Diambang Ledakan Penduduk

Komentar Singgalang 27 Mei 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Entah karena leguh legah pemilu legislatif, permilu kepala daerah, pemilu DPD dan pemilu presiden, sebagian besar masyarakat, pejabat legislatif dan pejabat pemerintah kini seakan lupa program keluarga berencana (KB). Sehingga, program KB di Indonesia yang pernah dianggap paling sukses di dunia pada Era Orde Baru, kini malah terkesan dikseampingkan. Buktinya, KB tak lagi masuk proram proritas tiap daerah. Jika dulu KB dikelola sebuah badan khusus kini malah jadi satu bagian yang ditumpangkan pada SKPD tertentu.

Kondisi ini bahkan telah menggeser nilai dan penilaian terhadap program dan masyarakat pendukung KB. Jika 15 tahun lalu jumlah anak, dalam bahasa lain kesungguhan melaksanakan program KB dijadikan indikator integritas moral  pemimpin yang baik di masyarakat dan pemerintahan kini nilai-nilai itu mulai diabaikan. Tak pelak, Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya kini berada di ambang ledakan penduduk.

Gubernur Sumatera Barat Marlis Rahman, diwakili Staf Ahli Gubernur Ir. Surya Darma, pada pembukaan Temu Kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Asrama Haji 17 Mei 2010 lalu, mengingatkan ancaman itu. Menurut Gubernur, laju pertumbuhan penduduk secara nasional kini mencapai 1,3 %, atau tiap tahun penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat justru lebih tinggi, sebesar 1,49%.

Padahal tahun 2003 angka kelahiran di Sumatera Barat sudah berhasil mencapai  3,1 perwanita usia subur. Pada tahun 2007 naik jadi 3, 4%. Artinya, setiap pasangan usia subur berpotensi punya 3 dan 4 orang anak. Maka, Sumatera Barat pun menjadi salah satu dari lima besar daerah penyumbang pertambahan penduduk Indonesia. Salah satu penyebab adalah karena semakin berkurangnya perhatian terhadap program keluarga berencana itu.

Padahal mengabaikan program keluarga berencana berdampak luas pada lingkungan, kesejahteraan rakyat, peningkatan sarana/prasarana, belanja dan pelayanan pemerintahan dan sebagainya. Prof. Dr. Emil Salim, saat itu Menteri Lingkungan Hidup, pada pembukaan Latihan dan Pendidikan Konservasi Alam bagi mahasiswa di Mes Taman Hutan Raya Bung Hatta, Ladangpadi, Padang satu malam pada Desember 1981 silam mengingatkan. Katanya, ”Seandainya semua perantau Minang pulang kampung, orang Minang akan tidur berdiri”.

Tahun 1981 penduduk Sumatera Barat masih 3.468.825 jiwa. Lahan budidaya 5, 9 juta hektare dari 42, 297 juta hektare luas wilayah provinsi (BPS-1981). Warga Minang di rantau saat itu diperkirakan sekitar 1, 2 juta jiwa. Emil seakan mengingatkan kalau Sumatera Barat dihuni 4,6 juta jiwa, orang Minang akan menghadapi berbagai persoalan lingkungan.

Ramalan Emil masuk akal. Sumatera Barat yang berada di jajaran Bukit Barisan, sekitar 30%  dari 4, 297 juta hektare wilayahnya merupakan daerah kemiringan di atas 40% yang rawan longsor dan tak layak huni. Hanya 55 % yang dapat dimanfaatkan untuk lahan budi daya. Kawasan budidaya terdiri dari pemukiman (desa/kota), lahan pertanian dan perkebunan. Dan, lebih sepertiganya (36,4 %) kawasan budi daya itu adalah hutan berbagai kondisi dan fungsi.

Sedangkan 44,8%  wilayah Sumatera Barat adalah hutan lindung yang praktis jadi “pematang” atau pembatas kabupaten dan kota. Dari hutan lindung ini mengalir puluhan sungai yang bermuara ke pantai barat dan  pantai timur.  Di daerah aliran sungai itulah tersebar kota-kota serta desa-desa dan lahan pertanian.

Tahun 2000 jumlah penduduk sudah 4,248,515 . Tahun 2004 meningkat 4, 456.816 jiwa dan lahan budidaya berkurang jadi 2, 335 juta hektare. Tahun 2010 ini penduduk Sumatera Barat diperkirakan sudah mencapai 4,9 juta. Dan, tahun 2019 atau di akhir RTRW Sumatera Barat  2005-2019, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi tahun 2006 lalu memperkirakan jumlah penduduk mencapai 5,8 juta.

Nayatanya, sejak 1990-an atau sembilan tahun setelah Emil berbicara, Sumatera Barat nyaris tak pernah sepi dari bencana akibat kerusakan lingkungan. Tiap musim hujan galodo dan banjir menggusur pemukiman dan lahan pertanian. Akibatnya, bukan hanya bencana alam, penghuni hutan seperti harimau termasuk monyet jadi kelaparan dan mencari makan ke pedesaan. Akhirnya yang dialami Sumatera Barat bukan lagi bencana alam melainkan alam bencana. Peribahasa yang dulu berbunyi, sekali air besar sekali tepian beranjak, kini berubah. Sekali air besar sekali desa beranjak.

Kondisi ini memaksa warga desa hijrah ke kota. Tahun 1980, posisi penduduk perkotaan Sumatera Barat masih 16,84%. Tahun 1990 meningkat 19,03%. Tahun 2003 sudah mencapai 26,59%. Dan, semua itu menimbulkan berbagai masalah ekonomi, politik, sosial budaya dan persoalan lingkungan di perkotaan.  Akibatnya, bukan hanya tidur, berdiripun warga tak sanggup lantaran harus mengungsi.

Fakta ini seharusnya menyadarkan kembali semua pihak tentang pentingnya program KB tersebut. Sudah saatnya para pemimpin formal/informal menumbuhkan kembali budaya menghargai tokoh atau pemimpin yang sungguh-sungguh menjalankan program KB itu. Dan, kesungguhan ber-KB itu patut dijadikan pertimbangan dalam  memilih kepala desa, walinagari, bupati/walikota, calon gubernur dan sebagainya. Sebab, keteladanan (termasuk KB) sangat mempengaruhi respons masyarakat terhadap para pejabat dan program yang dicanangkannya.(*)

Satu Balasan ke Diambang Ledakan Penduduk

  1. senja istiknal mengatakan:

    artikel dari bapak banyak membantu saya dalam penulisan skripsi saya..terimakasih ya pak…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: