Satpol PP Bukan Pemulung

Oleh H. Fachrul Rasyid HF
Komentar Singgalang 8 Maret 2010

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada 3 Maret 2010 lalu memperingati hari ulang tahun ke 60 di Yogyakarta. Untuk tingkat Sumatera Barat acara dipusatkan di Kota Solok 17 Maret ini.

Yang menjadi pertanyaan, sudah mampukah Satpol PP dalam usianya yang 60 tahun itu memposisikan diri sebagai aparatur pemerintahan daerah (bukan alat kepala daerah) dalam penegakkan Perda, menciptakan ketertiban umum ketenteraman dan perlindungan masyarakat sesuai PP No. 32 Tahun 2004 atau penggatinya PP No.6 Tahun 2010 yang menjadi ”kitab sucinya”?

Pertanyaan itu diajukan mengingat selama ini Satpol PP cenderung cuma jadi pemulung “sampah” atau ekses dan dampak negatif kebijakan/kemauan kepala daerah. Atau mengemasi “sampah-sampah” program dinas/instansi daerah yang tak direncanakan secara komprehensif dan pelaksanaannya terbengkalai.

Sebagai contoh, Kebijakan Dinas Pasar yang tak menyediakan rungan dan tempat yang layak bagi pedagang kaki lima (PKL). Akibatnya, di negara yang mencanangkan ekonomi kerakyatan ini, rakyat kecil terpaksa berjualan secara liar dan dipunguti retribusi di pinggir jalan atau di emperan pertokoan. Lalu, karena dianggap melanggar ketetentuan mereka diusir dan digusur oleh Satpol PP.

Begitu juga Dinas Sosial. Mereka punya kebijakan bahwa pengemis atau tuna wisma tak boleh berkeliaran di jalanan karena mengganggu lalulintas dan merusak keindahan kota. Mereka pun diburu dan ditangkapi Satpol PP. Namun karena tak jelas program penanggulangannya akhirnya dilepas kembali. Mereka pun kembali lagi ke jalanan.

Akhirnya, seperti yang jadi tontonan kita, Satpol PP bergulat setiap hari menghadapi persoalan yang sama dan kadang di tempat yang sama yang tak jarang memicu bentrokan, menimbulkan korban luka dan nyawa melayang. Inilah kemudian yang mengesankan seolah Satpol PP di mata masyarakat merupakan predator yang menakutkan, kejam, dan brutal sehingga muncul tuntutan agar Satpol PP dibubarkan.

Padahal kalau dirujuk PP No 32 Tahun 2004 dan penggantinya PP No.6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP, aksi-aksi main gusur dan main usir itu seharusnya tak terjadi. Sebab, prinsip Satpol PP dalam menegakkan perda, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum harus menjaga dinamika yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Untuk tujuan itu Satpol PP tak berjalan sendiri. Sesuai pasal-pasal PP tersebut, Satpol PP dan dinas/instansi harus saling berkoordinasi menyusun program, menyediakan sarana prasara, fasilitas, aturan dan rambu-rambu sehingga jelas bagaimana setiap kebijakan dilaksanakan hingga tuntas dengan ekses seminim mungkin. Jelas beda antara tempat yang tertib dan masyarakat yang harus ditertibkan. Dengan demikian tak ada penertiban di tempat-tempat yang tak jelas ketertibannya.

Sejauh ini tampaknya koordinasi penyusunan, penyiapan dan pasilitas ketertiban dan ketenteraman itu masih diabaikan. Misalnya, Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang menjadi rujukan penertiban, belum disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian lokasi atau objek penertiban belum tertata dengan baik, tak dipasangi papan larangan/pengaturan dan tak diikuti upaya pengawasan dan pencegahan.

Pada banyak kejadian, tempat-tempat yang dilarang bagi PKL berjualan misalnya, dibiarkan saja bahkan bertahun-tahun baru kemudian ditertibkan dan digusur. Saluran drainase yang dilarang didirikan bangunan dibiarkan saja oleh Dinas PU atau Dinas Kebersihan, bahkan sampai bangunannya permanen. Setelah mengundang bajir, baru kemudian diturunkan satpol PP. Padahal kalau diawasi, lokasi-lokasi yang dinyatakan terlarang itu tentulah tak akan disentuh warga.

Seandainya kepala daerah, dinas dan instansi yang ada menyadari pentingnya koordinasi dalam menciptakan dan memelihara ketertiban umum tentu Satpol PP tak perlu jadi pemulung yang main gusur dan usir, dianggap musuh rakyat kecil dan dituntut bubar. Bahkan tidak perlu menguras tenaga, biaya yang justru dapat merusak citra pemerintahan. Karena itu pada ulang tahunnya yang ke 60 ini sepatutnya para pejabat Satpol PP berbicara dengan dirinya sendiri untuk kembali ke garis tugasnya sehingga kehadirannya dirasakan sebagai pelindung rakyat.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: