Pencitraan Lewat Kartu Lebaran

Refleksi Haluan 1 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Berita paling heboh pekan ini tampaknya adalah soal kartu lebaran Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat. Maklum, kartu lebaran sebanyak 450.000 lembar dengan foto diri gubernur akan dikirim sampai ke Ketua RT/RW se Jawa Barat dan koleganya itu menghabiskan dana APBD provinsi itu sekitar Rp 1,7 milyar. Distribusinya melalui pos berperangko Prisma (bergambar Ahmad Heryawan) a Rp 1500 menghabiskan Rp 675 juta (TEMPO Interaktif 27/8/10).

Menurut Heryawan, kartu lebaran kali ini sengaja dibuat beda dari tahun sebelumnya yang hanya berupa kartu. Supaya enggak mubadzir, katanya, dilengkapi kalender. Kartu plus kalender itu dibuat terpisah. Kartu itu dikirimkan pada pejabat, camat, lurah, RW, hingga pengurus RT, seta guru-guru di daerah terpencil serta aim ulama. Kartu itu lebaran itu sengaja dicetak 450.000 lembar atau setara 1 persen penduduk Jawa Barat.

Heryawan mengklaim, biaya cetaknya Rp 1.000 per lembar, lebih murah dibandingkan kartu undangan kawinan yang bisa Rp 10 ribu per buahnya. Menurut Heryawan kartu itu merupakan media silaturahmi pemerintah. Tak hanya gubernur yang membuat kartu ucapan atas nama lembaga itu. ”Presiden, menteri, guberur dan bupati walikota pun ada, kan gak ada masalah apa-apa,” katanya.
Alasan Ahamd Heryawan tentu masuk akal. Selain sebagai media silaturahmi pemerintah (gubernur) kartu lebaran itu sekaligus bisa jadi media pencitraan gubernur di masyarakat. Dengan cara itu gubernur bisa lebih efektif menjangkau masyarakat ketimbang mengunjungi 450.000 orang yang dapat menyita waktu lebih lama dan biaya lebih besar.

Sementara dengan kartu lebaran, yang dilengkapi foto diri dan kalender,  itu tentu jauh lebih bermanfaat, selain mencitrakan kedekatan gubernur dan rakyat, juga menjadi penting karena akan mengekalkan kesan diri gubernur di masyarakat. Dan secara politis cara ini tentu diharapkan akan bermanfaat bagi kepentingan pilkada gubernur priode mendatang.

Namun dalam ilmu komunikasi, cara-cara yang ditempuh seseorang membangun citra dirinya, seperti lewat kartu lebaran yang berbiaya Rp 1,7 milyar, hasilnya bisa bertolakbelakang dengan apa yang diharapkan. Setidaknya hal itulah yang dikatakan Djamu Kertabudi, pakar ilmu administrasi pemerintahan dan otonomi daerah Program Pascasarjana Universitas Nurtanio.

Menurut Djamu, seperti dikutip Suara Karya Onlien 31/08/10, pencetakan kartu lebaran senilai Rp 1,7 milyar oleh Gubernur Heryawan telah menodai semangat reformasi birokrasi yang saat ini tengah dalam proses. Padahal dalam reformasi birokrasi, setidaknya ada lima indikator yang harus diakselerasi. Yaitu reformasi kelembagaan, tata laksana, kualitas pelayanan publik oleh birokrat, dan akuntabilitas publik atas anggaran dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Lima indikator itu esensinya moralitas,” katanya.

Djamu menegaskan, pencetakan kartu lebaran itu merupakan bukti nyata pelanggaran esensi moral dalam mereformasi birokrasi. “Semangat reformasi yang ada pada Gubernur Jawa Barat itu dinodai  kepentingan pribadinya bukan kepentingan publik.

Penyataan Djamu agaknya tak terlepas dari sosok Heryawan calon gubernur dari PKS, partai yang selama ini kental menyuarakan keutamaan konsistensi, integritas dan moralitas. Dan, para pemilihnya jadi gubernur dalam pilkada dulu tentu berharap Heryawan mengaktulisasikan sikap tersebut dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berlebaran

Kini, jika menyambut lebaran dan bersilaturrahmi saja harus mencetak kartu lebaran senilai Rp 1,7 milyar, tentu publik bisa beranggapan bahwa apa yang didengungkan Heryawan selama ini, setelah mendapatkan jabatan, jauh dari kenyataan.  Akhirnya upaya membangun citra positif lewat kartu lebaran itu justru akan berbuah negatif bagi diri dan dan partainya.

Dalam siatuasi seperti itu agaknya benarlah apa yang dikatakan John Morley dalam buku Etika Media Massa- (Gramedia,Jkt, 1994). Katanya, mereka yang memperlakukan politik dan moralitas secara terpisah tak akan pernah memahmi keduanya.

Semua orang juga tahu bahwa pencitraan diri tentulah tak cukup dibungkus kartu lebaran. Dalam masyarakat, di negara sekuler sekalipun, setidaknya ada enam faktor penentu citra seorang tokoh. Yaitu, keperibadian dan keluarga yang baik, kepedulian/ kepekaan yang tinggi, kejujuran dan kecerdasan/kearifan dan keberanian yang teruji.

Karena itu agaknya tulisan Edwar R. Murrow, dalam buku yang sama pantas direnungkan kembali. Katanya, “agar meyakinkan anda harus dapat dipercaya, agar dipercaya anda harus dapat diandalkan, agar diandalkan, anda harus jujur”. Inilah obat yang sedang dicari di negeri ini. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: