Raja Minangkabau

Komentar Singgalang Senin 20 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Sumatera Barat dengan latar belakang adat budaya dan sejarah Minangkabau agaknya akan selalu menarik dijadikan objek penelitian bidang ilmu pemerintahan. Soalnya dengan latar belakang adat budaya dan sejarah itu penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini memiliki kekhususan yang membuatnya berbeda dengan penyelenggaran pemerintahan di daerah lain.

Raja di Minang, misalnya,  berbeda dengan raja di Pulau Jawa yang menjadi penguasa tunggal. Raja di Minang, justru tak pernah sendiri apalagi jadi penguasa tunggal yang menguasai tanah layaknya kebanyakan raja-raja di Pulau Jawa atau daerah lain.

Raja-raja di Kerajaan Pagaruyung misalnya. Berabad-abad kerajaan ini dipimpin  tiga raja yang disebut Raja Tiga Selo atau Tiga jabatan/kedudukan. Pertama, Raja Alam, atau kepala pemerintahan umum yang berkedudukan di Pagaruyung. Kedua, Raja Adat yang bertugas mengepalai urusan adat berkedudukan di Buo. Ketiga, Raja Ibadat pemimpin urusan agama berkedudukan di Sumpur Kudus. Ketiganya berjalan secara sinerji sesuai bidang tugas masing-masing.

Meski pernah raja ibadat atau raja adat sempat kosong karena belum punya pengganti sehingga ketiganya dirangkap oleh Raja Alam, misalnya di zaman Puti Reno Sumpu, namun ketiga jabatan itu tak pernah hilang atau “dipalun” sendiri oleh Raja Alam.

Kenapa Pagaruyung harus dipimpin Tigo Selo, padahal Raja Alam bisa menguasai seluruh alam Minangkabau? Sejauh ini belum ada penelitian khusus tentang itu. Namun yang pasti ketiga unsur, pemerintahan umum, adat dan agama, memiliki kekuatan tersendiri dalam masyarakat sehingga menuntut karakteristik pemimimpin yang khusus pula. Ketiga unsur tak mungkin dikendalikan oleh satu tangan kekuasaan namun bisa menjadi satu kesatuan kekuatan pembangunan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

Menyadari hal itu, pasca PRRI dan peristiwa G.30 S/PKI,  saat mempersiapkan Harun Zain jadi gubernur di masa pejabat Gubernur Saputro Brotodirejo (1965-1967), pada 18 Maret 1966 didirikanlah LKAAM. Hampir bersamaan dengan itu didirikan pula MUI sebagai kelanjutan dari Majelis Tinggi Islam (MTI). Ketika kemudian jadi Gubernur Sumatera Barat(1967-1977),  Harun Zain langsung berdampingan dengan pemimpin dari unsur adat dan agama itu.

Meski di  masa Orde Baru gubernur adalah penguasa tunggal di daerah namun Harun Zain tak pernah mengabaikan apalagi menyepelekan “duo selo” tersebut. Di mana-mana dan kapan saja Harun Zain sebagai kepala pemerintahan selalu mengajak duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan prinsip tali tigo sapilin dan tungku tigo sajarangan bersama pemimpin adat dan agama.

Terbukti hal itu menjadi faktor penentu sukses Gubernur Harun Zain, penggantinya Gubernur Azwar Anas (1977-1987) pun terus menjaga hubungan dan kekompakan ketiga unsur tersebut.  Untuk lebih dekat Azwar malah berusaha tampil sebagai mubalig dan bergelar datuk. Dan, itu mengantarkan Awar sukses dengan legasi Manunggal Sakato, pengembangan dari ABRI masuk desa yang kemudian menjadi percontohan nasional.

Pengganti Azwar, Gubernur Hasan Basri Durin (1987-1997) bersikap serupa. Jika Azwar memilih pendekatan agama Hasan yang memang datuk justru menjabat Ketua LKAAM Sumatera Barat. Dan itupun menjadi kunci sukses Gubernur Hasan.

Sebetulnya, dilihat dari kekuatan politik, Harun Zain didukung penuh pemerintah pusat,  Azwar Anas dan Hasan Basri Durin didukung mutlak oleh Golkar, dan dengan status penguasa tunggal di daerah, ketiganya bisa lebih leluasa berkuasa. Toh ketiganya trak pernah berjalan sendiri dan tak pernah diidentikkan dengan Gubernur Golkar. Bahkan sikap, tindakan dan kebijakan maupun pergaulan mereka tak pernah menyeretnya untuk disebut sebagai gubernur satu kelompok masyarakat.

Gubernur Gamawan (2005-2009)  yang naik di Era Reformasi, di mana gubernur nyaris cuma jadi koordinator kepala daerah yang berotonomi, hanya didukung dua partai gurem. Ia pun tak pernah memberi peluang untuk diidentikan dengan kedua partai itu. Gamawan malah berusaha berada pada  semua kekuatan/lapisan masyarakat dan  memberi porsi kepada kepemimpinan adat dan agama dalam musyawarah penentuan kebijakan daerah ini. Akibatnya Gamawan diterima dan didukung semua pihak termasuk semua partai hingga akhirnya diakui sebagai pemimpin Sumatera Barat.

Fakta sejarah dan budaya berpemerintahan di atas sepatutnya bisa jadi pelajaran berharga bagi bupati/walikota/ gubernur hasil pilkada 30 Juni 2010 lalu. Meski diantaranya mendapat dukungan partai besar atau meraih kemenangan mutlak, namun begitu dilantik jadi kepala daerah/ gubernur, mereka seharusnya memposisikan diri sebagai pemimpin daerah untuk semua lapisan dan unsur masyarakat.

Selama belum mampu melepaskan diri dari atribut dan aktivitas partai, apalagi sampai melibatkan tim sukses dan memberi tempat istimewa bagi orang partai dalam jabatannya, tentu mereka tetap akan diposisikan berseberangan dengan kelompok dan partai lain layaknya sebelum pilkada. Dan, itu tak hanya akan menutup partisipasi dan aspirasi tapi juga membahayakan pemerintahannya. Sebab, cara itu akan menjerat kepala daerah/gubernur ke dalam praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan itu musuh  reformasi,  musuh bangsa dan negara. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: