Menangkap Makna Tugu Gempa

23 Oktober 2010

Refleksi Haluan 5 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Mohammad Abduh, ulama dan pemikir Islam terkemuka, pernah berkata. Setiap kebenaran didahului keragu-raguan. Tapi bagi sebagian masyarakat Minang, kebenaran kadang didului dengan kecurigaan dan bahkan ejekan. Begitulah ketika Fauzi Bahar membangun dan meresmikan tugu alias monumen gempa di Taman Melati, Padang, 30 September 2010 persis setahun peristiwa gempa bumi dahsyat 30 September 2009.

Kendati demikian, sikap itu tak perlu disesali karena memang melawan tradisi lisan yang mengakar dalam masyarakat selama ini. Pada tradisi lisan setiap sesuatu lebih banyak dibicarakan ketimbang dituliskan. Apapun persoalan dan peristiwa penting dalam hidup masyarakat diabadikan secara lisan sehinga segala sesuatu berakhir sampai di mulut.

Tak aneh bila peristiwa dalam sejarah perjalanan Minangkabau/Sumatera Barat tak banyak ditemukan tulisan, catatan, benda-benda, yang bisa berbicara fakta.  Yang banyak justru dalam bentuk cerita atau kisah-kisah bahkan dongeng dan legenda. Ketika kemudian ingin mempelajarinya kembali, masyarakat tak punya bukti untuk mengungkap apa yang pernah terjadi.

Yang banyak meninggalkan bukti sejarah itu, benar atau tidak, justru penjajah Belanda. Sehingga, para ahli yang ingin merujuknya harus ke Negeri Belanda. Padahal dari catatan peninggalan Belanda itu sulit dipilah mana nilai kultur dan motivasi kepahlwan bangsa Belanda sebagai penjajah dan mana nilai kultur dan motivasi kepahlawanan bangsa sendiri. Gempa Padangpanjang tahun 1926 salah satu contoh. Gempa dahsyat saat itu kemudian bisa dikatakan semua orang tapi nyaris tak ada fakta atau sesuatu yang bisa berbicara menggambarkan bagaimana persis dahsyatnya gempa itu.

Peristiwa galodo di Sumatera Barat selama 30 tahun terakhir juga nyaris tak tercatat secara akurat. Sebut misalnya, galodo Pasir Laweh, di kaki  timur laut Gunung Merapi, Kabupaten Tanah Datar, tahun 1977 silam yang menghancurkan puluhan rumah dan belasan nyawa melayang. Begitu juga galodo Bukit Tui, Kelurahan Tanah Hitam, Padangpanjang, tahun 1985 yang menelan 145 jiwa.

Galodo Lubuk Basung yang meluluhlantakan belasan rumah dan ratusan hektar sawah sekitar tahun 1990, galodo hulu Batang Lolo yang memparakporanda Muara Labuh tahun 1995. Galodo Pasir Ampek Angkek tahun 1997. Terakhir galodo yang terjadi di Bukit Manguih, Malalak, 7 November 2008,  menewaskan enam warga, menghancurkan lima rumah dan 200 hektar sawah. Yang terakhir ini mestinya dapat diantisipasi, kalau memang jadi catatan dan dipelajari mengingat di tempat yang sama pernah terjadi peristiwa serupa tahun 1930 dan tahun 1979.

Pertistiwa gempa yang menguncang Sumatera Barat selama 12 tahun terakhir juga nyaris tak tercatat secara akurat. Mulai dari gempa Kerinci Mei 1996, gempa Bengkulu Februari 2000, gempa Mentawai 10 April 2005, gempa Tanah datar/ Padangpanjang dan Solok Maret 2007, kemudian gempa Mentawai 12 dan 13 September 2007 yang mengguncang Padang dan Pariaman. Padahal khusus gempa 10 April 2005, gempa 13 September 2007 termasuk 30 September 2009 terjadi dengan keuatan dan waktu bersamaan, sekitar 7 dan 7,9 pada Sekala Rechter, terjadi sekitar pukul 17.00 dan 17.30 sebuah indikator yang patut dicurigai untuk dipelajari.

Gempa pukul 17:16:10 Rabu 30 September 2009, tentu tak cukup diwariskan dengan tradisi lisan. Sebab, selain dahsyat manitudenya cukup luas. Gempa berkekuatan 7,9 Skala Rechter itu meluluhlantakan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang, sebagian Kabupaten Agam, Bukittingi, Pasaman Barat dan sebagian Pesisir Selatan. Sebanyak 1.117 nyawa melayang, 1.214 jiwa luka berat, 1.688 luka ringan . Sebanyak 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, 78.604 rumah rusak ringan.

Maka, tugu/ monumen gempa 30 September 2009 yang dibangun Walikota Padang di Taman Melati itu tentu bukan untuk populartitas mengingat gempa itu sendiri sudah amat populer di dunia. Monumen itu selain untuk membangun tardisi tulisan juga meninggalkan catatan fakta sejarah. Kala semua bangunan sudah direhab atau diganti, ketika musim berubah dan jalan pikiran beralih dari monumen itu tentu bisa dibaca hikmah tentang banyak hal. Mungkin akan menggugah kearifan tentang ilmu teknologi, sosial budaya, keimanan dan ketaqwaan sehingga bermakna bagi kehidupan generasi mendatang. (*)

Iklan

Kalau SBY Belajar dari Obama

23 Oktober 2010

Refleksi Haluan 7 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Penundaan keberangkatan SBY ke negeri Belanda Selasa 5 Oktober lalu, sebagaimana bisa disimak langsung pernyataannya di televisi, adalah karena adanya tututan John Wattilete, pemimpin kelompok gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Pengadilan Den Haaq yang akan digelar saat Presiden SBY berada di sana. Wattilete nenuntut agar Presiden SBY ditangkap atas tuduhan pelanggaran HAM di Maluku. SBY menilai digelarnya persidangan tersebut, terlepas dari bagaimanaa keputusannya, adalah sebuah penghinaan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Tak pelak peristiwa itu langsung menjadi berita dan pembicaraan hangat di media masa cetak dan elektronik.Ada yang menuding dengan sikapnya itu  SBY telah mengakui eksistensi RMS, dan menganggap gerakan sparatis itu sebuah lembaga yang sah. Namun sebelum terlalu jauh memberikan penilaian  ada baiknya kasus itu dikaji melelaui analisa dampak oponi pemberitaan (tentang pernyataan SBY).

Sebagaimana diketahui Presiden SBY berkunjung ke Negeri Belanda adalah atas undangan Ratu dan Perdana Meneteri Belanda. Artinya, pertemuannya nanti adalah pertemuan dua kepala negara. Kendati ada kelompok RMS yang mengajukan gugatan di pengadilan dan itu dianggap bisa membahayakan atau paling tidak mencemarkan nama baik kepala negara dan bangsa, staf presiden seharusnya tak menyarankan gugatan itu dijadikan alasan penundaan keberangkatan. Sebab, dalam opini, alasan itu mau tak mau akan mengesankan pengakuan atas keberadaan dan kekuatan RMS sebagaimana banyak dilontarkan para pengamat.

Kalaupun dianggap berbahaya Presiden bisa membawa pasukan khusus sebagiamana dilakukan Menteri Luar Negeri Amerika Condoleeza Rice yang datang ke Indonesia pertengahan Maret 2006 disusul Presiden  Amerika Gorge W. Bush saat berkunjung ke Indonesia 20 November 2006. Dengan cara itu, opini akan berbicara bahwa Indonesia juga punya kekuatan yang bisa diandalkan.

Kalau tidak akan membawa/ mendahulukan pasukan khusus, staf Presiden SBY bisa belajar dari sikap dan pernyataan Presiden Amerika Barak Obama yang beberapa kali membatalkan/menunda kunjungannya ke Indonesia. Obama pasti tahu bahwa di Indonesia sering muncul teror bom yang ditujukan kepada bangsa/ pemerintahan  Amerika dan Obam,a sangat kaut dengan teror itu.

Tapi Obama tak pernah beralasan Indonesia tak aman. Setiap kali membatalkan kunjungannya ke Indonesia ia justru berbicara tentang berbagai peristiwa dan persoalan yang sedang dihadapinya di negeri sendiri. Sehingga, opini yang mencul kemudian tidak memberi citra buruk/ penakut kepada Obama dan tidak pula menimbulkan kesan negatif terhadap Indonesia. Dengan cara itu Obama tak mengesankan penakut, meski ketakutannya setengah mati.

Presiden SBY bisa menggunakan alasan cara Obama. Misalnya ia menunda kunjungannya ke Belanda mengingat beberapa daerah sedang dilanda bencana alam, seperti di Wasior, Papua. Jika alasan itu yang digunakan tentulah opininya akan sangat positif baik di dalam maupun di luar negeri. Setidaknya orang akan menganggap Presiden SBY lebih peduli kondisi bangsanya sendiri ketimbang berkunjug ke luar negeri.

Tapi kalau trik diplomasi cara Obama itu dianggap terlalu “manis” Presiden SBY bisa menggunakan alasan yang lebih menyengat. Tanpa menyebut-nyebut gugatan kelompok RMS, Presiden SBY bisa menyatakan bahwa kondisi keamanan di dalam negeri Belanda tak menguntungkan. Pernyataan itu jelas akan berdampak ganda. Pertama menunjunjukan bahwa ancaman di negeri itu. Kedua, pernyataan itu pun bisa “menghajar” Belanda di mata dunia karena membuka permusuhan kepada tamu negara yang diundangnya sendiri dengan cara memberi peluang atau melindungi gerakan yang memsuhi tamunya.

Namun terlepas dari salah kata itu, entah karena demikian alam demokrasi atau dirasuki rasa benci, argumentasi dan komentar miring terhadap Presiden SBY belakangan tampaknya semakin tajam saja . Komentar dan pendapat itu nyaris tak membedakan SBY sebagai presiden dan sebagai pribadi. Apa saja tentang Presiden SBY, cara bicara, cara berjalan, pakaian, tetamu yang datang ke istananya nyaris tak pernah luput dari “gunjingan” . Kepala negara seolah bukan lagi pemimpin bangsa dan lambang kebesaran negara.

Kondisi ini jelas tak menguntungkan bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain Presiden SBY sendiri patut mengurangi pendapat dan komentarnya di media massa, untuk mengurangi berbagai penilaian, masyarakat pun perlu menyadari bahwa sejelek apapun SBY dia adalah Presiden Republik Indonesia. Buruk baik suatu  negara dan bangsa ikut ditentukan bagaimana rakyat menghargai presiden. (*)


Studi (tak se-) Banding

23 Oktober 2010

Opini Singgalang 8 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Baru 40 hari setelah dilantik jadi Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Irwan Prayitno disertai staf khusus dan beberapa kepala SKPD pekan ini studi banding ke Jepang. Yang distudi antara lain peternakan sapi. Sebagaimana diberitakan,  Gubernur Irwan menemui peternakan sapi yang dikelola para lanjut usia. Hebat sekali. Sapi piaraan mereka tumbuh subur dan besar hingga bernilai Rp 100 juta.

Hasil studi banding itu tentu saja bisa memotivasi peternak di Sumatera Barat kelak. Mereka jels tergiur untuk menggemukkan sapinya sampai seberat dua ton atau sebesar gajah dengan harga Rp 100 juta. Sekali menjual seekor sapi sepasang suami istri bisa beribadah haji ke Mekah.

Tapi bisakah hasil studi banding itu diterapkan di Indonesia, atau di Sumatera Barat, sebagaimana di Jepang itu? Kalau saja hasil studi banding itu diterapkan di daerah asal, tentulah dari ratusan kali studi banding kepala daerah, pejabat teknis, anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota ke berbagai daerah dan negara selama ini sudah banyak kemajuan yang diraih. Tapi jangankan terapannya, hasil studinya pun sering tak jelas juntrungannya.

Hal itu terjadi karena studi banding selama ini mirip cerita seorang toke kopra dari sebuah kampung masuk kota di malam hari. Ia kagum melihat lampu marcury yang menjulang tinggi menerangi jalan raya. Ia pun mendatangi sebuah toko alat listrik dan membeli lampu tersebut. Pulang ke kampung, lampunya diikatkan di sebuh tiang kayu di pinggir jalan di depan rumahnya.

Tapi karena tak kunjung menyala ia balik ke kota dan memarahi tuan toko. Ia menuduh diberi lampu rusak dan minta diganti yang baru. Tuan toko Cuma tersenyum. Sebab,  kampung si toke belum dialiri listrik. “Pak, katanya, lampu jalan di kota ini dialiri listrik. Kabelnya tak tampak karena lewat di bawah tanah dan terus ke tiang. Mendengar cerita itu si toke balik pulang dengan rasa malu. Lampu itu ia di taruh di belakang tanpa pernah bercerita lagi.

Jadi, kenapa hasil studi banding yang dilakukan para pejabat dan DPR/DPRD selama ini tak efektif? Pertama karena niat diantara peserta hanya sekedar rekreasi alias melancong. Kedua, daerah atau objek yang distudi  tak sebanding atau punya beberapa perbedaan mendasar dibandingkan daerah asal peserta studi.  Antara lain berbeda kultur, pendidikan, hukum/ peraturan, fasilitas,  teknik, ilmu dan teknologi, organisasi dan kebijakan pemerintah yang ada.

Beternak sapi di Jepang itu misalnya. Jika di Jepang orang lanjut usia beternak sapi jadi kebanggaan, di Sumatera Barat malah bisa dianggap tak berprikemanusian. Selanjutnya, kalaupun ada peternak, mungkin teknik dan teknologi  belum memadai. Boleh jadi juga peternak kita sudah dibekali ilmu dan teknologi, namun oragisasi yang ada belum siap membina. Kalaupun ada organisasi, mungkin saja  program dan anggaran pembinaannya terbatas. Dan, seterusnya dan seterusnya.

Begitulah nasib ide one village one product satu desa/nagari satu jenis produksi yang dibawa pulang studi banding pejabat Pemda Sumbatera Barat dari Jepang sekitar 1990-an. Para pejabat terinspirasi melihat perusahaan Honda masing-masing komponennya diproduksi oleh tiap desa. Tapi begitu mau diterapkan di Sumatera Barat timbul kebingungan produk jenis apa yang bisa dibagi ke tiap desa. Padahal daerah Agam tuo ( Tilatang Kamang, Banuhampu Sungaipua dan Ampek Angkek) merupakan daerah one village one product sejak berabad-abad silam.

Nasib studi banding bidang kehutahan ke Korea Selatan sekitar tahun 2007 juga serupa. Pulang dari sana diceritakan bagaimana setiap pohon di hutan diberi nomor registrasi, usia dan ukurannya. Yang boleh ditebang hanya yang telah berusia dan berukuran tertentu. Akhirnya, hasil studinya sampai di depan wartawan saja. Sementara hutan di daerah ini terus dibabat tanpa pandang jenis dan ukurannya.

Sebetulnya studi banding bisa menjadi sumber inspirasi dan bahkan ilmu terapan jika para peserta menyiapkan kerangka pemikiran tentang kondisi sosial budaya, ilmu teknologi dan lemaga dan kebijakan yang ada. Kemudian menetapkan item studi yang ingin dibandingkan. Dari situ baru ditentukan daerah atau negara mana yang dianggap relevan menjawab kebutuhan studi itu. Artinya, studi banding memang dimaksudkan menjawab persoalan yang dihadapi.

Namun selama studi banding diselenggarakan bak menebar jaring, hasilnya tentu saja bak minyak habis samba tak lamak, api padam puntuang anyuik, urang kampung tingga mangango sajo.(*)


KKM Kembali ke Nol Meter

23 Oktober 2010

Komentar Singgalang  13 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Niat Gebu Minang Jakarta untuk menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Minangkabau (KKM) di Bukittinggi 30- 31 Oktober ini harus diurungkan lagi setelah sebelumnya diundur dari direncanakan di tempat yang sama 23 dan 24 September 2010 lalu. Kenapa?

Jawaban yang tepat datang dari Mantan Gubernur dan mantan Ketua LKAAM Sumatera Barat Drs. H. Hasan Basri Durin Dt. Mulia Nan Kuniang. Didaulat  berbicara saat pembukan  acara pra kongres kemarin ( 12/10/10) Hasan menyebutkan adanya kusut yang belum selelsai. Katanya, cobalah dipelajari lebih jauh. Jika kusut bulu ayam, cukup paruh yang menyelesaikannya. Atau kusus benang, carilah pangkalnya. Tapi kalau kusutnya kusut sarang tempua, tak ada cara lain, apilah yang bisa menyelesaikannya. “Coba pelajari lagi, kalau perlu panitianya dibentuk baru”, ujar Hasan Basri Durin.

Gubernur Irwan juga bersikap serupa. Katanya, keberatan dari berbagai pihak yang disampaikan kepada saya pantas dipertimbangkan. Namun demikian saya tak dalam posisi menolak atau mendukung KKM. “Saya cuma memfasilitasi dan memediasi antara dua pihak agar acara hari ini bisa mendapatkan titik temu,” ujar Gubernur Irwan sebelum kemudian meningggalkan ruangan melepas calon haji kloter pertama Sumatera Barat.

Saya yang ikut berbicara dalam dialog yang berlangsung kemudian menilai saran mantan Ketua LKAAM Hasan Basri Durin dan Gubernur Irwan merupakan isyarat agar rencana KKM dikembalikan ke nol kilometer. Artinya, kembali menelisik sosok jo jerami, kembali ke awal.

Tapi beberapa pembicara kemudian bersikukuh untuk meneruskan kongres, diikuti atau tidak oleh pihak-pihak yang menolak. “ Kalau mereka memang keberatan mestinya hadir dalam pertemuan ini. Nyatanya tidak. Lalu, buat apa segelintir orang itu harus dipertimbangkan,” kata mereka.

DR. Syaafroedin Bahar Ketua SC Kongres malah bicara lebih keras. Katanya, KKM mutlak diadakan. Sebab, kini rumah gadang telah condong. Adat dan agama sudah banyak ditinggalkan. Buktinya, ada 141 kasus HIV AID ditemukan  Bukittinggi dan Pasaman dan ditemukan pula kondom berserakan di kawasan Bukit Lampu Padang. “Mana pernah ada reaksi MUI dan LKAAM atas kejadian-kejadian itu,” katanya menyindir piha-pihak yang dianggap menolak kongres itu.

Meski banyak yang ngotot ingin meneruskan kongres, namun penjelasan Suwirman, notulen diskusi,  membuat hadirin terpurangah.  Katanya, organisasi yang menolak KKM adalah MUI, LKAAM, Bundo Kanduang, Dewan Kesenian Sumatera Barat, dan beberapa tokoh masyarakat. Sementara Tata Tertib Persidangan KKM menyatakan bahwa peserta KKM adalah seluruh organisasi di Minang. Artinya, jika organisasi di atas tak ikut tentu Kongres tak memenuhi syarat untuk diteruskan.

Akhirnya, menjelang waktu ashar panitia menskor sidang untuk memberi kesempatan panitia memutuskan apakah kongres dilanjutkan atau ditunda. Ternyata, keputusannya memang menunda KKM sampai November mendatang. Itupun dengan syarat jika  Gubernur Sumatera Barat berhasil menfasilitasi pertemuan antara pihak yang pro dan kontra.

Sebetulnya, alasan penundaan KKM dari 23 dan 24 September 2010 lalu, serupa dan dari organisasi yang sama. Upaya Irman Gusman mempertemukan pihak panitia di rantau dan tokoh masyarakat dari Kampung di kediaman Ketua DPD RI  itu di Jakarta, akhir Agustus lalu, hanya mencapaikan kesepakatan untuk “mamparambunkan” sementara rencana KKM itu sembari melakukan upaya pendekatan pihak pro dan kontra.  Sayang, belum jelas hasil “parambunan” itu,  muncul acara pra kongres dengan konsep dan panitia yang sama.

Kenapa banyak pihak menolak KKM, agaknya lebih karena persepsi yang melatar belakangi KKM yang dinilai belum beraspirasikan realita masyarakat Minang hari ini. Hal itu setidaknya terbaca dari prinsip KKM yang dinyatakan sebagai  lembaga tertinggi masyarakat Minang. Tak jelas apakah itu lembaga tertinggi dalam pemerintahan Sumatera Barat atau di atas lembaga masyarakat adat. Disamping ada keinginan untuk membentuk forum tungku sejarangan mengikuti hirarki pemerintahan. Jika demikian, di mana posisi LKAAM, MUI, termasuk KAN, BPN dan sebagainya yang ada di nagari.

Dari konsep KKM, baik tertulis maupun yang disampikan secara lisan sebelumnya, terkesan penggagas kongres menganggap Sumatera Barat seolah  wilayah pemerintahan adat dan mengabaikan Sumatera Barat sebagai sebuah wilayah administrasi  pemerintahan yang terdiri 19 daerah otonomi. Satu hal lagi yang dicemaskan, kongres itu hanya akan menjadi pengadilan istitusi masyarakat yang ada oleh para pembicara yang tak pernah terlibat bagaimana bergelut dalam kehidupan nyata di kampung. Artinya, bicara Minangkabau tentulah dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, bukan?(*)


Asuransi Seraya Jiwa Jawi

23 Oktober 2010

Refleksi Haluan 15 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Program pemberdayaan petani yang dicanangkan Gubernur Irwan Paryitno melalui seraya (serayo/ seduai) sapi alias jawi oleh pejabat/ PNS di lingkungan Pemda Sumatera Barat kepada peternak, tampaknya cukup menggiurkan. Para pejabat/PNS yang direkomendasikan mendapat pinjaman modal pembelian induk sapi kepada bank atau koperasi sebesar 7 hingga Rp 8 juta, cukup tertarik.

Namun bagi bank atau koperasi, untuk apapun dana itu digunakan, tetap pada prinsip pinjaman pribadi dengan konsekwensi jaminan pribadi. Bisa SK, surat berharga atau harta milik pribadi. Ketika kemudian kredit macet, apakah itu karena jawinya hilang, mati karena sakit atau kecelakaan dan dicuri orang, pihak pemberi modal tentu tak mau peduli.

Sejauh itupun tampaknya, belum jadi persoalan bagi PNS/pejabat Pemda Sumatera Barat.  Yang mengganjal di hati mereka adalah jaminan sapinya aman. Maksudnya, apakah ketika sapinya hilang, mati, dicuri atau kejadian lain yang merugikan, ada jaminan investasinya tak hilang alias ikut mati.

Kemudian siapa lembaga pengadaan, penyeleksi, serta penjamin bahwa sapi itu sehat atau sekurangnya tak mandul dan tidak takonceh. Lalu lembaga apa pula yang membina atau mendidik peternak sehingga pengemukan dan pembiakan sapi itu jadi sukses.

Kesangsian itu cukup beralasan. Pengalaman selama ini, misalnya program bantuan sapi bagi koperasi, sapi bantuan presiden atau sapi dalam berbagai prorgam pemberdayaan petani. Kebanyakan program sapi itu tak mencapai sasaran program. Ada saja sapi yang tiba-tiba hilang, atau dilaporkan dicuri orang atau ditemukan di pasar ternak. Atau yang diperbantukan sapi tapi yang sampai ke tangan petani justru kambing alias sapi sebesar kambing. Celakanya kasus-kasus seperti itu, mungkin karena bernama bantuan, banyak yang menguap di tengah jalan.

Kini, bila sapi itu merupakan investasi pribadi dengan dana bank, kemudian bermasalah tentu bukan negara yang dirugikan melainkan para pejabat/PNS. Setidaknya, jika kini gaji yang mereka terima sudah jauh berkurang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak atau bayar kredit kendaraan tentu mereka juga harus mengurangi gajinya lagi untuk memenuhi cicilan kredit pembelian sapi.

Nah, dari situ muncul keinginan adanya lembaga penjamin bahwa sapi yang akan mereka investasikan cukup sehat. Kemudian adanya asuransi yang menjamin keselamatan jiwa jawi. Dengan demikian, apabila kemudian sapinya hilang, diterkam harimau, mati karena sakit atau dicuri orang, layaknya kendaraan ada  asuransi yang mebayar kerugian. Untuk itu jelas diperlukan nilai premi bagi seekor sapi untuk rentang waktu tertentu. Begitu juga dirumuskan aturan misalnya tentang keadaan sapi yang bisa diasuransikan. Kemudian diperlukan pula bentuk berita acara dari kepolisian tentang sapi yang hilang. Bisa juga ada otopsi atau pemeriksaan sapi untuk memastikan penyebab kematian yang boleh dibayarkan klaimnya.

Saya kira, meski kedengaran lucu, keinginan untuk mendapatkan asuransi seraya jiwa jawi itu adalah sesuatu yang rational dan logis dan perlu dipertimbangkan. Sebab, di zaman ini, katakanlah karena patuh dan hormat kepada gubernur, tapi siapa yang mau bersivesatsi berspekualsi dengan reskio tinggi seperti sapi. (*)


Mutasi Bukan Solusi

23 Oktober 2010

Refleksi Haluan 1 Oktber 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemilihan kepala daerah serentak 13 bupati/walikota dan Gubernur Sumatera Barat 30 Juni 2010, termasuk pemilihan putaran kedua di Kabupaten Agam, Padang Pariaman dan Limapuluh Kota, 22 September lalu, berakhir tanpa kegaduhan.

Satu hal yang menarik dari kepala daerah yang baru adalah dalam hitungan hari setelah dilantik langsung mengadakan mutasi pejabat di bawah sekretariat daerah secara besar-besar. Hampir semua pejabat kepala bagian kepala badan dan dinas diganti. Alasannya, sebagaimana lazimnya, adalah untuk menciptakan suasana kerja baru di bawah kepemimpinan bupati/walikota yang baru sehingga produktivitas dan kinerja pejabat bisa ditingkatkan.

Secara hukum, kebijakan itu boleh jadi bisa diperdebatkan. Tapi yang jadi pertanyaan adakah mutasi dan reposisi para pejabat itu sebuah solusi yang menjamin produktivitas akan lebih meningkat dan pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan?

Mutasi dan repsosisi memang bisa memberi kesegaran sesaat. Namun dari pengalaman sejak zaman Orde Baru hingga Era Reformasi/otonomi daerah sepuluh tahun belakangan menunjukkan mutasi dan reposisi pejabat setiap kali pergantian kepala daerah bukanlah solusi yang baik. Tak menjamin peningkatan kinerja pejabat dan apalagi untuk menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang bersih karena beberapa indikator berikut:

Pertama, mutasi atau repsisi pejabat oleh kepala daerah yang nota bene adalah pejabat politik, lebih atas pertimbangan politik. Misalnya, pejabat lama dianggap sebagai  pendukung pejabat kepala daerah yang lama, lawan politik kepala daerah yang baru.

Kedua, menggunakan pertimbangan politik, selain berbau dendam, juga sering mengabaikan kompetensional, kecakapan dan profesionalitas. Akibatnya, meski bisa lebih manut namun seperti banyak terlihat selama ini, ada pejabat yang pangkat/ jabatannya tinggi tapi kepalanya alias kemampuannya rendah. Bahkan, yang lucu, misalnya, ada pejabat berpendidikan sarajana hukum jadi kepala dinas peternakan atau sebaliknya.

Ketiga, pertimbangan politik juga akan mengundang munculnya musuh baru kepala daerah. Sebab, pejabat yang PNS netral/ bebas parati politik mau tak mau akan terseret ke dalam politik praktis. Mereka yang merasa diabaikan kompetensional dan  profesionalitasnya akan menyuplay informasi kepada aktivis partai di DPRD  yang kemudian akan membuat kepala daerah tak nyaman di kursinya termasuk saat penyusunan dan pengesahan anggaran.

Keempat, pergantian pejabat dalam rentang waktu yang singkat menjadi tak rasional mengingat kepala daerah yang baru tentulah belum mengenal banyak tentang kemampuan dan sikap pejabatnya. Dan, itu akan berdampaknya munculnya stagnasi atau setidaknya masa penyesuaian dengan bidang tugas dan atasan yang baru. Dan, ini selain bertentangan dengan tujuan mutasi sering pula mengundang munculnya kerancuan dan kekeliruan administrasi yang kadang berdampak pada tatalakasana pemerintahan, hukum, anggaran dan citra kepemimpinan kepala daerah.

Kelima, mutasi, rotasi dan reposisi mendadak itu, apalagi lebih atas pertimbangan politik, sering menyeret kepala daerah membangun kelempok politik baru di jajaran pemda setempat. Kelompok itu akan diwarnai kolusi dan nepotisme yang pada akhirnya melempangkan jalan bagi kepala daerah berbuat korupsi. Setidak-tidaknya akan membuat kepala daerah terlena dengan sikap ABS yang akan disadari setelah jadi urusan pihak berwajib, mendapat sorotan DPRD atau dihujat rakyat.

Keenam, mutasi secara cepat juga mengabaikan proses seleksi oleh kepala daerah sendiri. Padahal kaderisasi pejabat daerah, terutama sejak otonomi dan pemilihan langsung kepala daerah yang membuka peluang seluasnya bagi tokoh partai politik jadi kepala daerah, terbilang amburadul. Selain mandeknya kaderisasi, pejabat yang ada pun terbatas jumlahnya. Itu sebabnya, mesti gonta ganti pejabat namun tak beralih lenggang dari ketiak. Semua itu kalau tak bermuara pada kegagalan  akan memperburuk kienerja kepala daerah.

Untuk menghindari kemungkinan tersebut kepala daerah yang baru, apalagi baru pertama kali di daerah itu, sebaiknya tak tergesa-gesa memutasi dan mengganti pejabat. Buka sempatan beberapa bulan untuk mengenali prilaku, kebiasan, kemampuan dan keahlian pejabat yang ada. Dari situ akan terlihat apakah kelemahan selama ini akibat kepemimpinan kepala daerah yang lama atau  memang karena ketakberdayaan para pejabat itu sendiri. Hasil pengamatan itu amat  bermanfaat dalam menentukan siapa yang dianggap pantas mengurus apa. Jika pejabat lama lebih baik kenapa harus diganti dengan yang buruk.

Selain itu, jauhkan pertimbangan politik dalam memilih pejabat. Sebab, pejabat adalah PNS dan punya pengalaman di bidang pemerintahan, bahkan dibandingkan dengan kepala daerah, misalnya kepala daerah dari kalangan partai politik. Pilih dan tempatkan pejabat atas pertimbangan profesional dan proporsional. Profesinalitas dan proposrsionalitas pejabat staf akan lebih menyukseskan kepala daerah dalam menyelenggarakan pemeritahan.

Fakta membuktikan, kepala daerah yang menerapkan prinsip profesional dan proporsional, akan mengkahiri masa jabatannya dengan hasil yang memuaskan diri dan   staf yang ditinggalkannya. Jika tidak, setiap kali pergantian kepala daerah yang terjadi justru bakarek balacan. Nan pai anyia dan tingga anyia.(*)


“Dosa” Erni Djohan

23 Oktober 2010

Refleksi Haluan Kamis 21 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Wakil Ketua Komisi III (membidangi pembangunan) DPRD Sumatera Barat, M. Tauhid, seperti diberitakan Haluan 13 Oktober 2010 lalu, merasa gusar. Soalnya, Pelabuhan Telukbayur yang menjadi kebanggaan kota Padang dan Sumatera Barat, mengalami penurunan kelas. Pelabuhan yang sebelumnya berstatus kelas satu kini turun jadi kelas dua. Jika sebelumnya dipimpin administratur pelabuhan (adpel) kini cuma dikepalai seorang syahbandar.

Meski mengaku tak tahu pasti penyebabnya namun M. Tauhid menganggapnya akibat adpel tak serius mengelola pelabuhan itu. Dan, itu, katanya, akan berdampak pada transportasi laut dan ekonomi Sumatera Barat. Tauhid juga kecewa pada pemerintah, karena APBN yang pernah dialokasikan untuk pengembangan Telukbayur, tak kunjung direalisasikan.

Telukbayur memang satu-satunya pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatera Barat. Pelabuhan itu jadi kebanggaan Minang, paling tidak karena disinilah dulu orang Minang pulang dan pergi merantau. Tapi kebanggaan sering tak sepadan dengan kenyataan. Karena itu jauh lebih baik mengkaji berbagai aspek dan faktor penyebabnya ketimbang menyesali apalagi mencari kambing hitam penurunan status pelabuhan itu.

Semua pihak tahu Pelabuhan Telukbayur berada di bawah BUMN Pelindo II Tanjung Periuk. Sebagai sebuah perusahaan, Pelindo II tentu tak mau merugi apalagi sampai  turun status seperti itu. Tapi apa hendak dikata. Upaya mempertahankan diri, antara lain, menyewakan areal pelabuhan dengan harga murah supaya dermaga dan  fasilitasnya bisa memberi keuntungan, dianggap perbuatan kroupsi sehingga  menejer pelabuhan diadili. Untunglah hakim tahu bahwa cara itu adalah kiat bisnis pelabuhan sehingga si manejer divonis bebas murni.

Kondisi perusahaan Pelabuhan Telukbayur juga terbaca dari respon pihak Telukbayur atas rencana besar Walikota Padang membangun terowongan dari Pegambiran ke Bungus. Tanah galiannya akan digunakannya mereklamasi laut perluasan dermaga pelabuhan. Rencana itu kemudian redup sendiri setelah  Pelindo II menyatakan belum berniat menambah dermaganya.

Persoalan yang dihadapi Telukbayur memang tak semata dermaga. Gubernur Inggris yang menguasai pantai Barat Sumatera, Raffles, pada abad ke 17 beralih membangun Pelabuhan Penang dan Singapura, karena menyadari terbatasnya lahan dan komoditi yang mungkin dikembangkan di daerah ini. Belanda yang membangun Pelabuhan Emma Haven (nama asal Telukbayur) bersamaan  Pabrik Semen Padang 1910 pun kelabakan setelah komiditi ekspor asal pedalaman Minangkabau diangkut melalui sungai ke Selat Melaka. Meski tahun 1932 Belanda membangun Kelok Sembilan untuk menguasai perdagangan jalur sungai toh Telukbayur tak tertolong.

Baru setelah kemerdekaan, ketika semua urusan termasuk ekonomi bisnis terpusat di Jakarta dan perdagangan ke Eropa masih terbuka, Pelabuhan Telukbayur menjadi pintu keluar satu-satunya dari Sumatera Tengah. Bahkan karena itu kapal penumpang sekelas KM Batang Hari, KM Kerinci, dan KM Lambelu menjadikan Telukbayur  pelabuhan utama bagi penumpang sepanjang pantai barat Sumatera.

Sampai Azwar Anas menjadi Menteri Perhubungan, Telukbayur masih jadi primadona sehingga dermanya pun diperluas. Namun kenyataan kemudian berbicara “dalam laut dapat diduga dalam Telukbayur jadi perkara”. Bukan hanya  karena kapal besar, seperti dari Cina tersangkut di pelabuhan ini, tapi juga jumlah kapal yang datang terus berkurang bersamaan dibukanya  Jalan Lintas Sumatera 1977.  Sejak adanya Jalan Lintas Sumatera nyaris semua barang kebutuhan dan hasil industri dari Pulau jawa diangkut dengan truk. Karena Padang tak menyediakan muatan ke Jakarta, muncul kapal roro pengangkut truk kosong dari Telukbayur ke Tanjung periuk.

Kini angkutan barang dan penumpang di Jalan Lintas Sumatera semakin lancar. Arus perdagangan ke pantai timur pun terus meningkat. Maka, demi rakyat, Pemda Sumatera Barat bukan melirik Telukbayur melainkan mengembang empat jalur jalan raya ke arah Selat Melaka.

Dampaknya, semua daerah/kota di sepanjang jalur tengah Sumatera Barat mengalami kemajuan yang cukup pesat, apalagi  pada tahun 2014 akan dibangun pula jalan tol Padang-Pekabnbaru-Dumai serangkai dengan jalan tol Trans Sumatera. Sementara Pemerintah Indonesia sejak 30 tahun silam masih juga belum punya kebijakan pembangunan untuk daerah sepanjang bibir Samudera Indonesia, termasuk Sumatera Barat, yang kini menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Fakta itu membuktikan tak hanya kelangsungan Teluk Bayur, Kota Padang sebagai ibukota provinsi yang kini 60% potensi ekonominya tergantung pada amplop gaji pegawai negeri ikut terancam. Lantas siapa yang mau dipersalahkan di Telukbayur?

Saya secara bersiloroh sering menyebut nasib buruk pelabuhan ini barangkali  “dosa” penyanyi Erni Djohan. Soalnya sejak Erni Djohan mempopulerkan lagu Selamat Tinggal Telukbayur tahun 1970-an, perlahan peran pelabuhan itu terus menurun. Meski diakhir lagu ada kalimat, nantikan aku di Telukbayur, toh yang dinanti-nati tak juga kembali. Upaya “penyelamatan” oleh Marissa Haque, melalui sinetron Masih Ada Kapal ke Padang, tak banyak menolong. Kendati   masih ada kapal ke Padang, namun Telukbayur terus saja lengang. (*)