Pencitraan Lewat Kartu Lebaran

31 Agustus 2010

Refleksi Haluan 1 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Berita paling heboh pekan ini tampaknya adalah soal kartu lebaran Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat. Maklum, kartu lebaran sebanyak 450.000 lembar dengan foto diri gubernur akan dikirim sampai ke Ketua RT/RW se Jawa Barat dan koleganya itu menghabiskan dana APBD provinsi itu sekitar Rp 1,7 milyar. Distribusinya melalui pos berperangko Prisma (bergambar Ahmad Heryawan) a Rp 1500 menghabiskan Rp 675 juta (TEMPO Interaktif 27/8/10).

Menurut Heryawan, kartu lebaran kali ini sengaja dibuat beda dari tahun sebelumnya yang hanya berupa kartu. Supaya enggak mubadzir, katanya, dilengkapi kalender. Kartu plus kalender itu dibuat terpisah. Kartu itu dikirimkan pada pejabat, camat, lurah, RW, hingga pengurus RT, seta guru-guru di daerah terpencil serta aim ulama. Kartu itu lebaran itu sengaja dicetak 450.000 lembar atau setara 1 persen penduduk Jawa Barat.

Heryawan mengklaim, biaya cetaknya Rp 1.000 per lembar, lebih murah dibandingkan kartu undangan kawinan yang bisa Rp 10 ribu per buahnya. Menurut Heryawan kartu itu merupakan media silaturahmi pemerintah. Tak hanya gubernur yang membuat kartu ucapan atas nama lembaga itu. ”Presiden, menteri, guberur dan bupati walikota pun ada, kan gak ada masalah apa-apa,” katanya.
Alasan Ahamd Heryawan tentu masuk akal. Selain sebagai media silaturahmi pemerintah (gubernur) kartu lebaran itu sekaligus bisa jadi media pencitraan gubernur di masyarakat. Dengan cara itu gubernur bisa lebih efektif menjangkau masyarakat ketimbang mengunjungi 450.000 orang yang dapat menyita waktu lebih lama dan biaya lebih besar.

Sementara dengan kartu lebaran, yang dilengkapi foto diri dan kalender,  itu tentu jauh lebih bermanfaat, selain mencitrakan kedekatan gubernur dan rakyat, juga menjadi penting karena akan mengekalkan kesan diri gubernur di masyarakat. Dan secara politis cara ini tentu diharapkan akan bermanfaat bagi kepentingan pilkada gubernur priode mendatang.

Namun dalam ilmu komunikasi, cara-cara yang ditempuh seseorang membangun citra dirinya, seperti lewat kartu lebaran yang berbiaya Rp 1,7 milyar, hasilnya bisa bertolakbelakang dengan apa yang diharapkan. Setidaknya hal itulah yang dikatakan Djamu Kertabudi, pakar ilmu administrasi pemerintahan dan otonomi daerah Program Pascasarjana Universitas Nurtanio.

Menurut Djamu, seperti dikutip Suara Karya Onlien 31/08/10, pencetakan kartu lebaran senilai Rp 1,7 milyar oleh Gubernur Heryawan telah menodai semangat reformasi birokrasi yang saat ini tengah dalam proses. Padahal dalam reformasi birokrasi, setidaknya ada lima indikator yang harus diakselerasi. Yaitu reformasi kelembagaan, tata laksana, kualitas pelayanan publik oleh birokrat, dan akuntabilitas publik atas anggaran dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Lima indikator itu esensinya moralitas,” katanya.

Djamu menegaskan, pencetakan kartu lebaran itu merupakan bukti nyata pelanggaran esensi moral dalam mereformasi birokrasi. “Semangat reformasi yang ada pada Gubernur Jawa Barat itu dinodai  kepentingan pribadinya bukan kepentingan publik.

Penyataan Djamu agaknya tak terlepas dari sosok Heryawan calon gubernur dari PKS, partai yang selama ini kental menyuarakan keutamaan konsistensi, integritas dan moralitas. Dan, para pemilihnya jadi gubernur dalam pilkada dulu tentu berharap Heryawan mengaktulisasikan sikap tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berlebaran

Kini, jika menyambut lebaran dan bersilaturrahmi saja harus mencetak kartu lebaran senilai Rp 1,7 milyar, tentu publik bisa beranggapan bahwa apa yang didengungkan Heryawan selama ini, setelah mendapatkan jabatan, jauh dari kenyataan.  Akhirnya upaya membangun citra positif lewat kartu lebaran itu justru akan berbuah negatif bagi diri dan dan partainya.

Dalam siatuasi seperti itu agaknya benarlah apa yang dikatakan John Morley dalam buku Etika Media Massa- (Gramedia,Jkt, 1994). Katanya, mereka yang memperlakukan politik dan moralitas secara terpisah tak akan pernah memahmi keduanya.

Semua orang juga tahu bahwa pencitraan diri tentulah tak cukup dibungkus kartu lebaran. Dalam masyarakat, di negara sekuler sekalipun, setidaknya ada enam faktor penentu citra seorang tokoh. Yaitu, keperibadian dan keluarga yang baik, kepedulian/ kepekaan yang tinggi, kejujuran dan kecerdasan/kearifan dan keberanian yang teruji.

Karena itu agaknya tulisan Edwar R. Murrow, dalam buku yang sama pantas direnungkan kembali. Katanya, “agar meyakinkan anda harus dapat dipercaya, agar dipercaya anda harus dapat diandalkan, agar diandalkan, anda harus jujur”. Inilah obat yang sedang dicari di negeri ini. (*)


Retaknya Hubungan Serumpun

31 Agustus 2010

Komentar Singgalang 1 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

“Serumpun dua kebun”, begitulah hubungan Indonesia dan Malaysia. Hubungan itu   diperkirakan telah terbentuk sejak tiga abad sebelum Masehi, saat dua gelombang imigran asal Mongolia, disebut proto dan neo Melayu, datang ke Semenanjung Malya dan kepulauan Nuasantara.

Keserumpunan itu semakin meluas akibat mobiltas bangsa pelaut yang mampu menyebar ke sreluruh Nusantara ini. Apalagi kemudian rantau ini pernah dikuasai secara bergentian oleh Kerajaan Sriwijaya yang sempat sepuluh kali berpindah-pindah di sepanjang Nusantara ini. Kemudian berlanjut di bawah Kerajaan Majapahit, Kerajaan Malaka, Johor sampai Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau.

“Persilangan” genetika pun tak terelakan. Akibatnya, bangsa Melayu nyaris tak memiliki proto tipe khusus yang menonjol. Hampir semua warna kulit, bentuk mata, warna dan ragam rambut, serta bentuk dasar etnis di dunia ada pada bangsa Melayu. Prilaku sosial, sistem mata pencarian (pertanian dan perdagangan) dan seni  budaya hingga masakan juga memiliki kesamaan. Sebutlah misalnya, masakan rendang dan gelamai atau dodol hampir didapati di seluruh sub etnis Melayu di sepanjang Nusantara mulai dari Sumatera, Semenanjung Malaya, terus ke Betawi, Sunda, Bugis, Mandar, Dayak  bahkan sampai ke Mindanao Pilipina

Persamaan juga terlihat pada kesenian dan tarian diantara sub entis Melayu.  Hampir seluruh alat kesenenian tradisionalnya menggunanakan talempong (gamelan), gendang dan gong. Namun ketika terbentuk wilayah-wilayah administrasi pemerintahan provinsi atau negara oleh penjajahan dan kemerdekaan muncullah egoisme kedaerahan atau kenagaraan sehingga satu daerah atau negara seolah mencaplok kesenenian atau budaya yang lain.

Padahal era globalisasi dengan teknologi komunikasi dan transportasi serba canggih juga berimplikasi  pada sosial ekonomi dan budaya sehingga nyaris mengaburkan batas wilayah administrasi itu. Satu sama lainnya tak hanya sulit dibedakan tapi juga tak sulit diperdebatkan. Lantas kenapa hubungan antara negeri serumpun Indonesia dan Malaysia harus meruncing?

Pertama memang karena tanaman serumpun itu tumbuh pada dua kebun yang dikelola dan dipelihara dengan sistem yang berbeda. Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi cenderung menciplak habis sistem politik dan pemerintahan model barat dan nyaris tak menyisakan potensi dan budaya ketimuran, seperti Melayu. Sementara Malaysia tetap memelihara kultur politik dan pemerintahan Melayu disamping mengadobsi secara selektif  budaya dan politik pemerintahan ala barat.

Heboh kasus pernikahan Manohara Odelia Pinot, 17 tahun, dan suaminya Tengku Mohammad Fakhry, 31 tahun, Pengeran Kerajaan Kelantan, Malaysia, awal 2009 silam pada dasarnya adalah perseteruan dua kultur, tradisi dan kebiasaan antara barat dan timur itu. Manohara yang dibesarkan dalam kultur barat dengan pergaulan bebas, berhadapan dengan Tengku Fakhry yang nota bene adalah pangeran kerajaan Melayu Kelantan. Akibatnya, tata krama di istana kerjaan Melayu itu dianggap penyiksaan oleh Manohara yang barat.

Konprontasi Indonesia dan Malaysia zaman Presiden Soekarno pada dasarnya  akibat perbedaan kepentingan politik. Di satu pihak Indonesia saat itu berada di bawah blok Soviet. Sementara Malaysia berada di bawah blok Amerika dan negara Persemakmuran di bawah Inggris.  Ketika kemudian kekuasaan Partai Komunis di Indonesia runtuh, apalagi setelah Uni Soviet terbelah, hubungan Indonesia – Malaysia pulih kembali.

Kini, jika  hubungan Indonesia – Malaysia  kembali memanas, penyebabnya tak lain karena perbedaan pengelolaan negara itu.  Sebut misalnya soal TKI ilegal. Meski disebut pendatang haram, namun Malaysia terus menampung TKI ilegal itu karena memang membutuhkan banyak tenaga kerja. Mereka pun memanfaatkan ilegalitas  TKI untuk diperlakukan secara ilegal. Artinya, jika Indonesia mau TKI diperlakukan secara baik, mestinya Indonesia jangan pernah membiarkan TKI ilegal ke Malaysia .

Persoalan perbatasan, di darat atau di laut, tak jauh beda.  Indonesia mestinya menunjukkan kedaulatannya sampai ke garis terakhir negara. Lindungi teritorialnya dan tingkatkan kesejahteraan rakyat sehingga tak menjadi wilayah terbiar. Apabila suatu wilayah perbatasan tak terkuasai lumrah akan dikuasai, bukan hanya wilayahnya penduduknya pun bisa beralih ke negara lain

Satu hal yang tak bisa diabaikan adalah kedua negara sama-sama memiliki pihak tertentu yang menginginkan hubungan keduanya jadi retak dan bahkan berlanjut ke medan perang. Amerika termasuk yang tak kemajuan Malasyia di Asia tenggara. Sementara di dalam negeri Malaysia sendiri ada etnis tertentu yang menginginkan memburuknya hubungan Indonesia – Malaysia untuk mendongkel dominasi Melayu di negeri itu. Dalam berbagai kasus, baik perlakuan buruk terhadap TKI maupun soal perbatasan, kalangan etnis tertentu itulah yang menjadi biang perkara.

Di Indonesia sendiri, pihak-pihak yang berusaha memperkeruh hubungan Indonesia –Malaysia untuk menyodok kelemahan kepemimpinan negara dan mejauhkan kultur berbau Melayu di negeri ini. Tak aneh kalau Menlu Malaysia saat merespon demonstran yang melempari Keduataan Malasyia di Jakarta berucap. “Jangan persoalan dalam negeri anda sendiri dihadapkan ke negeri kami,” katanya.

Hal itu pun terungkap dalam dialog antara rombongan wartawan senior  Sumatera Barat dan beberapa wartawan senior Malasyia di Kuala Lumpur  26/27 Maret 2010 lalu. Menurut mereka generasi muda kedua bangsa, baik Melayu Malaysia dan Melayu Indonesia kini tak lagi mengenal persamaan akar budaya keduanya. Sementara ada pihak-pihak lain yang terus membangun jurang pemisah sehingga generasi muda kedua bangsa kelak bukan hanya tak saling mengenal keserumpunannya tapi malah bisa merasa asing dan bertentangan.

Maka, jika memang mau memelihara keserumpunan Indonesia –Malasyia apabila ditelusuri jauh ke belakang akan terlihat jelas biang keruh hubungan Indonesia – Malayisa itu. Dan, apabila kedua negara mau duduk semeja membaca realita, kemudian menyadari keserumpunan atau kesurupannya, agaknya hubungan Indonesia – Malayisa, tak akan pernah terusik apapun. (*)


Ramadhan Antikorupsi

19 Agustus 2010

Komentar Singgalang 20 Agustus 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Puasa dan semua nilai-nilai yang diajarkan dan dianjurkan Ramadhan pada prinsipnya mampu mencegah setiap pribadi dan masyarakat dalam posisi dan kapasitas apapun dan di manapun untuk melakukan segala bentuk penyimpangan. Mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai pada pelanggaran yang sebesar-besarnya. Baik yang bersifat norma-norma akhlak, etika, aqidah, ibadah, syariah maupun norma dan ketentuan hukum adat, hukum pidana dan perdata. Karena itu masuk akal bagi  orang yang telah berhasil lolos dalam latihan dan pendidikan puasa dijanjikan imbalan jadi orang yang bersih bagaikan bayi tanpa dosa atau kertas putih tanpa noda.

Sebagaimana diketahui puasa dan Ramadhan mendidik, melatih, dan mengajarkan kejujuran pribadi terhadap diri sendiri, terhadap orang lain dan terhadap Allah SWT. Kejujuran pribadi dalam keadaan dan di tempat mananpun. Baik dalam keadaan sendiri, dalam gelap atau terang, di tempat tertutup  atau di terbuka, lisan dan tulisan, tertulis atau tidak tertulis, di depan bawahan atau atasan. Orang-orang yang memegang prinsip tersebut tentulah tak akan pernah berbuat curang apalagi korupsi. Disitulah puasa dan Ramadhan akan benteng antikorupsi.

Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa rakyat Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam ternyata masuk daftar negara terkorup di dunia? Apa sebetulanya yang salah?

Maraknya tindak pidana korupsi itu tentu bukan karena kekeliruan apalagi kesalahan Islam sebagai agama. Korupsi terjadi jelas akibat kesadaran dan kemauan pribadi atau kelompok melakukan penyimpangan dan pelanggaran atau mengabaikan kejujuran dan keyakinannya ajaran agama yang dianutnya, diantara puasa Ramadhan.

Jika digali lebih jauh kekeliruan itu bisa terjadi karena kemauan dan kesungguhan pribadi, atau kekeliruan pengajaran, pendidikan dan dakwah Islam serta lingkungan dan kultur dalam satu ruang dan waktu. Kemauan dan kesungguhan seseorang secara pribadi mungkin memerlukan penanganan khusus seperti adanya pengawasan pelaksanaan agama setiap pribadi dalam masyarakat. Kekeliruan dalam lingkungan dan kultur masyarakat tentu erat kaitannya dengan  kemungkinan kekeliruan dalam materi dan metoda pendidikan, pengajaran dan dakwah islmaiyah itu sendiri.

Sebagaimana kita saksikan selama ini kecenderungan pengajaran dan pendidikan dakwah Islam terpaku pada pengenalan/ penghafalan teks islami seperti lafaz, definisi-definisi dan format-format penampilan dalam berpakaian. Melihat perkembangan pengajaran dan pendidikan Islam seakan berhenti pada penguasaan lafaz, definisi dan formalitas penampilan itu.

Sementara Islam dan masyarakat Islam itu sendiri  menuntut bagaimana Islam mampu membentuk sikap dan prilaku yang islami, bukan model pakaiannya. Sebab, mengenai pakaian dan penampilan itu sendiri sudah jelas patokannya. Selama tak melanggar syariat dan tak memperlihatkan aurat, umat boleh memilih model yang disukainya. Karena tuntutan itulah kenapa kita sering mendengar keluhan, meski pengajian, pesantren dan bentuk pendidikan Islam lainnya semakin ramai namun kehidupan masyarakat tak juga diwarnai oleh nilai-nilai islami.

Maka, dilihat dari tujuan Islam itu sendiri seharusnya pendidikan, pengajaran dan dakwah Islam tidak berhenti pada pengenalan lafaz, definisi dan formalitas islami. Tapi bagaimana pengajaran dan pendidik mampu menjadi wadah pembentukan dan pembudayaan nilai-nilai islami atau masyarakat yang berbudaya islami.

Melihat perkembangannya kini tampaknya sudah saatnya materi dan methoda pengajaran, pendidikan dan dakwah sebagai lembaga sosialisasi Islam diperbaharui. Arahnya mesti pada pembentukan prilaku dan budaya islami. Sebab, hanya dalam masyarakat yang berbudaya islamilah semua bentuk amal, ibadah dan syariat Islam bisa ditegakkan. Kemudian hanya dalam masyarakat yang berbudaya islamilah segala bentuk kejahatan termasuk kemaksiatan dan tindak pidana korupsi bisa dicegah.

Langkah ini jelas tak mudah. Soalnya, masyarakat sudah terlanjur dan bahkan sudah terangkap berabad-abad dalam kebiasaan pendidikan, pengajaran dan dakwah tekstual. Para guru dan ustaz merasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, bila anak didiknya mampu menghafal teks-teks itu. Para da’i dan mubalig pun merasa puas apabila mampu memukau jamaahnya dengan ceramah yang lucu dan mengundang kelak ketawa.

Padahal, kecuali yang bersifat dogmatis (nakli) semua ayat Alqur’an dan hadits bisa ditangkap hikmah dan nilai-nilai yang dikandungnya untuk disosialisasikan dan diaplikasikan dalam kehidupan. Apalabila pendidikan, pengajaran dan dakwah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ajaran amal, ibadah dan syariah Islam itu dilakukan secara sistimatis dan terus menerus tentulah budaya islami akan bisa mewarnai masyarakat kita. Dan, kejahatan moral, akhlak, dan tindak pidana, termasuk korupsi, Insya’allah akan tercegah dalam diri setiap pribadi.(*)


Kemerdekaan Atau Kebebasan

18 Agustus 2010

Komentar Singgalang 19 Agustus 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Kemarin 17 Agustus 2010 bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan ke 65 tahun. Pertanyaannya adalah kenapa disebut hari kemerdekaan bukan kebebasan?

Padahal dalam kehidupan kekinian kita lebih suka menggunakan kata kebebasan ketimbang kemerdekaan itu. Bahkan beberapa kebijakan dan keputusan penting di negara ini selalu mendalilkan kebebasan, bukan kemerdekaan. Antara lain ada sebutan kekebasan pers, kebebasan daerah, kebebasan individu, kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kekebasan berkumpul, kebebasan berpendapat kebebasan beragama dan seterusnya dan seterusnya.

Banyak pendapat memang menyamakan makna kata kemerdekaan (merdeka) dan kebebasan (bebas) itu. Tapi, banyak pula yang membedakannya. Kata kemerdekaan (merdeka) diartikan sebagai hidup beraturan. Sebuah negara yang merdeka dari penjajahan artinya bebas menentukan nasib dan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan tuntutan kebutuhan bangsa tersebut.

Sebaliknya kata kebebasan (bebas) diartikan sebaliknya, hidup bebas tanpa aturan dan tanpa kendali. Karena itu apa saja yang dianggap mengatur individu, masyarakat dan negara dianggap melanggar kekebasan, mirip pemahaman kaum liberalisme dan sekularisme.

Persoalan ini mungkin dianggap sepele sehingga meski Indonesia sebagai sebuah negara sudah merdeka selama 65 tahun namun jarang sekali muncul diskusi atau kajian tentang perbedaan dua kata tersebut. Padahal kedua kata itu, dalam kontek budaya Indonesia, mengandung nilai yang berbeda dan berimplikasi pada sikap pribadi, masyarakat dan sikap berbangsa dan bernegara.

Implikasi kata itu bisa dicermati dalam praktek kehidupan bernegara dan berbangsa sejak digulirkannya reformasi (baca kebebasan) sepuluh tahun terakhir. Hampir semua produk undang-undang selalu mendalilkan kata kebebasan sehingga seorang ayah tak lagi bebas mendidik, mengajari dan membina anak kandungnya sendiri  atau seorang suami tak memiliki kewenangan mengatur dan membina istri yang secara hukum pula menjadi tanggungjawabnya.

Seorang ayah bisa dihukum kalau si anak tak menerima pendidikan yang diberikan ayahnya. Seorang istri bisa mempidana suaminya kalau dianggap melanggar kekebasan si istri.  Dan, atas nama kekebasan (suka sama suka) sepasang anak manusia yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah tak dapat dihukum. Padahal undang-undang sendiri mengatur pernikahan.

Dalam, kontek yang lebih luas, atas nama kebebasan, suara seorang tukang becak sama nilainya dengan seorang profesor atau menteri, meski kewajibannya tak pernah dapat disamakan. Sebuah pengadilan dengan hakim sembilan orang bisa mengalahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang jumlah ratusan orang.

Begitu luas impilkasinya, setiap pejabat atau aparat penegak hukum pun merasa bebas menggunakan kekuasan yang dimiliknya meski untuk kepentingan pribadi. Hakim yang memang sudah memiliki kekebasan semakin bebas menentukan arah keputusannya. Tak ada lagi rasa nasionalisme,  patriotisme, apalagi sebutan pengkhianatan/ pengkhianat bangsa. Lalu, di atas semua itu muncullah tindakan anarkisme kelompok dan individu, penyalahgunaan kekuasan, kolusi dan korupsi.  Kita semakin bingung melihat mana yang benar dan salah.

Agaknya karena merujuk pada terminolgi kebebasan bukan kemerdekaan itulah  kenapa bangsa Indonesia dalam usia kemerdekaannya yang ke 65 tahun bukannya semakin beratruan, semakin bersipilnin tetapi semakin sembrawut. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin tertindas. Lalu sampailah pada kenyataan bahwa tak ada lagi langit di atas rakyat.

Maka, pada peringatan HUT ke 65 Kemerdekaan RI kali ini tak ada salahnya kita kembali membuka lembaran sejarah untuk merefleksi dan melihat apakah memang kemerdekaan atau kebebasan yang dulu diperjuangkan para pendiri negara ini. Mana tahu dengan cara itu bangsa  dan negara ini bisa diluruskan kembali.

Kini di negeri ini sedang berlaku sebuah syair  Arab:” Ketika terjajah kita mau merdeka, setelah merdeka ingin berbuat semaunya. Akhirnya mengundang kembalinya penjajahan”. (*)


Amanah Itu Berat

18 Agustus 2010

Pos Metro Opini 18 Agustus 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Saat menyampaikan sambutannya pada acara pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Muslim Kasim Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan kegembiraannya. Katanya, Pilkada Gubernur Sumatera Barat telah berjalan dengan baik, aman dan lancar.  Segala bentuk ketidakpuasan telah dilesesaikan secara baik melalui prosedur hukum di Mahkamah Kontitusi. Pilkada yang berlangsung 30 Juli 2010 itu  telah menghasilkan pasangan Gubernur Irwan Prayitno dan Muslim Kasim.
Seyogyanya, kata Gamawan, kemenangan ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat umumnya dan Minangkabau khususnya. Seharusnya kicau burung dan sinar mentari pagi ini melambangkan keceriaan Sumatera Barat dalam memajukan pembangunan yang lebih baik lagi dimasa-masa mendatang. “Namun hingga saya berdiri berpidato disini semua orang seakan-akan sepi tanpa tepuk tangan sama sekali, mungkin puasa telah membuat kita amat pelit bertepu tangan, “ Gamawan mencoba memancing suasana gembira, dan berhasil. Hadirin pun bertepuk tangan. Demikian penggelan realise Humas Pemda Sumatera Barat tentang acara pelantikan gubernur itu.

Sepinya acara itu dari tepuk tangan boleh jadi mengundang berbagai penafsiran, tergantung dari sisi mana mau menafsirkannya. Bisa jadi kondisi itu dianggap sebagai gambaran respon hadirin terhadap gubernur yang baru. Tapi bisa jadi pula sebagai gambaran bahwa amanah baru terasa berat setelah sumpah jabatan sebagai gubernur diucapkan. Maklum amanah harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat Sumatera Barat sebagai pemberi amanah.

Beratnya amanah inimungkin dirasakan penerima dan pemberinya sehingga saat acara tersebut semuanya jadi terdiam dan bisu. Maklum, dilihat dari kondisi sosial politik daerah maupun peta politik nasional pasca pilkada itu dan kondisi sosial ekonomi Sumatera Barat pasca gempa 30 September 2009 penuh tantangan dan bahkan rintangan dalam menjalankan amanah itu. Maka, jika dilihat dari sisi itu, ditambah lagi suasana berpuasa, saya kira wajar kalau acara pelantikan gubernur tersebut tak larut dalam sukacita.

Dalam sejarahnya, di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW bahkan ada yang menangis saat diberi amanah memimpin umat mengingat sebuah amanah memang berat resikonya. Namun demikian, diam atau pun menangis saat menerima amanah tentulah bukan pertanda takut, grogi atau gagap menjalankan amanah. Jika dilandasi keikhlasan dan niat yang baik untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat tentulah amanah itu menjadi ringan dan menggembirakan.

Yang aneh justru orang yang saat mendapat amanah menjadi pongah, merasa hebat dari yang lain, mau selalu dibenarkan meski pun salah, lalu, bersukaria dan larut dalam eforia kemenangan. Kemudian selalu mendabik dada seolah bisa melaksanakan apa yang dia mau. Seseorang yang cuma diamanahi sebagai ketua masjid, mungkin karena belum pernah memegang jabatan apapun sebelumnya, merasa mendapatkan segala-galanya. Tiap berdiri di mimbar suka berbicara menyindir ke sana kemari hingga kadang melebihi ustaz penceramah. Menerima sedikit impaq dan sadaqah dari jamaah merasa mendapatkan dukungan untuk segalanya. Padahal, infaq, sadaqah jamaah itu tentu bukan karena siapa yang jadi pengurus melainkan karena niatnya untuk beramal baik pada masjid dan mendapat keridhaan Allah.

Sejarah pun membuktikan bahwa penerima amanah model itu lazimnya suka lupa diri, gila hormat, tak menerima saran dan kritik, senang disanjung-sanjung dan dipuja puji, pantang kelintasan, pantang terabaikan, suka menerima hasutan dan fitnah, senang menjilat ke atas dan menekan ke bawah dan sebagainya. Pemimpin seperti itu, lazimnya bukan jatuh karena demonstrasi atau dihujat rakyat melainkan jatuh oleh prilaku sendiri atau anak istri dan orang-orang dekatnya.

Akhirnya, setelah lepas dari jabatannya ia langsung wafat sebelum mati. Artinya, meski belum meninggal dunia tapi pada dirinya tak belaku lagi adat hidup: tak ditegur orang, tak dimintai pendapatnya, tak diundang, tak diajak berteman dan bahkan dijauhi orang. Padahal hidup yang baik, apalagi orang yang pernah diamanahi memimpin, adalah hidup sampai mati. Artinya, meski tak lagi berjabatan ia tetap dihormati, disegani, dimintai pendapat/ fikirannya dan selalu dilibatkan dalam pergaulan masyarakat. Bahkan setelah wafat sungguhan nama, pemikirannya dan amal kebaikannya tetap jadi inspirasi dan jadi buah bibir masyarakat. (*)


Otonomi Mardeka

18 Agustus 2010

Refleksi Haluan 18 Agustus 2010
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 65 ini ceramah Wakil Menteri Pendidikan Nasional DR. Fasli Jalal di depan acara silaturrahmi Korp Alumni HMI dan Gubernur terpilih Irwan Prayitno di Pengeran,s Beach Hotel Jumat 13 Agustus 2010 lalu sangat mengesankan saya.

Fasli Jalal menjelaskan beberapa persoalan pendidikan nasional dan upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk peluang yang mungkin direbut Sumatera Barat hari ini dan kedepan. Pada saat dialog saya mendapat kesempatan pertama bertanya.

Pertanyaan saya sederhana. Guru sebagai salah satu faktor penentu sukses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diakui negara ini sebagai pegawai negeri sipil (PNS) bidang profesional. Tapi kenapa dalam prakteknya guru diperlakukan sebagai PNS biasa layaknya pegawai pemerintahan bidang teknis?

Saya kemudian menunjuk indikator perlakuan itu. Antara lain guru-guru diwajibkan apel pagi meski jam mengajarnya bukan pagi. Guru diwajibkan berbaju seragam layaknya PNS biasa, misalnya berbaju kekuning-kuningan atau berbaju hijau Linmas (dulu Hansip). Sampai-sampai ketika masuk pasar oleh pedagang mereka dianggap petugas yang mau main gusur.

Mereka pun sering digiring ke lapangan terbuka mengikuti upacara atau pertemuan massal di lapangan terbuka. Bahkan diabsen di lapangan. Bagi yang tak hadir diancam dimutasi atau sanksi lainnya. Sering pula dikerahkan untuk menyukseskan pasangan kampanye calon kepala daerah incumben.

Padahal sebagai guru, malam hari di rumah mereka harus menyiapkan materi pengajaran, memeriksa ujian, mendampingi anak-anak praktek dan berbagai kegiatan lainnya yang menyita waktu dan biaya. Padahal semua itu dianggap sebagai tugas yang melekat pada profesi guru bukan sebagai pekerjaan tambahan yang mendapat inbalan uang lembur sebagaimana berlaku pada PNS biasa.

Celakanya, meski diperlakukan sebagai PNS biasa, mereka tetap mengajar/ bekerja di hari Sabtu, juga tanpa imbalan lembur. Padahal kalau disamakan, mereka seharusnya bekerja lima hari sepekan atau libur di hari Sabtu layaknya PNS di bidang pemerintahan.

Ternyata jawaban Wakil Mendiknas Fasli Jalal enteng sekali. Katanya, soal perlakuan seperti itu adalah tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD setempat. Kalau DPRD tak menyaolnya tentu perlakuan itu menjadi benar.

Jawaban itu tentu saja mengejtukan. Soalnya, meski urusan pendidikan sudah diserahkan ke daerah/ menjadi tugas pemda, program dan sasaran pendidikan nasional berlaku sama di seluruh Indonesia. Karena itu mestinya sikap, perlakuan dan perhatian terehadap guru berlaku sama di seluruh Indonesia. Jika terjadi penyimpangan seharusnya Mendiknas melalui kaki tangannya memberikan teguran supaya semua gerakan pendidikan di seluruh Indonesia bisa seayun dalam mencapai tujuan pendidikan itu. Kalau tidak demikian buat apa lagi Kemendiknas.

Tapi kalau dicermati lebih dalam sikap Fasli Jalal itu tak aneh. Sikap itu mencerminkan sikap pemerintah pusat terhadap daerah. Dengan dalil otonomi daerah, berbagai penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah, penyimpangan hukum, aturan dan berbagai gejolak yang terjadi di daerah seolah dibiarkan saja oleh pemerintah pusat.

Sikap dan perlakuan KPUD provinsi dan kabupaten yang menimbulkan berbagai gejolak dan bahkan kericuhan dan kerusahan di berbagai daerah dianggap hanya urusan daerah. Berbagai perlakuan dalam penegakan hukum di daerah nyaris tak pernah mendapat kontrol dan pengawasan dari pusat.

Begitu juga berbagai penyimpangan prilaku dan kebijakan kepala daerah yang sering merugikan rakyat dibiarkan saja. Tak aneh jika tiap hari kita bisa menyaksikan tindakan anarkis dan perlawanan rakyat di layar televisi. Dan itu nyaris tak pernah mendapat respon dari pemerintah pusat. Agaknya sepanjang tak mengusik kepentingan pusat dibairkan begitu saja. Daerah otonomi selah menjadi sebuah negara yang merdeka sendiri-sendiri. Maka, di daerah yang DPRD-nya lemah atau muspidanya berkolusi, rakyat praktis kehilangan tempat berlindung..

Kenyatan itu tentu saja menjadi aneh karena tiap Kementerian punya Irjen dan urusan penegakkan hukum masih jadi urusan pusat. Toh, belum terdengar pemerintah pusat menegur apalagi memecat pejabat kepala daerah atau pejabat penegak hukum karena perlakuan pelanggarannya. Apa yang terjadi terjadilah.

Melihat gelagatnya, gejala ini bukan tak mungkin akan menjurus pada penguatan kelompok rakyat yang pada giliran bisa mengkristal menjadi sebuah kekuatan yang bergulir pada revolusi sosial. Mengerikan memang.(*)


Harapan Lima Tahun ke Depan

18 Agustus 2010

Refleksi Haluan Senin 16 Agustus 2010
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pada 15 Agustus lima tahun lalu Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Kemarin, tepat lima tahun kemudian, 15 Agustus 2010, Irwan Prayitno dan Muslim Kasim dilantik untuk jabatan yang sama. Meski secara personal telah terjadi pergantian kepemimpinan di Sumatera Barat namun pasti cita-cita dan harapan rakyat provinsi ini untuk hidup lebih baik tentulah belum berubah. Bahkan mungkin terus dikukuhkan.

Paling tidak hal itu bisa dicermati dari tema kampanye dan pernyataan Irwan Prayitno di hari-hari sebelum pelantikan, misalnya saat silaturramhi dengan Korp Alumni HMI di Hotel Pangeran Jumat malam lalu. Irwan menyatakan selain melanjutkan apa yang baik yang telah diperbuat gubernur terdahulu juga akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

Sikap itu tentu saja sangat beralasan. Sumatera Barat, sebagaimana juga daerah lain yang berada di bibir Samudera Indonesia, selain miskin sumber daya alam juga terabaikan dalam kebijakan pembangunan nasional. Tak heran jika wilayah sepanjang Samudera Indonesia itu menjadi daerah kantong-kantong kemiskinan. Di samping itu, entah karena nasib dan takdir atau karena ada rekayasa dunia, wilayah ini pun tak putus dirundung bencana alam seperti gempa.

Maka setelah krisis ekonomi 1997 Sumatera Barat terus menggeliat menggapai harapan untuk hidup lebih baik. Pada masa kepemimpin Gubernur Gamawan misalnya, dilakukan tiga hal secara beriringan. Pertama membangun pertanian, perkebunan dan peternakan sehingga daerah ini mampu mencapai produksi padi dari 1,6 juta ton menjadi 2,2 juta ton. Hasil sayur mayur pun terus melimpah.

Program penanaman kakao selama lima tahun terakhir terbukti mampu mengganti pendapatan petani yang telah lama hilang dari pohon cengkih yang musnah. Buktinya, tahun 2005 produksi kakao masih sekitar 14.068 ton, tahun 2009 meningkat 42.000 ton. Nilainya ekspor pun meningkat dari 3.384.583,14 US$ tahun 2005 meningkat jadi US$ 80 juta tahun 2009. Selain perkebunan sawit dan jagung Sumatera Barat kini sedang menuju swasembada daging.

Kedua, Gubernur Gamawan kemudian dilanjutkan Gubernur Marlis Rahman pun berusaha membangun infrastruktur, seperti irigasi, embung dan chekdam sebagai penunjang utama pembangunan pertanian.

Menyadari kondisi dan posisi Sumatera Barat di kawasan pantai Barat yang tak menguntungkan, maka terus diupayakan peningakatan empat jalur jalan raya ke arah pantai Timur. Selain jalur utama Bukittinggi Pekanbaru dengan pembangunan jalan dan jembatan Kelok Sembilan, kini dibangun jalan raya dari Rao- Rokan, Kiliran Jao-Teluk Kuantan (Riau) dan Dharmasraya – Jambi.

Dampak ekonomi peningkatan fungsi jalan raya ke arah Riau dan Jambi itu tak hanya dirasakan rakyat Sumatera Barat tapi juga oleh Pemerintah Pusat. Karena itu, sesuai SK Menteri PU No. 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 Desember 2009, ditetapkan pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru- Dumai sepanjang 600 kilometer. Jalan tol ini merupakan jari-jari jalan tol Lintas Sumatera yang akan dibangunan mulai tahun 2014. Resikonya, memang, Kota Padang akan semakin jauh dari lalulintas dan mobilitas ekonomi perdagangan. Untuk pembinaan langsung usaha rakyat kecil, Pemda Sumatera Barat selama ini juga memberikan modal usaha bagi pedagang kaki lima dan pedagang asongan.

Ketiga, pembangunan SDM. Selain melalui pemberian bantuan bagi siswa berprestasi dan tak mampu memasuki lima perguruan tinggi paforit di Indonesia juga ada bantuan bagi penyelesaian studi S2 dan S3. Kemudian sepanjang tahun sejak 2006 lampau dilakukan pencerahan dan penataran bagi guru-guru mengaji dari surau dan masjid dari nagari-nagari, pemuka dan pengurus lembaga adat dan agama, penataran dan pemberian asuransi bagi da’i/mubaligh pemberian honor bagi imam masjid kecamatan.

Berangkat dari indikator tersebut, jika semua pihak kemudian diajak dan memberikan dukungannya, tentulah tak sulit bagi pasangan Irwan Prayitno Muslim Kasim akan mewujudkan misi dan visinya untuk membangun Sumatera Barat ke arah yang lebih baik. Jika belajar dari sejarah, kita pun percaya Sumatera Barat bisa mengalami kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang.(*)