Sumbar Miskin Sumber Daya Alam Kaya Bencana Alam

Opini Singgalang 30 September 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Sumbar tak cuma dikenal miskin sumber daya alam tapi kaya bencana alam. Betapa tidak. Provinsi dengan 4,8 juta penduduk ini tak memiliki sumber tambang minyak, emas dan sebagainya. Batubara yang dulu jadi andalan kini malah sudah habis. Sementara bencana alam datang silih berganti. Mulai dari banjir, galodo, tanah longsor maupun hempasan gelombang.

Gempa bumi apalagi. Tak di laut, di gunung dan perut bumi pun ada sumber gempa itu. Lihat saja lima tahun terakhir. Pada 10 April 2005 Padang dan Mentawai dihentak gempa. Setelah Padangpanjang, Tanah dan dan Kabupaten Solok diguncang gempa Maret 2007, pada 12 dan 13 September 2007 kota Padang dan Padang Pariaman kembali diguncang gempa. Yang terakhir dan terdahsyat adalah gempa pukul 17:16:10 WIB Rabu 30 September 2009 yang hari ini genap setahun berlalu.

Gempa berkekuatan 7,9 pada Skala Rechter itu melanda Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, sebagian Kabupaten Agam, Bukittingi, Pasaman Barat dan sebagian Pesisir Selatan. Akibatnya 1.117 orang tewas, luka berat 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang. Sebanyak 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, & 78.604 rumah rusak ringan.

Sejak hari pertama setelah gempa itu berbagai bantuan mengalir. Baik yang diterima Satkorlak Pananggulangan Bencana sebulan masa tanggap darurat maupun langsung  dari dan untuk lembaga, organisasi  dan perorangan. Pemerintah sendiri menganggarkan dana sekitar Rp 1,7 trilyun yang secara bertahap disalurkan untuk perbaikan perumahan penduduk, infrastruktur yang mendesak, sekolah dan rumah ibadah. Disusul dana perbaikan atau pembangunan kembali kantor-kantor pemerintahan serta sarana dan parasana umum. Setidaknya, untuk memulihkan keadaan seperti sediakala, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh memakan waktu dua hingga tiga tahun.

Tapi pemulihan itu bisa lebih lama mungkin sampai belasan tahun ke depan mengingat ada kerusakan yang lebih parah yang tak cukup dipulihkan dengan semen dan beton bahkan besi baja sekalipun. Yaitu sikap mental korupsi. Bayangkan, meski semua warga mengakui gempa 30 September itu peristiwa paling dahsyat yang pernah dialami sepanjang hidup, namun mereka yang bersikap dan bermental korup tak juga goyah.

Tak aneh kalau ada diantara ketua kelompok masyarakat yang rumahnya sendiri dan rumah tetangga di lingkungannya termasuk saudara kandungnya mengalami keruskan hingga terpaksa tidur ditenda-tenda darurat,  mereka masih sampai hati memotong dan menilap bantuan buat mereka. Oknum pegawai dan pejabat, tokoh masyarakat dan pengurus organisasi yang menangani bantuan itupun ada yang berprilaku serupa.

Nasib dana bantuan gempa tahun 2007  bahkan lebih parah. Sampai hari ini, masih ada kabupaten yang belum menyalurkan dana bantuan gempa 2007 itu lebih separuh dari sekitar Rp 170 milyar yang telah dikucurkan pemerintah ke daerah itu.

Padahal dari awal selalu diingatkan dan diatur secara administrasi dan operasional agar tak ada yang menangguk di air keruh. Untuk dana bantuan gempa 2009 misalnya, Koordintor Rehab Rekon Pasca Gampa Provinsi Sumbar, yang juga Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman, Dodi Ruswandi, sudah bertegas-tegas meminta masyarakat melaporkan setiap pemotongan bantuan gempa itu. “Pemerintah telah menganggarkan uang operasional untuk Tim Pendamping Masyarakat. Itu dimaksudkan agar mereka tak mengganggu dana bantuan warga,” kata Dodi.

Tiga Gubernur Sumbar selama setahun gempa, Gamawan Fauzi, Marlis Rahman dan Irwan Prayitno juga mengeluarkan seruan serupa, toh, pemotong dan penilap dana bantuan gempa itu tak juga tergugah. Bahkan ancaman bahwa para pelaku pemotongan dana bantuan gempa itu akan diusut pihak berwajib yang disampaikan Gubernur Irwan Prayitno Jumat 24 September lalu tak digubris. Malah ada oknum ketua kelompok masyarakat yang berani bicara di media mengemukakan dalil dan kilahnya untuk membenarkan pemotongan bantuan tersebut.

Maka, melihat kenyataan itu tampaknya sudah saatnya Pemda Sumbar dan daerah korban gempa membentuk lembaga Rehababilitasi dan Rekonstruksi Sikap Mental Korup. Lembaga itu terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, Badan Pengawasan Daerah serta  Pengadilan Cepat. Melalui lemabaga ini Gubernur Irwan Prayitno bisa membuktikan ancamannya.

Sebaliknya, adanya lembaga tersebut diharapkan, pertama, bisa meredam  rakyat  korban permain oknum-oknum di lapangan tak main hakim sendiri. Kedua, agar semua orang tahu mana yang halal dan haram dan mana yang hak orang dan bukan haknya. Cara itu diharapkan pula bisa membuat para pelaku merasakan betapa dahsyatnya gempa sehingga  sikap mentalnya bisa terehabilitasi dan terekonstruksi kembali. Kita semua tentu berharap Sumbar yang miskin sumber daya alam menjadi tak kaya karena bencana alam. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: