Pemangku Minangkabau

Komentar Singgalang 1 Juni 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pamong Senior (pensiunan) Sumatera Barat  Rabu 27 Mei 2010 lalu mengangkat topik Upaya Membina Filosofi Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam seminar sehari di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat. Pembicara terdiri dari  sosiolog, ulama, pemangku adat dan pamong senior itu sendiri.

Seperti pada seminar-seminar adat dan agama sejak belasan tahun silam, perdedabatan dalam seminar kali ini masih sekitar  ABS-SBK  sebagai filosofi, adat sebagai nilai-nilai, dan problema aktualisasi syara’ mengato adat memakai. Persoalannya yang disorot masih seperti sebelumnya, lemahnya peran orang tua, menurunnya  kewibawaan ninik mamak pemangku dan lembaga adat.

Pengajaran Budaya Adat Minangkabau (BAM) di sekolah dianggap belum mendidikkan adat. Perda tentang Antimaksiat, Perda Tulis Baca Alqur’an, juga dianggap belum sunguh-sungguh dilaksanakan. Sementara di saat faktor intenal itu melemah, faktor eksternal dan global terus menguat menekan dan bahkan cenderung menelan nilai—nilai ABS-SBK.

Ninik mamak pemangku adat sebutan lain dari datuk-datuk termasuk LKAAM memang sering jadi  “tudingan” kondisi keber-adat-an masyarakat. Kala terjadi kasus asusila, perkosaan, mabuk-mabukan dan penyakit sosial lainnya fungsi/ kewibawaan dan kepemimpinan ninik mamak selalu ”dihujat”. Seolah ninik mamak/penghulu dan ulama dituntut jadi pemangku Alam Minangkabau yang mengurus adat dan agama rakyat Sumatera Barat.

Saya termasuk yang keberatan terhadap hujatan itu. Setiap kali ada kesempatan, termasuk saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Pengurus Lembaga Adat  se- Sumatera Barat yang diselenggarakan Biro Bina Sosial Setda Sumatera Barat di Ina Muara Hotel 17 dan 18 Mei 2010 lalu, saya juga mengemukakan keberatan itu.

Sebab, pertama,  prinsip sako/pusako salingka kaum, adat salingka nagari membatasi ruang gerak para ninik mamak.  Sako (jabatan/kekuasaan) pusako ( wilayah teritorial dan isinya) seorang ninik mamak/ penghulu hanya sebatas kaum (suku) dan anggotanya. Ketika terjadi pelanggaran norma ABS-SBK oleh anggota kaum di luar teritorial, di wilayah antar kaum, kewenangan sudah beralih pada nagari, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi bahkan negara.

Kedua, menurunnya kewibawaan/kepemimpinan ninik mamak bukan hanya disebabkan integritas, kemampuan eknomi, kepribadian dan prilaku ninik mamak, tetapi juga akibat perubahan sistem mata pencaharian dari sektor pertanian yang mengandalkan tanah pusaka kaum sebagai lahan usaha kepada bentuk usaha lain di luar tanah pusaka. Ketiga, dominasi  hukum positif dan aparat penegak hukum dan kewenangan Pemda ikut melemahkan peran dan kewibaaan ninik mamak.

Banyak contoh tentang itu.  Misalnya, pertunjukkan orgen tunggal di pesta pernikahan di kampung-kampung atau perhelatan pemuda nagari dan perkotaan dengan penyanyi yang mempertontonkan organ tubuh, kadang disertai minuman keras, boleh jadi tak disetujui ninik mamak. Tapi, apa daya ninik mamak kalau kepolisian memberi izin keramaian.

Lantas bagaimana menghujat kepemimpinan/kewibawaan ninik mamak bahkan ulama,  ketika di lokasi wisata seperti di sekitar Bukit Lampu, Pantai Padang,  di Lembah Anai, di Panorama Bukittinggi, dan sebagainya tumbuh tempat “pembibitan” (tempat duduk ciek balabiah duo kurang) berpagar dan beratap plastik pas ubun-ubun. Padahal lokasi itu berada di bawah kewenangan Pemko dan di luar jangkauan ninik mamak dan nagari.

Dari kenyataan itu jelas yang ditutut Sumatera Barat selama ini  bukan seorang tokoh yang memanfaatkan serimonial agama sebagai media politik. Bukan juga sebatas pemimpin dan kepala daerah yang bergelar datuk apalagi kalau selama ini tinggal di rantau dan dilewakan gelar penghulu lebih karena tujuan-tujuan politik ketimbang adat itu sendiri. Sebab, dengan keberadaannya itu jangankan Sumatera Barat anak keponakannya sendiri belum tentu bisa terayomi sebagaimana mestinya.

Yang dibutuhkan Sumatera Barat adalah kepala daerah (bupati/walikota dan gubernur) yang mampu berperan sebagai pemangku Minangkabau. Meski bukan bergelar datuk tapi  punya kesadaran tentang pentingnya ABS-SBK, punya kemauan dan kesungguhan menyusun progam dan kebijakan nyata mengkoordinasikan dan mengintegrasikan tugas ninik mamak, ulama, aparat penegak hukum dan instansi Pemda. Dengan demikian pembudayaan nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minang akan mendapat dukungan dan pengawasan semua pihak.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: