Otonomi Mardeka

Refleksi Haluan 18 Agustus 2010
Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 65 ini ceramah Wakil Menteri Pendidikan Nasional DR. Fasli Jalal di depan acara silaturrahmi Korp Alumni HMI dan Gubernur terpilih Irwan Prayitno di Pengeran,s Beach Hotel Jumat 13 Agustus 2010 lalu sangat mengesankan saya.

Fasli Jalal menjelaskan beberapa persoalan pendidikan nasional dan upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk peluang yang mungkin direbut Sumatera Barat hari ini dan kedepan. Pada saat dialog saya mendapat kesempatan pertama bertanya.

Pertanyaan saya sederhana. Guru sebagai salah satu faktor penentu sukses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran diakui negara ini sebagai pegawai negeri sipil (PNS) bidang profesional. Tapi kenapa dalam prakteknya guru diperlakukan sebagai PNS biasa layaknya pegawai pemerintahan bidang teknis?

Saya kemudian menunjuk indikator perlakuan itu. Antara lain guru-guru diwajibkan apel pagi meski jam mengajarnya bukan pagi. Guru diwajibkan berbaju seragam layaknya PNS biasa, misalnya berbaju kekuning-kuningan atau berbaju hijau Linmas (dulu Hansip). Sampai-sampai ketika masuk pasar oleh pedagang mereka dianggap petugas yang mau main gusur.

Mereka pun sering digiring ke lapangan terbuka mengikuti upacara atau pertemuan massal di lapangan terbuka. Bahkan diabsen di lapangan. Bagi yang tak hadir diancam dimutasi atau sanksi lainnya. Sering pula dikerahkan untuk menyukseskan pasangan kampanye calon kepala daerah incumben.

Padahal sebagai guru, malam hari di rumah mereka harus menyiapkan materi pengajaran, memeriksa ujian, mendampingi anak-anak praktek dan berbagai kegiatan lainnya yang menyita waktu dan biaya. Padahal semua itu dianggap sebagai tugas yang melekat pada profesi guru bukan sebagai pekerjaan tambahan yang mendapat inbalan uang lembur sebagaimana berlaku pada PNS biasa.

Celakanya, meski diperlakukan sebagai PNS biasa, mereka tetap mengajar/ bekerja di hari Sabtu, juga tanpa imbalan lembur. Padahal kalau disamakan, mereka seharusnya bekerja lima hari sepekan atau libur di hari Sabtu layaknya PNS di bidang pemerintahan.

Ternyata jawaban Wakil Mendiknas Fasli Jalal enteng sekali. Katanya, soal perlakuan seperti itu adalah tanggungjawab Kepala Daerah dan DPRD setempat. Kalau DPRD tak menyaolnya tentu perlakuan itu menjadi benar.

Jawaban itu tentu saja mengejtukan. Soalnya, meski urusan pendidikan sudah diserahkan ke daerah/ menjadi tugas pemda, program dan sasaran pendidikan nasional berlaku sama di seluruh Indonesia. Karena itu mestinya sikap, perlakuan dan perhatian terehadap guru berlaku sama di seluruh Indonesia. Jika terjadi penyimpangan seharusnya Mendiknas melalui kaki tangannya memberikan teguran supaya semua gerakan pendidikan di seluruh Indonesia bisa seayun dalam mencapai tujuan pendidikan itu. Kalau tidak demikian buat apa lagi Kemendiknas.

Tapi kalau dicermati lebih dalam sikap Fasli Jalal itu tak aneh. Sikap itu mencerminkan sikap pemerintah pusat terhadap daerah. Dengan dalil otonomi daerah, berbagai penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala daerah, penyimpangan hukum, aturan dan berbagai gejolak yang terjadi di daerah seolah dibiarkan saja oleh pemerintah pusat.

Sikap dan perlakuan KPUD provinsi dan kabupaten yang menimbulkan berbagai gejolak dan bahkan kericuhan dan kerusahan di berbagai daerah dianggap hanya urusan daerah. Berbagai perlakuan dalam penegakan hukum di daerah nyaris tak pernah mendapat kontrol dan pengawasan dari pusat.

Begitu juga berbagai penyimpangan prilaku dan kebijakan kepala daerah yang sering merugikan rakyat dibiarkan saja. Tak aneh jika tiap hari kita bisa menyaksikan tindakan anarkis dan perlawanan rakyat di layar televisi. Dan itu nyaris tak pernah mendapat respon dari pemerintah pusat. Agaknya sepanjang tak mengusik kepentingan pusat dibairkan begitu saja. Daerah otonomi selah menjadi sebuah negara yang merdeka sendiri-sendiri. Maka, di daerah yang DPRD-nya lemah atau muspidanya berkolusi, rakyat praktis kehilangan tempat berlindung..

Kenyatan itu tentu saja menjadi aneh karena tiap Kementerian punya Irjen dan urusan penegakkan hukum masih jadi urusan pusat. Toh, belum terdengar pemerintah pusat menegur apalagi memecat pejabat kepala daerah atau pejabat penegak hukum karena perlakuan pelanggarannya. Apa yang terjadi terjadilah.

Melihat gelagatnya, gejala ini bukan tak mungkin akan menjurus pada penguatan kelompok rakyat yang pada giliran bisa mengkristal menjadi sebuah kekuatan yang bergulir pada revolusi sosial. Mengerikan memang.(*)

Satu Balasan ke Otonomi Mardeka

  1. Alfiyyah mengatakan:

    Saya melihat otonomi daerah masih terkesan rancu. Terutama batasan kebijakan pusat dengan daerah, daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2.
    Obat Jerawat
    Toko Kosmetik Online Makassar
    Cream Sari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: