Fatwa Haram Unjukrasa

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Komentar Singgalang 9 Februari 2010

Khutbah Jumat Prof. Dr. Salmadanis di Masjid Komplek Kantor Gubernur Sumatera Barat Jalan Jendral Sudirman 51 Padang, 5 Februari 2010 lalu, tak cuma terasa menggigit tapi juga menyengat. Katanya, su’uzzon (buruk sangka) adalah perbuatan dosa. Tapi sekarang dengan sikap su’uzzon orang-orang menghujat, berdemonstrasi dan berujuk rasa. Maka, meski belum ada fatwa ulama, saya menyatakan bahwa berujukrasa adalah haram hukumnya. Tak pelak pernyataan itu membuat para jamaah saling menoleh. Lalu, usai salat Jumat mereka pada memperdebatkannya.

Kenapa? Ada beberapa persoalan yang terbaca dari khutbah tersebut. Sebagaimana diketahui, khutbah adalah salah satu bentuk komunikasi. Bedanya dengan komunikasi yang lain, di saat khutbah jamaah (audien) tak dibenarkan berbicara, bertanya apalagi menginstrupsi, karena dapat membatal Jumatan. Namun tiga faktor utama dalam berkominakasi tetap perlu dipertimbangkan seorang khatib. Yaitu, apa yang dibicarakan, dengan siapa dibicarakan dan di mana dibicarakan.

Dalam kasus ini, semua tentu tahu bahwa jamaah masjid komplek Kantor Gubernur itu nyaris 100% pegawai negeri sipil (PNS) bidang pemerintahan. Meski unjuk rasa kini sedang marak di mana-mana, namun PNS di Kantor Gubernur boleh jadi tak seorang pun pernah ikut berunjukrasa. Maklum, PNS tak boleh aktif berpolitik. Yang sering terjadi justru PNS/ pejabatlah yang jadi sasaran demonstrasi. Artinya, dilihat dari dasar-dasar komunikasi, materi khutbah itu dapat dianggap tak relevan dengan audien.

Soal su’unzzon menurut hukum Islam memang tegas dinyatakan sebagai perbuatan terlarang/haram. Namun mengaitkan dalil atau mengiaskan su’uzzon untuk mengharamkan unjukrasa mungkin perlu dikaji lebih mendalam. Soalnya, unjukrasa adalah salah satu bentuk komunikasi politik. Unjuk rasa akan muncul apabila komunikasi yang wajar dan prosedural antara rakyat pejabat pemerintah/aparat negara dan legislatif tak lagi efektif.

Yang dikomunikasikan dalam untuk rasa itupun tak selalu dilatari sikap su’uzzon. Yang sering memicu unjukrasa justru tidak adanya respon dan solusi pemecahan persoalan pelanggaran hukum, peraturan dan rasa keadilan dalam kebijakan, sikap dan prilaku pejabat dan aparat.

Sebaliknya, kalau menggunakan dalil husnuuzzon (prasangka positif/baik), berunjuk rasa mungkin termasuk perbuatan yang baik yang dianjurkan atau diwajibkan dalam Islam. Bukankah ada hadits mengatakan: barang siapa yang melihat kemungkaran (pelanggaran hukum) cegahlah dengan tangan, kalau tak kuat cegah dengan lisan (suara), masih tak kuat juga cegah dengan hati (dalam hati/ diam saja). Tapi yang terakhir itu selemah-lemah iman. Hadits lain menyatakan, katakanlah yang benar (haq) itu meski pun pahit.

Dilihat dari hukum positif (negara) berunjukrasa diakui sebagai wadah penyaluran aspirasi dan dilandungi hukum. Karena itu ada yang menganjurkan, jika fatwa Prof. Dr. Salamadanis bisa dibenarkan, sebaiknya disampaikan kepada DPR agar lembaga legislatif tersebut bisa mengubah undang-undang dan kelak unjukrasa dinyataan sebagai perbuatan terlarang di Indonesia. Kalau disampaikan dalam khutbah, justru dikhawatirkan akan memancing jamaah berunjukrasa mentang pengunjukrasa. Dan, itu malah bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Atas dasar pemikiran inilah agaknya jamaah masjid Kantor Gubernur itu meragukan relevansi penggunaan dalil-dalil su’uzzon untuk mengharamkan unjukrasa itu. Bahkan karena dianggap tak logis dan tak relevan, diantaranya menduga khutbah profesor ini merupakan pesanan pejabat tertentu yang barangkali belakangan sering jadi sasaran pengunjukrasa yang boleh jadi  mencurigai diantara pejabat Kantor Gubernur sebagai dalangnya.

Buat saya keberanian Prof. Dr. Salmadanis berfatwa sendiri tentang unjukrasa haram itu patut diacungi jempol. Selayaknya profesor dan doktor sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing yang jumlahnya ratusan orang di daerah ini juga punya keberanian berfatwa tentang berbagai hal yang kini membuat masyarakat nyaris kehilangan pegangan dalam bersikap dan bertindak. Misalnya, pelanggaran hukum oleh penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara, lembaga legislatif yang tak menjalan amanah undang-undang, siaran televisi, sekularisasi, liberisasi, kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan sebagainya.

Tentu saja fatwa itu, tak mesti selalu soal halal dan haram, disampaikan pada orang, di tempat dan waktu yang tepat sehingga tak dicurigai sebagai pesanan pejabat tertentu. Saya sendiri tak percaya Prof. Dr. Salmadanis tergolong kepada khatib penerima pesanan. Sebab, ulama atau khatib penerima pesanan pejabat itu, di Malaysia sekitar tahun 1970-an dikenal dengan julukan ulama sungsang. Maksudnya, ulama yang berfatwa atas pesanan pejabat/ umara’, kebalikan dari seharusnya pejabatlah yang melaksanakan pesan-pesan ulama.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: