Mata Hati dan Mata Anggaran

Pos Metro Opini 30 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemilihan gubernur dan 13 kepala daerah serentak di Sumatera Barat, sudah berakhir  Juli lalu dan sudah dilantik menduduki jabatannya. Tiga bupati:  Agam, Limapuluh Kota dan Padang Pariaman yang berlanjut ke putaran kedua juga telah berakhir 22 September 2010 lalu.

Sebagai pemenang pilkada, sebagaimana lazimnya, kepala daerah yang baru tentu  merayakan kemenangannya dengan sukacita. Namun patut diingat pengalaman pilkada di berbagai daerah di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa sukses memenangkan pilkada tak menjamin seseorang sukses menjalankan pemerintahan, membangun kesejahateraan rakyat dan stabilitas politik di daerahnya. Kenyataan itupun membantah klaim bahwa sukses pilkada suksesnya sebuah daerah. Bahkan pernyataan yang menyebutkan kemenangan dalam pilkada adalah  kemenangan rakyat bisa berbalik menjadi kerugian rakyat.

Salah satu penyebab kerugian rakyat itu adalah  ketidakmampuan/ ketidakjujuran kepala daerah menyeimbangkan mata hati dan mata anggaran. Padahal dalam kenyatannya, sering apa yang dilihat mata hati tak terjangkau mata anggaran. Apa yang bisa dijangkau mata anggaran  sering tak terlihat oleh mata hati. Keduanya nyaris tak selalu berjalan seiring. Bak pribahasa Minang, dapek nan di hati tapi indak dapek bak kato hati.

Kejadiannya bisa bermula saat gubernur/bupati/walikota yang baru terpilih, seperti lazimnya, larut merayakan kemenangan. Mereka berusaha menunjukkan rasa terimakasih kepada massa partai pendukung, tim sukses, relawan atau simpatisannya. Ungkapan terimakasih itu diwujudkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari mengunjungi simpul pendukung di berbagai daerah atas nama kunjungan kerja, mengadakan syukuran bersama massa partai, menjamu makan simpatisan, relawan sampai berbagi jabatan untuk tim sukses.

Kemudian si kepala daerahpun berbicara di media atau berpidato di depan publik tentang berbagai gagasan, program, keinginan dan kemauan hatinya untuk menunjukkan diri sebagai pelopor kemajuannnya. Masyarakat pun menaruh harapan karena terkesan kehadiran si kepala daerah bisa membuat segalanya bisa dicapai.

Ketika kemudian semua kegiatan, termasuk kebijakan, rencana dan kemauannya dirujuk pada tatalaksana kerja SKPD, anggaran pendapatan dan belanja yang ada, kepala daerah yang suka seperti itu lazimnya akan terpurangah.

Soalnya, kegiatan yang dilakukannya, seperti menjamu massa partai dan simpatisan itu tak diatur dalam anggaran belanja rumah tangga kepala daerah. Begitu pengangkatan tim sukses jadi staf khusus tak dibenarkan  peraturan yang ada. Nasib gagasan, program dan keinginan si kepala daerah juga bisa serupa, terutama apabila tak relevan dengan RPJP/RPJM yang sudah ada, tak didukung anggaran dan apalagi berbenturan dengan ketentuan, prosedur dan tatalaksana kerja SKP dan personil yang ada.

Dalam situasi seperti itu kepala daerah terjebak buah simalakama. Kalau kemauannya dipaksakan, akan terjadi belanja di luar anggaran atau aturan. Ia akan berhadapan dengan DPRD yang berbilang partai, lembaga pengawas seperti BPKP, BPK dan bahkan bisa jadi urusan aparat penyidik. Kalau tak dilsakanakan, kepala daerah akan dicap membohongi publik atau TRG (tinggi ruok pado galeh) yang pada akhirnya akan merontokkan kepercayaan masyarakat.

Akhirnya gubernur/bupati/walikota yang tak mampu menyimbangkan mata hati dan mata anggaran alias tak menyadari potensi dan kondisi sosial ekonomi, sosial budaya dan politik daerahnya, sebagaimana sudah banyak terjadi, akan berhenti di dua titik. Pertama, saat masih menjabat atau di akhir masa jabatannya, berurusan dengan pengadilan. Mungkin atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan atau keuangan.

Kedua, kehilangan kepercayaan publik yang kemudian berbuntut menjauhnya aspirasi, partisipasi dan investasi sosial sehingga nyaris bak kacang diabuih ciek di daerahnya. Penyelenggaran pemerintahan mentok sampai di tingkat staf dan partispasi rakyat dalam pembangunan sulit digerakkan. Akhirnya, musim berlalu kepala daerahpun berganti, rakyat tinggal dengan segala penderitaannya hingga berpuluh tahun kemudian. Karena itu jujurlah membaca mata anggaran dengan mata hati yang jernih.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: