Isyarat Dari Sekretaris LKAAM

Refeleksi Haluan Selasa 8 Juni 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pernyataan H. Bagindo M. Letter, Ketua V Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, Sekretaris Umum LKAAM dalam jumpa pers 1 Juni, sebagaimanan dikutip berbagai media terbitan Juni 2010 lalu terasa menggelitik. Menurut HM. Letter  panitia musyawarah besar (Mubes) LKAAM X dan Mubesar VII Bundo Kanduang, pada 7 dan 8 Juni 2010 ini terancam terbelit utang akibat keterbatasan dana. Mubes, katanya, membutuhkan biaya sekitar Rp 357, 7 juta. Sedangkan APBD Sumbar 2010 cuma menyediakan anggaran Mubes Rp 250 juta dari Rp 1,3 milyar total anggaran yang diusulkan.

Padahal menurut M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, di pundak  LKAAM terpikul tanggungjawab mewujudkan Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dan pendidikan moral adat dan budaya bagi anak kemanakan. Tapi komitmen Pemerintah daerah (Pemda) untuk melaksanakan program itu terkesan setengah hati.

Dulu, kata Sayuti, di zaman Pejabat Gubernur Dunija, LKAAM malah mendapat  anggaran Rp 1 milyar. Ini membuktikan pejabat yang bukan orang Minang lebih peduli  pada kajian adat dan budaya. Di beberapa daerah kepala daerah yang menjabat Ketua LKAAM juga memberikan perhatian besar kepada organiasi ini.

Sebagaimana diketahui  Sayuti dan HM Letter adalah pengurus inti LKAAM. Keduanya juga berpengalaman beberapa priode di DPRD Sumbar. Seharusnya mereka memhami ”adat” prosedur dan proses pengusulan dan penetepan APBD, termasuk anggaran untuk LKAAM itu. Yaitu, ” ajukanlah sebanyak yang dinginkan dan terimalah sebanyak yang disetujui”. Adatnya bukan ”ma-agak-an agiah urang. Kalau ma-agak-an agiah urang sama dengan pemaksaan.

Sebagai senior di LKAAM keduanya tentu mengikuti sejarah LKAAM yang sejak berdiri di Padang 18 Maret 1966 silam hingga sekarang dibiayai Pemda Sumbar dan  bupati/ wali kota. Baik biaya operasional, personal, maupun kegiatan khusus seperti pelatihan, Mubes termasuk berkunjung ke negara tetangga. Kini, dengan menyebut bahwa Dunija yang tak cukup setahun di Sumbar (27 Maret 1999 s/d 24 Februari  2000) lebih peduli, tentulah sama artinya meniadakan kepedulian gubernur yang orang Minang dan DPRD sebelum dan sesudahnya. Artinya, karena hujan sehari percuma panas berpuluh tahun.

Dari ungkapan bahwa kepala daerah yang ketua LKAAM lebih peduli kepada LKAAM, mengisyaratkan bahwa keduanya menginginkan gubernur dan kepala daerah yang akan datang mestilah seorang datuk dan ketua LKAAM. Ungkapan tentu saja menjadi wajar diucapkan mantan aktivis partai dan anggota DPRD. Tapi sebagai pengurus LKAAM lembaga yang mengatasnamakan adat dan alam Minangkabau, pernyataan itu  bisa menyeret LKAAM pada kepentingan pribadi.

Melihat hal-hal tersebut,  terkesan keduanya lupa kearifan lamah nan ka mancucuak, barek nan ka maimpok. Bukankah meagungkan dan membandingkan Pejabat Gubernur Dunija yang berasal dari Jawa dan bukan datuk kemudian pejabat kepala daerah yang kebetulan Ketua LKAAM dengan Gubernur Sumbar sekarang (Marlis Rahman) bisa mengusik Gubernur yang secara fungsional merupakan pelindung LKAAM dan bisa mengecilkan arti Kepala Daerah yang bukan Ketua LKAAM meski tak pernah mengabaikan LKAAM selama ini.

Keduanya juga terkesan tak konsisten. Di satu pihak mereka mengaku paham keterbatasan anggaran Pemda, di pihak lain justru melontarkan kekecewaan pada keterbatasan anggaran itu. Padahal, kabarnya, Gubernur Marlis Rahman sudah menawarkan solusi mengatasi kekurangan biaya Mubes itu. LKAAM diminta menggunakan anggaran rutin sementara menunggu pengesahan anggaran perubahan. Kalau itu benar dan keduanya masih merasa kecewa, tentulah ada maksud-maskud lain di balik pernyataan itu. Bisa jadi mau menjajakan LKAAM kepada orang lain karena memang pasar tentang itu kini sedang terbuka.

Padahal keduanya menyebut bahwa LKAAM merupakan refresentasi dari ninik mamak yang tentunya tak mencemaskan utang tersebut. Sebab seorang ninik mamak yang arif, paham sekali mamak di pintu utang, keponakan di pintu bayia. Gubernur dan para bupati/walikota adalah keponakannya sekaligus pelindung LKAAM di wilayah masing-masing. Kalau hubungan mamak dan keponakan baik, tentulah keponakan tak akan membiarkan mamaknya tergadai karena utang.

Karena itu  sebagai refresentasi resmi dari LKAAM pernyataan keduanya tampaknya  LKAAM bukan sedang terbelit utang melainkan terbelit kepentingan. Dan, peserta Mubes patut menjauhi sikap-sikap seperti itu karena bisa merusak citra LKAAM di mata masyarakat adat dan dapat mengusik keserasian tungku tigo sajarangan dan tali tigo sapilin yang menjadi tatatan sosial politik dalam membangun Sumbar selama ini. (*)

Satu Balasan ke Isyarat Dari Sekretaris LKAAM

  1. Amen Zulkarnain mengatakan:

    menurunnya wibawa LKAAM disebabkan seringnya tokoh-tokoh di organisasi Ninik Mamak ini berada dalam lingkaran Politik. Sebaiknya Ninik Mamak selalu berada ditengah kalangan sebagaimana menstinya peran Ninik Mamak di Minangkabau

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: