Lelucon Negeri Serius

Refleksi Haluan Jumat 22 Oktober 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Sidang paripurna DPR/DPRD adalah sebuah acara paling serius. Semua anggota dewan harus hadir lengkap. Segala aktivitas selama sidang diatur dengan tata tertib. Bahkan undang-undang melindungi, apapun yang diungkapkan anggota dewan dalam persidangan itu tak dapat digugat. Kadang untuk menjamin ketenangan dan keamanannya sejumlah anggota polisi disiagakan. Tak boleh absen, tak boleh menggalangar tata tertib dan tak boleh ada gangguan. Begiotulah sidang yang paling sempurna itu.

Sidang paripurna DPRD Sumatera Barat Selasa 18 Oktober 2010 lalu pun  mengagendakan sesuatu yang amat serius : pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Sumatera Barat tahun 2011. Kalau rancangan APBD itu terlambat disahkan bisa berimplikasi pada roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan Sumatera Barat.

Tapi apa hendak dikata. Sidang paling sempurna itu belangung tak sempurna. Buktinya, seperti diberitakan Haluan Rabu 20 Oktober 2010, hanya dihadiri sekitar separuh anggota dewan. Sidang semakin lengangan karena pejabat kepala SKPD Sumatera Barat yang juga sangat berkepentingan dengan rancangan APBD itu pun pada ngacir. Mereka kehilangan keseriusannya karena Gubernur Irwan Prayitna sebagai kepala daerah pengguna anggaran itu nanti juga tak hadir. Mereka bak anak ayam, karena induknya tak datang anak-anaknya pun pada menghilang.

Dari DPRD Padang juga muncul lelucon penggunaan laptob oleh 23 anggota badan anggaran. Dulu, mereka ngotot disediakan laptop, saat itu harganya sekitar Rp 8 juta/unit, karena ingin bekerja serius. Ketika ada pihak-pihak yang memprotesnya, muncul berbagai argumentasi. Misalnya dengan  laptop mereka mudah membaca dan membahas rancangan APBD atau perubahannya dari tahun ke tahun. Segela sesuatu yang hendak disampaikan di persidangan cukup dibuka di layar laptop.

Rupanya kemajuan teknologi tak dibarengi kemajuan pengetahuan, kesadaran dan kesungguhan anggota dewan. Buktinya, seperti diberitakan Haluan Kamis 21 Oktober 2010, laptop itu hanya jadi barang pajangan pelengkap prestise bukan kelengkapan prestasi. Laptop itu jadi mubazir karena anggota dewan masih lebih suka menggunakan fotocopy dokumen. Akibatnya, seperti diakui Ketua DPRD Padang, Afrizal, jadwal pengesahan rancangan APBD 2011 yang seharusnya rampung 16 November molor jadi 1 Desember 2010.

Kejadian seperti itu mengingatkan kita pada kebiasaan sebagian orang di kampung-kampung yang jalannya belum diaspal dan belum dialiri listrik. Melihat televisi di kampung orang mereka pun membeli televisi biar dianggap bergengsi. Tapi karena belum punya berlistrik, televisi akhirnya jadi barang pajangan untuk sekedar dipandang-pandang. Mereka tetap tetap saja tak bisa mengikuti perkembangan. Mereka pun membeli sepatu baghus dan mahal. Namun karena tak harus digunakan kemana, apalagi jalan sering becek, sepatunya pun ditaruh di atas lemari.

Lelucon  seperti itu tak hanya di Sumatera Barat tapi sudah jadi prilaku di semua daerah hingga ke tingkat pemerintahan pusat. Bahkan terjadi hampir di semua bagian penyelenggara negara. Lihat saja di kalangan penegak hukum. Di mana-mana terpajang baliho, spanduk atau stiker bertuliskan penegakkan hukum tak pandang bulu. Bunyi undang-undang pun cukup menankutkan. Barang siapa yang melanggar ketentuan dapat dihukum sekian tahun atau didenda sekian juta rupiah.

Ketika memeriksa, memanggil dan menangkap tersangka tak boleh lengah. Borgol cepat melekat atau senjata api bisa menyalak. Bila menggiring tersangka kew tahanan tangan petugas tak boleh merenggang barang sepadipun dari badan tersangka. Tapi, saat hukum ditegakkan perkara dan tersangka bisa hilang di tengah jalan. Kalau pun sampai di persidangan vonis pun bisa mengambang.

Begitulah lelucon di negeri serius. Aturan, lagak dan lagunya serba serius tapi pelaksanaannya sering jauh panggang dari api.  Tak aneh jika lelucon yang seharusnya mengundang ketawa, kini  malah membuat rakyat putus asa. Inilah kenapa kini rakyat semakin lumrah menyerbu kantor Bupati/walikota, DPR/DPRD, menyerang kantor polisi, menghujat jaksa dan pengadilan. Agaknya, para pejabat dan aparat kita lebih baik benar-benar jadi pelawak suapaya rakyat tak lagi galak.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: