Sumatera Barat Kini Terasa Makmur

10 Juni 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Sebagian besar penduduk Sumatera Barat berada di pedesaan.  Peningkatan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan selama tiga tahun terakhir membuat kehidupan rakyat kini terasa kian makmur.

Padi manguniang, jagung maupiah, taranak bakambang. Pribahasa Minang itu adalah ungkapan kemakmuran yang kini kian terasa di Sumatera Barat. Cobalah masuk ke pasar-pasar di pelosok provinisi ini. Hampir semua kebutuhan pangan bisa didapatkan. Beras misalnya, jumlahnya melimpah dalam berbagai jenis dan kualitas. Begitu juga sayur-mayur, kacang-kacangan, umbi-umbian. Tak heran jika kini nyaris tak terdengar lagi keluhan kekurangan bahan pangan. Bahkan sebagian besar produk pertanian itu mengalir memnuhi pasar-pasar di provinsi tetangga.

Semua itu adalah rezeki yang danugerahkan Allah berkat kerja keras Pemerintahan Gubernur Gamawan Fauzi dan Wakil Gubernur Marlis Rahman, kini Gubernur Sumatera Barat, membangun kehidupan rakyat petani melalui berbagai pendekatan dan pembinaan di bawah Ir. Djoni, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Sumatera Barat sejak tiga tahun terakhir.

Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat memang bertumpu pada petani. Maklum 60% dari 4,456 juta penduduk Sumatera Barat, atau  639.700 kepala keluarga (KK) dari 1.052.100 KK adalah keluarga petani. Diantaranya, terhimpun dalam 7.887 kelompok tani menggarap 238.342 hektare lahan padi sawah

Selama lima tahun terakhir petani terus dibina, dibekali pengetahuan dan keterampilan disamping dukungan teknologi dan perlatanan mesin pertanian, bantuan pupuk, dan penyediaan benih padi. Mereka didampingi 1.726 tenaga penyuluh, 176 pengamat hama penyakit, 28 orang pengawas benih dan 157 mantri pertanian. Kemudian dilengkapi lima unit laboratorium dan empat unit brigade pelindung tanaman dengan bebergai perlatan dan 108 balai peenyuluh pertanian.

Kerja keras itu membuahkan hasil. Tahun 2006 produksi padi Sumatera Barat masih sekitar 1.888.489 ton, tahun 2007 naik jadi, 1.938.170 ton, tahun 2008 meningkat 1.965.634 ton dan tahun 2009 naik jadi 2.060.220 ton. Tahun 2010 ditargetkan produksi padi Sumatera Barat mencapai 2,2 juta ton.

Sejak dua tahun belakangan, Sumatera Barat yang sebelumnya membeli jagung dari provinsi Sumatera Utara kini malah menjual jagung ke provinsi lain. Sebab, produksi jagung Sumatera Barat mengalami peningkatan. Tahun 2005 produksi jagung masih 157.1457 ton.  Tahun 2006 naik jadi 202.298 ton, dua tahun berikutnya meningkat jadi 223.233 ton dan 351.843 ton. Tahun 2009 sudah mencapai 410.090 ton.  Tahun 2010 ditergetkan 453.878 ton. Sentra prtoduksi jagung terbesar Sumatera Barat dua tahun terakhir adalah Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.

Selain padi, produksi tanaman pertanian lainnya juga lain mengalamai kemajuan yang cukup besar. Kacang tanah misalnya,  rata-rata setiap tahun Sumatera Barat menghasilkan lebih 10 ribu ton, kacang hijau sekitar 11 ribu ton, sekitar 114 ton, ubi jalan sekitar 150 ribu ton, pisang sewkitar 75 ton,  manggis sekitar 21 ribu ton, jeruk sekitar 26 ribu ton, salak sekitar 3 tonm, markisa sekitar 60 rtibu ton, kentang 35 ribu ton, tomat sekitar rata-rata 28 ribu ton, bawah merah 20 ribu ton, wortel sekitar 12 ribu ton, kubis 80 ribu ton,  produksi cabe rata-rata 37 ribu ton setahun.

Bidang pertanian memang merupakan basis kemakmuran rakyat. Di saat rakyat merasa mulai makmur, maka dengan sendiri tumbuh keinginan untuk memenuhi kepuasan jiwa dengan menghias diri dan pekarangan dengan bunga-bungaan dan tanaman hias. Dan memelihara bunga dan tanaman hias itupun membuka lapangan kerja dan mata pencaharian  pembibitan tanaman hias. Setidaknya, di Sumatera Barat kini terdapat  92 kelompok tani pembibitan dan penjualan tanaman hias itu. Sebagian besar terpusat di Kota Padang Panjang, Padang, Kabupaten Solok dan Agam.

Sukses peningkatan produksi pertanian itu langsung berpengaruh pada penurunan jumlah penduduk miskin. Pada awal pemerintahan GAMA jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat 10,89%. Akibat perubahan kriteria kemiskinan, tahun 2006 jumlah penduduk miskin meningkat jadi 12,51%. Tahun 2007 turun jadi 11,90% dan 9,80% pada tahun 2008. Tahun 2009 turun jadi 9, 54% dari  4,76 jiwa penduduk. Tahun 2010 ini diharapkan jumlah penduduk miskin akan jauh lebih berkurang mengingat

sekitar  71,8 persen penduduk miskin itu berada di pedesaan dan sebagain besar adalah petani. Jika kini pendapatan petani makin membaik dan akan terus membaik, tentulah jumlah penduduk miskin semakin hari semakin berkurang.

Target tersebut tentu masuk akal mengingat sekitar  71,8 persen penduduk miskin itu berada di pedesaan dan sebagain besar adalah petani. Jika kini pendapatan petani makin membaik dan akan terus membaik, tentulah jumlah penduduk miskin semakin hari semakin berkurang.

Dengan Coklat Mengangkat Pendapatan Rakyat

Membangun ekonomi akyat. Misi itulah yang direalisasikan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi – Marlis Rahman melalui gerakan penanaman kakao alias coklat di tahaun pertama masa jabatannya,  akhir 2005 silam.  Komoditi ini jadi pilihan, selain harga jualnya yang menjanjikan, tanaman ini bisa dikembangkan di lahan pekarangan hingga ke areal perkebunan. Tujuannya tak lain, memberi sumber pendapatan kepada rakyat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan.

Langkah itu dimulai dengan sosialisasi 11.210 petani yang digerakkan 900 petugas. Kemudian diadakan pelatihan 15.710 petani diantaranya 1.800 dilatih melalui Sekolah Lapang Pengendalian Terpadu Kakao, 600 petani dilatih menangani kakao pasca panen. Masih ada lagi pelatihan budidaya kakao yang untuk 550 petugas/penyuluh dan 1.950 orang petani. Pelatihan sambung pucuk kepada 150 orang petani kakao pada 6   Kabupaten/Kota.

Setelah sosialisasi dan pembimbingan dan pembinaan, dilakukan pembagian bibit gratis ke petani sampai di pelosok nagari untuk areal seluas 25.042 hektare di 17 Kabupaten/Kota. Lima tahun berjalan, di awal 2010 luas kebun kakao di Sumatera Barat mencapai  tanaman kakao sudah mencapai 82.620 hektare. Sampai akhir 2010 luas areal kebun kakao di Sumatera Barat akan mencapai 108.098 hektare, mendekati target nasional.

Soalnya, tahun ini melalui APBD Provinsi, masih akan dibagikan bibit kako untuk masyarakat di 14 kabupaten/kota sebanyak 370.000 batang. Kemudian disediakan pula bibit kakao jenis sambung pucuk 50.000 batang melalui kegiatan pelatihan sambung pucuk dengan lokasi untuk 6 kabupaten/kota. Semua itu akan menambah luas arela kebun kakao sekitar  450  hingga  550 hektare.

Sementara dengan dana APBN tahun 2010 ini disediakan pula bantuan bibit kakao jenis Somatic Embriogenesis (SE) sebanyak 200.000 batang yang akan disalurkan pada 2 Kabupaten/Kota dan untuk perluasan areal peremajaan dan rehabilitasi  tanaman kakao seluas 1.000 hektare. Ini akan menambah areal kakao sekitar  1.200 – 1.550 hektare. Sampai akhir Desember 2010 luas kebun kakao binaan provinsi Sumatera Barat akan mencapai  84.700 Ha. Kemudian ditambah kebun kakao milik perusahaan perkebunan, dan swadaya masyarakat dan oleh Pemda Kabupaten/Kota sekitar 1.400 hingga 1.700 hektare.

Seiring perluas lahan, produksi kakao pun mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada tahun 2005 masih sekitar 14.068 ton,  tahun 2006 naik jadi 16.244 ton, tahun 2007 naik lagi jadi 18.361 ton. Tahun 2008 melonjak hingga 32.376 ton dan tahun 2009 menjadi 42.000 ton. Akibatnya ekspor kakao Sumatera Barat pun mengalami kenaikan yang cukup pantatis. Tahun 2005 masih 3.201 ton dengan nilai ekspor  sebesar 3.384.583,14 US$ , tahun 2006 naik 5.653 ton/ US$ 5.653, 400,  tahun 2007 sebanyak 8.111 ton/ US$ 10.717.000,  tahun 2008 sebanyak 12.283 ton/US$ 12.283.000, tahun 2009 menjadi 38.000 ton  US$ 80 jutadengan nilai sekitar 80.000.000  US$. Pencapaian vulume dan nilai ekspor kakao Sumatera Barat dari tahun 2005   -2009 adalah seperti tabel 3.

Niat baik Gamawan Fauzi – Marlis Rahman untuk meningkatkan pendapatan petani akhirnya dikabulkan Allah SWT. Kini boleh dibilang para petani kakao paling bersukacita. Maklum harga biji kakao di tangan petani kini berkiosar Rp 24.000 hingga  Rp 29.000/ kilogram. Ini melebih harga komiditi lain, seperti sawit yang cuma Rp 1.300/ kilogram dan karet sekitar Rp 9.000 hingga Rp 13.000/kilogram.

Tak pelak sukses itu membuahkan penghargaan. Pada 23 November 2009 Gubnernur Marlis Rahman diwakili Ir. Fajaruddin Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, menerima Penghargaan dari Menteri Pertanian RI karena dinilai komit mengembangkan kakao. Kelompok tani kakao yang dinilai paling berhasil diberikan penghargaan Kelompok Tani kepada Kelompok Tani Kakao Bunga Rampai Kabupaten Padang Pariaman, penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 15 Desember 2009 di Jakarta.

Selain kakao yang kini jadi primadona pendapatan rakyat Sumatera Barat, ada lagi kerbun kelapa sawit. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami perluasan yang cukup besar, dari 281,162 hektare pada tahun 2005 menjadi 328.337 hekatre pada tahun 2009. Hanya klebun karet yang kurang berkembang akibat pengaruh perkebunan kakao dan kelapa sawit. Pada tahun 2005 kebun karet sekitar 141.389 hektare dan pada tahun 2009 151.628 haktare. Luas kebun komoditi lain, seperti kasea vera, kopi, nilam, pinang dan cengkeh sebagian bertahan dan yang lain cenderung berkuarang. Hal itu sangat dipengaruhi nilai jual yang berkembang.

Perkembangan Produksi Komoditi Utama Perkebunan Sumatera Barat Tahun 2005 s/d 2009

No Komoditi Produksi  (ton)
2005 2006 2007 2008 2009
1 Kakao 14.068 18,721 20,917 32.376 40.988
2 Kelapa sawit 715,873 731,247 771,406 794,167 795.450
3 Karet 85,387 89,631 89,714 103,880 103.993
4 Kelapa Dalam 79,046 78,678 79,829 82,595 82.748
5 Kopi Arabika 24,999 29,909 29,576 33,339 16.720
6 Casia vera 43,600 37,508 35,232 36,648 37.499
7 Cengkeh 1,512 1,518 1,602 1,741 1.760
8 Gambir 13,249 12,973 13,115 13,930 13.955
9 Pinang 4,217 3,937 4,655 4,655 4.655
10 Nilam 621 211 343 396 407

Sumbar Menuju Swasembada Daging

Sumatera Barat sejak 2005 silam dipersiapakan menjadi satu dari 18 provinsi di Indonesia sebagai daerah pendukung swasembada daging nasional.  Alasannya, antara lain, karena beternak merupakan salah satu budaya tertua di Minang. Hal itu bisa dilihat dari konstruksi  rumah adat Minangkabau yang menyediakan kolong  2,5 hingga tiga meter.

Kolong berfungsi sosial dan ekonomi. Diantaranya, untuk tempat memasak dan persiapan kenduri. Untuk menyimpan padi, gudang kayu api atau bahan bahan bangunan, termpat bermain anak-anak dan jadi kandang ternak, sapi, kuda, kambing, itik  dan ayam. Karena itu kolong juga disebut kadang. Status sosial seseroang juga dilihat dari jumlah dan jenis ternak yang dimiliki. Bahkan sebuah nagari dianggap makmur apabila pertanian, dan peternakannya sukses sesaui dengan ungkapan  padi manguniang, jaguang maupiah, taranak bakambang.

Berangkat dari potensi budaya beternak itu dan didukung ketersediaan lahan untuk 3 juta ternak sapi Pemda Sumatera Barat sejak Gubernur/Wakil Gubernur Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman melalui Dinas Peternakan, sejak awal pemerintahannya Agustus 2005 silam memang menjadi peterrnakan sebagai satu prorgam proriotas. Maka dialkukanlah kersajasama antara Dinas Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Balai Penyelidikan Penyakit Ternak, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Peternak dan sebagainya.

Kemudian dibangun pula Balai Inseminasi Buatan bernama Tuah Sakato di Payakumbuh. Balai Pembibitan Ternak Unggul di Padang Mengatas Kabupaten Limapuluh Kota.  Disamping iutu Pemda Provinsi terus menyiapkan tenaga pendudukung pengembangan peternakan tersebut. Antara lain 35 orang Asisten Teknis Reproduksi, 58 tenaga pemeriksa kebuntingan, 200 tenaga inseminator, 136 pos inseminasi buatan,  dan 25 unit laokasi inseminasi buatan.

Kerja keras unit pelaksana itu membuahkan hasil. Populasi sapi potong Sumatera Barat mengalami peningkatan drastis dari 419.552 tahun 2005 mencapai 492.272 pada tahun 2009, sebagian dipasar ke Provinsi Riau. Ternak jenis lain juga mengalami kemajuan. Lihat tabel berikut :

2005 2006 2007 2008 2009
– Sapi Perah 714 608 688 768 826
– Sapi Potong 419,552 440,461 446,473 469,859 492,272
– Kerbau 201,421 211,531 190,015 196,854 202,997
– Kuda 4,599 4,123 4,466 3,726 3,467
– Kambing 210,532 223,836 221,276 227,561 254,449
– Domba 6,052 6,806 5,874 5,335 4,567
– Babi 29,847 14,258 12,920 12,870 12,403
– Ayam Ras Petelur 5,608,482 6,396,311 6,347,337 6,684,013 7,203,319
– Ayam Ras Pedaging 11,357,781 12,847,327 12,648,143 14,202,592 13,495,318
– Ayam Buras 5,725,515 5,107,278 4,529,106 4,638,908 5873,480
– Itik 985,442 1,050,752 1,003,445 1,054,957 1,106,046

Untuk memacu populasi sapi potong  Sumatera terus berupaya mengembangkan bibit unggul memalui embrio transfer, misalnya embrio sapi Cipalang, Jawa Barat disuntikkan ke sapi simental betina di Sumatera Barat. Anak sapi jantan hasil inseminasi berusia setahun dibeli dari peternaknya seharga Rp 22,5 juta /ekor.  Tiap tahun dihasil anak sapi unggul sekitar 10 dan 15 ekor atau bull (pejantan unggul) yang sebelumnya dibeli dari Australia seharga Rp 50 juta/ekor.

Sumatera Barat kini memiliki  81 ekor bull penghasil sperma yang dimanfaatkan untuk pengembangan sapi unggul daerah . Selain dipakai sendiri,  sapi pejanjtan  unggul dijual ke provinsi lain seharga Rp 45 juta/ekor.

Menurut Edwardi, Kepala Dinas Peternakan Sumatera Barat teknologi embrio transfer ini berkembang di negara-negara maju seperti Jepang untuk menghasilkan sapi unggul. Pada teknolosi embrio transfer, sperma bull disimpan dengan sistem pembekuan disebut semen beku kemudian diinsemniasi kapan saja ke sapi betina   lakol.

Karena Sumatera Barat kini satu-satunya penghasil semen beku. Pada tahun 2009 hasil straw Sumatera Barat mencapai 124.807. Mengingat produksinya yang cukup baik dan jumlah yang cukup besar, semen beku Sumatera Barat dipakai dalam provinsi 115.747 dan dijual memenuhi kebutuhan seluruh provinsi di Sumatera dan sebagian Jawa barat sebanyak 9.060. Pejabat negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand juga telah datang ke Sumatera Barat menjajaki pembelian semen beku tersebut. Berdasarkan pengalaman tersebut Sumatera Barat kini berbagi ilmu  melalui  Internasional Training Centre for Livestock Development.

Melihat perkembangan tersebut, awal Mei 2010 Pemerintah Spanyol menetapkan  Sumatera Barat tyermasuk satu dari tiga provinsi Indonesia yang diberi bantuan teknologi dan peralatan rumah potong hewan berjumlah Rp 180 milyar. Dengan teknologi rumah potong hewan itu nanti akan dengan mudah diketahui kondisi dan penyakit hewan yang akan dipotong. Itu, selain ikut mempercepat swasembada daging,  juga akan membantu mempercepat rencana penjualan daging Sumatera Barat ke Singapura, Brunai Daruisslam dan Malaysia. (*)


Padang – Pekanbaru Segera Dihubungkan Jalan Tol

10 Juni 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Dinilai pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di bawah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat priode 2005-2010 Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman (GAMA) cukup menggembirakan, Pemerintah melalui  Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto memutuskan untuk membangun jalan tol Padang –Pekanbaru, dimulai tahun 2014.

Kepastian pembangunan jalan tol tersebut dituangkan dalam  Surat Keputusan Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009. Surat keputusan tersebut diterima Dinas Kimpraswil dan Tarkim Sumatera Barat 18 Maret lalu.

Sebetulnya rencana jalan tol Padang- Bukittingi- Pekanbaru sudah ditetapkan sejak 2008 silam sebagai jari-jari jalan tol lintas Sumatera. Namun kepastiannya diperoleh setelah studi kelayakannya rampung dikerjakan Korea Selatan Agustus 2009 lalu. Berdasarkan itu Rapat Kerja Gubernur se-Sumatera 21 Desember 2009 lalu langsung merekomendasikan agar tiap daerah yang akan dilalui jalan tol Sumatera itu ini segera membebaskan lahan yang diperlukan.

Mengapa Menteri PU memprioritaskan jalan tol  Padang-Pekanbaru, bukan provinsi lain? Tak lain karena pemerintah melihat perekonomian rakyat Sumatera Barat akan jauh lebih baik apabila pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan itu  juga bisa ditingkatkan. Peluang pasar itu ada di provinsi Riau dan daerah-daerah sepanjang Selat Melaka yang menjadi kawasan perdagangan internasional. ”Jalan tol ini jelas akan berdampak luas terhadap perekonomian Sumatera Barat. Tak hanya akan memperlancar pemasaran produk pertanian tapi juga pariwisata, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang menjadi andalan Sumatera Barat,” ujar Gubernur Marlis Rahman.

Sebetulnya Pemda Sumatera Barat melalui Ir. Dodi Ruswan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman, terus berusaha meningkatkan kualitas jalan yang  ada  bahkan membangun jalan baru untuk memperlancar arus kendaraan, termasuk angkutan Semen Padang ke Riau. Dimulai dengan perlebaran jalan dan  jembatan, perbaikan tikungan  dan tanjakan jalur utama Padang-Bukittinggi – Pekanbaru. Termasuk dalam kegiatan ini pembangunan jembatan layang Kelok  Sembilan sepanjang 4,4 kilometer dengan biaya lebih Rp 250 milyar.

Maklum, arus lalulintas dari dan ke Sumatera Barat terus meningkat. Menurut penelitian Dinas Prasara Jalan dan Tata Ruang Pemukiman Sumatera Barat tahun 2002, di hari-hari biasa sekitar  6.800 unit dan di hari libur sekitar 1.350 unit kendaraan melintasi Kelok Sembilan.  Sekitar 28,5 juta ton barang Sumatera Barat, lebih dari 50% adalah hasil pertanian peternakan, dan sekitar 15,8 juta orang setahun melintas di sana.

Kini diperkirakan lebih 2.000 kendaraan tiap hari melintasi jalan Bukittinggi-Pekanbaru itu. Sekitar 2 juta orang dan sekitar 30 juta ton baran hasil pertanian, peternakan perikanan dan perkebunan, diangkut setiap tahun melintasi jalur ini.(*)


Sejarah Didikan Subuh & Pesenatren Kilat

10 Juni 2010

Pos Metro Opini 21 Mei 2010

Oleh H.Fachrul Rasyid HF

Pada momentum peringatan hari kebangkitan nasional, ada baiknya kita membalik lembaran sejarah lahirnya Didikan Subuh (DS) di Sumatera Barat. DS  merupakan salah satu respon terhadap kondisi Pemerintahan Presiden Soekarno yang saat itu didominasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menerapkan/ membaurkan Nasionalisme, Agama  dan Komunisme yang disingkat) Nasakom.

Masyarakat lebih banyak direcoki dan dimobilisasi isu konprontasi dengan Malasyia dan anti Amerika. Di mana-mana, di dinding toko, tembok-tembok pagar hingga ke sekolah-sekolah dipenuhi corat coret tulisan Ganyang Malaysia dan Ganyang Armada Ke 7 Amerika.

Menghadapi kemungkinan perang, rakyat diperintahkan membuat lobang berbentuk leter “L” di depan, dibelakang atau di bawah rumah masing-masing sebagai tempat persembunyian. Di setiap sekolah juga dibuat lubang lebih besar semuat seluruh murid sekolah. Selain menyiapkan rakyat terlatih  yang kemudian digabungkan ke dalam organisasi Pemuda Rakyat, lembaga pendidikan hingga kegiatan pramuka pun dikerahkan belajar Nasakom dan bahkan belajar huruf Cina.

Padahal kemudian bertiup kabar bahwa bila PKI berhasil mengambilalih kekuasan pemerintahan, maka seluruh umat Islam akan dibunuh. Para ulama, tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang anti PKI masuk dalam lest hitam atau daftar orang-orang yang akan dibunuh. Lobang-lobang tadi akan digunakan sebagai kuburan massal.

Dalam situasi seperti itu pendidikan agama terpinggirkan. Pesantren dan kegiatan di masjid dicurigai dan diawasi sehingga kegiatan mengaji ana-anak di surau dan cermah-ceramah agama di masjid jadi sepi. Kalau pun ada yang berani melaksanakan pendidikan agama di surau/mushalla dan masjid akan ditakuti-takuti dan digangu oleh orang-orang tak dikenal yang waktu disebut orang hitam

Berbagai ikhtiar dilakukan umat Islam untuk pendidikan agama anak-anak. Salah satunya adalah melaksanakan pendidikan di waktu subuh yang kemudian berubah istilah jadi Didikan Subuh. Didikan Subuh pertama lahir di Mushalla Aljadid Simpang Aru, Padang, tahun 1964. Selain belajar mengaji dan pendidikan keislaman Didikan Subuh melatih anak-anak berpidato (muhadharah) diskusi dan menyanyikan nyanyian islami.  Ternyata, berkat publikasi koran-kortan anti PKI dan RRI, didikan subuh cepat diterima dan diikuti masyarakat.

Setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dikenal dengan istilah Gestapu /PKI dan pemerintahan diambilalih Kolonel Seoharto, PKI dibubarkan dan diganyang di mana-mana. Keadaan pun berubah. Umat Islam mendapat kebebasan menjalankan pendidikan agama sehingga Didikan Subuh pun berkembang sampai ke pelosok desa.

Sebagian besar penggerak Didikan Subuh adalah pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam Pelajar Islam Indonesia (PII) atau Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Saat itu kedua organisasi ini merupakan anggota inti Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) motor penumbangan Orde Lama. Mereka punya pasukan khusus (pasus) dengan jaket loreng kuning merah hitam dan mendapat latihan dasar kemiliteran. Anak-anak didikan subuh pun dilatih kesamaptaan.

Buya Prof. DR. Hamka yang kala itu jadi ketua/imam Masjid Al-azhar Kemayoran Jakarta, juga mengembangkan didikan subuh dan kuliah subuh bagi orang dewasa. Kuliah subuhnya  diterbitkan Majalah Panji Masyarakat, majalah Islam Pimpinan Buya Hamka. Belakangan kuliah subuh itu dibukukan.

Sedang Pesantren Ramadhan (PR) lahir dan berkembang dari Pesantren Kilat, dengan lama belajar sekitar 4 hari hingga seminggu. Pesantren kilat berkembang atas anjuran  Presiden Soeharto tahun 1994 sebagai upaya antisipasi intervensi budaya asing yang merusak generasi muda.

Presiden Soeharto mengadobsi Pesantren Kilat dari Basic Tryning PII, kegiatan yang diamuk PKI di Kanigoro, Jawa Tengah 1964. Peristiwa itu kemudian menjadi awal cerita/ prolog dalam Film G.30.S/PKI.  Presiden Seoharto mau menganjurkan Pesantre Kiolat ala Basic Trining PPI, setelah mengakui kembali keberadaan PII yang sebelumnya dianggap membangkang karena menolak asas tunggal Pancasila. Namun dalam perkembangan metoda pengajaran di PR berubaha dari pembentukan prilaku dan pembinaan mental menjadi pengajaran agama dalam bentuk ceramah-ceramah.

Kektika kemudian kondisi sosial politik awal pemerintahan Orde Baru, beberapa tokoh tokoh Islam dari Muhamadiyah duduk di pemerintahan. Misalnya, almarhum Bapak Amir Ali diangkat jadi Kakanwil P&K Sumatera Barat yang saat itu banyak dikuasai orang-orang pro Nasakom. Sekitar tahun 1968 Amir Ali, didukung Gubernur Harun Zain mulai memerintahkan agar di tiap sekolah dibangun mushalla atau masjid tempat siswa shalat zuhur berjamaah. Dan, setiap hari Jumat para siswi SLTP/SLTA diwajibkan berbaju kurung. Di bawah Gubernur Azwar Anas (1977-1987) pembangunan masjid di sekolah, pakaian muslim dan didikan subuh terus dikembangkan.

Pada tahun 1999-2004 Pemda dan DPRD Sumatera Barat menerbitkan Perda Anti Maksiat dan Peda Baca Tulis Aguran. Antara lain mengatur soal pakaian muslim bagi para sisiwi sekolah menengah sehingga  jadi seragam resmi  siswa siswi SLTP/SLTA di Sumatera Barat. Begitulah riwayatnya. (*)


Diambang Ledakan Penduduk

10 Juni 2010

Komentar Singgalang 27 Mei 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Entah karena leguh legah pemilu legislatif, permilu kepala daerah, pemilu DPD dan pemilu presiden, sebagian besar masyarakat, pejabat legislatif dan pejabat pemerintah kini seakan lupa program keluarga berencana (KB). Sehingga, program KB di Indonesia yang pernah dianggap paling sukses di dunia pada Era Orde Baru, kini malah terkesan dikseampingkan. Buktinya, KB tak lagi masuk proram proritas tiap daerah. Jika dulu KB dikelola sebuah badan khusus kini malah jadi satu bagian yang ditumpangkan pada SKPD tertentu.

Kondisi ini bahkan telah menggeser nilai dan penilaian terhadap program dan masyarakat pendukung KB. Jika 15 tahun lalu jumlah anak, dalam bahasa lain kesungguhan melaksanakan program KB dijadikan indikator integritas moral  pemimpin yang baik di masyarakat dan pemerintahan kini nilai-nilai itu mulai diabaikan. Tak pelak, Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya kini berada di ambang ledakan penduduk.

Gubernur Sumatera Barat Marlis Rahman, diwakili Staf Ahli Gubernur Ir. Surya Darma, pada pembukaan Temu Kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Asrama Haji 17 Mei 2010 lalu, mengingatkan ancaman itu. Menurut Gubernur, laju pertumbuhan penduduk secara nasional kini mencapai 1,3 %, atau tiap tahun penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat justru lebih tinggi, sebesar 1,49%.

Padahal tahun 2003 angka kelahiran di Sumatera Barat sudah berhasil mencapai  3,1 perwanita usia subur. Pada tahun 2007 naik jadi 3, 4%. Artinya, setiap pasangan usia subur berpotensi punya 3 dan 4 orang anak. Maka, Sumatera Barat pun menjadi salah satu dari lima besar daerah penyumbang pertambahan penduduk Indonesia. Salah satu penyebab adalah karena semakin berkurangnya perhatian terhadap program keluarga berencana itu.

Padahal mengabaikan program keluarga berencana berdampak luas pada lingkungan, kesejahteraan rakyat, peningkatan sarana/prasarana, belanja dan pelayanan pemerintahan dan sebagainya. Prof. Dr. Emil Salim, saat itu Menteri Lingkungan Hidup, pada pembukaan Latihan dan Pendidikan Konservasi Alam bagi mahasiswa di Mes Taman Hutan Raya Bung Hatta, Ladangpadi, Padang satu malam pada Desember 1981 silam mengingatkan. Katanya, ”Seandainya semua perantau Minang pulang kampung, orang Minang akan tidur berdiri”.

Tahun 1981 penduduk Sumatera Barat masih 3.468.825 jiwa. Lahan budidaya 5, 9 juta hektare dari 42, 297 juta hektare luas wilayah provinsi (BPS-1981). Warga Minang di rantau saat itu diperkirakan sekitar 1, 2 juta jiwa. Emil seakan mengingatkan kalau Sumatera Barat dihuni 4,6 juta jiwa, orang Minang akan menghadapi berbagai persoalan lingkungan.

Ramalan Emil masuk akal. Sumatera Barat yang berada di jajaran Bukit Barisan, sekitar 30%  dari 4, 297 juta hektare wilayahnya merupakan daerah kemiringan di atas 40% yang rawan longsor dan tak layak huni. Hanya 55 % yang dapat dimanfaatkan untuk lahan budi daya. Kawasan budidaya terdiri dari pemukiman (desa/kota), lahan pertanian dan perkebunan. Dan, lebih sepertiganya (36,4 %) kawasan budi daya itu adalah hutan berbagai kondisi dan fungsi.

Sedangkan 44,8%  wilayah Sumatera Barat adalah hutan lindung yang praktis jadi “pematang” atau pembatas kabupaten dan kota. Dari hutan lindung ini mengalir puluhan sungai yang bermuara ke pantai barat dan  pantai timur.  Di daerah aliran sungai itulah tersebar kota-kota serta desa-desa dan lahan pertanian.

Tahun 2000 jumlah penduduk sudah 4,248,515 . Tahun 2004 meningkat 4, 456.816 jiwa dan lahan budidaya berkurang jadi 2, 335 juta hektare. Tahun 2010 ini penduduk Sumatera Barat diperkirakan sudah mencapai 4,9 juta. Dan, tahun 2019 atau di akhir RTRW Sumatera Barat  2005-2019, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi tahun 2006 lalu memperkirakan jumlah penduduk mencapai 5,8 juta.

Nayatanya, sejak 1990-an atau sembilan tahun setelah Emil berbicara, Sumatera Barat nyaris tak pernah sepi dari bencana akibat kerusakan lingkungan. Tiap musim hujan galodo dan banjir menggusur pemukiman dan lahan pertanian. Akibatnya, bukan hanya bencana alam, penghuni hutan seperti harimau termasuk monyet jadi kelaparan dan mencari makan ke pedesaan. Akhirnya yang dialami Sumatera Barat bukan lagi bencana alam melainkan alam bencana. Peribahasa yang dulu berbunyi, sekali air besar sekali tepian beranjak, kini berubah. Sekali air besar sekali desa beranjak.

Kondisi ini memaksa warga desa hijrah ke kota. Tahun 1980, posisi penduduk perkotaan Sumatera Barat masih 16,84%. Tahun 1990 meningkat 19,03%. Tahun 2003 sudah mencapai 26,59%. Dan, semua itu menimbulkan berbagai masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan persoalan lingkungan di perkotaan.  Akibatnya, bukan hanya tidur, berdiripun warga tak sanggup lantaran harus mengungsi.

Fakta ini seharusnya menyadarkan kembali semua pihak tentang pentingnya program KB tersebut. Sudah saatnya para pemimpin formal/informal menumbuhkan kembali budaya menghargai tokoh atau pemimpin yang sungguh-sungguh menjalankan program KB itu. Dan, kesungguhan ber-KB itu patut dijadikan pertimbangan dalam  memilih kepala desa, walinagari, bupati/walikota, calon gubernur dan sebagainya. Sebab, keteladanan (termasuk KB) sangat mempengaruhi respons masyarakat terhadap para pejabat dan program yang dicanangkannya.(*)


Lain Guru Lain Surau

10 Juni 2010

Pos Metro Opini Kamis 27 November 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Menyebut kata surau (bahasa Melayu bukan bahasa Arab) kini langsung dipersepsikan rumah ibadah, mushalla, tempat shalat atau tempat mengaji/ belajar membaca Alquran. Hanya beberapa diantaranyan dijuluki sesuai fungsi khususnya. Misalnya, surau suluk karena digunakan tempat suluk atau surau thariqat karena digunakan tempat belajar atau mengamalkan ilmu-ilmu thariqah.

Karena itulah, bila di Indonesia tempat shalat di gedung, di pasar atau terminal  ditunjukkan dengan sebutan mushalla, Malasyia bahkan sampai di Pathani, Thailand Selatan, ditunjukkan dengan sebutan surau. Di beberapa nagari di Limapuluh Kota sebutan surau hampir sama lazimnya dengan sebutan langgaran (longgea/langga).

Sebelum Islam jadi anutan, surau di Minangkabau bukan tempat ibadah atau tempat mengaji. Surau adalah rumah tempat para lelaki bujangan, tua atau muda, menginap. Yang baru pulang dari rantau atau tamu lelaki menginap di surau. Maklum, konstruksi rumah adat Minang tak menyediakan ruang bagi laki-laki atau bujangan. Buat mereka

Surau, layaknya rumah biasa punya kamar, dapur tempat memasak dan sumur tempat mandi. Kamar tidur biasanya disediakan untuk tetua surau.

Di surau kemudian berkembang berbagai kegiatan para lelaki sesuai siapa dan apa keahlian tetua surau. Jika tetua surau seorang pendekar maka surau itu menjadi surau silat. Jika tetuanya seorang perandai, maka suraunya menjadi basis randai. Jika tetuanya seorang petani berpengalaman, maka yang berkembang adalah ilmu pertanian. Begitulah seterusnya, sampai ada surau indang dan sebagainya. Singkat kata, lain guru (tetua) lain suraunya.

Setelah Islam diterima di Minangkabau, peran surau secara evolusi bergeser ke arah pendidikan Islam dan tempat ibadah. Prosesnya sederhana. Para pemuda yang memperoleh pendidikan dan pengajian agama dari kalangan juru dakwah setempat atau di perantauan, ketika pulang ke kampung menginap di surau. Mereka mengajarkan ilmunya kepada anak-anak secara halaqah/lesehan: membaca Alquran, hadits, ibadah, akhlak atau bercerita tentang kisah-kisah para nabi. Merekapun mengajarkan tulis baca bahasa Melayu dengan tulisan Arab (Arab Melayu).

Dalam perkembangannya, sejalan dengan makin diterimanya ulama, ustaz dan mubalig dalam kepemimpinan masyarakat Minang, surau mengaji terus mendapat tempat sampai akhirnya mengalahkan pamor surau yang lain. Sejak itu surau mulai identik  dengan tempat mengaji. Namun kemudian, seiring meningkatnya ilmu para ulama, mubaligh dan ustaz kemudian semakin menguatnya posisi dalam masyarakat surau akhirnya berkembang  jadi mushalla, masjid dan bakan jadi madrasah.

Di awal abad ke 19  beberapa surau yang dimpimpin ulama terpelajar, diantaranya alumni Mekah, Madinah dan Al Azhar, berkembang menjadi madrasah terkemuka. Diantaranya madrasah yang bernama Madrasah Sumatera Thawalib. Menerapkan pola dan methoda pengajaran modern, madrasah ini punya ruang kelas, papan tulis berkursi dan meja. Sumatera Thawalib berdiiri di beberapa kotra dan nagari. Misalnya, Sumatera Thawalib Padangpanjang, Sumatera Thawalib Parabek yang masih berkembang sampai sekarang. Kemudian Sumatera Thawalib Manin jau, Sungayang dan Padang Japang Limapuluh Kota. Tapi yang terakhir ini kemudian berganti nama jadi Darul Funun El Abbasyiah.

Beberapa surau tetap bertahan dengan materi, pola dan metoda pengajarannya. Misalnya, surau thariqat Sekh Burhanuddin Ulakan, Pariaman, tetap mengembangkan pengajaran tahariqah hingga sekarang. Surau Sekh Abdurrahman di Batu Hampar, Limapuluh Kota, meski berkembang jadi madrasah namun tetap mempertahankan kekhususannya pengajaran seni baca Alquran.

Menurut Prof. Mahmud Junus dalam bukunya Sejarah pendidikan Islam Indonesia,  sampai akhir abad ke 19 satu-satunya qari terbaik di Minang adalah Syekh Abdurraham Batu Hampar itu. Setelah wafat tahun 1317 H/ 1900 M, ia digantikan dua anaknya, H.M. Rasyad dan H. Arifin.  Suaru Abdurhaman kemudian berkembang jadi madrasah dan hingga sekarang banyak melahirkan pembaca Alquran terbaik.

Ungkapan lain guru lain surau, meski sudah diterima sebagai  sarana ibadah dan tempat mengaji terus berlanjut. Bahkan perbedaan tercemrin dari prilaku murid dan jmaahnya. Bila gurunya seorang ulama yang berpendidikan Islam, berwawasan dan terbuka, jamaah dan murid-muridnya pun dinamis, inklusif/terbuka dan lazimnya punya kepedulian sosial yang tinggi. Ini misalnya menandai alumni atau turunan Madrasah Sumatera Thawalib.

Bila surau dipimpin guru/ulama yang eksklusif/tertutup, fanatik dan taklik, murid dan jamaahnya pun cenderung  demikian. Dari surau yang dipimpin dan dibina guru yang memahami ekonomi maka muridnya berkembang di bidang ekonomi. Cara berpenampilan guru pun tercermin pada jamaah dan muridnya. Jika gurunya memelihara jenggot dan bergamis pengikutnya pun berjenggot dan bergamis. Bahkan warna warni guru dan surau itu berkembang pada urusan politik. Maka jadilah, lain surau lain partai politiknya. (*)


Dinamika Perkembangan TPA, TPSA dan MDA di Sumatera Barat*)

10 Juni 2010

Oleh Drs. H. Fachrul Rasyid HF

Berbicara mengenai Taman Pendidikan Alquran (TPA) Taman Pendidikan Seni Alquran (TPSA) dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Sumatera Barat mau tak mau kita berbicara tentang surau di Minangkabau. Karena, dari suarulah pendidikan/ pengajaran Alquran di Minangkabau bermula.

Sebelum Islam masuk dan diterima sebagai agama di Minangkabau, surau boleh dibilang hanyalah sebagai rumah laki-laki bujangan, yang muda maupun yang tua. Maklum, dalam konstruksi bangunan rumah adat Minang tidak tersedia ruangan untuk anak laki-laki atau bujangan. Buat mereka disediakan surau atau langgar, layaknya bangunan rumah biasa yang punya kamar, dapur dan sumur tempat mandi.

Setelah Islam masuk di Minangkabau, diantara pemuda yang memperoleh pendidikan dan pengajian agama dari kalangan juru dakwah setempat atau di perantauan, mengembangkan ilmunya di surau di mana mereka biasa menginap. Mereka mengajar anak-anak mengaji secara halaqah/lesehan: membaca Alquran, hadits, ibadah, akhlak melalui cerita atau kisah-kisah. Mereka mengajarkan menulis bahasa Melayu dengan tulisan Arab (Arab Melayu). Tapi ada pula surau yang menjadi sanggar silat karena kebetulan yang diajarkan di sana adalah bel;a diri silat.  Karena itu ada surau tempat mengaji dan ada surau silat dan sebagainya. Sampai di situ surau belum identik dengan tempat ibadah layaknya mushalla.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan keterbatasan lembaga pendidikan dan diterimanya unsur kepemimpinan agama dalam sistem kepemimpinan masyarakat Minangkabau, surau mengaji terus mendapat tempat sehingga surau identik dengan tempat mengaji. Bahkan kemudian banyak surau yang berkembang jadi madrasah,  jadi mushalla dan bahkan jadi masjid. Itu sebabnya hingga kini masjid dan mushalla masih disebut surau.

Prof. Mahmud Junus (dalam SPI Indonesia) mencatat, sampai akhir abad ke 19 satu-satunya  qari terbaik di Minangkabau adalah Syekh Abdurraham di Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota.  Setelah wafat tahun 1317 H/ 1900 M, ia digantikan dua anaknya, H.M. Rasyad dan H. Arifin.  Suaru Abdurhaman kemudian berkembang jadi madrasah dan hingga sekarang banyak lmelahirkan pembaca Alquran terbaik.

Mengaji di surau kemudian menyesuaikan diri dengan pendidikan formal (punya ruang kelas, papan tulis dan mengunakan kursi dan meja) setelah H. Abdul Karim Amarullah – Inyiak Rasul  (ayah Hamka) mengembangkan suraunya jadi Madrasah Sumatera Thawalib di Padangpanjang tahun 1921.  Kemudian diikuti Sumatera Thawalib Syekh Ibrahim Musa Parabek. Sumatera Thawalib Padang Japang (Darul Funun El Abbasyiah), Maninjau, dan Sungayang.

Setelah madrasah berkembang jadi pendidikan formal, suaru mengaji berdiri sendiri di surau, di masjid atau mushalla. Surau mengaji, bagi anak-anak setingkat SD dan SMP, dikhususkan pada pelajaran memabaca/ menulis Alquran, belajar hadits, dasar-dasar keagamaan, ibadah dan akhlak.

Kapan persisnya pendidikan Alquran di surau berubah jadi TPA/ TPSA/ MDA belum diperoleh hasil penelitian yang konverhensif. Yang ada hanya cerita berdasarkan pengamatan dan pengalaman orang perorang. Diperkirakan peralihan itu terjadi sekitar tahun 1960-an di saat Pemerintahan Soekarno yang didominasi PKI hingga terjadi peristiwa G.30.S/PKI 30 September 1965 di mana tekanan terhadap umat Islam semakin berat. Atau bersamaan lahirnya kegiatan Dididikan Subuh. Toh, hal itu tak akan dibahas lebih jauh mengingat pembicaraan forum ini terfokus pada perkembangan TPA/TPSA/MDA.

II.Saya percaya belum ada data dan informasi yang akurat tentang perkembangan TPA/TPSA/MDA ini. Maka untuk membicarakan Dinamika Perkembangannya  tentulah tidak cukup hanya dengan melihat jumlah anak-anak yang belajar mengaji di berapa masjid dan mushalla saja. Tidak  juga dengan mendengar pendapat beberapa orang tentang adanya persentase murid sekolah tertentu yang tak bisa membaca Alquran. Tidak cukup juga hanya dengan melihat ramainya acara khatam Alquran, lomba juz amma, lomba asmaul husna di beberapa nagari dan kota.

Bahkan aktivitas MTQ, jumlah peserta dan pemenang MTQ, mulai dari antar  nagari/ kelurahan, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar provinsi/ nasional tidak cukup mengindikasikan dinamika kemajuan TPA/TPSA/MDA itu. Soalnya, lebih 15 tahun terakhir beredar isu bahwa diantara anggota kafilah bukan berasal dari nagari/ kelurahan, kecamatan atau kabupaten yang diwakilinya. Mereka, meski ada yang penduduk setempat tapi belajar Alquran di kabupaten atau provinsi lain.

Dari situ kemudian muncul istilah qari-qariah rental, atau bajakan. Kejadiannya persis atlet cabang-cabang olahrga pada Porda atau PON atau kompetisi sepakbola antar kota di Indonesia yang nyaris didominasi pemain asing. Tak aneh kalau ada anggota kafilah yang didiskualifikasi dan “ditendang” ke luar gelanggang karena ketahuan tidak asli. Ada yang berganti nama dan berganti alamat, bahkan memanuipulasi usia.

Karena itu meski pejabat Departemen Agama dan Bupati/walikota bangga kafilah daerahnya berhasil jadi juara satu atau juara umum, namun kebanggaan itu boleh disebut kebanggan formalitas dan semu.

Membicarakan Dinamika Perkembangan TPSA, TPSA, dan MDA, jelas perlu dilihat dari berbagai sisi, indikator dan faktor. Misalnya jumlah murid dan jumlah unit, kondisi fasilitas, metoda, kurikulum  jumlah dan mutu guru termasuk kemampuan serta kualitas tamatannya. Sayang, meski sudah berlangsung lebih satu abad, namun belum ada inventarisasi indikator dan faktor  perkembangan TPA/TPSA/MDA yang bisa dijadikan perbandingan dan rujukan.

Penjenjangan dan kalisfikasi juga tidak jelas dan tidak terkendali secara benar dan tepat. Dulu, di akhir tahun 1980-an pernah diterapkan penjenjangan atau klasifikasi TPA, TPSA, MDA mengikuti sekolah formal.  TPA untuk murid kelas 1 s/d kelas 6 SD terdiri dari tiga kelas 1 s/d kelas 3. Pada kelas 1 diajarkan membaca/ menulis tulisan Arab/Alquran ditambah akhlak. Pada kelas 2 diajarkan membaca/menulis tulisan Arab/Alquran. Pelajaran/paraktek ibadah, aqidah/akhlak dan hafalan ayat-ayat pendek.  Pada kelas 3 diajarkan membaca dan menulis Alquran, tajwid dan irama membaca Alquran.

TPSA, untuk murid kelas tiga hingga kelas 6 SD, mengajarkan selain membaca  dan menulis Alquran, terjemahan/tafsir Alquran, juga ibadah dan akhlak. MDA , untuk murid SD kelas 3 hingga kelas 5. Terdiri dari tiga kelas I/II dan III.  Pelajarannya, ilmu dan pengetahuan agama, Alquran, tafsir, terjemahan dan ibadah.

Sejak 10 tahun belakangan tidak seluruh masjid dan mushalla yang menerapkan klasifikasi dan spesipikasi TPA/TPSA/MDA itu. Baik karena keterbatasan guru, murid maupun karena keterbatas an waktu belajar mengaji anak-anak.

Pemahaman tentang Taman Pendidikan Alquran kini semakin bergalau karena sejak tahun 2008 Departemen Agama memperkenalkan istilah baru, yaitu Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Taman Kanak-kanak Quran (TKQ) dan ada pula Madrasah Diniyah Wustha (MDW) untuk siswa SMP. Namun bagaimana penjenjangan, pola pengjaran dan kurikulumnya apakah sama dengan TPA/TPSA/MDA juga belum jelas.

Padahal untuk melihat dinamika perkembangan TPA/TPSA /MDA seharusnya juga dicermati dari perkembangan dan keberadaan tiap jejang pendidikan. Dengan cara itu kita bisa tahu, apakah TPA berkembang dan TPSA tidak. Atau TPSA berkembang MDA tidak. Kini akibat tidak jelasnya penerapan klasifikasi pendidikan kitapun kesulitan mengetahui mana diantara tiga jenis pendidikan Alquran tersebut yang berkembang atau adakah diantaranya yang sudah mati.

Dinamika perkembangan TPA/TPSA/MDA semakin sulit dideteksi karena sejauh ini belum ada sebuah organisasi, semacam badan koordinasi yang mengontrol dan mengevaluasi seluruh pendidikan Alquran di Sumatera Barat. Boleh jadi sudah ada lembaga/ badan koordinasi yang mengevaluasi tapi keberadaannya tidak jelas amat. Di Padang misalnya, ada Badan Koordinasi TPSA/TPA/MDA tapi khusus untuk koordinasi penyelenggaraan kurikulum, jadwal dan sertifikat Pesantren Ramadhan, bukan TPA/TPSA/MDA. Hebatnya, guru-guru TPA/TPSA/MDA mendapat honor triwulanan dari Pemko Padang.

Pembicaraan yang ramai selama ini, nyaris dalam bentuk retorika tanpa didukung data dan fakta yang akurat. Misalnya retorika tentang “kehebatan” surau masa lalu, tentang kecemasan terhadap kemampuan baca tulis Alquran anak-anak,  tentang pentingnya pendidikan Alquran dan harapan-harapan terhadap TPA,TPSA dan MDA.

Deteksi dinamika perkembangan TPA/TPSA/MDA terasa semakian sulit  karena Kanwil Departemen Agama Sumatera Barat hanya mencatat jumlah TPQ dan TKQ yang kini mencapai 5.398 unit. Angka itu tidak disertai analisa dan evaluasi kondisi bangunan dan fasilitas, jumlah dan tingkat kecakapan guru serta jumlah murid dan kualitas lulusannya.

Data yang ada di Kanwil Departemen Agama hanya jumlah masjid ( 4.693 unit) , mushalla (4.449 unit) dan langgar/ surau (5.714 unit) atau total 14.856 unit. Kalau jumlah masjid/mushalla dan langgar itu dibandingkan TPQ/TKQ (5.398) berarti tiap dua dan tiga masjid/mushalla/langgar hanya terdapat 1 TPQ/TKQ. Jika angka itu benar, berarti belum seluruh masjid/mushalla/langgar di Sumatera Barat punya TPQ/TKQ atau belum menyelenggaran pendidikan Alquran.

Akibatnya sulit diketahui apakah jumlah TPA/TPSA/MDA meningkat dari tahun-tahun atau sebaliknya. Tak jelas pula bagaimana kondisinya, apakah membaik atau memburuk. Kantor Departemen Agama tak melakukan evaluasi dan monitoring, mungkin, karena TPA/TPSA/ MDA bukan institusi pemerintah di bawah Departemen Agama melainkan milik masyarakat Islam. Kendati demikian jumlah TPA/TPSA/MDA dan jumlah peserta MTQ, apalagi prestasi qari/qariah dapat jadi prestasi pejabat Kakan Depag. Seolah pejabat Kantor Depag berperan sebagai pedagang pengumpul hasil pertanian yang tak ikut bertani.

III.

Sejauh ini yang bisa dilakukan agaknya hanya deskripsi sekilas tentang keberadaan TPA,TPSA, MDA di beberapa tempat. Diantaranya ada yang berkembang dan menghasilkan anak didik yang mampu membaca dan menghafal Alquran secara benar. Hal itu, tampaknya, antara lain karena kebetulan ada guru yang punya kemampuan seni baca Alquran yang tinggal dan menetap dalam waktu lama di lingkungan masjid di mana TPA itu berada.

Tapi kebanyakan TPA/TPSA/MDA yang karena keterbatasan keuangan masjid dan ekonomi warga, rendahnya kesadaran warga mendidik anaknya di TPA/TPSA/MDA, terbatasnya kempauan guru, serta persoalan manajemen dan kepengurusan keadannya bak karakap di atas batu. Kadang guru-guru hanya diambil dari orang tua yang memang tidak punya pekerjaan lain, atau mahasiswa IAIN yang kebetulan merangkap jadi gharim masjid. Mereka diberi honor seadanya ditambah beras dari warga. Keberadaan mereka pun tidak tetap. Akibtnya banyak TPA yang gonta ganti guru dan pengajaran Alquran anak-anak sering terkendala dan sulit berkembang.

Sejauh ini mungkin tak cukup 25% dari TPA/TPSA/MDA yang memenuhi standar pendidikan Alquran. Karena itu, mungkin, meski TPA/TPSA/MDA tetap berjalan, namun jarang diantara tamatannya yang bisa tampil menjadi imam masjid atau membaca Alquran secara benar mengikuti tajwid dan irama yang benar. Meski TPA/TPSA/MDA tampak berkembang, namun kenyatannya banyak diantara anak-anak yang tak mampu membaca Alquran.  Barangkali karena itu, banyak guru mengaji, gharim dan imam di masjid-masjid, seperti di Kota Padang, datang dari luar kota, antara lain dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat atau Sumatera Utara di mana pendidikan Alquran masih berjalan dengan baik.

IV.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Alquran melalui TPA/TPSA/MDA di Sumatera Barat tumbuh dari akar budaya Minang dan berkembang sejak lama. Namun perkembangnya tidak terkoordinasi, tidak terevaluasi dan tidak terukur. Karena itu meski TPA/TPSA/MDA tampak berkembang, namun pengelolaan, standar guru dan mutu lulusannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Maka, melalui forum ini disarankan perlu dibentuk Badan Koordinasi Pendidikan Alquran mulai dari tinbgkat Nagari/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai ke Provinsi di bawah binaan pemerintah setempat. Badan ini berfungsi menyusun kurikulum, menetapkan standar guru dan merancang metoda pengajaran yang benar, mengevaluasi dan memberi altenatif dan soslusi mengatasi persoalan yang dihadapi TPA/TPSA/MDA sehingga perkem-bangan pendidikan Alquran di daerah ini bisa terukur dan menghasilan lulusan yang memadai. Melalui Badan ini pula tiap nagari dan kabupaten/kota diharapkan bisa disediakan anggaran APB Nagari/Daerah untuk tunjangan guru, bantuan sarana dan fasilitas TPA/TPSA/ MDA.

Kepada pejabat Departemen Agama dan jajarannya dihimbau agar penamaan TPA/TPSA/ MDA bisa diseragamkan dan pendataannya dapat dilengkapi dengan laporan analisa kondisi tiap lembaga sehingga dapat dirujuk untuk evaluasi peningkatan mutu pendidikan Alquran di daerah ini.

Padang 24 April 2009.

Sumber Tulisan :

  1. Prof. Mamud  Junus, Sejarah Islam di Minangkabu – CV.Alhidayah Jkt, 1971
  2. Afifi Fauzi, Madrasah Darul Funun El Abbasyiah, Padang Japoang,, 2000
  3. Prof. Mahmud Junus,  Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Mutiara Jkt, 1979
  4. Prof. Dr. Ahmad Sjalabi, Sejarah Pendidikan Islam, terj, Bulan Bintang Jkt 1970
  5. Drs. Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Budaya, Pustaka Antara, 1962
  6. Islamic Centre Sumatera Barat, Dua Puluh Ulama Minangkabau, 1982
  7. Pengalaman Membina TPA dan beberapa tulisan di website

*) Disampikan pada pembukaan Latihan Guru-guru TPA/TPSA/MDA se Sumatera Barat di Rocky Hotel Padang 23 /25 April 2009.


Pesan Penting HBD Kepada MI

10 Juni 2010

Komentar Singgalang Senin 17 Mei 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Usai dilantik jadi Gubernur Sumatera Barat 29 Desember 1997 silam, Muchlis Ibrahmin (MI) yang pernah jadi Wakil Gubernur Drs. H. Hasan Basari Durin (HBD) bertamu ke rumah Gubernur Sumatera Barat (1987-1997) itu. MI minta saran dan pendapat. Semula HBD keberatan. Katanya, pak Muchlis sudah berpengalaman mengurus masyarakat dan pernah jadi Wakil Gubernur.

Begitupun HBD menyampaikan seungkap pesan penting. Katanya, ada tradisi dalam kepemerintahan Sumatera Barat yang selama ini terus dipelihara. Yaitu melanjutkan hal-hal baik yang telah diperbuat pemimpin terdahulu. Saya, katanya, melanjutkan apa yang baik yang dibuat oleh Bapak Azwar Anas (Gubernur 1977-1987). Pak Azwar pun melanjutkan apa yang baik yang telah dibuat Bapak Harun Zain (Gubernur 1967-1977).

Cerita itu diungakpan sendiri oleh mantan Gubernur MI (29 November 1997 -27 Maret 1999) saat diskusi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Sumatera Barat di Gedung Tri Arga Bukittinggi di awal pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur  Gamawan Fauzi – Marlis Rahman (GAMA) sekitar April 2006. Diskusi itu dihadiri seluruh bupati/walikota dan pemuka masyarakat. Saya kebetulan  moderator salah satu sesi diskusi.

Agaknya,  di hari-hari menjelang pemilihan Gubernur Sumatera Barat 30 Juni 2010 mendatang pesan HBD kepada MI pantas jadi bahan pemikiran. Pertama, karena pesan itu menjawab pertanyaan kenapa Gubernur Sumatera Barat dari priode ke priode selama ini tampak seperti bersudara. Pesan itu juga menjawab pertanyaan kenapa Sumatera Barat mampu jadi pioner pembangunan nasional selama Orde Baru hingga Pemerintahan GAMA.

Kedua, pesan itu jelas berangkat dari pengalaman enam priode (30 tahun) Gubernur Sumatera Barat yang disaksikan dan dijalaninya sendiri oleh HBD. Dan, itu dapat jadi alasan untuk menyebutnya sebuah tradisi berpemerintahan di Sumatera Barat. Mengingkari sesuatu yang diterima jadi tradisi tentu akan berdampak munculnya prokontra dan bahkan keguncangan dalam masyarakat dan pemerintahan.

Ketiga, melanjutkan apa yang yang baik dari pemimpin terdahulu adalah sebuah prinsip yang memang seharusnya dipegang oleh tiap kepala daerah, bupati/ walikota dan gubernur dari priode ke priode. Keharusan itu diikat adanya rumusan RPJM -dulu disebut REPELITA (rencana pembangunan lima tahun) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 25 tahunan,  yang disahkan dan ditetapkan berdasrkan Peraturan Daerah (Perda). Kecuali Perda RPJM/RPJP telah diubah, keluar dari Perda itu tentulah sebuah pelanggaran hukum.

Keempat, pelanggaran RPJM/RPJP akan berdampak luas pada strategi, investasi dan manfaat pembangunan sebelumnya serta investasi dan harapan hidup rakyat ke depan. Kemudian peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan akhir pelaksanaan RPJM dan RPJP  bisa terabaikan. Akibatnya, yang terjadi bukan lagi pembangunan yang berkelanjutan melainkan penganiayaan rakyat yang berkelanjutan. Dan itu sekaligus membuktikan teori,  sekali salah memilih kepala daerah berpuluh-puluh tahun rakyat menderita akibatnya.

Penganiayaan berkelanjutan memang bisa muncul dari sikap kepala daerah yang suka melakukan manufer-manufer liar, berkebijakan yang mengada-ada, keluar dari konsep tata ruang, pengembangan wilayah, serta mengingkari kondisi dan potensi daerah yang telah disusun berdasarkan RPJM/RPJP. Prilaku kepala daerah seperti itu bisa membuat rakyat terombang ambing dan sulit membaca arah pembangunan sehingga tak mampu membangun ekonominya sendiri.

Kita bisa melihat adanya kepala daerah yang  beraneh-aneh itu  selama sepuluh tahun otonomi daerah, terutama di daerah di mana rakyat dan DPRD tak berdaya meluruskan kepala daerah. Mereka diindikasikan berasal dari luar birokrat, tak memahami administrasi dan strategi pembangunan, punya kebiasaan bermanufer politik atau berpengalaman di organisasi monolyalitas. Karena itu setelah jadi kepala daerah tetap meneruskan kebiasaan bermanufer politik, lebih suka  fashion shaw ketimbang vision shaw dan cenderung otoriter. Bahkan, ada yang tak tahu apa yang seharusnya diperbuat sebagai seorang kepala/ wakil kepala daerah. Saat itulah terbukti bahwa pilihan rakyat (pemenang mayoritas pilkada) bukan rakyat pilihan. Mereka yang seharusnya mengurus rakyat akhirnya jadi beban rakyat.

Maka, menyongsong pilkada serentak 30 Juni mendatang pesan HBD kepada MI 13 tahun silam itu pantas jadi renungan dan pemikiran semua pihak. Sehingga, marwah rang awak, ekonomi rakyat yang sudah terangkat dan keharmonisan pemerintahan di Sumatera Barat yang tercipta lima tahun terakhir bisa berlanjut.(*)