Pesan Penting HBD Kepada MI

Komentar Singgalang Senin 17 Mei 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Usai dilantik jadi Gubernur Sumatera Barat 29 Desember 1997 silam, Muchlis Ibrahmin (MI) yang pernah jadi Wakil Gubernur Drs. H. Hasan Basari Durin (HBD) bertamu ke rumah Gubernur Sumatera Barat (1987-1997) itu. MI minta saran dan pendapat. Semula HBD keberatan. Katanya, pak Muchlis sudah berpengalaman mengurus masyarakat dan pernah jadi Wakil Gubernur.

Begitupun HBD menyampaikan seungkap pesan penting. Katanya, ada tradisi dalam kepemerintahan Sumatera Barat yang selama ini terus dipelihara. Yaitu melanjutkan hal-hal baik yang telah diperbuat pemimpin terdahulu. Saya, katanya, melanjutkan apa yang baik yang dibuat oleh Bapak Azwar Anas (Gubernur 1977-1987). Pak Azwar pun melanjutkan apa yang baik yang telah dibuat Bapak Harun Zain (Gubernur 1967-1977).

Cerita itu diungakpan sendiri oleh mantan Gubernur MI (29 November 1997 -27 Maret 1999) saat diskusi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  Sumatera Barat di Gedung Tri Arga Bukittinggi di awal pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur  Gamawan Fauzi – Marlis Rahman (GAMA) sekitar April 2006. Diskusi itu dihadiri seluruh bupati/walikota dan pemuka masyarakat. Saya kebetulan  moderator salah satu sesi diskusi.

Agaknya,  di hari-hari menjelang pemilihan Gubernur Sumatera Barat 30 Juni 2010 mendatang pesan HBD kepada MI pantas jadi bahan pemikiran. Pertama, karena pesan itu menjawab pertanyaan kenapa Gubernur Sumatera Barat dari priode ke priode selama ini tampak seperti bersudara. Pesan itu juga menjawab pertanyaan kenapa Sumatera Barat mampu jadi pioner pembangunan nasional selama Orde Baru hingga Pemerintahan GAMA.

Kedua, pesan itu jelas berangkat dari pengalaman enam priode (30 tahun) Gubernur Sumatera Barat yang disaksikan dan dijalaninya sendiri oleh HBD. Dan, itu dapat jadi alasan untuk menyebutnya sebuah tradisi berpemerintahan di Sumatera Barat. Mengingkari sesuatu yang diterima jadi tradisi tentu akan berdampak munculnya prokontra dan bahkan keguncangan dalam masyarakat dan pemerintahan.

Ketiga, melanjutkan apa yang yang baik dari pemimpin terdahulu adalah sebuah prinsip yang memang seharusnya dipegang oleh tiap kepala daerah, bupati/ walikota dan gubernur dari priode ke priode. Keharusan itu diikat adanya rumusan RPJM -dulu disebut REPELITA (rencana pembangunan lima tahun) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 25 tahunan,  yang disahkan dan ditetapkan berdasrkan Peraturan Daerah (Perda). Kecuali Perda RPJM/RPJP telah diubah, keluar dari Perda itu tentulah sebuah pelanggaran hukum.

Keempat, pelanggaran RPJM/RPJP akan berdampak luas pada strategi, investasi dan manfaat pembangunan sebelumnya serta investasi dan harapan hidup rakyat ke depan. Kemudian peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan akhir pelaksanaan RPJM dan RPJP  bisa terabaikan. Akibatnya, yang terjadi bukan lagi pembangunan yang berkelanjutan melainkan penganiayaan rakyat yang berkelanjutan. Dan itu sekaligus membuktikan teori,  sekali salah memilih kepala daerah berpuluh-puluh tahun rakyat menderita akibatnya.

Penganiayaan berkelanjutan memang bisa muncul dari sikap kepala daerah yang suka melakukan manufer-manufer liar, berkebijakan yang mengada-ada, keluar dari konsep tata ruang, pengembangan wilayah, serta mengingkari kondisi dan potensi daerah yang telah disusun berdasarkan RPJM/RPJP. Prilaku kepala daerah seperti itu bisa membuat rakyat terombang ambing dan sulit membaca arah pembangunan sehingga tak mampu membangun ekonominya sendiri.

Kita bisa melihat adanya kepala daerah yang  beraneh-aneh itu  selama sepuluh tahun otonomi daerah, terutama di daerah di mana rakyat dan DPRD tak berdaya meluruskan kepala daerah. Mereka diindikasikan berasal dari luar birokrat, tak memahami administrasi dan strategi pembangunan, punya kebiasaan bermanufer politik atau berpengalaman di organisasi monolyalitas. Karena itu setelah jadi kepala daerah tetap meneruskan kebiasaan bermanufer politik, lebih suka  fashion shaw ketimbang vision shaw dan cenderung otoriter. Bahkan, ada yang tak tahu apa yang seharusnya diperbuat sebagai seorang kepala/ wakil kepala daerah. Saat itulah terbukti bahwa pilihan rakyat (pemenang mayoritas pilkada) bukan rakyat pilihan. Mereka yang seharusnya mengurus rakyat akhirnya jadi beban rakyat.

Maka, menyongsong pilkada serentak 30 Juni mendatang pesan HBD kepada MI 13 tahun silam itu pantas jadi renungan dan pemikiran semua pihak. Sehingga, marwah rang awak, ekonomi rakyat yang sudah terangkat dan keharmonisan pemerintahan di Sumatera Barat yang tercipta lima tahun terakhir bisa berlanjut.(*)

Satu Balasan ke Pesan Penting HBD Kepada MI

  1. armenzulkarnain mengatakan:

    pak Fachrul Rasyid, saya setuju dengan artikel ini, sejak MI mengundurkan diri, kemerosotan melanda Sumbar selama 5 tahun kedepan, dimana korupsi berjamaah terjadi dimana-mana. Hal ini meninggalkan luka pada mentalitas aparat kita yang saya kira menular ke elemen yang lain, semoga insiden ini tidak terulang kembali, sebab saya cukup kuatir tentang ini

    wasalam
    AZ – 32 th
    kita pernah bertemu di pelataran parkir pemrov Sumbar 1 Juni 2010, waktu itu saya bersama pak Mochtar Naim.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: