Mutasi Bukan Solusi

Refleksi Haluan 1 Oktber 2010

Oleh H. Fachrul Rasyid HF

Pemilihan kepala daerah serentak 13 bupati/walikota dan Gubernur Sumatera Barat 30 Juni 2010, termasuk pemilihan putaran kedua di Kabupaten Agam, Padang Pariaman dan Limapuluh Kota, 22 September lalu, berakhir tanpa kegaduhan.

Satu hal yang menarik dari kepala daerah yang baru adalah dalam hitungan hari setelah dilantik langsung mengadakan mutasi pejabat di bawah sekretariat daerah secara besar-besar. Hampir semua pejabat kepala bagian kepala badan dan dinas diganti. Alasannya, sebagaimana lazimnya, adalah untuk menciptakan suasana kerja baru di bawah kepemimpinan bupati/walikota yang baru sehingga produktivitas dan kinerja pejabat bisa ditingkatkan.

Secara hukum, kebijakan itu boleh jadi bisa diperdebatkan. Tapi yang jadi pertanyaan adakah mutasi dan reposisi para pejabat itu sebuah solusi yang menjamin produktivitas akan lebih meningkat dan pemerintahan yang baik bisa dilaksanakan?

Mutasi dan repsosisi memang bisa memberi kesegaran sesaat. Namun dari pengalaman sejak zaman Orde Baru hingga Era Reformasi/otonomi daerah sepuluh tahun belakangan menunjukkan mutasi dan reposisi pejabat setiap kali pergantian kepala daerah bukanlah solusi yang baik. Tak menjamin peningkatan kinerja pejabat dan apalagi untuk menciptakan penyelenggaran pemerintahan yang bersih karena beberapa indikator berikut:

Pertama, mutasi atau repsisi pejabat oleh kepala daerah yang nota bene adalah pejabat politik, lebih atas pertimbangan politik. Misalnya, pejabat lama dianggap sebagai  pendukung pejabat kepala daerah yang lama, lawan politik kepala daerah yang baru.

Kedua, menggunakan pertimbangan politik, selain berbau dendam, juga sering mengabaikan kompetensional, kecakapan dan profesionalitas. Akibatnya, meski bisa lebih manut namun seperti banyak terlihat selama ini, ada pejabat yang pangkat/ jabatannya tinggi tapi kepalanya alias kemampuannya rendah. Bahkan, yang lucu, misalnya, ada pejabat berpendidikan sarajana hukum jadi kepala dinas peternakan atau sebaliknya.

Ketiga, pertimbangan politik juga akan mengundang munculnya musuh baru kepala daerah. Sebab, pejabat yang PNS netral/ bebas parati politik mau tak mau akan terseret ke dalam politik praktis. Mereka yang merasa diabaikan kompetensional dan  profesionalitasnya akan menyuplay informasi kepada aktivis partai di DPRD  yang kemudian akan membuat kepala daerah tak nyaman di kursinya termasuk saat penyusunan dan pengesahan anggaran.

Keempat, pergantian pejabat dalam rentang waktu yang singkat menjadi tak rasional mengingat kepala daerah yang baru tentulah belum mengenal banyak tentang kemampuan dan sikap pejabatnya. Dan, itu akan berdampaknya munculnya stagnasi atau setidaknya masa penyesuaian dengan bidang tugas dan atasan yang baru. Dan, ini selain bertentangan dengan tujuan mutasi sering pula mengundang munculnya kerancuan dan kekeliruan administrasi yang kadang berdampak pada tatalakasana pemerintahan, hukum, anggaran dan citra kepemimpinan kepala daerah.

Kelima, mutasi, rotasi dan reposisi mendadak itu, apalagi lebih atas pertimbangan politik, sering menyeret kepala daerah membangun kelempok politik baru di jajaran pemda setempat. Kelompok itu akan diwarnai kolusi dan nepotisme yang pada akhirnya melempangkan jalan bagi kepala daerah berbuat korupsi. Setidak-tidaknya akan membuat kepala daerah terlena dengan sikap ABS yang akan disadari setelah jadi urusan pihak berwajib, mendapat sorotan DPRD atau dihujat rakyat.

Keenam, mutasi secara cepat juga mengabaikan proses seleksi oleh kepala daerah sendiri. Padahal kaderisasi pejabat daerah, terutama sejak otonomi dan pemilihan langsung kepala daerah yang membuka peluang seluasnya bagi tokoh partai politik jadi kepala daerah, terbilang amburadul. Selain mandeknya kaderisasi, pejabat yang ada pun terbatas jumlahnya. Itu sebabnya, mesti gonta ganti pejabat namun tak beralih lenggang dari ketiak. Semua itu kalau tak bermuara pada kegagalan  akan memperburuk kienerja kepala daerah.

Untuk menghindari kemungkinan tersebut kepala daerah yang baru, apalagi baru pertama kali di daerah itu, sebaiknya tak tergesa-gesa memutasi dan mengganti pejabat. Buka sempatan beberapa bulan untuk mengenali prilaku, kebiasan, kemampuan dan keahlian pejabat yang ada. Dari situ akan terlihat apakah kelemahan selama ini akibat kepemimpinan kepala daerah yang lama atau  memang karena ketakberdayaan para pejabat itu sendiri. Hasil pengamatan itu amat  bermanfaat dalam menentukan siapa yang dianggap pantas mengurus apa. Jika pejabat lama lebih baik kenapa harus diganti dengan yang buruk.

Selain itu, jauhkan pertimbangan politik dalam memilih pejabat. Sebab, pejabat adalah PNS dan punya pengalaman di bidang pemerintahan, bahkan dibandingkan dengan kepala daerah, misalnya kepala daerah dari kalangan partai politik. Pilih dan tempatkan pejabat atas pertimbangan profesional dan proporsional. Profesinalitas dan proposrsionalitas pejabat staf akan lebih menyukseskan kepala daerah dalam menyelenggarakan pemeritahan.

Fakta membuktikan, kepala daerah yang menerapkan prinsip profesional dan proporsional, akan mengkahiri masa jabatannya dengan hasil yang memuaskan diri dan   staf yang ditinggalkannya. Jika tidak, setiap kali pergantian kepala daerah yang terjadi justru bakarek balacan. Nan pai anyia dan tingga anyia.(*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: