Antara Pendidikan dan Kemiskinan

Pos Metro Opini Rabu 22 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Drs. H. Dian Wijaya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) seperti dikutip Harian Pos Metro Senin 20/09/10 mengungkapkan di daerahnya kini terdapat sekitar 25 keluarga miskin. Jika tiap keluarga terdiri dari 4 jiwa berarti terdapat 100 ribu jiwa warga miskin. Dan, angka ini setara dengan 25 % penduduk Pessel. Tapi itu baru perkiraan, realitanya penduduk miskin di daerah ini masih sekitar 30%.

Menurut Dian, tingginya angka kemiskinan itu dilatarbelakangi rendahnya pendidikan masyarakat. Karena itu selaku pejabat yang bertanggungjawab di bidang pendidikan Dian Wijaya melakukan serangkain upaya agar jumlah anak yang menikmati pendidikan bisa maksimal, terutama dalam usia wajib belajar (wajar) 12 tahun.

Seandainya rumusan dan analisa Dian Wijaya benar,  maka seharusnyalah Pemda Kabupaten Pessel bersama DPRD setempat mengalokasikan angaran lebih besar untuk menyubsidi anak-anak dari keluarga miskin sehingga mereka bisa menikmati pendidikan wajar 12 tahun itu.  Misalnya, mengalihkan sebagian anggaran “kekayaan” untuk pengentasan kemiskinan.

Tapi persoalan kemiskinan tak sertamerta akibat rendahnya pendidikan. Sekedar contoh bisa dlihat di lokasi transmigrasi Lunang dan Silaut. Jumlah keluarga yang tak berpendidikan mungkin lebih besar ketimbang keluarga miskin.

Orang tua kita dulu juga tak bersekolah, tapi secara ekonomi mereka mampu mengasuh anaknya ke jenjang pendidikan, bahkan hingga ke perguruan tinggi. Ironinya setelah menamkatkan pendidikan anak-anak mereka malah menganggur. Buktinya, ribuan pencari kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja berpendidikan sarjana (S1). Bukankah mereka tergolong ke dalam penduduk miskin karena tak hanya rendah penghasilan, tapi tak berpenghasilan sama sekali.

Mereka itu justru lebih dicemaskan. Maklum, mereka sudah terbiasa dengan pakaian, makanan dan fasilitas berkecukupan, bahkan terbiasa bersepeda motor, ber-HP, dan parlente, tapi tak punya penghasilan. Mereka menjadi tajak berhulu gading yang mau bekerja setara pendidikannya. Mereka tak mau jadi buruh, berkuli, bertani, beternak, berjualan kecil-kecil atau membuka usaha di kampung layaknya orang tak berpendidikan.

Diakui, pendidikan memang membuat masyarakat lebih cerdas dan lebih maju. Tapi pendidikan saja tak menjamin orang bisa keluar dari kemiskinan. Jika mau belajar dari orang tua kita sendiri atau dari penduduk yang lain, akan terlihat bahwa pengentasan kemiskinan lebih pada pembentukan prilaku, sikap/ motivasi hidup dan pola hidup.

Kalau saja Bupati Nasrul Abit, di priode kedua ini, memfokuskan programnya pada pengentasan kemiskinan maka, seluruh SKPD di Pessel, seperti pernah saya sampaikan dalam Musrenbang Pessel  31 Maret 2008 silam,  harus mengubah sikap dan orentasi pengabdian ke arah itu.

Semua SKPD harus berfikir, berencana dan berprogram mengentaskan kemiskinan itu. Dinas Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Dinas PU dan Pengairan, Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan, termasuk Dinas Pendidikan, yang punya objek program/ kegiatan di pedesaan harus menubuhkan kesadaran masyarakat berkalkulasi bahwa setiap yang ditanam, dipelihara dan usahakan secara baik, jujur dan benar, akan memberi mafaat ekonomi.

SKPD yang ada jangan lagi cuma jadi penganjur, lalu kemudian, mengklaim kemajuan berdasarkan indikator ubinan. Bimbing secara ihklas bagaimana penduduk bertani, beternak, berkebun dan berkesehatan secara benar. Ambil sebuah contoh. Di Pessel kini terdapat 89 ribu ekor sapi. Kemudian ada sekitar 9.468 hektar kebun jagung, produksi rata-rata 6,5 ton/hektar. Masih ada lahan potensial yang belum tergarap seluas 5.700 hektar.

Seandainya Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan setempat punya kemauan yang sungguh-sungguh mendidik peternak, maka pohon jagung dari sekitar 10 ribu hektar itu tentulah bisa diolah jadi pakan ternak. Nyatanya, selama ini pohon jagung dibakar begitu saja dan sapi dibiarkan berkeliaran di jalan, di perkampungan dan di pasar-pasar memakan sampah dan plastik.

Padahal kalau pohon jagung diolah jadi pakan ternak tentu pendapatan peternak akan meningkat, petani jagung bisa mendapat nilai tambah, dan masyarakat pun akan memperoleh pekerjaan dari mengumpul dan mengangkut batang jagung itu. Dengan cara itu pengentasan kemiskinan bisa ikut tertolong.

Agaknya, Kepala Dinas Pendidikan Pessel itu perlu berbagi pengalaman dengan kepala SKPD yang lain sehingga persoalan kemiskinan tak dipundaki sendiri. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: