itu buat saya mungkin juga bagi para pengamat lainnya merupakan sebuah respons yang tulus terhadap perkembangan politik dan demokrasi. Bukan hanya dilihat dari aksi ujukrasa di Padang, tapi diseluruh pelosok negeri ini. Di satu pihak unjukrasa diakui sebagai salah bentuk wadah penyampaian aspirasi dalam berdemokrasi. Di pihak lain aksi unjukrasa nyaris selalu dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap kebijakan pejabat politik, eksekutif maupun legislatif. Atau sebagai reaksi terhadap sikap pejabat yudikatif yang terkesan lamban dan bahkan lalai merespon pelanggaran hukum, atauran dan ketentuan oleh pejabat politik.

Kondisi itu kemudian diperburuk sikap pejabat politik yang suka menghindar sehingga komukasi tak berlangsung sebagaimana mestinya. Saat komunikasi macet, sebagai manusia lumrah muncul aksi emosional yang kemudian bisa berujung anarkis. Menghadapi kenyataan itu polisi, sebagai manusia biasa dan sebagai aparat penegak hukum, tentu berada pada posisi dilematis. Di satu pihak mereka mesti menindak pengunjukrasa yang dinilai anarkis, di pihak lain mereka seharusnya juga menindak para pejabat politik yang menjadi pemicu unjukrasa itu.

Polisi jelas amat menyadari, jika merujuk prinsip-prinsip pengamanan dan penciptaan ketertiban masyarakat maka yang harus ditindak terlebih dahulu seharunya adalah pelanggaran hukum oleh pejabat politik itu. Dengan cara itu unjuk rasa, apalagi aksi anarkis, bisa dihindarkan.

Tapi kini, entah karena kemauan atau kebijakan politik, polisi lebih sering dihadapkan pada pengunjukrasa. Akibatnya sulit dihindarkan munculnya kesan seolah-olah polisi dibenturkan dan memusuhi rakyat. Padahal kita sangat yakin, pejabat kepolisian tak menginginkan hal itu. Pertama karena polisi jelas bukan patung atau robot yang tak berfikir, tak punya emosi dan mudah diperalat. Polisi juga menyadari bahwa mereka datang dari dan untuk rakyat dan digaji negara dari uang rakyat. Lebih dari itu tugas kepolisian justru melindungi rakyat dari segala bentuk kesewenang-wenangan dan pelanggaran hukum, tentu termasuk oleh pejabat politik.

Karena itu ungkapan perwira polisi tadi bahwa polisi bukan patung, buat saya sungguh dalam maknanya. Di tengah-tengah upaya membangun citra bhayangkara, di saat polisi berusaha merangkul simpati dan partisipasi rakyat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban dan keamanan di seluruh pelosok negeri yang belum semuanya terjangkau polisi, polisi justru terus saja dihadapkan kepada rakyat.

Padahal meski para pengunjukrasa terus ditangkapi, diadili dan dihukum, terbukti selama pemicu unjukrasa masih belum terjangkau hukum, unjukrasa bukannya reda tapi justru makin menggila. Maka kita percaya, karena bukan patung, pada akhirnya polisi akan berbicara dengan hati nuraninya sendiri.(*)


Satpol PP Bukan Pemulung

16 Maret 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF
Komentar Singgalang 8 Maret 2010

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada 3 Maret 2010 lalu memperingati hari ulang tahun ke 60 di Yogyakarta. Untuk tingkat Sumatera Barat acara dipusatkan di Kota Solok 17 Maret ini.

Yang menjadi pertanyaan, sudah mampukah Satpol PP dalam usianya yang 60 tahun itu memposisikan diri sebagai aparatur pemerintahan daerah (bukan alat kepala daerah) dalam penegakkan Perda, menciptakan ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat sesuai PP No. 32 Tahun 2004 atau penggatinya PP No.6 Tahun 2010 yang menjadi ”kitab sucinya”?

Pertanyaan itu diajukan mengingat selama ini Satpol PP cenderung cuma jadi pemulung “sampah” atau ekses dan dampak negatif kebijakan/kemauan kepala daerah. Atau mengemasi “sampah-sampah” program dinas/instansi daerah yang tak direncanakan secara komprehensif dan pelaksanaannya terbengkalai.

Sebagai contoh, Kebijakan Dinas Pasar yang tak menyediakan rungan dan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya, di negara yang mencanangkan ekonomi kerakyatan ini, rakyat kecil terpaksa berjualan secara liar dan dipunguti retribusi di pinggir jalan atau di emperan pertokoan. Lalu, karena dianggap melanggar ketetentuan mereka diusir dan digusur oleh Satpol PP.

Begitu juga Dinas Sosial. Mereka punya kebijakan bahwa pengemis atau tuna wisma tak boleh berkeliaran di jalanan karena mengganggu lalulintas dan merusak keindahan kota. Mereka pun diburu dan ditangkapi Satpol PP. Namun karena tak jelas program penanggulangannya akhirnya dilepas kembali. Mereka pun kembali lagi ke jalanan.

Akhirnya, seperti yang jadi tontonan kita, Satpol PP bergulat setiap hari menghadapi persoalan yang sama dan kadang di tempat yang sama yang tak jarang memicu bentrokan, menimbulkan korban luka dan nyawa melayang. Inilah kemudian yang mengesankan seolah Satpol PP di mata masyarakat merupakan predator yang menakutkan, kejam, dan brutal sehingga muncul tuntutan agar Satpol PP dibubarkan.

Padahal kalau dirujuk PP No 32 Tahun 2004 dan penggantinya PP No.6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP, aksi-aksi main gusur dan main usir itu seharusnya tak terjadi. Sebab, prinsip Satpol PP dalam menegakkan perda, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga dinamika yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Untuk tujuan itu Satpol PP tak berjalan sendiri. Sesuai pasal-pasal PP tersebut, Satpol PP dan dinas/instansi harus saling berkoordinasi menyusun program, menyediakan sarana prasara, fasilitas, aturan dan rambu-rambu sehingga jelas bagaimana setiap kebijakan dilaksanakan hingga tuntas dengan ekses seminim mungkin. Jelas beda antara tempat yang tertib dan masyarakat yang harus ditertibkan. Dengan demikian tak ada penertiban di tempat-tempat yang tak jelas ketertibannya.

Sejauh ini tampaknya koordinasi penyusunan, penyiapan dan pasilitas ketertiban dan ketenteraman itu masih diabaikan. Misalnya, Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang menjadi rujukan penertiban, belum disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian lokasi atau objek penertiban belum tertata dengan baik, tak dipasangi papan larangan/pengaturan dan tak diikuti upaya pengawasan dan pencegahan.

Pada banyak kejadian, tempat-tempat yang dilarang bagi PKL berjualan misalnya, dibiarkan saja bahkan bertahun-tahun baru kemudian ditertibkan dan digusur. Saluran drainase yang dilarang didirikan bangunan dibiarkan saja oleh Dinas PU atau Dinas Kebersihan, bahkan sampai bangunannya permanen. Setelah mengundang bajir, baru kemudian diturunkan satpol PP. Padahal kalau diawasi, lokasi-lokasi yang dinyatakan terlarang itu tentulah tak akan disentuh warga.

Seandainya kepala daerah, dinas dan instansi yang ada menyadari pentingnya koordinasi dalam menciptakan dan memelihara ketertiban umum tentu Satpol PP tak perlu jadi pemulung yang main gusur dan usir, dianggap musuh rakyat kecil dan dituntut bubar. Bahkan tidak perlu menguras tenaga, biaya yang justru dapat merusak citra pemerintahan. Karena itu pada ulang tahunnya yang ke 60 ini sepatutnya para pejabat Satpol PP berbicara dengan dirinya sendiri untuk kembali ke garis tugasnya sehingga kehadirannya dirasakan sebagai pelindung rakyat.(*)


Menjual Tambang Tanpa Arang

16 Maret 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Komentar Singgalang 17 Maret 2010

Ir. H. Amran Nur, agaknya pantas disebut wali rakyat Sawahlunto ketimbang Walikota Sawahlunto. Sebab, baginya kota hanyalah wilayah administarasi pemerintahan. Rakyat adalah tujuannya pemerintahan itu. Maka, Amran terus berusaha memanfaatkan kota bagi kesejahteraan rakyatnya.

Langkah Amran sederhana dan mudah dibaca. Ketika pertama menduduki kursi walikota 25 Juni 2003 silam, produksi arang atau  batubara PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin  Sawahlunto yang menjadi basis ekonomi warga dan kota sedang lumpuh akibat digerogoti penambang liar dan krisis ekonomi. Amran segera mengalihkan perhatian rakyat ke bidang perkebunan. Ia mengajak rakyat menanam ratusan ribu pohon karet dan kakao alias coklat.

Hasilnya nyata. Kini rakyat bisa memanen dan menjual kakao sekitar Rp 24.000/kg dan karet sekitar Rp 11.000/kg, jauh lebih tingi ketimbang harga sawit,  Rp 1.300 /kg. Secara tak sengaja, pohon kakao dan karet itu ikut menghijaukan Sawahlunto. Sehingga, Batang Lunto yang membelah Kota Sawalunto,  yang dulu airnya keruh akibat erosi dan kebun singkong kini berubah jernih.

Amran belum berhenti. Ia kemudian membangun waterboom, air terjun dan pemandian yang dilengkapi kebun binatang dan taman rekreasi. Ternyata objek wisata itu laris manis dan mengundang beberapa kota di Sumatera Barat meniru taman serupa. Belakangan, setelah  menyerahkan pengelolalan waterboom kepada pihak swasta, Amran pun merealisasikan visi Sawahlunto sebagai Kota Tambang yang Berbudaya. Ia ”menjual” kota tua yang kaya peninggalan penambangan sejak geolog muda Belanda, W.H. de Greve,  menemukan batubara di Sawahlunto tahun 1871 silam.

Amran, belakang dipercaya sebagai ketua Jariangan Kota Tua (JKT) Indonesia,  melakukan serangkaian kegiatan konservasi, inventarisasi serta revitalisasi peninggalan sejarah itu. Ia bukan mengundang investor tapi bekerjasama dengan beberapa ahli dari  ITB, UGM, Unand, serta sarjana dan pemuka adat/agama Sawahlunto sendiri.

Begitu juga untuk sosialisasi visi kota. Pekan lalu misalnya, selama empat hari hingga 14 Maret, Amran mengadakan Pelatihan Penguatan Pemda Dalam Pengelolaan Kota Tua. Pelatihan itu diikuti seluruh kepala SKPD Sawahlunto, beberapa pejabat daerah lain dan pemuka masyarakat. Lima fasilitator pelatihan terdiri dari para ahli Badan Pelestarian Pasaka Indonesia (BPPI). Bahkan, Ketua BPPI, Setyanto P. Santoso, mantan Dirut Garuda Indonesia, ikut menyampaikan makalah dalam diskusi hari terakhir itu.

Saya ikut diundang walikota untuk diskusi tersebut, berbicara soal tantangan dan peluang Kota Tua Sawahlunto sebagai kota tujuan wisata. Terus terang saya optimis upaya Amran akan membuka mata rantai ekonomi rakyat Sawahlunto. Selain melihat kesungguhan dan persiapan yang dilakukan, potensi wisata Sawahlunto sebagai kota tambang dan kota tua  memang cukup besar. Setidaknya ada 70 peninggalan sejarah penambangan yang bersifat fisik/ bangunan, 61 yang bersifat non fisik dan 19 objek wisata alam.

Jika direkonstruksi dan direvitalisasi kemudian difasilitasi sarana dan prasarana memadai, lalu, dikemas dengan kisah yang melekat pada tiap tempat dan lokasi, semua itu tak hanya jadi objek wisata tapi juga objek studi/ penelitian pertambangan. Sawahlunto bahkan bisa jadi kota wisata tanpa polusi karena semua objek dapat dikunjungi berjalan kaki. Dan, kian menarik bila jalan-jalan dirindangkan penghijauan, tersedia tempat terbuka yang teduh, restoran bermenu khusus dan tentu juga cendramata yang menarik dan murah.

Bila terpublikasi dengan apik dipastikan pengunjung berdatangan dari berbagai daerah dan negara. Soalnya, peninggalan tambang dan kota tua seperti Sawahlunto terbilang langka di dunia. Disamping itu, kehidupan modern dengan teknologi serba canggih yang membuat kehidupan serba instan tanpa nilai-nilai dan hikmah, memotivasi masyarakat  melirik ke masa lalu. Lumrah jika, misalnya, Piramida di Mesir, Brobudur di Jawa Tengah dan Tanj Mahal di Pakistan tetap lebih menarik dikunjungi orang ketimbang Twin Tower Putra Jaya Kuala Lumpur, Burj Dubai, gedung 80 lantai di Dubai.

Buah kerja keras itu mulai nyata. Kini Sawahlunto sebagai kota wisata di posisi kedua di Sumatera Barat setelah Bukittinggi yang semakin sumpek. Buktinya, tahun 2009 Dinas Pariwisata setempat mencatat pengunjung sekitar 537 ribu, lebih sepuluh kali tahun sebelumnya. Wajar jika dalam waktu singkat 75 toko/warung baru dibangun warga. Dan, tahun depan dua hotel berbintang juga akan tegak di sini.

Tak pelak, menjual tambang tanpa arang batubara, bisa membuat warga Sawahlunto mengalami ”revolusi”. Bila dulu saat berburu batubara, atau berkebun singkong, warga menyendiri bergelimang tanah, kini, sebagai warga kota wisata, mereka tentu harus bersih, rapi dan bersikap ramah di keramaian pengunjung Soldtown, singkatan dari Sawahlunto Old Town. (*)


Sumatera Barat Berkiblat ke Timur

16 Maret 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Majalah Rantau Edisi Februari 2010

Sumatera Barat terus meningkatkan transportasi darat ke Pantai Timur Sumatera. Empat jalur jalan  siap membuka pedalaman Ranah Minang ke  bibir Selat Melaka. Menikam jejak sejarah perdagangan jalur sungai Minangkabau ke Malaya berabad-abad silam?

Perlahan tapi pasti  ekonomi Sumatera Barat terus berkiblat ke Pantai Timur, ke Selat Melaka. Jalur perdagangan internasional yang telah berdampak luas pada pertumbuhan penduduk dan ekonomi Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Jambi beberapa tahun terakhir. Apalagi di seberang Selat Melaka, negara Singapura dan Malaysia dengan kota-kota seperti Johor Baharu, Melaka, Penang dan jadi kota perdagangan Asia. Akibatnya, kota-kota seperti Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Batam, Tanjung Pinang dan Jambi jadi pasar produk pertanian, peternakan dan hasil industri kerajinan Ranah Minang.

Pantas jika kini Sumatera Barat, melalui Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman  membangun empat jalur jalan raya untuk menjangkau lebih cepat dan dekat kawasan perdagangan itu. Keempat jalur jalan tersebut, pertama adalah Padang-Bukittinggi-Pekanbaru, Riau. Ruas jalan ini terus diperlebar 7 hingga hingga 9 meter sejak 1990-an. Jembatan tua dan sempit diganti. Tikungan dan tanjakan yang tajam dipangkas. Kini praktis Padang-Pekanbaru sejauh 312 kilometer bisa ditempuh selama 5 jam dari sebelumnya 7 hingga 8 jam.

Jarak tempuh masih bisa dipercapat apabila hambatan di Kelok Sembilan di kawasan Cagar Alam Teluk Air Putih, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sekitar 45 kilometer di timur Kota Payakumbuh, dapat diatasi.  Kelok sembilan jadi masalah karena jalan selebar 5 meter itu tikungannya patah sering membuat truk semitrailer atau bus besar tersangkut di situ.

Untuk mengatasi kemacetan itu, seperti ditulis Rantau edisi I/ Desember 2009 lalu, di atas jalan Kelok Sembilan yang lama sejak Oktober 2003 lampau dibangun jembatan dan jalan layang sepanjang 4,4 kilometer terdiri dari enam ruas jembatan sepanjang 964 meter. Bagaikan seekor ular raksasa,  jalan dan jembatan itu meliuk-liuk diantara dinding – dinding bukit dengan tiang-tiang beton setinggi 100 meter, kelandaian 6% hingga 8%. Tikungannya dibuat lebih ramah,  berjari-jari 50 meter, jalan lama hanya 7 dan 20 meter. Dengan begitu pengemudi truk bisa melaju 40 kilometer perjam dari sebelumnya 5 kilometer perjam.

Rancang bangun jembatan itu dikerjakan tim ahli pimpinan pakar jembatan Dr. Muntasir Nasir dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Konsultan teknik jembatan adalah Ir. Sarmayenti Sail, dari PT Virama Karya, urang awak alumni Universitas Andalas, Padang, tahun 1988. Diharapkan jalan berbiaya sekitar Rp 250 milyar itu rampung akhir 2010 ini.

Tapi melihat pertumbuhan kendaraan akhir-akhir ini, tampaknya jembatan Kelok Sembilan yang baru itupun belum memecahkan persoalan kepadatan lalulintas Bukittinggi- Pekanbaru. Sebab, menurut penelitian Dinas Prasara Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumatera Barat tahun 2002, di hari-hari biasa sekitar  6.800 unit dan di hari libur sekitar 1.350 unit kendaraan melintasi Kelok Sembilan.  Sekitar 28,5 juta ton barang Sumatera Barat, lebih dari 50% adalah hasil pertanian peternakan, dan sekitar 15,8 juta orang setahun melintas di sana.

Berangkat dari kenyataan itu Bupati Limapuluh Kota dr. Alies Marajo (2000-2005) membuka jalan kolektor primer Pangkalan Kotobaru- Sialang (Kecamatan Kapur IX) ke Panti Kabupaten Pasaman. Kemudian dari Sialang dibuka pula jalan ke Gelugur menuju Rokan (Riau). Dr. Alies Marajo juga telah membuka jalan dari Pangkalan – Siabu, Bangkinang, dan dari Buluh Kasok ke Lipat Kain, Kabupaten Palalawan Riau. Dibuka pula jalan dari Suliki- Palupuh Kabupaten Agam dan Kototinggi – Bonjol Kabupaten Pasaman. Dengan demikian otomatis jalan-jalan tersebut akan membuka akses langsung kendaraan dari pedalaman Sumatera Barat, ke Riau dan Sumatera Utara.

Ruas utama Padang- Bukitinggi, yang juga akan menyatu ke jalur Pekanbaru,  masih didukung jaringan ateri dan kolektor primer. Disamping sejumlah ruas jalan yang sudah, kini sedang ditunggu rampung akhir tahun ini adalah jalan Koto Mambang, Sicincin – Malalak – Balingka- Padang Luar- Bukittinggi sepanjang 48 kilometer, lebar 14 meter, dengan biaya sekitar Rp 220 milyar. Jalan ini akan menyambung ke rencana Jembatan Ngarai Sianok, jalan masuk dari arah Barat ke pusat kota Bukittinggi. Dan, pertengahan 2010 akan rampung pula pembangunan jalan dua jalur experssway, Duku-Sicincin sepanjang 19 km, lebar 34 meter, berbiaya sekitar Rp 200 milyar.

Jalur Padang-Pekanbaru tampaknya merupakan jalur terpadat dalam waktu sepuluh tahun kedepan.  Maklum, Riau dan Sumatera Barat saling punya ketergantungan. Di satu pihak Riau mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat. Di pihak lain Sumatera Barat mengalami kemjuan di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, industri makanan, kerajinan dan pariwisata.

Karena itulah pemerintah pusat merencanakan pembangunan jalan tol Padang- Pekanbaru dimulai dari Bukittinggi tahun 2012. Jalan tol ini merupakan jari-jari jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang akan rampung tahun 2022. Studi kelayakan tol Padang-Pekanbaru dikerjakan Perusahaan Korea Selatan, telah rampung Agustus 2009 lalu. Kepastian itu memaksa Rapat Kerja Gubernur se-Sumatera di Batam 21 Desember 2009 lalu merekomendasikan agar tiap daerah segera membebaskan lahan untuk jalan tol tersebut.

Satu hal yang tak terelakkan, rampungnya jembatan Kelok 9 akan memotivasi Pangkalan Kotobaru yang terletak di persimpangan jalan ke Kecamatan Kapur IX  menuju Kabupaten Rokan Hulu dan jalan ke Kuntu Darussalam, Kabupaten Palalawan, provinsi Riau jadi kota satelit terdekat di perbatasan Riau. Terletak di bibir Danau PLTA Kotopanjang, Pangkalan berpotensi jadi kota wisata dan olahraga dayung, lomba perahu, perhau layar, olahraga memancing terdekat dari kota Pekanbaru.

Jalur kedua adalah ruas jalan Rao, Kecamatan Rao Mapattunggul, Kabupaten Pasaman, di pinggir Lintas Tengah Sumatera, 30 kilometer ke perbatasan Kabupaten Rokan Hulu, Riau.  Ruas jalan ini tak hanya akan membuka pasar beras, ikan air tawar,  kakao dan kopi hasil Kabupaten Pasaman tapi juga saudara kembaranya Pasaman Barat di bibir Samudera Hindia yang terkenal dengan hasil minyak sawit, ikan laut, kakao, dan minyak nilam.

Ruas jalan ini bahkan akan berdampak ekonomi bagi Kabupaten Mandahiling Natal (Madina) yang berada di Pantai Barat Sumatera dan Kabupaten Tapanuli  Selatan di pedalam bagian tenggara  Sumatera Utara. Dengan adanya jalan Rao-Rokan kedua daerah penghasil ikan laut, karet, sawit, kopi dan beras itu bisa keluar dari ”keterpencilan” karena terpaut sekitar 500 kilometer dari Kota Medan ibukota provinsi Sumatera Utara.

Jika Pemerintah Daerah Provinsi Riau merampungkan kelanjutan ruas jalan Rao  ke Rokan kendaraan dari Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Tapanuli Selatan dan Kabupaten Madina, Sumatera Utara,  bisa langsung ke Rokan, Pasir Pengarayan, Duri sampai ke Kota Dumai di pinggir Selat Melaka. Jalur ini jauh lebih dekat ketimbang Bukittinggi- Pekanbaru-Duri-Dumai. Dengan demikian dipastikan Panti atau Rao di ujung Kabupaten Pasaman akan berkembang jadi kota perdagangan.

Jalur ketiga adalah ruas jalan ateri pirmer dari Kiliran Jao, Kabupaten Sijunjung ke batas Riau menuju Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singinggi. Jalan ini menghubungkan Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera. Bagi Sumatera Barat, terutama Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan bahkan Kabupaten Pesisir Selatan, ruas jalan ini akan menjadi pintu gerbang ekonomi rakyat.

Maklum, Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan yang terentang sepanjang  230 kilomter di Pantai Selatan Sumatera Barat selama ini nyaris bak daun telinga. Meski berdekatan tapi tak pernah bisa bertemu lantaran tak punya jalan penghubung satu sama lain.  Solok Selatan terentang sepanjang jalan provinsi sejauh 165 kilomter, hanya jadi lintasan angkutan dari Padang atau Solok ke Kabupaten Kerinci, Jambi. Solok Selatan tak bisa keluar ke arah utara atau timur ke  Kabupaten Dharmasraya karena terbentur  belum rampungnya jalan sepanjang 328 kilomter yang direncakan sejak 1992 silam.

Arah ke selatan Solok Selatan dipagar hutan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). TNKS pula yang mengganjal rencana pembangunan jalan dari Muaralabuh- Kambang Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang 60 kilometer yang telah direncakan sejak 1994 silam.

Padahal kalau ruas jalan itu rampung, produksi ikan laut dan beras yang melimpah di Pesisir Selatan bisa dipasarkan sampai ke Jambi dan Riau  lewat Solok Selatan. Sebaliknya, produksi perkebunan dan pertambangan dari Dharmasraya bisa diangkut lewat Solok Selatan ke Pelabuhan Teluk Bayur, 200 kilomter lebih dekat ketimbang ke Padang lewat jalan Lintas Tengah Sumatera.

Solok Selatan sendiri punya 80 ribu hektare sawit dan 30 ribu hektare teh disamping hasil tanaman perkebunan tradisional: karet, kopi, kayu manis, pala, nilam, beras dan  kemiri. Bahan tambang seperti biji besi, batubara dan timah putih, sebagian sudah dieksploitasi. Malah kini PLN sedang mempersiapkan pembangkit listrik panas bumi berkuatan 230 megawatt di kaki utara Gunung Kerinci, cukup menutupi kekurangan tenaga listrik di Sumatera Barat.

Begitupun, sembari menunggu realisasi Jalan Kambang- Muara Labuh, Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat secara bertahap memanfaatkan dana APBD membuka ruas jalan Padang Aro, ibukabupaten Solok Selatan – Lubuk Malako, Abay-Pulau Punjung ibukabupaten Dharmasraya. Bila jalan Alahan Panjang – Kiliran Jao rampung, Solok Selatan bisa lebih dekat ke Riau dan Pantai Timur

Jalur keempat adalah Solok-Dharmasraya- provinsi Jambi. Meski sebagian besar  merupakan jalan Lintas Tengah Sumatera ruas jalan ini adalah urat nadi ekonomi Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sinjunjung dan Dharmasraya ke Riau via kiliran Jao atau ke Provinsi Jambi. Maka, untuk mempercepat pertumbuhan Dharmasraya dan daerah sekitarnya Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat membangun dan meningkatkan kualitas jaringan jalan ateri primer dan jalan kolektor di kawasan itu.

Mulai jalan lingkar Pulau Punjung untuk pengembangan ibukabupaten, lalu,  membuka jalan Alahan Panjang- Kiliran Jao menyambung dengan pembukaan jalan Alahan Panjuang- Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Pesisir Selatan.  Dharmasraya juga akan terbuka ke Solok Selatan bila  jalan Padang Aro,– Lubuk Malako, Abay-Pulau Punjung rampung bersamaan jalan Kiliran Jao- Padang Laweh- Sungai Rumbai.

Tuntuan perlunya ruas jalan-jalan tersebut kini kian terasa. Maklum, Kabupaten Dharmasraya, 2.961,13 kilomtere persegi, 4 kecamatan, berpenduduk 170. 440 jiwa, sejak dimekarkan dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Januari 2004 mengalami kemajuan yang cukup pesat.  Dhramasraya memiliki kebun sawit seluas 76.163  hektare , karet 34.514 hektare, disusul kelapa, kopi, kakao, kayu manis dan sebagainya. Daerah ini juga punya deposit emas, granit, biji besi, batu bara, andesit dan kuarsit, sebagian sudah ditambang.

Setelah Irigasi Batanghari diresmikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 13 Desember 2008 lalu, Dharmasraya berperan sebagai lumbung beras Sumatera Barat. Sekitar 30 ribu hektare sawah yang diari irigasi ini mampu menghasilkan 40 ribu ton gabah setahun. Tak mengejutkan jika pertumbuhan ekonomi Dharmasraya rata-rata di atas 6% setahun dan APBD-nya pun meningkat drastis dari Rp. 111, 6 milyar tahun 2005  jadi Rp 501 milyar tahun 2009.

Bagi Kepala Dinas Prasarana Jalan Tataruang dan Pemukiman Sumatera Barat  pembangunan empat jalur jalan ke arah timur tersebut merupakan solusi yang tepat untuk pemasaran produk pertanian Sumatera Barat.  Dan, sebagaimana selama ini, bukan hanya pedagang, petanipun bisa menjual hasil pertaniannya langsung ke pasar di Riau atau di Jambi. ”Jadi, pembangunan keempat jalurt jalan itu akan berdampak langsung pada ekonomi rakyat,” ujar Dodi.

Prof. Dr. H. Marlis Rahman Msc, Gubernur Sumatera Barat melihat keempat jalur jalan yang menghubungkan Sumatera Barat Riau dan Jambi selain akan berdampak ekonomi juga akan berdampak sosial budaya. Jalan itu semakin mempererat hubungan masyarakat satu budaya di ketiga provinsi itu. ” Jalan ini akan berdampak timbal balik bagi ketiga daerah. Karena itu kualitas dan fusngisnya akan terus ditingkatkan,” ujar Marlis.

Memang bukan mimpi apabila keempat jalur jalan itu berfungsi secara optimal seluruh daerah  Sumatera Barat bisa langsung ke Pantai Timur Sumatera. Sebaliknya diharapkan pula arus pengunjung ke Ranang Minang, untuk tujuan wisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan andalan lain Sumatera Barat, ikut  meningkat. Tujuan akhir semua gerak pembangunan itu memang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Fachrul Rasyid HF

Perjuangan di Balik Tantangan

Sepanjang sejarah Minangkabau, dari kerajaan Minangkabau tua, Minakanua di Muara Takus, kini Kabupaten Kampar, sampai Kerajaan Darmasraya di Siguntur, kini Kabupaten Darmasraya dan Kerajaan Pagaruyung, kini Kabupaten Tanah Datar atau selama delapan abad sejak abad ke 7 M, kecuali peninggalan Candi Muara Takus, nyaris tak ditemukan peninggalan sejarah simbol kejayaan ekonomi pemerintahan di Minangkabau.

Maklum, Minangkabau hanya andal dengan hasil hutan, pertanian seperti beras  sayur-sayuran, gambir, kopi, kayu manis, dan rempah-rempah. Kemudian ada hasil tambang, emas, timah, batu bara dan besi. Namun luas lahan dan produksinya terbatas. Karena itu kemudian Inggris yang semula berada di Pantai Barat Sumatera pada abad ke 17  pindah dan membangun Pelabuhan Penang dan Singapura.

Sementara selama pemerintahan penjajahan Belanda, kecuali tambang batu bara Ombilin, pabrik Semen Padang dan pelabuhan Telukbayur dan jaringan kereta api, kini jadi milik pemerintah pusat, nyaris tak meninggalkan jejak kejayaan ekonomi.  Bukti sejarah yang ditinggalkan Belanda, seperti jam Gadang, benteng Fort de Cook di Bukittinggi dan Van der Capelent di Batusangkar termasuk juga pelabuhan Muara Padang, lebih sebagai simbol pertahanan ketimbang perdagangan.

Bisa dimengerti jika kemudian di masa Pemerintahan Presiden Soekarno  muncul pergolakan Pemerintahan Revolusioner Repoblik Indonesia (PRRI) tahun 1958 -1960 menuntut pemerataan pembangunan kepada pemerintah pusat. Tuntutan itu baru dijawab pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dengan cara memberikan perhatian lebih kepada Sumatera Barat.

Maka, sekitar 30 tahun atau sejak pemerintahan Gubernur Hasan Harun Zain hingga  akhir masa jabatan Gubernur Hasan Basri Durin, sekitar 80% APBD Sumatera Barat berasal dari pusat. Dan, karena didukung sumber daya manusia yang memadai Sumatera Barat bisa melaksanakan pembangunan secara lebih baik dan merata di seluruh daerah. Selama itu Sumatera Barat bisa membangun puluhan irigasi besar dan kecil,  jalan raya dan jembatan hingga ke pelosok desa, ratusan sekolah, belasan perguruan tinggi, rumah sakit, pasar, pertokoan dan kantor pemerintahan. Tak aneh jika selama Orde Baru Sumatera Barat jadi percontohan pembangunan nasional.

Tapi musim berganti dan angin pun berubah. Pada 1997 terjadi krisi ekonomi. Lalu, diiringi penerapan pemerintahan otonomi daerah. Meski  posisi dana pusat dalam APBD Sumatera Barat tak banyak berubah namun gerak pembangunan mulai terseok-seok. Investasi oleh swasta maupun pemerintah terbatas.  Akibatnya angka penduduk miskin yang cuma 16% pada akhir masa pemerintahan Gubernur Hasan Basri Durin (1997) meningkat jadi 28 % dari 4,7 juta penduduk tahun 2007.

Pendapat asli daerah (PAD) terbesar Sumatera Barat (sekitar 65) berasal dari pajak kendaraan bermotor. Berharap pada Pelabuhan Telukbayur sebagai pelabuhan ekspor impor utama di  Sumatera bagian Tengah ke Eropa semakin berat. Sejak dibukanya  jalan Lintas Sumatera pada 1977 silam sebagian besar komoditi andalan Sumatera Barat  seperti karet, kopi, kaseavera, yang   semula diekspor ke berbagai negara di Eropa melalui Telukbayur  belakangan lebih banyak dianggkut menggunakan truk ke Pelabuhan Belawan, Medan, atau langsung ke Jakarta.

Sebaliknya hasil industri dari Jakarta dan Medan seperti besi dan bahan bangunan yang dulu masuk ke Sumatera Barat via Telukbayur kini masuk melalui jalan darat. Angkutan penumpang yang sebelumnya menggunakan kapal laut pun beralih ke bus umum atau kendaraan pribadi. Kini praktis Telukbayur hanya jadi pelabuhan ekspor semen, batubara dan minyak sawit. Sesekali membongkar beras, gula atau barang industri berat untuk kebutuhan daerah ini.

Kenyataan itu tak membuat Sumatera Barat berputus asa. Tantangan itu justru jadi cambuk bagi  Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat di bawah Gubernur/Wakil Guberur Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman. Berbagai upaya terus dilakukan. Antara lain, intensifkikasi pertanian, perkebunan dan peternakan. Hasilnya mulai tampak. Perkebunan kakao yang dibuka selama tiga tahun terakhir sudah seluas 48.000 hektare dengan produksi 32.000 ton setahun. Kebun sawit, sampai 2007, sudah seluas 154.484 hektare dengan produksi 326.580 ton setahun, karet seluas 146.800 hektare dan produksi 87.200 ton, kopi seluas 46.890 hektare dan produksi 28.788 ton, kaseavera seluas 38.300 hektare dan produksi  35.232 ton dan kelapa seluas 90.700 hektare dengan produksi 79.829 ton.

Luas lahan padi sawah beririgasi teknis, setengah teknis, irigasi pedesaan, tadah hujan dan ladang seluas 421. 902 mampu menghasilkan 1. 965. 634 ton. Hasil peternakan pun menggebirakan. Dalam tahun 2007 Sumatera Barat menghasilkan 450.800 ekor sapi, 192.000 kerbau dan 227.000 kambing. Kabupaten Limapuluh Kota sebagai daerah peternakan ayam menghasil 3 juta butir telur sehari. Produksi tanaman plawija selama tahun 2008  misalnya, mencapai 529.000 ton.  Dengan demikian empat jalur jalan ke Selat Melaka itu terasa semakin penting artinya bagi peningkatan perekonomi daerah dan pendapatan petani di nagari-nagari.  Fachrul Rasyid HF

Menapak Jalur Sungai

Sebetulnya empat jalur jalan raya dari pedalaman Sumatera Barat ke Pantai Timur Sumatera itu adalah menikam jejak jalur sungai, yaitu  sungai Kampar, Rokan, Indragiri dan Batanghari, yang dilayari pedagang Minangkabau sejak berabad silam.

Jalur perdagangan tertua, sesuai dengan sejarah perkembangan kerjaan di Minangkabau,  adalah melalui Sungai Kampar. Diperkirakan telah bermula sejak Kerajaan Muara Takus sekitar abad ke 7 Masehi. Sejak itu Muara Takus sudah berhubungan dengan Selat Melaka dan berhubungan dengan pedagang asal Cina, India, Arab dan Eropa.

Para pedagang menjual hasil hutan seperti kemeyan, damar dan rotan. Hasil hutan itu diangkut dengan perahu kajang ukuran 2 x 9 meter beratap daun palam diawaki empat atau enam orang. Perahu ini  mampu memuat 2 hingga 3,5 ton barang berlayar dari Sibiruang di hulu Sungai Kampar atau Pangkalan di pinggir Batang Mahat, anak sungai Kampar, menuju Selat Melaka.

Berlayar, pulang pergi, selama hampir satu bulan melewati Taratak Buluh, Kuntu, Lipat Kain, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Serai, Pangkalan Kapas, Pangkalan Indarung, Pangkalan Bunut , Palalawan sampai ke Kuala Kampar.  Di sini hasil hutan dijual kepada pedagang dari Arab, India dan Cina. Setelah gambir jadi komoditi andalan di Selat Malaka, pedagang Minangkabau berhubungan langsung dengan Kesultanan Johor yang saat itu membawahi hampir seluruh Semenanjung Malaysia. Kembali dari ”laut” sebutan Selat Melaka kala itu, para pedagang membawa dagangan seperti  garam, tekstil, peralatan rumah tangga, perhiasan, kain sutra dan sebagainya.

Perdagangan di jalur Sungai Kampar mulai sepi setelah penjajah Belanda membangun jalan Kelok Sembilan tahun 1932. Setelah menguasai pelabuhan sungai Pangkalan Kotobaru Belanda membuka jalan di sepanjang Sungai Kampar, dari Danau Bingkuang ke Lipat Kain, hinggga ke Logas. Perdagangan jalur Sungai Kampar ke Selat Melaka baru berhenti ketika Jepang menduduki Indonesia dan membangun jalan dari Danau Bingkuang ke Pekanbaru, seperti adanya sekarang.

Setelah generasi raja-raja Muara Takus beralih ke Siguntur ( kini Kabupaten Dharmasraya) dan mendirikan Kerajaan Dharmasraya sekitar abad ke 14 dan 15 keramaian jalur perdagangan sungai beralih ke Sungai Indragiri, dengan anak-anak sungai antara lain Batang Ombilin dan Batang Sinamar. Siguntur menjadi pelabuhan pengumpul terbesar di pinggir Batang Ombilin. Para pedagang lokal mulai dari Sitiung, Jambu Lipo Lubuk Tarok, bahkan dari Padang Ganting dan Lintau membawa hasil hutan dan tambang ke Siguntur.

Pedagang Siguntur kemudian menjualnya kepada pedagang asal India, Cina, Arab dan Eropa. Atau menggunakan perahu melayari Sungai Indragiri melewati Teluk Kuantan, Cerenti, Rengat, terus ke Tembilahan.

Bersamaan dengan itu berkembang pula jalur perdagangan lewat jalur Sungai Batanghari yang berhulu di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat dan bermuara di Muara Sabak di Selat Berhala bagian timur Selat Melaka. Pelabuhan setelit di jalur ini adalah Pulau Punjung dan Sungai Dareh. Kedua daerah ini mengumpulkan hasil hutan dan hasil tambang dari pedalaman Minangkabau melalui anak-anak sungai Batanghari.

Perdagangan jalur suangai teramai setelah Batang Kampar adalah Batang Rokan. Sungai dengan panjang sekitar 400 kilometer itu di hulunya, di Kenagarian Jambak, Lubuk Sikaping, terus ke Panti- Rao ke perbatasan Sumatera Barat bernama Batang Sumpur. Sampai di wilayah Kerajaan Rokan, kini Kabupaten Rokan Hulu, terus ke Bagan Siapi-api, Riau, di bibir Selat Melaka, bernama Sungai Rokan.

Perdagangan di jalur Sungai Rokan berkembang pesat saat jayanya kerajaan Rokan, Kerajaan Rambah, Kerajaan Tambusai sekitar abad ke 18 hingga pertengahan abad ke 20. Kerajaan yang berada di bawah Kerajaan Pagaruyung/ Minangkabau itu menguasai perdagangan hingga ke pedalama Pasaman dan Tapanuli Selatan, daerah penghasil emas, beras, kopi dan kaseavera. Sekitar abad ke 19, saat dikuasai Padri di bawah Imam Bonjol bersama Tengku Tembusai, dan Tuanko Rao,  hampir semua hasil daerah itu diperdagangkan melalui  Sungai Rokan ke Selat Melaka. Perebutan wilayah itu pula yang mengundang perang berkepanjangan antara Padri dan penjajahan Belanda.

Jika kini Pemda Provinsi Sumatera Barat membuka jalan raya di empat jalur sungai tersebut tentulah tidak terlepas dari potensi ekonomi yang ada di daerah ini.*


Pertukangan Lapangan Yang Terabaikan

16 Maret 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Komentar Singgalang 15 Maret 2010

Setiap tahun Sumatera Barat menamatkan sekitar 45 ribu siswa SLTA. Tahun 2008 misalnya, tanmatan SMA/ MAN sekitar  35 ribu  dan SMK sekitar 11 ribu orang. Katakanlah seluruh tamatan SMK langsung masuk lapangan kerja dan sekitar  15 ribu  tamatan SMA/MAN melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.  Lalu kemana sisanya, sekitar 20 ribu  lagi? Bekerjakah mereka? Tak jelas.

Yang pasti tahun 2008 di Sumatera Barat angka pengguran di Sumatera Barat sekitar tat 171 ribu orang. Dan, mengingat terbatasnya investasi, pembukaan lapangan kerja baru, lalu, rendahnya minat generasi bekerja di bidang pertanian, diperkirakan angka pengangguran itu tak banyak berubah dari tahun ketahun.

Atas kenyataan itu empat tahun lalu saya menawarkan alternatif kepada Pemda Sumatera Barat.  Yaitu mencetak tenaga tenaga kerja bidang pertukangan alias tukang bangunan bagi tamatan SMA/MAN itu. Hal ini bisa ditangani Dinas Tenaga Kerja, bekerjsama dengan Dinas Ciptakarya, kini Tata Ruang dan Pemukiman di bawah Dinas Kimpraswil/PU yang membidangi konstruksi bangunan, Pemda Kabupaten/Kota dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada. Setidaknya sekitar 2000 tamatan SMA/MAN bisa sialtih jadi tukang tiap tahun. Dan, ini sekaligus menjadi jalan pintas bagi tenaga tak siap kerja jadi siap kerja.

Ada beberapa alasan.  Pertama, lapangan kerja pertukangan terbuka sepanjang tahun, baik untuk bangunan pemerintah, swasta atau milik penduduk. Kedua, pertukangan diyakini diminati generasi muda karena ilmu pertukangan sudah jadi keterampilan rakyat Sumatera Barat sejak dahulu kala. Tukang-tukang di Sumatera Barat sudah lama mengenal teknik konstruksi yang benar, baik konstruksi kayu maupun konstruksi beton, termasuk bangunan tahan gempa yang kini sedang ramai disosialisasikan.

Ketiga, regenerasi tenaga pertukangan di Sumatera Barat selama ini nyaris berlangsung  secara alami  dantradisional terhadap pemuda lingkaran keluarga, terhadap mereka yang tak bersekolah atau putus sekolah. Mereka nyaris terdidik oleh keadaan dan bahkan keterpaksaan. Jika kebetulan tukang yang membawanya punya keterampilan lebih, maka anak buah alias pekerjanya akan mendapat keterampilan yang memadai.  Jika tidak, keterampilan mereka apa adanya. Inilah umumnya yang langsung bekerja di masyarakat.  Artinya, mereka tak memperoleh pendidikan/ pembekalan ilmu dan pengenalan teknologi yang berkembang.

Akibatnya, selain keterampilannya menurun dan jumlahnya kian berkurang upah tukang di Sumatera Barat, apalagi di Kota Padang, lebih mahal dibandingkan daerah lain. Itu sebabnya, di saat jumlah pengangguran membengkak, pengusaha konstruksi Sumatera Barat justru mendatangkan tenaga tukang dari Sumatera Utara atau Pulau Jawa. Mereka yang dari luar daerah itulah yang mengerjakan sebagian besar bangunan pemerintah atau swasta di Sumatera Barat lebih sepuluh tahun terakhir. Sementara tukang lokal hanya berkutat di sekitar bangunan penduduk kelas sederhana.

Pasca gempa berkekuatan 7,9 SR 30 September 2009 lalu kebutuhan tenaga tukang sangat terasa. Maklum, akibat gempa itu sebanyak 114.797 bangunan mengalami rusak berat, 67.198 rusak sedang dan 67.838 rusak ringan. Untuk rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan dibutuhkan tenaga tukang sekitar 15 ribu orang. Jika tenaga itu tersedia di Sumatera Barat, paling tidak untuk dua tiga tahun ke depan sekitar 15 ribu tenaga kerja bisa tertampung.

Kalau saja  Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pendidikan pertukangan itu empat tahun lalu, setidaknya separuh dari jumlah tukang yang diperlukan bisa diserap dari tamatan SMA/MAN.  Kalau Dinas Tenaga Kerja pernah mengusulkan program dan anggran itu ke DPRD Provinsi dan tiap Kabupaten/Kota, dipastikan tiap DPRD akan mengalokasikan anggaran untuk itu.

Kini, mestinya, dengan momen pasca gempa ini Pemda dan DPRD Sumatera Barat termotivasi untuk memprogramkan pendidikantenaga tukang tersebut. Dan, perguruan tinggi yang ada pun diharapkan ikut berpatisipasi.

Semua pihak tentu menyadari bahwa persoalan pertukangan bukan hanya sebatas kepentingan lapangan kerja tapi juga pelestarian budaya. Sebab, tukang pada dasarnya adalah budayawan/ seniman yang berperan melestarikan budaya satu bangsa.  Dan, peradaban satu bangsa sering dilihat dari karya bangunannya. Karena itu kalau mau arsitektur Minangkabau tetap lestari tentu keterampilan pertukangan Minang pun harus diwariskan dari generasi ke generasi.(*)


Ada Apa di Balik Perebutan Kursi Gubernur?

16 Maret 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Fokus Minggu 14 Maret 2010

Nama-nama yang mencalonkan diri jadi gubernur atau wakil gubernur, menyongsong pemilihan Gubernur Suimatera Barat 30 Juni 2010 mendatang sudah sedemikian banyak. Paling tidak sudah ada 16 nama yang mendafaktar diri kepada partai-partai yang ada. Jauh sebelumnya mereka juga sudah turun ke berbagai simpul masyarakat dan memasang baliho diri di pelsok daerah ini.

Pertanyaannya adalah mengapa begitu banyak orang berminat jadi gubernur itu. Mau mengabdi, mencari popularitas, mendapatkan keuntungan material atau apa. Soalnya gaji seorang gubernur hanya sebesar Rp 6,8 juta sebulan. Sementara biaya poltik untuk ikut pemilihan gubernur paling tidak menghabiskan 3 hingga Rp 5 milyar. Artinya kalau mengharapkan keuntungan dari gaji semata, tentulah invetasi minimal sekitar 3 hingga Rp 5 milyar tak mungkin digantikan gaji lima tahun masa jabatan.

Sementara Sumatera Barat daerah yang miskin  miskin sumber daya alam, minim industri dan perdagangan. Sumatera Barat masih merupakan daerah pertanian, mengandalkan industri kecil, jasa dan perdagangan dalam volme dan sekala kecil. Sumber PAD terbesar masih dari pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini sangat tidak memungkin mengeruk keuntungan kecuali ”memainkan” pelaksanaan proyek-proyek APBD. Jika ”bermain” di proyek tersebut jelas akan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat disamping akan jadi urusan penegak hukum.

Tapi mengapa orang-orang begitu berminat jadi gubernur? Apakah begitu mudah jadi gubernur itu. Begitu mudahkah masyarakat Sumatera Barat dipengaruhi. Begitu mudahkah masyarakat Sumatera Barat percaya pada penampilan, kekayaan pangkat dan jabatan para calon?

Besarnya minat orang mencalonkan diri jadi gubernur boleh jadi karena diantaranya merasa sudah menjadi tokoh di Jakarta, lalu, tiap pulang ke Padang disambut berbagai pihak. Padahal sebagai tamu dari rantau wajar kalau mereka disambut. Tapi itu bukan berarti mereka dipilih untuk jadi gubernur. Begitu juga tokoh yang merasa telah menguasai kota Padang lalu merasa sudah menguasai Sumatera Barat. Padahal Padang memang Sumatera Barat tapi Sumatera Barat bukan hanya Padang.

Rakyat Sumatera Barat kini pantas mempertanyakan tokoh-tokoh yang berambisi jadi gubernur itu mengingat kondisi Sumatera Barat hari ini dan kedepan masih menuntut dan akan terus menuntut calon gubernur yang tak cukup hanya memiliki kompentensi akademis dan popularitas serta dukungan politik tapi harus memiliki integritas moral. Memiliki pengalaman kepemerintahan/kepamongan yang memadai dan teruji sehingga Sumatera Barat tidak dijadikan sebagai tambang uang dan kelas eksprimen politik.

Rakyat Sumatera Barat baru merasakan berotonomi dan secara ekonomi terus berusaha hidup mandiri jelas tak mau daerah ini dijadikan ajang perebutan kekuasaan politik untuk memenuhi ambisi pribadi dan ambisi partai politik tertentu, kecenderungan yang telah menghancurkan kehidupan rakyat di sejumlah daerah. Hal itu terlihat dari evaluasi  Depdagri terhadap 135 kabupaten, 31 kota dan 7 provinsi pemekaran selama sepuluh tahun otonomi daerah.

Dari 148 daerah yang dievaluasi, lebih 80% bermasalah dan dikategorikan gagal. Kemudian 87% dari  65 daerah induk belum menyelesaikan pembiayaan, personel, peralatan, dan dokumen (P3D), dan 79% daerah baru belum memiliki batas wilayah yang jelas, 91% belum punya RTRW sampai sekarang. Ini menjadi bukti  bahwa motivasi melakukan pemekaran wilayah itu dilandasi motif politik, yaitu keinginan segelintir elite politik daerah untuk berkuasa. Dan, motivasi itupun perlu diwaspadai karena bisa membahayakan Sumatera Barat yang baru mulai terangkat marwahnya di mata nasional. (*)