Korban Gempa Ditimpa Biaya

Komentar Singgalang 22 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Keinginan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk berlekas-lekas menyalurkan dana bantuan bagi korban gempa, seperti sudah diduga, akan menghadapi kendala. Kendala itu, seperti diberitakan hampir semua harian terbitan Padang kemarin (20/9/10) antara lain akurasi atau validasi data kerusakan rumah dan pemotongan bantuan sehingga tak utuh lagi sampai di tangan para korban.

Soal akurasi dan validasi data kondisi rumah, misalnya, masih banyak warga yang pada kenyataannya mengalami rusak berat (tiang, balok slof, dinding rumah dan kuda-kuda atap rubuh sekitar 70% – tak layak huni), seperti yang terjadi Komplek Perumahan Nuansa Indah III Air Pacah, Padang, ada yang didaftarkan sebagai rumah rusak sedang. Sebaliknya rumah yang rusak sedang dinyataan rusak berat bahkan yang rusak ringan dicatat sebagai rusak sedang. Dan itu mencuat di hampir seluruh daerah korban gempa di Sumbar.

Kemudian yang paling ramai jadi pembicaraan warga sebagaimana dikutip beberapa harian itu adalah pemotongan dana bantuan baik oleh oknum fasilitator maupun oknum-oknum ketua kelompok masyarakat pemegang rekening bantuan. Pemotongan pada tahap pertama sekitar Rp 250.000/ rumah dan tahap kedua sekitar Rp 500.000/ rumah. Setiap kelompok masyarakat lazimnya terdiri dari 22 keluarga. Tiap kelurahan bersiksar sepuluh kelompok.  Maka, setidaknya tiap kelurahan bisa dipungut sekitar Rp 165 juta.

Alasan pemotongan beragam. Antara lain diberitakan untuk biaya izin membangun bangunan (IMB), beli materai, tranfortasi dan uang administrasi penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) perbaikan rumah yang rusak. Maklum, akibat minimnya sosialisasi banyak warga yang tak tahu  aturan pembayaran bantuan tersebut. Dan itu dianggap oleh oknum-oknum pengutip bantuan sebagai persetujuan warga. Hebatnya, dalam prakteknya, surat menyurat, beli materai  termasuk fotocopy dibayar sendiri oleh warga korban.

Padahal menurut Dedi Hanidal, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang, misalnya, dana bantuan korban gempa tak boleh diusik. Warga korban gempat tak boleh dibebani biaya apapun. Anggaran untuk fasilitator dan ketua-ketua kelompok masyarakat sudah disediakan melalui anggaran daerah. Warga yang tak mampu membuat RAB juga tak dapat dipunguti biaya sebab kehadiran fasilitator justru untuk membantu warga

Karena itu bisa dimengerti jika Zulharman Ketua DPRD Padang mendesak agar BPBD mengusut berbagai bentuk pungutan biaya terhadap korban gempa tersebut. Menurut Zulharman,  sebesar apapun dan dengan alasan apapun pungutan itu adalah liar.

Himbauan Zulharman patut ditindaklanjuti baik oleh BPBD maupun oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Soalnya, tindakan itu sebuah ironi yang menyakitkan. Bahkan hal itu seakan mengukuhkan pameo bahwa masyarakat Sumbar sulit membagi. Bayangkan, di saat pemerintah daerah menghimbau pemerintah dan masyarakat daerah lain termasuk bangsa dan negara lain menaruh perhatian terhadap korban gempa 30 September 2009 itu, dana yang seharusnya diterima para korban malah disunat di lingkungan sendiri. Warga yang seharusnya dibantu malah ditimpai biaya pula

Maka, untuk mengatasi persoalan tersebut Pemda Provinsi Sumbar dan Bupati/Walikota melalui BPBD sebaiknya segera mengirim surat edaran ke tiap kelurahan/desa/nagari atau buat pengumuman resmi di seluruh media cetak dan eletronik. Pengumuman dan surat itu wajib dibacakan/ ditempelkan  di tiap masjid, bahwa tak ada pungutan satu sen pun dalam proses pencairan bantuan korban gempa itu. Bagi yang sudah terlanjur melakukan pemungutan dihimbau segera mengembalikan uangnya kepada warga yang bersangkutan secara terbuka dan transparan. Jika tidak, oknum-oknum pelaku diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Isu sekitar pemotongan dana bantuan gempa itu tampaknya sudah begitu meluas. Jika Pemda provinsi, kabupaten/kota, BPBD dan aparat penegak hukum lalai memberikan respon dapat dipastikan kasus ini bisa menggelinding menjadi persoalan politik dan berujung aksi unjuk rasa dan bahkan tindakan anarkis dalam masyarakat. Kalau hal itu sempat terjadi, mau tak mau akan tercatat sebagai kinerja buruk jajaran Pemda di Sumbar. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: