“Dosa” Erni Djohan

Refleksi Haluan Kamis 21 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Wakil Ketua Komisi III (membidangi pembangunan) DPRD Sumatera Barat, M. Tauhid, seperti diberitakan Haluan 13 Oktober 2010 lalu, merasa gusar. Soalnya, Pelabuhan Telukbayur yang menjadi kebanggaan kota Padang dan Sumatera Barat, mengalami penurunan kelas. Pelabuhan yang sebelumnya berstatus kelas satu kini turun jadi kelas dua. Jika sebelumnya dipimpin administratur pelabuhan (adpel) kini cuma dikepalai seorang syahbandar.

Meski mengaku tak tahu pasti penyebabnya namun M. Tauhid menganggapnya akibat adpel tak serius mengelola pelabuhan itu. Dan, itu, katanya, akan berdampak pada transportasi laut dan ekonomi Sumatera Barat. Tauhid juga kecewa pada pemerintah, karena APBN yang pernah dialokasikan untuk pengembangan Telukbayur, tak kunjung direalisasikan.

Telukbayur memang satu-satunya pelabuhan terbesar di pantai barat Sumatera Barat. Pelabuhan itu jadi kebanggaan Minang, paling tidak karena disinilah dulu orang Minang pulang dan pergi merantau. Tapi kebanggaan sering tak sepadan dengan kenyataan. Karena itu jauh lebih baik mengkaji berbagai aspek dan faktor penyebabnya ketimbang menyesali apalagi mencari kambing hitam penurunan status pelabuhan itu.

Semua pihak tahu Pelabuhan Telukbayur berada di bawah BUMN Pelindo II Tanjung Periuk. Sebagai sebuah perusahaan, Pelindo II tentu tak mau merugi apalagi sampai  turun status seperti itu. Tapi apa hendak dikata. Upaya mempertahankan diri, antara lain, menyewakan areal pelabuhan dengan harga murah supaya dermaga dan  fasilitasnya bisa memberi keuntungan, dianggap perbuatan kroupsi sehingga  menejer pelabuhan diadili. Untunglah hakim tahu bahwa cara itu adalah kiat bisnis pelabuhan sehingga si manejer divonis bebas murni.

Kondisi perusahaan Pelabuhan Telukbayur juga terbaca dari respon pihak Telukbayur atas rencana besar Walikota Padang membangun terowongan dari Pegambiran ke Bungus. Tanah galiannya akan digunakannya mereklamasi laut perluasan dermaga pelabuhan. Rencana itu kemudian redup sendiri setelah  Pelindo II menyatakan belum berniat menambah dermaganya.

Persoalan yang dihadapi Telukbayur memang tak semata dermaga. Gubernur Inggris yang menguasai pantai Barat Sumatera, Raffles, pada abad ke 17 beralih membangun Pelabuhan Penang dan Singapura, karena menyadari terbatasnya lahan dan komoditi yang mungkin dikembangkan di daerah ini. Belanda yang membangun Pelabuhan Emma Haven (nama asal Telukbayur) bersamaan  Pabrik Semen Padang 1910 pun kelabakan setelah komiditi ekspor asal pedalaman Minangkabau diangkut melalui sungai ke Selat Melaka. Meski tahun 1932 Belanda membangun Kelok Sembilan untuk menguasai perdagangan jalur sungai toh Telukbayur tak tertolong.

Baru setelah kemerdekaan, ketika semua urusan termasuk ekonomi bisnis terpusat di Jakarta dan perdagangan ke Eropa masih terbuka, Pelabuhan Telukbayur menjadi pintu keluar satu-satunya dari Sumatera Tengah. Bahkan karena itu kapal penumpang sekelas KM Batang Hari, KM Kerinci, dan KM Lambelu menjadikan Telukbayur  pelabuhan utama bagi penumpang sepanjang pantai barat Sumatera.

Sampai Azwar Anas menjadi Menteri Perhubungan, Telukbayur masih jadi primadona sehingga dermanya pun diperluas. Namun kenyataan kemudian berbicara “dalam laut dapat diduga dalam Telukbayur jadi perkara”. Bukan hanya  karena kapal besar, seperti dari Cina tersangkut di pelabuhan ini, tapi juga jumlah kapal yang datang terus berkurang bersamaan dibukanya  Jalan Lintas Sumatera 1977.  Sejak adanya Jalan Lintas Sumatera nyaris semua barang kebutuhan dan hasil industri dari Pulau jawa diangkut dengan truk. Karena Padang tak menyediakan muatan ke Jakarta, muncul kapal roro pengangkut truk kosong dari Telukbayur ke Tanjung periuk.

Kini angkutan barang dan penumpang di Jalan Lintas Sumatera semakin lancar. Arus perdagangan ke pantai timur pun terus meningkat. Maka, demi rakyat, Pemda Sumatera Barat bukan melirik Telukbayur melainkan mengembang empat jalur jalan raya ke arah Selat Melaka.

Dampaknya, semua daerah/kota di sepanjang jalur tengah Sumatera Barat mengalami kemajuan yang cukup pesat, apalagi  pada tahun 2014 akan dibangun pula jalan tol Padang-Pekabnbaru-Dumai serangkai dengan jalan tol Trans Sumatera. Sementara Pemerintah Indonesia sejak 30 tahun silam masih juga belum punya kebijakan pembangunan untuk daerah sepanjang bibir Samudera Indonesia, termasuk Sumatera Barat, yang kini menjadi kantong-kantong kemiskinan.

Fakta itu membuktikan tak hanya kelangsungan Teluk Bayur, Kota Padang sebagai ibukota provinsi yang kini 60% potensi ekonominya tergantung pada amplop gaji pegawai negeri ikut terancam. Lantas siapa yang mau dipersalahkan di Telukbayur?

Saya secara bersiloroh sering menyebut nasib buruk pelabuhan ini barangkali  “dosa” penyanyi Erni Djohan. Soalnya sejak Erni Djohan mempopulerkan lagu Selamat Tinggal Telukbayur tahun 1970-an, perlahan peran pelabuhan itu terus menurun. Meski diakhir lagu ada kalimat, nantikan aku di Telukbayur, toh yang dinanti-nati tak juga kembali. Upaya “penyelamatan” oleh Marissa Haque, melalui sinetron Masih Ada Kapal ke Padang, tak banyak menolong. Kendati   masih ada kapal ke Padang, namun Telukbayur terus saja lengang. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: