Mengatasnamakan Ramadhan

Komentar Singgalang Jumat 6 Agustus 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pekan lalu Pemda DKI Jakarta mengumumkan akan menutup semua tempat hiburan yang berbau maksiat selama bulan Ramadhan. Sebelumnya, di beberapa kota dan daerah di Indonesia sudah dilakukan razia wanita tuna susila dan tempat-tempat hiburan/prostitusi, perjudian dan minuman keras. Semua itu dengan satu alasan demi menghormati bulan Ramadhan dan demi ketenangan umat Islam menjalan ibadah selama bulan Ramadhan. Sebagian umat Islam boleh jadi menganggap kebijakan dan tindakan tersebut sebagai upaya memberi peluang lebih leluasa bagi umat Islam menjalankan ibadah puasa layaknya kebijakan penghentian aktivitas kehidupan masyarakat dan bahkan larangan keluar rumah saat ibadah Nyepi umat Hindu di Bali.

Tapi kalau dilihat dari substansi, hakikat dan tujuan ibadah puasa Ramadhan kemudian ditinjau dari hukum positif yang berlaku penutupan tempat hiburan dan tempat maksiat yang nyaris dilakukan tiap kali menyambut bulan Ramadhan itu boleh dibilang sebuah lelucon kalau bukan sebuah kemunafikan pemerintahan. Sebab, sebagaimana diketahui bulan Ramadhan selain diwajibkan berpuasa sebulan penuh, bulan itu juga dijanjikan Allah penuh berkah dan pahala berlipat ganda. Itu sebabnya semua orang ingin dapat beribadah dalam bentuk apapun selama bulan Ramadhan. Tapi puasa dan ibadah Ramadhan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan Ramadhan itu sendiri melainkan lebih dari itu, memperbaiki kehidupan beragama setelah Ramadhan. Artinya, Ramadhan adalah proses pembentukan prilaku sehingga kemudian mampu mewarnai kehidupan pribadi dan masyarakat bangsa sepanjang masa.

Dengan demikian apabila puasa Ramadhan diajalankan secara benar dan penuh kesadaran dipastikan tak akan ada lagi orang yang menipu dan berbohong, tak akan ada lagi yang bergunjing dan memfitnah, tak akan ada lagi tindak kejahatan pencurian, perampokan dan penyalahgunaan kekuasan, tak akan ada lagi pungli dan korupsi, tak akan ada lagi orang yang membuka aurat, pornografi dan pornoaksi apalagi berzina. Sebab, semua itu termasuk perbuatan yang dilarang dan membatalkan puasa. Maka, kalau Ramadhan memang dianggap sebagai wadah pembentukan prilaku dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa tentulah kebijakan penutupan tempat-tempat maksiat, perjudian dan prostitusi tidak hanya terjadi selama bulan Ramadhan tapi berlaku sepanjang masa. Jika tidak demikian tentu sama artinya dengan membangun keasadaran bahwa beragama dan beridah itu hanya selama Ramadhan, setelah itu kembali dibolehkan melakukan semua yang dilarang selama puasa Ramadhan itu. Karena itu kebjikan tersebut membangun budaya bahwa beragama hanya terbatas dalam ruang, waktu dan tempat tertentu saja bukan sepanjang masa sebagaimana diajarkan Islam

Dilihat dari hukum positif seperti Peraturan Daerah Antimaksiat, dan undang-undang tentang perbuatan cabul, pornografi dan pornoaksi yang berlaku, penutupan tempat-tempat hiburan berbau maksiat selama bulan Ramadhan itu, jelas menunjukkan inkonsiten dan kemunafikan  pemerintah terhadap peraturan yang ada. Bukankah peraturan perundang-undangan itu berlaku sepanjang masa di seluruh wilayah Indonesia. Lantas kenapa penutupan tempat-tempat maksiat tersebut harus mengatas namakan dan berlaku selama bulan Ramadhan? Kenapa tidak mengatasnamakan pertauran itu sendiri.

Maka, dalam kontek peraturandan perundang-undang, kebijakan yang mengatasnamakan Ramadhan seperti selama ini, selain terkesan memperolok-olokan Ramadhan juga menunjukkan kemunafikan dan ketidakberdayaan pemerintah menjalankan peraturan sehingga perlu dukungan Ramadhan alias umat umat Islam. Seolah pemerintah dan para kepala daerah cari muka dan popularitas di depan umat. Padahal akibat sikap tersebut muncul kesan seolah setiap kali menghadapi bulan Ramadhan umat Islam menjadi bringas dan anarkis yang pada akhirnya mengukuhkan anggapan bahwa umat Islam tak menghargai orang lain.

Berangkat dari kenyataan itu kita berharap bahwa Ramadhan tak hanya perlu dihormati tapi juga dihayati sehingga mampu membentuk prilaku masyarakat bangsa sesuai dengan maksud dan tujuan perataruan perundang-undangan yang berlaku. Danm kini sudah saatnya tiap kali memasuki Ramadhan kita mulai dengan sikap dan kebijakan yang jujur dan bukan lagi dimulai dengan kemunafikan. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: