Mata Hati dan Mata Anggaran

30 September 2010

Pos Metro Opini 30 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemilihan gubernur dan 13 kepala daerah serentak di Sumatera Barat, sudah berakhir  Juli lalu dan sudah dilantik menduduki jabatannya. Tiga bupati:  Agam, Limapuluh Kota dan Padang Pariaman yang berlanjut ke putaran kedua juga telah berakhir 22 September 2010 lalu.

Sebagai pemenang pilkada, sebagaimana lazimnya, kepala daerah yang baru tentu  merayakan kemenangannya dengan sukacita. Namun patut diingat pengalaman pilkada di berbagai daerah di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa sukses memenangkan pilkada tak menjamin seseorang sukses menjalankan pemerintahan, membangun kesejahateraan rakyat dan stabilitas politik di daerahnya. Kenyataan itupun membantah klaim bahwa sukses pilkada suksesnya sebuah daerah. Bahkan pernyataan yang menyebutkan kemenangan dalam pilkada adalah  kemenangan rakyat bisa berbalik menjadi kerugian rakyat.

Salah satu penyebab kerugian rakyat itu adalah  ketidakmampuan/ ketidakjujuran kepala daerah menyeimbangkan mata hati dan mata anggaran. Padahal dalam kenyatannya, sering apa yang dilihat mata hati tak terjangkau mata anggaran. Apa yang bisa dijangkau mata anggaran  sering tak terlihat oleh mata hati. Keduanya nyaris tak selalu berjalan seiring. Bak pribahasa Minang, dapek nan di hati tapi indak dapek bak kato hati.

Kejadiannya bisa bermula saat gubernur/bupati/walikota yang baru terpilih, seperti lazimnya, larut merayakan kemenangan. Mereka berusaha menunjukkan rasa terimakasih kepada massa partai pendukung, tim sukses, relawan atau simpatisannya. Ungkapan terimakasih itu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari mengunjungi simpul pendukung di berbagai daerah atas nama kunjungan kerja, mengadakan syukuran bersama massa partai, menjamu makan simpatisan, relawan sampai berbagi jabatan untuk tim sukses.

Kemudian si kepala daerahpun berbicara di media atau berpidato di depan publik tentang berbagai gagasan, program, keinginan dan kemauan hatinya untuk menunjukkan diri sebagai pelopor kemajuannnya. Masyarakat pun menaruh harapan karena terkesan kehadiran si kepala daerah bisa membuat segalanya bisa dicapai.

Ketika kemudian semua kegiatan, termasuk kebijakan, rencana dan kemauannya dirujuk pada tatalaksana kerja SKPD, anggaran pendapatan dan belanja yang ada, kepala daerah yang suka seperti itu lazimnya akan terpurangah.

Soalnya, kegiatan yang dilakukannya, seperti menjamu massa partai dan simpatisan itu tak diatur dalam anggaran belanja rumah tangga kepala daerah. Begitu pengangkatan tim sukses jadi staf khusus tak dibenarkan  peraturan yang ada. Nasib gagasan, program dan keinginan si kepala daerah juga bisa serupa, terutama apabila tak relevan dengan RPJP/RPJM yang sudah ada, tak didukung anggaran dan apalagi berbenturan dengan ketentuan, prosedur dan tatalaksana kerja SKP dan personil yang ada.

Dalam situasi seperti itu kepala daerah terjebak buah simalakama. Kalau kemauannya dipaksakan, akan terjadi belanja di luar anggaran atau aturan. Ia akan berhadapan dengan DPRD yang berbilang partai, lembaga pengawas seperti BPKP, BPK dan bahkan bisa jadi urusan aparat penyidik. Kalau tak dilsakanakan, kepala daerah akan dicap membohongi publik atau TRG (tinggi ruok pado galeh) yang pada akhirnya akan merontokkan kepercayaan masyarakat.

Akhirnya gubernur/bupati/walikota yang tak mampu menyimbangkan mata hati dan mata anggaran alias tak menyadari potensi dan kondisi sosial ekonomi, sosial budaya dan politik daerahnya, sebagaimana sudah banyak terjadi, akan berhenti di dua titik. Pertama, saat masih menjabat atau di akhir masa jabatannya, berurusan dengan pengadilan. Mungkin atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan atau keuangan.

Kedua, kehilangan kepercayaan publik yang kemudian berbuntut menjauhnya aspirasi, partisipasi dan investasi sosial sehingga nyaris bak kacang diabuih ciek di daerahnya. Penyelenggaran pemerintahan mentok sampai di tingkat staf dan partispasi rakyat dalam pembangunan sulit digerakkan. Akhirnya, musim berlalu kepala daerahpun berganti, rakyat tinggal dengan segala penderitaannya hingga berpuluh tahun kemudian. Karena itu jujurlah membaca mata anggaran dengan mata hati yang jernih.(*)


Mutasi Bukan Solusi

30 September 2010

Refleksi 1 Oktber 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemilihan kepala daerah serentak 13 bupati/walikota dan Gubernur Sumatera Barat 30 Juni 2010, termasuk pemilihan putaran kedua di Kabupaten Agam, Padang Pariaman dan Limapuluh Kota, 22 September lalu, berakhir tanpa kegaduhan.

Satu hal yang menarik dari kepala daerah yang baru adalah dalam hitungan hari setelah dilantik langsung mengadakan mutasi pejabat di bawah sekretariat daerah secara besar-besar. Hampir semua pejabat kepala bagian kepala badan dan dinas diganti. Alasannya, sebagaimana lazimnya, adalah untuk menciptakan suasana kerja baru di bawah kepemimpinan bupati/walikota yang baru sehingga produktivitas dan kinerja pejabat bisa ditingkatkan.

Secara hukum, kebijakan itu boleh jadi bisa diperdebatkan. Tapi yang jadi pertanyaan adakah mutasi dan reposisi para pejabat itu sebuah solusi yang menjamin produktivitas akan lebih meningkat dan pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan?

Mutasi dan repsosisi memang bisa memberi kesegaran sesaat. Namun dari pengalaman sejak zaman Orde Baru hingga Era Reformasi/otonomi daerah sepuluh tahun belakangan menunjukkan mutasi dan reposisi pejabat setiap kali pergantian kepala daerah bukanlah solusi yang baik. Tak menjamin peningkatan kinerja pejabat dan apalagi untuk menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang bersih karena beberapa indikator berikut:

Pertama, mutasi atau repsisi pejabat oleh kepala daerah yang nota bene adalah pejabat politik, lebih atas pertimbangan politik. Misalnya, pejabat lama dianggap sebagai  pendukung pejabat kepala daerah yang lama, lawan politik kepala daerah yang baru.

Kedua, menggunakan pertimbangan politik, selain berbau dendam, juga sering mengabaikan kompetensional, kecakapan dan profesionalitas. Akibatnya, meski bisa lebih manut namun seperti banyak terlihat selama ini, ada pejabat yang pangkat/ jabatannya tinggi tapi kepalanya alias kemampuannya rendah. Bahkan, yang lucu, misalnya, ada pejabat berpendidikan sarajana hukum jadi kepala dinas peternakan atau sebaliknya.

Ketiga, pertimbangan politik juga akan mengundang munculnya musuh baru kepala daerah. Sebab, pejabat yang PNS netral/ bebas parati politik mau tak mau akan terseret ke dalam politik praktis. Mereka yang merasa diabaikan kompetensional dan  profesionalitasnya akan menyuplay informasi kepada aktivis partai di DPRD  yang kemudian akan membuat kepala daerah tak nyaman di kursinya termasuk saat penyusunan dan pengesahan anggaran.

Keempat, pergantian pejabat dalam rentang waktu yang singkat menjadi tak rasional mengingat kepala daerah yang baru tentulah belum mengenal banyak tentang kemampuan dan sikap pejabatnya. Dan, itu akan berdampaknya munculnya stagnasi atau setidaknya masa penyesuaian dengan bidang tugas dan atasan yang baru. Dan, ini selain bertentangan dengan tujuan mutasi sering pula mengundang munculnya kerancuan dan kekeliruan administrasi yang kadang berdampak pada tatalakasana pemerintahan, hukum, anggaran dan citra kepemimpinan kepala daerah.

Kelima, mutasi, rotasi dan reposisi mendadak itu, apalagi lebih atas pertimbangan politik, sering menyeret kepala daerah membangun kelempok politik baru di jajaran pemda setempat. Kelompok itu akan diwarnai kolusi dan nepotisme yang pada akhirnya melempangkan jalan bagi kepala daerah berbuat korupsi. Setidak-tidaknya akan membuat kepala daerah terlena dengan sikap ABS yang akan disadari setelah jadi urusan pihak berwajib, mendapat sorotan DPRD atau dihujat rakyat.

Keenam, mutasi secara cepat juga mengabaikan proses seleksi oleh kepala daerah sendiri. Padahal kaderisasi pejabat daerah, terutama sejak otonomi dan pemilihan langsung kepala daerah yang membuka peluang seluasnya bagi tokoh partai politik jadi kepala daerah, terbilang amburadul. Selain mandeknya kaderisasi, pejabat yang ada pun terbatas jumlahnya. Itu sebabnya, mesti gonta ganti pejabat namun tak beralih lenggang dari ketiak. Semua itu kalau tak bermuara pada kegagalan  akan memperburuk kienerja kepala daerah

Untuk menghindari kemungkinan tersebut kepala daerah yang baru, apalagi baru pertama kali di daerah itu, sebaiknya tak tergesa-gesa memutasi dan mengganti pejabat. Buka sempatan beberapa bulan untuk mengenali prilaku, kebiasan, kemampuan dan keahlian pejabat yang ada. Dari situ akan terlihat apakah kelemahan selama ini akibat kepemimpinan kepala daerah yang lama atau  memang karena ketakberdayaan para pejabat itu sendiri. Hasil pengamatan itu amat  bermanfaat dalam menentukan siapa yang dianggap pantas mengurus apa. Jika pejabat lama lebih baik kenapa harus diganti dengan yang buruk.

Selain itu, jauhkan pertimbangan politik dalam memilih pejabat. Sebab, pejabat adalah PNS dan punya pengalaman di bidang pemerintahan, bahkan dibandingkan dengan kepala daerah, misalnya kepala daerah dari kalangan partai politik. Pilih dan tempatkan pejabat atas pertimbangan profesional dan proporsional. Profesinalitas dan proposrsionalitas pejabat staf akan lebih menyukseskan kepala daerah dalam menyelenggarakan pemeritahan.

Fakta membuktikan, kepala daerah yang menerapkan prinsip profesional dan proporsional, akan mengkahiri masa jabatannya dengan hasil yang memuaskan diri dan   staf yang ditinggalkannya. Jika tidak, setiap kali pergantian kepala daerah yang terjadi justru bakarek balacan. Nan pai anyia dan tingga anyia.(*)


Sumbar Miskin Sumber Daya Alam Kaya Bencana Alam

30 September 2010

Opini Singgalang 30 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Sumbar tak cuma dikenal miskin sumber daya alam tapi kaya bencana alam. Betapa tidak. Provinsi dengan 4,8 juta penduduk ini tak memiliki sumber tambang minyak, emas dan sebagainya. Batubara yang dulu jadi andalan kini malah sudah habis. Sementara bencana alam datang silih berganti. Mulai dari banjir, galodo, tanah longsor maupun hempasan gelombang.

Gempa bumi apalagi. Tak di laut, di gunung dan perut bumi pun ada sumber gempa itu. Lihat saja lima tahun terakhir. Pada 10 April 2005 Padang dan Mentawai dihentak gempa. Setelah Padangpanjang, Tanah dan dan Kabupaten Solok diguncang gempa Maret 2007, pada 12 dan 13 September 2007 kota Padang dan Padang Pariaman kembali diguncang gempa. Yang terakhir dan terdahsyat adalah gempa pukul 17:16:10 WIB Rabu 30 September 2009 yang hari ini genap setahun berlalu.

Gempa berkekuatan 7,9 pada Skala Rechter itu melanda Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, sebagian Kabupaten Agam, Bukittingi, Pasaman Barat dan sebagian Pesisir Selatan. Akibatnya 1.117 orang tewas, luka berat 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang. Sebanyak 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, & 78.604 rumah rusak ringan.

Sejak hari pertama setelah gempa itu berbagai bantuan mengalir. Baik yang diterima Satkorlak Pananggulangan Bencana sebulan masa tanggap darurat maupun langsung  dari dan untuk lembaga, organisasi  dan perorangan. Pemerintah sendiri menganggarkan dana sekitar Rp 1,7 trilyun yang secara bertahap disalurkan untuk perbaikan perumahan penduduk, infrastruktur yang mendesak, sekolah dan rumah ibadah. Disusul dana perbaikan atau pembangunan kembali kantor-kantor pemerintahan serta sarana dan parasana umum. Setidaknya, untuk memulihkan keadaan seperti sediakala, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh memakan waktu dua hingga tiga tahun.

Tapi pemulihan itu bisa lebih lama mungkin sampai belasan tahun ke depan mengingat ada kerusakan yang lebih parah yang tak cukup dipulihkan dengan semen dan beton bahkan besi baja sekalipun. Yaitu sikap mental korupsi. Bayangkan, meski semua warga mengakui gempa 30 September itu peristiwa paling dahsyat yang pernah dialami sepanjang hidup, namun mereka yang bersikap dan bermental korup tak juga goyah.

Tak aneh kalau ada diantara ketua kelompok masyarakat yang rumahnya sendiri dan rumah tetangga di lingkungannya termasuk saudara kandungnya mengalami keruskan hingga terpaksa tidur ditenda-tenda darurat,  mereka masih sampai hati memotong dan menilap bantuan buat mereka. Oknum pegawai dan pejabat, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi yang menangani bantuan itupun ada yang berprilaku serupa.

Nasib dana bantuan gempa tahun 2007  bahkan lebih parah. Sampai hari ini, masih ada kabupaten yang belum menyalurkan dana bantuan gempa 2007 itu lebih separuh dari sekitar Rp 170 milyar yang telah dikucurkan pemerintah ke daerah itu.

Padahal dari awal selalu diingatkan dan diatur secara administrasi dan operasional agar tak ada yang menangguk di air keruh. Untuk dana bantuan gempa 2009 misalnya, Koordintor Rehab Rekon Pasca Gampa Provinsi Sumbar, yang juga Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman, Dodi Ruswandi, sudah bertegas-tegas meminta masyarakat melaporkan setiap pemotongan bantuan gempa itu. “Pemerintah telah menganggarkan uang operasional untuk Tim Pendamping Masyarakat. Itu dimaksudkan agar mereka tak mengganggu dana bantuan warga,” kata Dodi.

Tiga Gubernur Sumbar selama setahun gempa, Gamawan Fauzi, Marlis Rahman dan Irwan Prayitno juga mengeluarkan seruan serupa, toh, pemotong dan penilap dana bantuan gempa itu tak juga tergugah. Bahkan ancaman bahwa para pelaku pemotongan dana bantuan gempa itu akan diusut pihak berwajib yang disampaikan Gubernur Irwan Prayitno Jumat 24 September lalu tak digubris. Malah ada oknum ketua kelompok masyarakat yang berani bicara di media mengemukakan dalil dan kilahnya untuk membenarkan pemotongan bantuan tersebut.

Maka, melihat kenyataan itu tampaknya sudah saatnya Pemda Sumbar dan daerah korban gempa membentuk lembaga Rehababilitasi dan Rekonstruksi Sikap Mental Korup. Lembaga itu terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, Badan Pengawasan Daerah serta  Pengadilan Cepat. Melalui lemabaga ini Gubernur Irwan Prayitno bisa membuktikan ancamannya.

Sebaliknya, adanya lembaga tersebut diharapkan, pertama, bisa meredam  rakyat  korban permain oknum-oknum di lapangan tak main hakim sendiri. Kedua, agar semua orang tahu mana yang halal dan haram dan mana yang hak orang dan bukan haknya. Cara itu diharapkan pula bisa membuat para pelaku merasakan betapa dahsyatnya gempa sehingga  sikap mentalnya bisa terehabilitasi dan terekonstruksi kembali. Kita semua tentu berharap Sumbar yang miskin sumber daya alam menjadi tak kaya karena bencana alam. (*)


Muhammadiyah Perlu Organisator Berani

22 September 2010

Refleksi Haluan 23 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat akan menyelenggarakan Musyawarah Wilayah 24 September 2010 ini. Antara lain menyusun program kerja, menjawab persoalan yang dihadapi dan memilih pengurus baru priode mendatang. Sejauh ini, seperti diberitakan media, sudah muncul 56 nama kandidat calon ketua Pengurus Wilayah satu jumlah yang cukup besar.

Tapi adakah satu diantaranya yang memenuhi harapan Muhammadiyah ke depan?. Bisa jadi ada dan atau tidak ada. Dikatakan ada karena tak mungkinlah dari 56 nama itu tak ada layak memimpin wilayah Muhammadiyah. Boleh jadi selama ini orangnya tak pernah mencuat atau tampil di depan publik. Tapi bisa juga tak ada karena memang selama ini belum ada yang kelihatan.

Bagiamanapun peserta musyawarah perlu mempertimbangkan mana pemimpin yang dibutuhkannya, apakah pemimpin profesional, kompetensional atau pemimpin situasional. Sebab, melihat perkembangan sosial politik, budaya dan ekonomi sekarang yang diperlukan bukan hanya seorang pimpinan tapi seorang pemimpin.

Diantaranya, mungkin karena pengalaman dan pendidikannya dianggap profesional memimpin organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Atau mungkin karena pengalaman, keterampilan dan keilmuannya, latar belakang pendidikan, dan kepemimpinannya  yang telah teruji ke dalam dan keluar Muhammadiyah dianggap lebih berkompeten memimpin Muhammadiyah. Tapi juga perlu dicermati mereka yang karena situasi yang berkembang hari-hari ini dianggap relevan memimpin Muhamadiyah.

Kajian itu diperlukan mengingat realita umum berbicara, dilihat dari jumlah papan nama lembaga pendidikan, rumah sakit dan masjid, masyarakat berpersepsi bahwa Muhammadiayah Sumatera Barat begitu besar. Tapi kalau dilihat secara organisatoris di mana satu lembaga dan lembaga lainnya hanya dipertautkan nama Muhammadiyah bukan oleh organiasinya tampkanya  Muhammadiyah hanya besar di nama dan kecil secara potensi kelembagaan.

Padahal kalau seluruh lembaga dan badan usaha bernama Muhamadiyah itu dikelola secara cooporat dan manejemen yang baik tentulah potensi sosial politik, budaya dan ekonomi  kebesaran Muhammadiyah menjadi tak tanggung-tanggung. Sayang, jangankan kelembagaan Muhammdiyah, identitas kemuhammdiyahan anggotanya pun mulai sama-samar. Jika di awal-awal kelahirannya anggota Muhammadiyah ditandai misalnya, sikapnya yang tegas cerdas, kritis, istiqamah dan berani, berpenampilan rapi, klimis dan berpeci kini sulit dibedakan diantara masyarakat umumnya.

Sementara anggota oragnisasi yang lain menunjukkan diri  misalnya,  dengan jenggot, celana yang sedikit menggantung, sorban, atau memiliki jumlah anak yang lebih besar, jidat yang menghitam dan sebagainya. Entah karena itu anggota dan kader Muhammadiyah seperti mudah sekali terseret-seret ke dalam berbagai partai dan organisasi lain sehingga Muhammadiyah diposisikan sebagai sebuah rumah makan yang cuma punya dapur tanpa telase. Etalase dan meja hidangannya dikuasai organisasi lain. Buktinya kader Muhamadiyah lebih suka jadi anggota legislatif dari partai-partai yang secara prsikologis dan politis tak menolong Muhammadiyah.

Melihat perkembangan 25 tahun terakhir, Musyawarah Piminan Muhammadiyah kali ini sepantunya bersungguh-sungguh memilih dan menentukan calon pemimpinnya. Sebab, selama rentang waktu tersebut pimpinan Muhamamdiyah Sumatera Barat nyaris jatuh ke tangan tokoh retorik atau mubalig yang hanya mampu berbicara di depan publik tapi tak mampu menguasai Muhammadiyah. Aatau akademis yang tenggalam di kampus dan atau ulama/ mubaligh yang lebih suka mencari populeritas pribadi ketimbang membesarkanMuhammadiyah. Dengan cara itu mereka mudah melompat ke jabatan politik atau ekonomi untuk keuntungan pribadi bukan  Muhammadiyah.

Belajar dari kenyataan tersebut, secara sederhana ada enam indikasi yang perlu dipertimbangkan dalam mmsuyawarh tersebut.  Yaitu tokoh yang punya kepribadian dan keluarga yang baik di mata masyarakat, punya kepedulian/ sensitifitas yang tinggi,  kejujuran, kecerdasan intlektual, dan keberanian yang teruji.

Selama ini banyak diantaranya yang memiliki kepribadian dan keluarga yang baik tapi rendah kepedulian terhadap perkembangan. Ada yang punya kecerdasan dan kejujuran tapi tidak punya keberanian. Akibatnya nyaris tak ada respon dan sumbangan pemikiran apalagi kritik darinya, kecuali memuji ke sana ke mari untuk kepentingan sesaat. Mereka seakan lupa bahwa sikap, pendapat, kritik dan respon selaku pemimpin Muhammadiyah menjadi tolok ukur, pertimbangan dan pedoman dalam masyarakat. (*)


Antara Pendidikan dan Kemiskinan

22 September 2010

Pos Metro Opini Rabu 22 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Drs. H. Dian Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) seperti dikutip Harian Pos Metro Senin 20/09/10 mengungkapkan di daerahnya kini terdapat sekitar 25 keluarga miskin. Jika tiap keluarga terdiri dari 4 jiwa berarti terdapat 100 ribu jiwa warga miskin. Dan, angka ini setara dengan 25 % penduduk Pessel. Tapi itu baru perkiraan, realitanya penduduk miskin di daerah ini masih sekitar 30%.

Menurut Dian, tingginya angka kemiskinan itu dilatarbelakangi rendahnya pendidikan masyarakat. Karena itu selaku pejabat yang bertanggungjawab di bidang pendidikan Dian Wijaya melakukan serangkain upaya agar jumlah anak yang menikmati pendidikan bisa maksimal, terutama dalam usia wajib belajar (wajar) 12 tahun.

Seandainya rumusan dan analisa Dian Wijaya benar,  maka seharusnyalah Pemda Kabupaten Pessel bersama DPRD setempat mengalokasikan angaran lebih besar untuk menyubsidi anak-anak dari keluarga miskin sehingga mereka bisa menikmati pendidikan wajar 12 tahun itu.  Misalnya, mengalihkan sebagian anggaran “kekayaan” untuk pengentasan kemiskinan.

Tapi persoalan kemiskinan tak sertamerta akibat rendahnya pendidikan. Sekedar contoh bisa dlihat di lokasi transmigrasi Lunang dan Silaut. Jumlah keluarga yang tak berpendidikan mungkin lebih besar ketimbang keluarga miskin.

Orang tua kita dulu juga tak bersekolah, tapi secara ekonomi mereka mampu mengasuh anaknya ke jenjang pendidikan, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Ironinya setelah menamkatkan pendidikan anak-anak mereka malah menganggur. Buktinya, ribuan pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja berpendidikan sarjana (S1). Bukankah mereka tergolong ke dalam penduduk miskin karena tak hanya rendah penghasilan, tapi tak berpenghasilan sama sekali.

Mereka itu justru lebih dicemaskan. Maklum, mereka sudah terbiasa dengan pakaian, makanan dan fasilitas berkecukupan, bahkan terbiasa bersepeda motor, ber-HP, dan parlente, tapi tak punya penghasilan. Mereka menjadi tajak berhulu gading yang mau bekerja setara pendidikannya. Mereka tak mau jadi buruh, berkuli, bertani, beternak, berjualan kecil-kecil atau membuka usaha di kampung layaknya orang tak berpendidikan.

Diakui, pendidikan memang membuat masyarakat lebih cerdas dan lebih maju. Tapi pendidikan saja tak menjamin orang bisa keluar dari kemiskinan. Jika mau belajar dari orang tua kita sendiri atau dari penduduk yang lain, akan terlihat bahwa pengentasan kemiskinan lebih pada pembentukan prilaku, sikap/ motivasi hidup dan pola hidup.

Kalau saja Bupati Nasrul Abit, di priode kedua ini, memfokuskan programnya pada pengentasan kemiskinan maka, seluruh SKPD di Pessel, seperti pernah saya sampaikan dalam Musrenbang Pessel  31 Maret 2008 silam,  harus mengubah sikap dan orentasi pengabdian ke arah itu.

Semua SKPD harus berfikir, berencana dan berprogram mengentaskan kemiskinan itu. Dinas Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Dinas PU dan Pengairan, Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan, termasuk Dinas Pendidikan, yang punya objek program/ kegiatan di pedesaan harus menubuhkan kesadaran masyarakat berkalkulasi bahwa setiap yang ditanam, dipelihara dan usahakan secara baik, jujur dan benar, akan memberi mafaat ekonomi.

SKPD yang ada jangan lagi cuma jadi penganjur, lalu kemudian, mengklaim kemajuan berdasarkan indikator ubinan. Bimbing secara ihklas bagaimana penduduk bertani, beternak, berkebun dan berkesehatan secara benar. Ambil sebuah contoh. Di Pessel kini terdapat 89 ribu ekor sapi. Kemudian ada sekitar 9.468 hektar kebun jagung, produksi rata-rata 6,5 ton/hektar. Masih ada lahan potensial yang belum tergarap seluas 5.700 hektar.

Seandainya Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan setempat punya kemauan yang sungguh-sungguh mendidik peternak, maka pohon jagung dari sekitar 10 ribu hektar itu tentulah bisa diolah jadi pakan ternak. Nyatanya, selama ini pohon jagung dibakar begitu saja dan sapi dibiarkan berkeliaran di jalan, di perkampungan dan di pasar-pasar memakan sampah dan plastik.

Padahal kalau pohon jagung diolah jadi pakan ternak tentu pendapatan peternak akan meningkat, petani jagung bisa mendapat nilai tambah, dan masyarakat pun akan memperoleh pekerjaan dari mengumpul dan mengangkut batang jagung itu. Dengan cara itu pengentasan kemiskinan bisa ikut tertolong.

Agaknya, Kepala Dinas Pendidikan Pessel itu perlu berbagi pengalaman dengan kepala SKPD yang lain sehingga persoalan kemiskinan tak dipundaki sendiri. (*)


Korban Gempa Ditimpa Biaya

22 September 2010

Komentar Singgalang 22 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Keinginan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk berlekas-lekas menyalurkan dana bantuan bagi korban gempa, seperti sudah diduga, akan menghadapi kendala. Kendala itu, seperti diberitakan hampir semua harian terbitan Padang kemarin (20/9/10) antara lain akurasi atau validasi data kerusakan rumah dan pemotongan bantuan sehingga tak utuh lagi sampai di tangan para korban.

Soal akurasi dan validasi data kondisi rumah, misalnya, masih banyak warga yang pada kenyataannya mengalami rusak berat (tiang, balok slof, dinding rumah dan kuda-kuda atap rubuh sekitar 70% – tak layak huni), seperti yang terjadi Komplek Perumahan Nuansa Indah III Air Pacah, Padang, ada yang didaftarkan sebagai rumah rusak sedang. Sebaliknya rumah yang rusak sedang dinyataan rusak berat bahkan yang rusak ringan dicatat sebagai rusak sedang. Dan itu mencuat di hampir seluruh daerah korban gempa di Sumbar.

Kemudian yang paling ramai jadi pembicaraan warga sebagaimana dikutip beberapa harian itu adalah pemotongan dana bantuan baik oleh oknum fasilitator maupun oknum-oknum ketua kelompok masyarakat pemegang rekening bantuan. Pemotongan pada tahap pertama sekitar Rp 250.000/ rumah dan tahap kedua sekitar Rp 500.000/ rumah. Setiap kelompok masyarakat lazimnya terdiri dari 22 keluarga. Tiap kelurahan bersiksar sepuluh kelompok.  Maka, setidaknya tiap kelurahan bisa dipungut sekitar Rp 165 juta.

Alasan pemotongan beragam. Antara lain diberitakan untuk biaya izin membangun bangunan (IMB), beli materai, tranfortasi dan uang administrasi penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) perbaikan rumah yang rusak. Maklum, akibat minimnya sosialisasi banyak warga yang tak tahu  aturan pembayaran bantuan tersebut. Dan itu dianggap oleh oknum-oknum pengutip bantuan sebagai persetujuan warga. Hebatnya, dalam prakteknya, surat menyurat, beli materai  termasuk fotocopy dibayar sendiri oleh warga korban.

Padahal menurut Dedi Hanidal, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, misalnya, dana bantuan korban gempa tak boleh diusik. Warga korban gempat tak boleh dibebani biaya apapun. Anggaran untuk fasilitator dan ketua-ketua kelompok masyarakat sudah disediakan melalui anggaran daerah. Warga yang tak mampu membuat RAB juga tak dapat dipunguti biaya sebab kehadiran fasilitator justru untuk membantu warga

Karena itu bisa dimengerti jika Zulharman Ketua DPRD Padang mendesak agar BPBD mengusut berbagai bentuk pungutan biaya terhadap korban gempa tersebut. Menurut Zulharman,  sebesar apapun dan dengan alasan apapun pungutan itu adalah liar.

Himbauan Zulharman patut ditindaklanjuti baik oleh BPBD maupun oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Soalnya, tindakan itu sebuah ironi yang menyakitkan. Bahkan hal itu seakan mengukuhkan pameo bahwa masyarakat Sumbar sulit membagi. Bayangkan, di saat pemerintah daerah menghimbau pemerintah dan masyarakat daerah lain termasuk bangsa dan negara lain menaruh perhatian terhadap korban gempa 30 September 2009 itu, dana yang seharusnya diterima para korban malah disunat di lingkungan sendiri. Warga yang seharusnya dibantu malah ditimpai biaya pula

Maka, untuk mengatasi persoalan tersebut Pemda Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota melalui BPBD sebaiknya segera mengirim surat edaran ke tiap kelurahan/desa/nagari atau buat pengumuman resmi di seluruh media cetak dan eletronik. Pengumuman dan surat itu wajib dibacakan/ ditempelkan  di tiap masjid, bahwa tak ada pungutan satu sen pun dalam proses pencairan bantuan korban gempa itu. Bagi yang sudah terlanjur melakukan pemungutan dihimbau segera mengembalikan uangnya kepada warga yang bersangkutan secara terbuka dan transparan. Jika tidak, oknum-oknum pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Isu sekitar pemotongan dana bantuan gempa itu tampaknya sudah begitu meluas. Jika Pemda provinsi, kabupaten/kota, BPBD dan aparat penegak hukum lalai memberikan respon dapat dipastikan kasus ini bisa menggelinding menjadi persoalan politik dan berujung aksi unjuk rasa dan bahkan tindakan anarkis dalam masyarakat. Kalau hal itu sempat terjadi, mau tak mau akan tercatat sebagai kinerja buruk jajaran Pemda di Sumbar. (*)


Polisi Pagi

19 September 2010

Refleksi Haluan 20 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Ada pemandangan menarik tiap hari kerja dari pukul 06.30 hingga 07.30 pagi di jalanan kota-kota di jajaran Polda Sumatera Barat sejak lebih 20 tahun lalu. Di Kota Padang misalnya, hampir semua personil polisi lalulintas (polantas), dari yang berpangkat terendah hingga yang tertinggi berdiri di sepanjang jalan kota. Bahkan kadang melibatkan personil polisi dari kesetuan pengendalian masyarakat (Dalmas).

Mereka bertugas mengatur lalulintas dan membantu pejalan kaki menyeberang jalan dan sebagainya. Para pengguna jalan yang dianggap melanggar lalulintas bukan ditangkapi melainkan ditegur dan dinasehati. Tujuan mereka hanya satu bagaimana lalulintas jadi lancar sehingga semua orang bisa sampai ke tujuan dengan cepat dan selamat. Pemandangan itu mengesankan betapa polisi terasa benar-benar mengayomi masyarakat.

Kegiatan itu mungkin tak ada duanya di Indonesia. Karena itu agaknya, teman saya, seorang jurnalis dari Kota Medan, saat berkunjung ke Padang lima tahun lalu, sempat terheran-heran. “Ini luar biasa. Para perwira polisi pun turun ke jalan mengatur lalulintas. Saya belum pernah melihat hal ini di Medan dan kota-kota lainnya,” katanya.

Sebagai warga kota Padang sayapun  merasa tersanjung. Sebab,  kiprah polisi pagi seperti  itu sangat mencitrakan bahwa polisi itu memang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Maka, siapapun agaknya merasa bangga punya polisi yang berkiprah sesuai semboyannya “ melayani dan melindungi masyarakat”.

Seandainya semua polisi di semua bidang tugasnya bersikap seperti itu tentulah polisi akan mendapat tempat terhormat, dihargai dan disegani di mana-mana bahkan hingga mereka pensiun. Sebab, cara itu sangat kontras dengan pemandangan misalnya, polisi yang suka menggunakan gardu polantas sebagai pos menyetop pengendara sepeda motor atau pengemudi mobil sehingga tugas mereka terkesan lebih sebagai penangkap pengguna jalan raya ketimbang pengatur lalulintas. Bahkan ada yang memanfaatkan kerusakan lampu pengatur lalulintas sebagai jerat menangkapi dan memungli pengendara.

Pemandangan pagi itu juga sangat kontras dengan polisi bermobil patroli lalu lintas yang suka mengadakan razia di tikungan, di perbatasan daerah, di depan Polsek atau menunggu truk lewat di tengah malam di berbagai kota. Juga sangat kontras dengan sikap polisi yang di Polsek- Polsek di ujung-ujung daerah yang sering “maju tak gentar tergantung berapa dibayar”. Akibatnya banyak pengaduan masyarakat yang tak ditindaklnajuti. Bahkan warga yang meminta perlindungan sering berbalik jadi korban. Akibatnya, sebagaimana sudah sering terjadi, banyak kantor Polsek yang didemo bahkan dibakar massa.

Meski demikian kifrah polisi pagi tampaknya perlu dievaluasi. Soalnya, ada kecenderungan keramahan pelayanan di jalan itu menjadi kebaikan yang buruk. Betapa tidak. Lihat saja setiap pagi, polisi berusaha membantu menyeberangkan pejalan kaki di semberang tempat. Kemudian melewatkan kendaraan di persimpangan meski lampu pengatur lalulintas masih menyala merah.

Cara-cara itu, meski dimaksudkan untuk menolong penyeberang dan memperlancar arus lalulintas namun kebiasan itu sama artinya, pertama, mendidik masyarakat menyeberang di sembarang tempat. Dan itu  bertentangan dengan aturan yang berlaku bahwa menyerang haruslah di zebracros.

Kedua, melewatkan kendaran di persimpangan saat lampu jalan masih merah sama artinya dengan mendidik masyarakat melanggar larangan melintas di saat lampu merah. Ketiga, cara itu  sama artinya dengan mendidik dan mengajari masyarakat bahwa hukum atau aturan identik dengan polisi atau penegak hukum. Apabila polisi membolehkan berarti hukum juga boleh dilanggar. Dengan kata lain, penegakkan hukum dan aturan itu tergantung polisi dan penegak hukum.

Karena itu mungkin warga kini semakin biasa menyeberang di sembarang tempat meski zebracros terus dibuat di tempat-tempat yang telah ditentukan. Warga juga kian berani menerobos lampu merah, misalnya, ketika persimpangan dianggap sepi sehingga menimbulkan kecelakaan yang membawa maut.  Masyarakat pun kian biasa mematuhi ketentuan hukum di saat di depan aparat. Ketika polisi aparat lengah atau sedang tak ada hukumpun dilanggar. Dan, ini menjadi biang penyebab kecelakaan lalulintas, kecelakaan sosial dan kecelakaan  pemerintahan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kita memang patut memuji dan menghargai kebiasaan baik yang telah dipertahankan polisi selama ini , khususnya polantas di jajaran Polda Sumatera Barat itu. Namun di masa yang akan datang tentu diharapkan agar setiap kebaikan yang diberikan polisi  lebih mendidik masyarakat mematuhi aturan hukum, termasuk berlalu lintas yang benar. Jika tidak, tentu kebaikan itu akan terus berdampak buruk dalam masyarakat. (*)